 |
| Para anggota pasukan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengibarkan bendera Bintang Kejora di salah satu pegunungan di Papua. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan pergerakan separatis OPM seakan bebas tak terkendali.(Foto: istimewa) |
"Kita misalnya melihat gerakan Benny Wenda cs (pendukung kemerdekaan Papua) di Afrika, dan mereka hampir tidak ada upaya menghalangi, memprotes kunjungan Benny dkk atas nama OPM, Papua Barat,"JAYAPURA -- Organisasi Papua Merdeka kembali mencoba memperlihatkan eksistensinya di tengah masyarakat Papua. OPM melalui organisasi sayap politiknya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan demonstrasi mendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Dimotori Komite Nasional Papua Barat, KNPB, menurut juru bicaranya, Bazoka Logo, mereka menuntut agar organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, diterima sebagai anggota Melanesian Spearhead Group, MSG.
"Rakyat Papua menuntut dan mendukung penuh ULMWP diterima anggota full (penuh) MSG," kata Bazoka Logo kepada BBC Indonesia.
Demonstrasi berlangsung secara serentak di delapan lokasi di Papua. Di Jayapura, ratusan orang berkumpul di dekat gedung rektorat Universitas Cenderawasih. Mereka meneriakkan yel-yel mendukung gerakan pembebasan Papua Barat.
Bazoka Logo, mengatakan pihaknya berencana menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Papua di Jayapura. Namun, menurutnya, perjalanan mereka terhenti karena dihadang barikade anggota TNI/Polri.
Bazoka mengklaim bahwa demonstrasi serentak dilakukan di Merauke, Kaimana, Yahukimo, Sorong, Manokwari, Fak-fak, dan Timika. Aparat, lanjutnya, telah menangkap 13 demonstran di Merauke, 13 orang di Kaimana, dan lima orang di Yahukimo.
Separatis OPM Semakin Kuat Di Era Jokowi
Sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, separatis OPM melalui berbagai macam sayap politiknya baik di dalam maupun di luar negeri semakin berani dan meningkatkan intensitas propaganda mereka dalam menentang kedaulatan Indonesia di Papua.
 |
| Peresmian kantor ULMPW, yang merupakan salah satu sayap politik separatis OPM, di Wamena, Papua. (Foto: istimewa) |
Politisi PDI Perjuangan dan anggota Komisi 1 DPR, Effendi Simbolon, menganggap desakan kelompok prokemerdekaan Papua untuk menjadi anggota penuh menunjukkan keberadaan MSG makin diperhitungkan.
"Kita tidak akan mentolerir bagi (kelompok) bagian-bagian dari Indonesia, termasuk pelaku unjuk rasa di Papua, yang bukan saja menolak Indonesia menjadi member (anggota) MSG, tetapi mereka juga menjadi representasi dari Papua Barat," kata Effendi dikutip dari BBC Indonesia.
Menurut Effendi Simbolon, pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang bersikap proaktif dalam melakukan upaya diplomatik terkait masalah Papua.
"Kita misalnya melihat gerakan Benny Wenda cs (pendukung kemerdekaan Papua) di Afrika, dan mereka hampir tidak ada upaya menghalangi, memprotes kunjungan Benny dkk atas nama OPM, Papua Barat," kata Effendi.
"Berbeda dengan kepemimpinan para presiden Indonesia sebelumnya, yang akan langsung bertindak tegas membasmi separatis OPM, sehingga kekuatan kelompok separatis tersebut sempat mati suri," kata Effendi.
 |
| Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Papua. Ketidak tegasan Jokowi dalam membasmi gerombolan separatis Papua Merdeka dianggap banyak kalangan akan mengancam kedaulatan NKRI di Papua. Lemahnya sikap Jokowi dalam menghadapi propaganda Papua dianggap sebagai sebuah pemeliharaan gerakan separatis di Indonesia. (Foto: istimewa) |
Sokongan juga disuarakan untuk Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang akan bertemu di London pada 3 Mei mendatang. IPWP didirikan oleh aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008.
Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur. Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda dari Wamena, Papua yang menetap di Inggris sejak 2002. (*)
Sumber: bbcindonesia.com
