'Bau Busuk' Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Jenderal Andika dan Maruli

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan kebijakan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,"

JAKARTA -- Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan.

"Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru," ucap Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam," tutur dia.

Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara.

Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi.

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

"Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih," tuturnya.

Jokowi Tersandera

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.

"Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi," ujar dia.

Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana.

"Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI," ucapnya.

"Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

12/12/2018

Pengangkatan KSAD Berunsur Politik untuk Menangkan Jokowi di 2019

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan niatan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,"

JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat.

Bahkan sejumlah pengamat sudah jauh-jauh hari mengkritisi rezim Jokowi soal pengangkatan dua menantu tim sukses utamanya tersebut, yang dianggap tidak lumrah dan bahkan melabrak pakem jenjang karir para Jenderal di tubuh TNI

Saat Jokowi menaikkan dengan "kilat" jenjang karir Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Paspampres, Pengamat militer dari Presiden University, Anak Agung Banyu Perwita, menyatakan jabatan yang diberikan kepada Andika merupakan politik balas budi Jokowi kepada Hendropriyono yang telah mendukungnya dalam pilpres 2014 lalu.

Perwita menyatakan pengangkatan jabatan di militer berdasarkan tali hubungan keluarga adalah hal yang tidak biasa dan menduga tidak menutup kemungkinan adanya unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengangkatan Andika, karena adanya faktor tokoh tim suksesnya, yakni Hendropriyono di belakang Andika.

"Memang agak jarang jabatan di militer karena faktor itu (KKN). Meski penunjukan beliau jadi persoalan karenan ada tali hubungan dengan Hendropriyono, ya wajar," tuturnya," seperti dikutip dari laman Okezone.com, Kamis (16/10/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di tahun sebelumnya. 

IPW menilai pengangkatan Mayjen Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres dan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak sebagai Dan Grup A Paspampres merupakan penyimpangan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pane mengatakan esensi dari Revolusi Mental ialah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi, maupun nepotisme, sedangkan kedua jenderal tersebut adalah dua keluarga dekat anggota tim suksesnya.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kamis (23/10/2013).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Jika dugaan (KKN) tersebut benar, Neta berpendapat kabinet yang disusun Jokowi juga akan terjebak dalama nepotisme dan upaya balas jasa, tidak dapat merealisasikan kabinet yang profesional. Dia berharap Jokowi dapat bersikap konsisten dengan menjauhkan politik kolusi sehingga konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif.

Sekarang, seperti sudah disetting dan diplot jauh-jauh hari, Jokowi kembali mendongkrak karir kedua menantu orang kepercayaannya tersebut secara cepat dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD TNI.

Aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendropriyono dikenal mendukung Jokowi pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pilpres 2014 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf, yang mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Sebuah diskusi ilmiah yang membedah dugaan keterlibatan mantan ketua BIN Purnawirawan Jenderal AM Hendropriyono dalam pembantaian Talangsari di Lampung. (Foto: satuharapan.com)

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Andika memulai karir militernya sejak 1987 sebagai Komandan Pleton Kopassus. Kemudian pada tahun 2000, Jenderal Andika menyelesaikan pendidikan militernya di Seskoad dan meraih gelar doktor dari George Washington University.

Karier militer Andika melesat secara "instan" di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

Para demonstran dengan menggunakan topeng wajah aktivis HAM Munir, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Munir. AM Hendropriyono diduga turut memiliki andil besar dalam pembunuhan aktivis kemanusiaan tersebut. (Foto: ANTARA /Irsan Mulyadi)

12/12/2018

Jokowi Angkat 2 Menantu Tim Suksesnya Sebagai Petinggi TNI

Jokowi mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kedua mantan jenderal tersebut merupakan tim sukses yang membantu Jokowi menduduki kursi RI-1.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar,"

JAKARTA -- Setelah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo mengangkat teman dekatnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terjadi mutasi dan perombakan besar-besaran di tubuh TNI, terutama di matra TNI AD.

Dan yang terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat adalah pengangkatan secara "instan" dua jenderal TNI yang merupakan keluarga orang dekat dan kaki tangan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan AM Hendropriyono.

Presiden Jokowi mengangkat menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yakni Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres), yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kasdam Diponegoro.

Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Surat Keputusan Nomor Kep/1240/XI/2018 soal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Maruli menjadi Danpaspampres menggantikan posisi Mayor Jenderal Suhartono. Suhartono sendiri dimutasi untuk menjabat sebagai Komandan Komando Maritim. Bersama dengan surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD (Pangkostrad).

Tidak sampai disitu, Jokowi kemudian juga mengangkat menantu Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019.

Suami Dyah Erwiyani, anak pertama Hendropriyono, ini sebelumnya menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Juli 2018. Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu.

Karier militer Andika melesat tajam di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa kini menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.
 
Pengangkatan Orang Terdekat Jokowi Mengandung Unsur Politis

Kebijakan Jokowi yang secara "telanjang" mengangkat para Jenderal yang memiliki kedekatan langsung dengannya menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat dan pengamat. 

Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A)

12/12/2018

Mengenal Lebih Dekat Pembagian Grup Kopassus dan Kekuatan Tempurnya

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan salah satu pasukan elit TNI AD. Kopassus tercatat sebagai salah satu pasukan dan kesatuan tempur yang telah banyak merasakan asam garam medan pertempuran. (Foto: Istimewa)

JAKARTA -- Indonesia masuk dalam 15 besar negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Pada tahun 2016, militer Indonesia tercatat berada dalam urutan 12 militer terkuat di dunia. Selain memiliki jumlah populasi penduduk yang sangat besar dan ditopang dengan sumber daya alam yang melimpah, serta wilayah yang sangat luas, Indonesia juga memiliki kekuatan tempur pasukan elit yang cukup diperhitungkan negara-negara lain.

Tercatat, Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang memiliki pasukan elit terbanyak dan tertangguh di dunia. Salah satu pasukan elit yang sudah banyak dikenal baik di dalam maupun di luar negeri adalah pasukan elit Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kopassus merupakan pasukan elite di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Berbeda dengan pasukan reguler, para prajurit yang bernaung di dalam Kopassus kerap menjalankan misi-misi khusus.

Bukti kekuatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) telah diakui oleh pasukan elit negara-negara besar di dunia. Bahkan pasukan elit Inggris yang disegani negara lain, yaitu SAS pun mengakui kehebatan Kopassus.

Sejarah mencatat, pasukan khusus ini sukses memberantas sejumlah pemberontak, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pembebasan Irian Barat, komunis, membebasakan sandera pesawat Woyla Don Muang, dan pembebasan sandera peneliti Tim Loren di Mapenduma Iraian Jaya.

Kopassus memiliki  prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang metal, fisik, taktik dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih.

Seorang anggota Kopassus sedang memperagakan kekuatan dan kemampuan tempurnya memecahkan balok es hanya dengan menggunakan kepala. (Foto: Istimewa)

Dalam situs http://kopassus.mil.id/ disebutkan,  satu satuan elite TNI AD ini memiliki segudang prestasi, baik terkait pertempuran maupun seni dan olahraga.

Kopassus merupakan satuan yang bercirikan daya gerak, daya tempur dan daya tembak yang tinggi. Mampu beroperasi dengan tidak tergantung pada waktu, tempat, cuaca atau kondisi medan yang bagaimanapun sulitnya di 3 matra (darat, laut maupun udara).

Sebagai satuan khusus, Kopassus memiliki spesialisasi-spesialisasi kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Salah satu spesialisasi anggota Kopassus adalah melakukan operasi intelejen yang anggotanya tergabung dalam Grup 3 Kopassus.

Grup-3 Kopassus yang berkedudukan di Cijantung adalah pasukan Sandi Yudha yang mampu melakukan infiltrasi dan eksfiltrasi ke daerah lawan dengan cara yang sangat tertutup untuk melaksanakan tugas pokoknya.

Sebagai satuan yang berintelektual tinggi dan bermental baja Sandi Yudha hidup dari sumber setempat dengan memanfaatkan potensi wilayah serta mampu melaksanakan pertempuran dengan kelompok kecil hingga perorangan.

Satuan-81 Kopassus di Cijantung adalah satuan penanggulangan teror yang mampu melaksanakan operasi anti teror dari berbagai objek sperti gedung, bus, kapal, kereta api, hingga pesawat udara baik di daerah sendiri maupun di daerah lawan.

Sejumlah anggota Kopassus mengikuti kejuaraan menembak tingkat internasional. (Foto: Istimewa)

Operasi penghancuran dan operasi penjinakan bahan peledak merupakan salah satu ciri khas Satuan-81 Kopassus yang terus menerus menmpa diri dengan latihan-latihan. Anggota Satuan 81 Kopassus ini adalah mereka yang lulus pendidikan pasukan komando dan memiliki keterampilan khusus. Mereka harus mengitu tes psikologi dan ketahanan fisik.

Setelah selesai mengikuti pendidikan khusus Kopassus, mereka kemudian mendapat pendidikan intelejen selama  3 bulan. Dulu, Satuan 81 Kopassus ini dikenal juga dengan sebutan Gultor (Penanggulangan Teror) 81. Gultor Kopassus Dilibatkan Tangani Teroris Pasukan ini yang akan diperbantukan kepada polisi untuk mengatasi tindak terorisme yang belakangan marak lagi di Indonesia.

Untuk membedakan dengan pasukan reguler, satuan setingkat Brigade diberi nama Grup. Terdapat tiga grup di Kopassus, yakni Grup I, Grup II dan Grup III. Di samping grup, terdapat satuan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus yang berlokasi di Batujajar, Bandung, serta Satuan 81/Penanggulangan Teror bertempat di Cijantung, Jakarta Timur.

Setiap Grup dipimpin seorang Kolonel. Di bawahnya terdapat Batalyon yang dikomandoi perwira berpangkat Letnan Kolonel. Di bawahnya terdapat detasemen, tim, unit dan satuan tugas khusus, masing-masing dikomandani perwira berpangkat Letnan sampai Mayor sesuai beban tugasnya.

Lalu, apa beda Grup I, II dan III di dalam Kopassus? Grup I dan Grup II Kopassus memiliki peran yang sama, yakni Para Komando atau disingkat Parako. Dalam penugasannya, mereka bisa diterjunkan di mana saja. Mulai dari operasi lintas udara, hingga penyerbuan amfibi dari laut. Grup I berdiri pada 23 Maret 1963.

Markas Kopassus dari Grup II. (Foto: Istimewa)

9/23/2018

Kedatangan Ratusan Tank Tempur, Membuat TNI AD Kembali Disegani Lawan

Kesabaran TNI AD untuk mendapatkan sejumlah peralatan tempur yang mumpuni dan canggih, akhirnya kini terbayar. TNI AD mendapatkan tambahan ratusan alutsista canggih pesawat dari sejumlah negara. Alutsista tersebut merupakan pembelian dari era pemerintahan Presiden SBY. (Foto: defence.pk)

JAKARTA -- TNI AD mendapatkan kekuatan tambahan dengan datangnya sejumlah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) terbaru. 

Tambahan alutsista itu antara lain 40 unit M113 A1, 2 unit Armoured Recovery Vehicle (ARV) 3 RI, 3 unit Armoured Vehicle Launched Bridge (AVLB) Beaver, dan 16 unit MBT (Main Battle Tank) Leopard RI. Seluruh alutsista tersebut diperkirakan telah tiba di Indonesia pada hari Senin (29/8) ini.

Namun, perlu diketahui alutsista tersebut bukanlah pemesanan baru, melainkan kelanjutan pembelian sejumlah peralatan tempur para era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang baru datang saat ini.

Sebuah APC M113 A1, ketika diturunkan dari kapal.

Jadi, jika ada yang berpikiran bawah pembelian alutsista TNI AD tersebut merupakan hasil kerja dari Presiden Joko Widodo, maka harus segera diralat, karena itu salah besar.

Seperti diketahui mendekati akhir periode pemerintahannya, mantan Presiden SBY membeli sejumlah besar alutsista untuk ketiga matra, yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Pembelian tersebut termasuk dalam skema program MEF I, dan akan dilanjutkan hingga MEF III.

Diantara sejumlah alutsista yang dibeli periode pemerintahan SBY antara lain seperti 106 MBT Leopard, 65 Tank Marder, puluhan tank amphibi, 24 pesawat tempur F-16, kapal perang Freegat, 3 kapal selam Changbogo Class, dan sejumlah alutsista lainnya.

Deretan puluhan MBT Leopard, setelah diturunkan dari kapal.

Mungkin yang kurang mendapat perhatian atau kurang diekspos ke media saat itu adalah pembelian 40 APC M113 A1. Berikut profil kehebatan APC M113 A1 tersebut:

Jenis: kendaraan angkut personil
Negara Asal: Amerika Serikat
Produsen: FMC Corporation / United Defense LP tanah Systems - USA
Tahun awal Layanan: 1960
Produksi Total: 80500
Fokus Model: M113A1 APC
Kru: 2
Panjang Keseluruhan: 8.27 ft (2,52 m)
Lebar: 8.83 ft (2,69 m)
Tinggi: 6.07 ft (1,85 m)
Berat: 12,5 Ton US pendek (11.343 kg; 25.007 lb)
Powerplant: 1 x General Motors 6V53 mesin diesel 6 silinder mengembangkan 212 tenaga kuda.
Maksimum Kecepatan: 38 mph (61 km / h)
Rentang maksimum: 298 mil (480 km)
Perlindungan NBC: Ya - Opsional
Nightvision: Ya - Pasif atau Infra-merah

Persenjataan:
STANDAR:
1 x 12,7 mm M2 Browning senapan mesin berat
8 x Asap Granat

Model:
7.62mm General Purpose Machine Gun (GPMG), 20mm atau 25mm meriam, TOW / TOW-2 Anti-Tank Guided Rudal (ATGMs) dan berbagai kaliber mortar.

Amunisi:
2.000 x 12,7 mm amunisi
8 x Asap Grenade pembuang

Sejumlah pengamat militer baik di dalam maupun luar negeri menyatakan, kedatangan sejumlah alutsista ini, setidaknya akan kembali membuat TNI AD memiliki daya gentar terhadap lawan, setelah sangat lama mengalami 'paceklik' persenjataan.

Deretan puluhan APC M113 A1, setelah diturunkan dari kapal.

3/28/2018