'Bau Busuk' Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Jenderal Andika dan Maruli

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan kebijakan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,"

JAKARTA -- Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan.

"Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru," ucap Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam," tutur dia.

Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara.

Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi.

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

"Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih," tuturnya.

Jokowi Tersandera

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.

"Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi," ujar dia.

Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana.

"Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI," ucapnya.

"Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

12/12/2018

Pengangkatan KSAD Berunsur Politik untuk Menangkan Jokowi di 2019

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan niatan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,"

JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat.

Bahkan sejumlah pengamat sudah jauh-jauh hari mengkritisi rezim Jokowi soal pengangkatan dua menantu tim sukses utamanya tersebut, yang dianggap tidak lumrah dan bahkan melabrak pakem jenjang karir para Jenderal di tubuh TNI

Saat Jokowi menaikkan dengan "kilat" jenjang karir Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Paspampres, Pengamat militer dari Presiden University, Anak Agung Banyu Perwita, menyatakan jabatan yang diberikan kepada Andika merupakan politik balas budi Jokowi kepada Hendropriyono yang telah mendukungnya dalam pilpres 2014 lalu.

Perwita menyatakan pengangkatan jabatan di militer berdasarkan tali hubungan keluarga adalah hal yang tidak biasa dan menduga tidak menutup kemungkinan adanya unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengangkatan Andika, karena adanya faktor tokoh tim suksesnya, yakni Hendropriyono di belakang Andika.

"Memang agak jarang jabatan di militer karena faktor itu (KKN). Meski penunjukan beliau jadi persoalan karenan ada tali hubungan dengan Hendropriyono, ya wajar," tuturnya," seperti dikutip dari laman Okezone.com, Kamis (16/10/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di tahun sebelumnya. 

IPW menilai pengangkatan Mayjen Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres dan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak sebagai Dan Grup A Paspampres merupakan penyimpangan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pane mengatakan esensi dari Revolusi Mental ialah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi, maupun nepotisme, sedangkan kedua jenderal tersebut adalah dua keluarga dekat anggota tim suksesnya.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kamis (23/10/2013).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Jika dugaan (KKN) tersebut benar, Neta berpendapat kabinet yang disusun Jokowi juga akan terjebak dalama nepotisme dan upaya balas jasa, tidak dapat merealisasikan kabinet yang profesional. Dia berharap Jokowi dapat bersikap konsisten dengan menjauhkan politik kolusi sehingga konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif.

Sekarang, seperti sudah disetting dan diplot jauh-jauh hari, Jokowi kembali mendongkrak karir kedua menantu orang kepercayaannya tersebut secara cepat dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD TNI.

Aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendropriyono dikenal mendukung Jokowi pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pilpres 2014 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf, yang mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Sebuah diskusi ilmiah yang membedah dugaan keterlibatan mantan ketua BIN Purnawirawan Jenderal AM Hendropriyono dalam pembantaian Talangsari di Lampung. (Foto: satuharapan.com)

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Andika memulai karir militernya sejak 1987 sebagai Komandan Pleton Kopassus. Kemudian pada tahun 2000, Jenderal Andika menyelesaikan pendidikan militernya di Seskoad dan meraih gelar doktor dari George Washington University.

Karier militer Andika melesat secara "instan" di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

Para demonstran dengan menggunakan topeng wajah aktivis HAM Munir, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Munir. AM Hendropriyono diduga turut memiliki andil besar dalam pembunuhan aktivis kemanusiaan tersebut. (Foto: ANTARA /Irsan Mulyadi)

12/12/2018

Jokowi Angkat 2 Menantu Tim Suksesnya Sebagai Petinggi TNI

Jokowi mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kedua mantan jenderal tersebut merupakan tim sukses yang membantu Jokowi menduduki kursi RI-1.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar,"

JAKARTA -- Setelah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo mengangkat teman dekatnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terjadi mutasi dan perombakan besar-besaran di tubuh TNI, terutama di matra TNI AD.

Dan yang terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat adalah pengangkatan secara "instan" dua jenderal TNI yang merupakan keluarga orang dekat dan kaki tangan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan AM Hendropriyono.

Presiden Jokowi mengangkat menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yakni Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres), yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kasdam Diponegoro.

Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Surat Keputusan Nomor Kep/1240/XI/2018 soal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Maruli menjadi Danpaspampres menggantikan posisi Mayor Jenderal Suhartono. Suhartono sendiri dimutasi untuk menjabat sebagai Komandan Komando Maritim. Bersama dengan surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD (Pangkostrad).

Tidak sampai disitu, Jokowi kemudian juga mengangkat menantu Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019.

Suami Dyah Erwiyani, anak pertama Hendropriyono, ini sebelumnya menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Juli 2018. Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu.

Karier militer Andika melesat tajam di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa kini menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.
 
Pengangkatan Orang Terdekat Jokowi Mengandung Unsur Politis

Kebijakan Jokowi yang secara "telanjang" mengangkat para Jenderal yang memiliki kedekatan langsung dengannya menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat dan pengamat. 

Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A)

12/12/2018

Nasionalisme Ganda Etnis China dan Hinaan Terhadap TNI

Seorang warga etnis China ikut dalam demonstrasi Mei 1998 untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Tumbangnya Orde Baru menjadi momentum baru bagi pergerakan etnis China di Indonesia untuk masuk dalam seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia, yang sebelumnya sangat dibatasi. (Foto: Istimewa)

“Hari ini baca, Sukanto Tanoto, dia bilang Indonesia cuma bapak angkatnya, bapak kandungnya China. Coba, dia lahir disini, gede disini, kawin disini, bisnis disini, ngemplang pajak juga disini. Begitu dia di Cina, dia bilang bapak angkat gue tuh Indonesia, bapak kandungnya China,"

JAKARTA -- Sejak era pemerintahan Presiden Joko widodo, banyak membawa angin perubahan di tengah masyarakat, salah satunya adalah mulai kembali timbul suara-suara ketidakpuasan, keresahan dan kebencian rakyat Indonesia pribumi terhadap warga etnis keturunan Cina. 

Keresahan rakyat pribumi Indonesia bukan tanpa alasan, pasalnya kini etnis Cina yang menguasai mayoritas kekayaan negara ini dianggap semakin semena-mena dan sering menghina maupun  melecehkan bangsa Indonesia, tempat dimana warga Cina itu mencari makan dan kehidupan.

Seperti halnya terjadi baru-baru ini, rakyat Indonesia dibuat gempar dengan pernyataan berani dan menghina yang dilakukan seorang konglomerat Cina pemilik The Royal Golden Eagle International Sukanto Tanoto. Pengusaha tajir keturunan Cina ini terang-terangan menghina Indonesia dengan menyebut NKRI tak lebih sebagai negara kedua dan negara persinggahan baginya.

Pernyataan Sukanto Tanoto bos besar Asian Agri yang pernah tersangkut kasus penggelapan pajak ini terekam saat tampil sebagai narasumber dalam sebuah acara televisi di Cina. Wawancara Sukanto Tanoto itu langsung ramai dibicarakan di tanah air dan menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia.

“Saya lahir dan besar di Indonesia. Menempuh pendidikan, menikah dan memulai bisnis juga di sana. Tetapi Indonesia adalah ayah angkat bagi saya, karena itu ketika pulang ke Cina saya merasa menemukan ayah kandung. Itu karena saya masih merasa orang Cina,” ujar Sukanto Tanoto saat itu.

Tak ayal lagi pengakuan Sukanto Tanoto itu langsung menghebohkan tanah air, yang umumnya mengecam dan mempertanyakan kesetiaan dan nasionalisme Sukanto Tanoto kepada NKRI. 

Bahkan bukan hanya masyarakat umum, para tokoh nasional dan pejabat negara pun mengeluarkan komentar pedas mengecam pengusaha Cina itu, yang dianggap telah menginjak-injak harkat dan martabat serta kedaulatan Indonesia.

Sukanto Tanoto saat diwawancarai sebuah televisi Cina, yang menyebutkan Indonesia tak lebih hanya sebagai negara persinggahan baginya, dan Cina tetaplah ayah kandungnya.

Seperti disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki, yang menyinggung pernyataan pengusaha Sukanto Tanoto, yang menyebut Indonesia adalah ayah angkatnya atau negara persinggahan, sementara menganggap China sebagai ayah kandungnya.

“Hari ini baca, Sukanto Tanoto, dia bilang Indonesia cuma bapak angkatnya, bapak kandungnya China. Coba, dia lahir disini, gede disini, kawin disini, bisnis disini, ngemplang pajak juga disini. Begitu dia di Cina, dia bilang bapak angkat gue tuh Indonesia, bapak kandungnya China,” tuturnya, saat menghadiri Deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Dalam deklarasi itu turut hadir sejumlah tokoh nasinal. Diantaranya Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Irjen Pol (Purn) Mayjend TNI (Purn) Prijanto, KRT Permadi Satrio Wiwoho (Permadi), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdjiatno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana, Hatta Taliwang, Ferdinan Hutahaean, Lily Chodidjah Wahid, aktifis HAM Ratna Sarumpaet, Sasmito Hadinegoro, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, Muhammad Rifki atau Eki Pitung, Lieus Sungkarisma dan Marwan Batubara.

Sebagai generasi yang lahirnya sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia, Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bergerak memperbaiki keadaan. Tidak lagi diam dan membiarkan Jakarta diubah seperti Singapura. Dimana penduduk aslinya, Melayu, cuma menjadi orang nomor dua.

“Masuk di Hong Kong kita dianggap kelas kuli, masuk di Arab didagangin, pergi ke Malaysia dianggap tukang kebon. Tidak punya lagi martabat, itu Indonesia. Anda mau? Jakarta mau jadi kayak Singapura. Gimana orang Melayu sekarang, paling banyak jadi tukang parkir, paling banyak jadi sopir taksi,” jelas dia.

Tak hanya Ruki, Anggota DPD, Gede Pasek Sardika meretweet berita, terkait pengakuan Sukanto Tanoto itu, dengan menambahkan komentar: "Manusia Model begini diberikan kekayaan di republik ini?"

Gubernur DKI Jakarta keturunan Cina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengumpulkan para pengusaha Cina, untuk membantu program kerjanya. Sejak Ahok berkuasa, hampir semua kebijakan pemerintahannya lebih condong dan lebih mengutamakan para pengusaha dan etnis Cina. (Foto: Istimewa)

Sementara pakar Imam B Prasojo dalam akun facebooknya menshare video tersebut dan mempertanyakannya nasionalisme Sukanto Tanoto: INDONESIA HANYA SEKADAR "AYAH ANGKAT"?

Pengusaha Cina Merendahkan TNI

Sikap hampir sama juga dilakukan pengusaha Cina, Tommy Winata, yang menyebut TNI lebih rendah dibandingkan Satuan Pengamanan (Satpam). Peristiwa itu terjadi ketika Tommy Winata berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta keturunan Cina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. 

Tommy Winata pamer kepada Ahok bahwa ia memiliki kedekatan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dengan menceritakan kehebatan Satpam Tommy Winata yang mampu menjaga hutan di pulau pribadinya seluas 60.000 di kepulauan seribu.

"Jumlah satpam saya yang menjaga hutan tersebut sebanyak 300 orang yang dipersenjatai, hasilnya hutan utuh, sedangkan Panglima TNI punya tentara 2 batalyon menjaga 60.000 hektar hutan, hasilnya gundul semua," kata Tommy Winata saat itu.

Bukan hanya itu, bahkan Tommy Winata terang-terangan akan membunuh siapapun warga Indonesia yang berani mengganggu dan mengusik dirinya maupun property kekayaannya. Hal ini diakuinya disampaikan langsung Tommy Winata ketika ia berbicara di depan Panglima TNI dan Kapolda.

Tommy Winata mengatakan telah memerintahkan seluruh anak buahnya, wajib Membunuh jika ada orang yang ingin menyerang maupun mengganggu dirinya, oleh karena itu anak buahnya dilengkapi dengan senjata laras pendek berpeluru Tajam, bahkan senjata itu lebih canggih daripada yang dimiliki pasukan kepolisian sekalipun.

Mendengar komentar Tommy Winata tersebut, Sambil tertawa Gubernur Ahok meminta Tommy Winata untuk membantunya dengan memerintahkan anak buahnya yang bersenjata itu untuk membasmi pedagang kaki lima yang berjualan di lapangan Monas. Saat ini, setidaknya rekaman percapakan Ahok dan Tommy Winata itu telah tersebar ke sejumlah media sosial.

Etnis China dan Nasionalisme Semu

Terkait peristiwa ini, sejumlah pakar dan tokoh nasional meyakini, semakin berani dan tidak beradabnya sikap yang ditunjukkan pengusaha Cina saat ini tak lepas dari faktor penguasa. Seperti diketahui bahwa naiknya Presiden Joko Widodo menduduki kursi RI-1 tak lepas dari bantuan dana dan dukungan dari para pengusaha dan konglomerat Cina.

Pengusaha Cina, Tommy Winata saat bersama Gubernur Ahok. (foto: Youtube)

11/16/2018

Miskin Alutsista, Wilayah Udara RI Jadi Langganan Diterobos Pesawat Asing

Pasukan TNI Angkatan Udara menangkap pilot pesawat sipil yang menerobos wilayah Indonesia tanpa izin. (Foto: istimewa)

 “Pelanggaran seperti itu banyak dan tidak hanya terjadi di sekitar Natuna saja,”

JAKARTA -- Memiliki wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang sangat unik dan strategis, bukan perkara mudah menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai macam pelanggaran yang dilakukan militer negara lain. 

Presiden Soekarno, dalam salah satu bukunya, menyebut Indonesia sebagai “The most broken up nation in the world.” Tak berlebihan, sebab wilayah Indonesia terlampau luas dengan ribuan pulau terserak sehingga sukar dijaga. Butuh upaya ekstra keras untuk melindungi seluruh daratan, lautan, dan zona udara Republik.

Nyaris setiap hari TNI Angkatan Udara memergoki pesawat asing menerobos tanpa izin di langit Indonesia. Kejadian itu selalu berulang meski patroli udara digelar di kawasan Natuna, Kepulauan Riau, sejak pertengahan September. Patroli bersama Angkatan Laut dan Udara belakangan digalakkan untuk memastikan keamanan wilayah nusantara. Namun tak semudah itu menjaga angkasa Garuda dari penyusup.

Kepala Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas), Letnan Kolonel Totok Ginarto, mengatakan setiap hari rata-rata terjadi tiga pelanggaran di wilayah udara Indonesia. Jumlah pelanggaran bahkan terus meningkat belakangan ini. Negara yang paling sering melakukan pelanggaran adalah Amerika Serikat. Jet tempur Angkatan Laut AS (US Navy) sudah menjadi langganan melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan udara Indonesia.

Pada 18 September contohnya, Popunas yang bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, mencatat lima pelanggaran wilayah udara Indonesia. “Pelanggaran seperti itu banyak dan tidak hanya terjadi di sekitar Natuna saja,” kata Totok.

Pasukan TNI AU menangkap seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat saat menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin. Diduga pelaku sedang dalam misi melakukan aksi pengintaian wilayah udara Indonesia. (Foto: istimewa)

Menurut Hadiyan, pelanggaran udara biasa dilakukan oleh angkutan udara tak terjadwal, yakni penerbangan yang dilakukan pada rute dan jadwal yang tak tetap dan tak teratur. Penerbangan tak berjadwal, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015, ada tujuh kategori, yakni taksi udara, lintas wilayah (overflying), pesawat untuk kepentingan sendiri (own use charter), dan pesawat yang digunakan rombongan tertentu bukan untuk tujuan wisata (afinity group).

Sebelum masuk ke Indonesia, pesawat tak berjadwal itu wajib mendapatkan izin terbang (flight clearance) berupa izin diplomatik (diplomatic clearance) dari Kementerian Luar Negeri RI, izin keamanan (security clearance) dari Markas Besar TNI, dan persetujuan terbang (flight approval) dari Kementerian Perhubungan RI.

Tetap Tegas di Tengah Keterbatasan

Sebenarnya tak terlalu sulit untuk mengetahui apakah pesawat yang masuk wilayah udara Indonesia mengantongi izin terbang atau tidak, sebab Popunas memiliki pusat data yang terintegrasi dengan tiga lembaga pemberi izin terbang , yaitu Kemlu, Mabes TNI, Kemhub. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Popunas dapat memastikan apakah pesawat yang masuk ke wilayah udara RI berizin atau tidak.

“Selama ini pesawat yang melanggar wilayah udara kita bukan ancaman serius. Mereka hanya melintas. Tapi tetap saja, kalau mereka lewat Indonesia tanpa permisi, ya pasti akan kami kejar,” kata Totok.

Pada operasi pencegatan atau intersepsi, Kohanudnas yang secara struktural berada di bawah Mabes TNI harus lebih dulu meminta TNI AU mengerahkan pesawat tempur mereka. Pesawat yang diterbangkan berasal dari Lanud terdekat dari titik koordinat pesawat penyusup.

Pesawat tempur F-16 TNI AU terbakar hebat saat akan menjalani latihan rutin. Keterbatasan alutsista dan suku cadang membuat sebagian besar armada pesawat tempur TNI AU tidak bisa menjaga secara maksimal wilayah kedaulatan Inonesia dari pelanggaran udara yang dilakukan pesawat asing. (Foto: istimewa)

Belakangan, karena intensitas pelanggaran udara di Kepulauan Riau meningkat, TNI AU menyiagakan empat Sukhoi milik Skuadron 11 Pangkalan Udara Hasanuddin, Makassar, di Bandara Hang Nadim, Batam.

Keberadaan jet-jet tempur buatan Rusia di Batam itu sangat membantu Kohanudnas mengejar pesawat-pesawat gelap di sekitar Natuna. Pesawat milik US Navy yang menyusup misalnya, dapat segera diusir dalam waktu singkat. Hanya butuh 20 menit bagi Sukhoi TNI AU untuk terbang dari Batam dan mengintersepsi pesawat tempur US Navy itu untuk kemudian dipaksa keluar dari wilayah udara  Indonesia.

Namun kondisi berbeda terjadi jika Sukhoi-Sukhoi itu tak sedang parkir di Hang Nadim. Kohanudnas harus menunggu kedatangan jet tempur milik Skuadron 12 dari Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, atau dari Skuadron 11 Lanud Hasanuddin, Makassar. Padahal perjalanan dari Pekanbaru atau Makassar ke Natuna butuh waktu lebih lama. Pesawat penyusup pun tak bisa dengan cepat diintersepsi. Bisa jadi pesawat itu sudah keburu hilang ketika jet tempur RI tiba.

Kohanudnas mengakui kondisi mereka memang serba terbatas. Namun mereka akan terus mengawasi langit nusantara dari para penyusup. Menjadi tugas sulit bagi Angkatan Udara untuk menghadang banyaknya penyusup di langit itu. “Rumah kita tidak boleh dilewati seenaknya,” kata Totok.

Tak Bisa Langsung Menembak Jatuh

Ketika ditanya kenapa TNI AU tidak langsung menembak saja setiap pesawat asing yang menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin, untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, pasukannya tak bakal langsung menembak tiap pesawat tak berizin itu. Namun, ujar Agus, bukan pula berarti Indonesia diam ketika kedaulatan udaranya diganggu. Kedaulatan udara, kata mantan Atase Pertahanan RI di Singapura itu, sama pentingnya dengan kedaulatan di darat dan laut.

Helikopter militer Malaysia saat menerobos wilayah udara Indonesia tanpa izin di perbatasan Kalimantan dan Sarawak (Foto: istimewa)

3/29/2018

Inilah Catatan Kehebatan Pasukan Elit Para-Raider TNI AD

Pasukan Raider TNI AD. TNI kembali memperkuat kemampuan tempur pasukan elit Raider menjadi pasukan Para Raider. Pasukan elit ini akan memiliki kemampuan tempur tambahan dibandingkan pasukan Raider biasa. (Foto: Istimewa)

"Itu bukan perubahan tapi peningkatan kemampuan, yang semula satuan linud, memang sudah memiliki kemampuan linud ditambah dengan raider. Jadi para raider ini selain bisa diterjunkan tetapi juga bisa melaksanakan operasi raider,"

Jalurmiliter.com -- Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang memiliki pasukan elit terkuat dan terbanyak di dunia. Setiap angkatan di kesatuan TNI memiliki beberapa pasukan elit tersendiri yang memiliki kemampuan dan kualifikasi tempur spesial. Bahkan sebagian pasukan elit TNI keberadaannya dirahasiakan dan kurang terekspos di media massa atau di masyarakat.

Beberapa pasukan elit yang dimiliki TNI diantaranya seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Detasemen Jalamangkara (Denjaka), Paskhas, Tontaipur, Raider, dan lain-lain. Seakan tak pernah berpuas hati dengan kemampuan tempur TNI saat ini, TNI kembali memperkuat dan membangun pasukan elit baru yang memiliki kualifikasi tempur di atas rata-rata pasukan TNI lain.

Adalah Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) merupakan bagian dari Komando Utama (Kotama) tempur. Selama ini, ada dua kualifikasi yang dimiliki oleh prajurit pilihan di Kostrad, yakni intai tempur yang bertugas membuka jalan bagi pasukan reguler, serta lintas udara atau linud. Namun, sejak 2015 lalu, kualifikasi prajurit Kostrad bertambah, yakni Para Raider.

Pasukan TNI saat melakukan latihan antiteror dan penyergapan. (Foto: Istimewa)

Raider kemampuan khusus prajurit untuk menghadapi terorisme, antigerilya maupun perang berlarut. Sedangkan Para adalah kualifikasi terjun payung. Jadi Para Raider bisa diartikan pasukan khusus yang bisa diterjunkan di mana saja sekaligus memiliki kemampuan raider. 

"Itu bukan perubahan tapi peningkatan kemampuan, yang semula satuan linud, memang sudah memiliki kemampuan linud ditambah dengan raider. Jadi para raider ini selain bisa diterjunkan tetapi juga bisa melaksanakan operasi raider," terang Kepala Penerangan Kostrad Letkol Agus Bhakti, Jumat (1/7). 

Secara umum, kemampuan Raider biasanya digunakan untuk mobilisasi pasukan, utamanya menggunakan helikopter atau yang dinamakan mobilisasi udara (mobud). "Tetapi untuk brigif para, selain mobud atau helikopter tetapi bisa diterjunkan dari pesawat udara," lanjutnya. 

Setiap satuan di Kostrad, umumnya sudah memiliki kualifikasi Linud atau Para, sehingga para prajurit sudah terbiasa terjun dari pesawat udara. "Core-nya adalah pasukan terjun. Serangan bertahan, kejutan ditambah lagi dengan raider tadi." "Perbedaan dengan pasukan lain, ada infantri yang masuknya biasa saja, tidak ada kemampuan raider dan linud. Yang saya tahu tidak punya kemampuan linud. Nah ini sudah punya kemampuan linud, dasarnya satuan linud, bisa mobud. Bisa dijalankan dengan heli," papar Agus.

Pasukan TNI saat melakukan latihan tempur di hutan belantara. Pasukan TNI diwajibkan harus menguasai kekuatan tempur perang gerilya dan kemampuan bertahan hidup di hutan rimba. (Foto: Istimewa)

Dalam pelatihannya, setiap prajurit Raider mendapat penggelembengan yang sangat berat. Brigif Linud 18/2 Kostrad misalnya, mereka harus menjalani latihan sebanyak tiga tahap di Malang selatan. Tahap pertama adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. 

Pada tahap ini, setiap prajurit mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota, jarak dekat, dan ilmu medan. Kemudian tahap gunung, di mana pasukan diajari survival di hutan belantara dan kemampuan gerilya di gunung. Dalam tiga hari, prajurit tidak dibekali makanan, hanya garam dan korek api. Lalu ditutup dengan tahap rawa, di mana mereka harus bergerak di daerah berawa dengan senyap. 

Meski demikian, Agus mengakui kualifikasi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap prajurit Angkatan Darat. Tak heran pelatihannya tetap sama, yakni Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdik Passus) di Batujajar, Jawa Barat. Sejak terjadi penambahan kemampuan, nama Brigade maupun Batalyon ikut diubah, dari Linud menjadi Para Raider.

Sedangkan Batalyon Raider yang merupakan cikal bakal lahirnya pasukan elit Para Raiders, adalah satu batalyon pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sepuluh batalyon raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu, dibentuk dengan membekukan 8 yonif pemukul Kodam dan 2 yonif Kostrad.

Pasukan TNI saat melakukan latihan tempur terjun payung, sebagai sebuah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pasukan elit Para Raider, agar siap dan bisa diterjunkan di zona perang mana saja. (Foto: Istimewa)

3/25/2018

Pembatalan Surat Keputusan Jenderal Gatot Bentuk Politisasi dan Pelemahan TNI

Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri. Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain. Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan,"

JAKARTA -- Pembatalan surat keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga merupakan tindak penzaliman terhadap institusi TNI. Begitu dikatakan Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1996-1999, Letnan Jenderal (Purn) Suharto, Rabu (20/12).

"Negara ini seperti sudah tidak ada hukum. Kudeta dibiarkan. DPD di kudeta, DHN 45 dikudeta, PKPI dikudeta, KADIN dikudeta, UUD 45 dikudeta. Sekarang TNI dikudeta," tegasnya.

Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, lanjut Suharto, maka semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI dimana TNI yang merupakan tembok terakhir kedaulatan Indonesia sudah mulai digerogoti.

Di sisi lain, Suharto menilai pembatalan Skep oleh Marsekal Hadi tersebut memiliki banyak kejanggalan. "Pertama, menganulir sebagian Skep TNI (hanya 32 dari 85 perwira). Apa itu betul?" kata dia.

Kejanggalan lainnya, Skep itu dianulir oleh Jenderal Hadi yang saat Skep diterbitkan merupakan bawahan Jenderal Gatot.

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri. Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain. Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan," tegas Suharto.

Yang lebih mengherankan lagi, Marsekal Hadi saat serah terima jabatan Panglima TNI sudah berjanji akan melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Jenderal Gatot. Oleh karena itu, Suharto berpesan bagi para anggota TNI untuk waspada terhadap bentuk pelemahan institusi.

"Dia menyebut akan melanjutkan kebijakan Panglima lama (Gatot Nurmantyo, red), kok malah dilanggar. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi TNI. Kenapa tidak menganulir yang dulu dulu sekalian," tegasnya.

Mantan menteri dalam negeri, Syarwan Hamid, juga mempertanyakan keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi, membatalkan keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut. Dia menilai mutasi pati tersebut sudah melalui proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI (Wanjakti TNI) yang dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI, Lemhannas, Kemenkopolhukam, dan Kemenhan.

"Pembatalan mutasi pati (perwira tinggi) ini sangat tidak lazim di tubuh TNI. Tidak ada alasan moral dan tradisi dalam pembatalan mutasi di tubuh TNI setelah pergantian panglima baru,” kata Syarwan Hamid di Jakarta, Rabu (20/12).

Pada Rabu (20/12), beredar Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017. Dalam surat tersebut, ada beberapa perubahan keputusan dalam hal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang lalu.

Surat tersebut bertuliskan perubahan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 lalu, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Ada 16 panglima tinggi TNI yang tidak jadi diberhentikan atau diangkat jabatannya.(*)

Sumber: Rmol.co

12/22/2017

Sepertiga Pasukan TNI Selalu Disiapkan Waspada dan Siaga Tempur

Mabes TNI menyatakan telah mengkondisikan sepertiga pasukan di seluruh Indonesia untuk selalu siaga mewaspadai setiap ancaman yang berpotensi terjadi.(Foto: istimewa)

11/02/2016

Waspadai Pergerakan Militer China, Indonesia Kerahkan Ribuan Tentara ke Natuna

Mengantisipasi pergerakan militer China di kawasan Laut China Selatan, TNI mengirimkan ribuan pasukan dan melakukan latihan militer besar-besaran ke kawasan kepulauan Natuna, yang merupakan wilayah Indonesia, yang juga diklaim China.(Foto: Istimewa)

”Kami ingin menunjukkan eksistensi kami di kawasan. Kami memiliki angkatan udara yang cukup baik untuk bertindak sebagai pencegah,”

RANAI -- Tindakan China dengan ikut mengaklaim sebagian perairan kepulauan Natuna sebagai wilayahnya, ditanggapi serius oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI. Selain membangun berbagai macam infrastruktur pertahanan seperti bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya, TNI juga menempatkan ribuan prajurit di kawasan tersebut dalam kondisi siaga penuh.

Guna memastikan kesiapan para prajurit dalam menjaga kedaulatan Indonesia di Natuna, Indonesia mulai menggelar latihan militer terbesar di kawasan Natuna, Laut China Selatan, sejak Selasa kemarin. Angkatan Udara Indonesia menyatakan, lebih dari dua ribu pasukan bersama pesawat-pesawat jet tempur ambil bagian dalam manuver ini.

Juru bicara militer Angkatan Uadara Indonesia, Jemi Trisonjaya, kepada Reuters, mengatakan latihan militer akan berlangsung hingga 14 hari. Pesawat-pesawat tempur yang dikerahkan dalam latihan ini adalah pesawat tempur Sukhoi SU-27/SU-30 buatan Rusia dan F-16 buatan Amerika Serikat.

”Kami ingin menunjukkan eksistensi kami di kawasan. Kami memiliki angkatan udara yang cukup baik untuk bertindak sebagai pencegah,” kata Jemi seperti dilansir Reuters, Rabu (5/10/2016).

Kapal perang China yang dimodifikasi seperti kapal penjaga pantai, hilir mudik di sekitar perairan Natuna dan sering memprovokasi para nelayan maupun petugas penjaga pantai Indonesia di kawasan tersebut. (Foto: Istimewa)

10/06/2016