Nasionalisme Ganda Etnis China dan Hinaan Terhadap TNI

Seorang warga etnis China ikut dalam demonstrasi Mei 1998 untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Tumbangnya Orde Baru menjadi momentum baru bagi pergerakan etnis China di Indonesia untuk masuk dalam seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia, yang sebelumnya sangat dibatasi. (Foto: Istimewa)

“Hari ini baca, Sukanto Tanoto, dia bilang Indonesia cuma bapak angkatnya, bapak kandungnya China. Coba, dia lahir disini, gede disini, kawin disini, bisnis disini, ngemplang pajak juga disini. Begitu dia di Cina, dia bilang bapak angkat gue tuh Indonesia, bapak kandungnya China,"

JAKARTA -- Sejak era pemerintahan Presiden Joko widodo, banyak membawa angin perubahan di tengah masyarakat, salah satunya adalah mulai kembali timbul suara-suara ketidakpuasan, keresahan dan kebencian rakyat Indonesia pribumi terhadap warga etnis keturunan Cina. 

Keresahan rakyat pribumi Indonesia bukan tanpa alasan, pasalnya kini etnis Cina yang menguasai mayoritas kekayaan negara ini dianggap semakin semena-mena dan sering menghina maupun  melecehkan bangsa Indonesia, tempat dimana warga Cina itu mencari makan dan kehidupan.

Seperti halnya terjadi baru-baru ini, rakyat Indonesia dibuat gempar dengan pernyataan berani dan menghina yang dilakukan seorang konglomerat Cina pemilik The Royal Golden Eagle International Sukanto Tanoto. Pengusaha tajir keturunan Cina ini terang-terangan menghina Indonesia dengan menyebut NKRI tak lebih sebagai negara kedua dan negara persinggahan baginya.

Pernyataan Sukanto Tanoto bos besar Asian Agri yang pernah tersangkut kasus penggelapan pajak ini terekam saat tampil sebagai narasumber dalam sebuah acara televisi di Cina. Wawancara Sukanto Tanoto itu langsung ramai dibicarakan di tanah air dan menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia.

“Saya lahir dan besar di Indonesia. Menempuh pendidikan, menikah dan memulai bisnis juga di sana. Tetapi Indonesia adalah ayah angkat bagi saya, karena itu ketika pulang ke Cina saya merasa menemukan ayah kandung. Itu karena saya masih merasa orang Cina,” ujar Sukanto Tanoto saat itu.

Tak ayal lagi pengakuan Sukanto Tanoto itu langsung menghebohkan tanah air, yang umumnya mengecam dan mempertanyakan kesetiaan dan nasionalisme Sukanto Tanoto kepada NKRI. 

Bahkan bukan hanya masyarakat umum, para tokoh nasional dan pejabat negara pun mengeluarkan komentar pedas mengecam pengusaha Cina itu, yang dianggap telah menginjak-injak harkat dan martabat serta kedaulatan Indonesia.

Sukanto Tanoto saat diwawancarai sebuah televisi Cina, yang menyebutkan Indonesia tak lebih hanya sebagai negara persinggahan baginya, dan Cina tetaplah ayah kandungnya.

Seperti disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki, yang menyinggung pernyataan pengusaha Sukanto Tanoto, yang menyebut Indonesia adalah ayah angkatnya atau negara persinggahan, sementara menganggap China sebagai ayah kandungnya.

“Hari ini baca, Sukanto Tanoto, dia bilang Indonesia cuma bapak angkatnya, bapak kandungnya China. Coba, dia lahir disini, gede disini, kawin disini, bisnis disini, ngemplang pajak juga disini. Begitu dia di Cina, dia bilang bapak angkat gue tuh Indonesia, bapak kandungnya China,” tuturnya, saat menghadiri Deklarasi Rumah Amanah Rakyat di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Dalam deklarasi itu turut hadir sejumlah tokoh nasinal. Diantaranya Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Irjen Pol (Purn) Mayjend TNI (Purn) Prijanto, KRT Permadi Satrio Wiwoho (Permadi), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdjiatno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana, Hatta Taliwang, Ferdinan Hutahaean, Lily Chodidjah Wahid, aktifis HAM Ratna Sarumpaet, Sasmito Hadinegoro, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, Muhammad Rifki atau Eki Pitung, Lieus Sungkarisma dan Marwan Batubara.

Sebagai generasi yang lahirnya sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia, Ruki mengajak seluruh komponen bangsa bergerak memperbaiki keadaan. Tidak lagi diam dan membiarkan Jakarta diubah seperti Singapura. Dimana penduduk aslinya, Melayu, cuma menjadi orang nomor dua.

“Masuk di Hong Kong kita dianggap kelas kuli, masuk di Arab didagangin, pergi ke Malaysia dianggap tukang kebon. Tidak punya lagi martabat, itu Indonesia. Anda mau? Jakarta mau jadi kayak Singapura. Gimana orang Melayu sekarang, paling banyak jadi tukang parkir, paling banyak jadi sopir taksi,” jelas dia.

Tak hanya Ruki, Anggota DPD, Gede Pasek Sardika meretweet berita, terkait pengakuan Sukanto Tanoto itu, dengan menambahkan komentar: "Manusia Model begini diberikan kekayaan di republik ini?"

Gubernur DKI Jakarta keturunan Cina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengumpulkan para pengusaha Cina, untuk membantu program kerjanya. Sejak Ahok berkuasa, hampir semua kebijakan pemerintahannya lebih condong dan lebih mengutamakan para pengusaha dan etnis Cina. (Foto: Istimewa)

Sementara pakar Imam B Prasojo dalam akun facebooknya menshare video tersebut dan mempertanyakannya nasionalisme Sukanto Tanoto: INDONESIA HANYA SEKADAR "AYAH ANGKAT"?

Pengusaha Cina Merendahkan TNI

Sikap hampir sama juga dilakukan pengusaha Cina, Tommy Winata, yang menyebut TNI lebih rendah dibandingkan Satuan Pengamanan (Satpam). Peristiwa itu terjadi ketika Tommy Winata berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta keturunan Cina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. 

Tommy Winata pamer kepada Ahok bahwa ia memiliki kedekatan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dengan menceritakan kehebatan Satpam Tommy Winata yang mampu menjaga hutan di pulau pribadinya seluas 60.000 di kepulauan seribu.

"Jumlah satpam saya yang menjaga hutan tersebut sebanyak 300 orang yang dipersenjatai, hasilnya hutan utuh, sedangkan Panglima TNI punya tentara 2 batalyon menjaga 60.000 hektar hutan, hasilnya gundul semua," kata Tommy Winata saat itu.

Bukan hanya itu, bahkan Tommy Winata terang-terangan akan membunuh siapapun warga Indonesia yang berani mengganggu dan mengusik dirinya maupun property kekayaannya. Hal ini diakuinya disampaikan langsung Tommy Winata ketika ia berbicara di depan Panglima TNI dan Kapolda.

Tommy Winata mengatakan telah memerintahkan seluruh anak buahnya, wajib Membunuh jika ada orang yang ingin menyerang maupun mengganggu dirinya, oleh karena itu anak buahnya dilengkapi dengan senjata laras pendek berpeluru Tajam, bahkan senjata itu lebih canggih daripada yang dimiliki pasukan kepolisian sekalipun.

Mendengar komentar Tommy Winata tersebut, Sambil tertawa Gubernur Ahok meminta Tommy Winata untuk membantunya dengan memerintahkan anak buahnya yang bersenjata itu untuk membasmi pedagang kaki lima yang berjualan di lapangan Monas. Saat ini, setidaknya rekaman percapakan Ahok dan Tommy Winata itu telah tersebar ke sejumlah media sosial.

Etnis China dan Nasionalisme Semu

Terkait peristiwa ini, sejumlah pakar dan tokoh nasional meyakini, semakin berani dan tidak beradabnya sikap yang ditunjukkan pengusaha Cina saat ini tak lepas dari faktor penguasa. Seperti diketahui bahwa naiknya Presiden Joko Widodo menduduki kursi RI-1 tak lepas dari bantuan dana dan dukungan dari para pengusaha dan konglomerat Cina.

Pengusaha Cina, Tommy Winata saat bersama Gubernur Ahok. (foto: Youtube)

11/16/2018

Menagih Janji Jokowi Naikkan Anggaran Pertahanan Hingga 3x Lipat

Presiden Joko Widodo saat mengenakan seragam TNI. Janji-janji Jokowi dalam bidang penguatan militer Indonesia mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap belum mampu mewujudkan janjinya tersebut disaat pemerintahannya sudah mendekati akhir. (Foto: Roni / Antara)

"Sayangnya, hingga sekarang janji tersebut juga  belum terealisasi, baik angka pertumbuhan ekonominya atau anggaran pertahanannya. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun,"

JAKARTA -- Dari waktu ke waktu pembicaraan masalah anggaran pertahanan Indonesia selalu menjadi topik hangat. Pasalnya, negara yang memiliki wilayah yang maha luas ini dianggap memiliki anggaran militer yang sangat kecil bahkan dibandingkan dengan negara kecil seperti Singapura sekalipun.

Saat debat calon presiden pada Juni 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah prajurit TNI dan anggaran pertahanan lebih besar. Bahkan Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan nasional tiga kali lipat, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

"Kuncinya, ekonomi kita harus tumbuh di atas 7 persen untuk kita punya anggaran lebih besar. Dengan anggaran besar, bisa kita gunakan untuk nambah anggaran prajurit kita, menambah alutsista, menambah alat pertahanan kita," ujar Jokowi dalam debat capres di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

"Anggaran untuk pertahanan mencapai Rp80 triliun. Kalau ekonomi tumbuh di atas tujuh persen, kami meyakini 4-5 tahun bisa naik tiga kali lipat menjadi sekitar Rp240 triliun. Ini angka besar," kata Jokowi kala itu

Dalam visi, misi dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla (Mei 2014), mereka berjanji melalui salah satu agenda NAWA CITA. Yakni akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari PDB dalam lima tahun.

Jokowi-JK juga berjanji akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan.

Dan janji-janji memperkuat TNI ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang mana disebutkan komitmen pemerintahan Jokowi, postur pertahanan diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan 1,5% dari PDB dalam kurun waktu lima tahun. Angka 1,5 % ini untuk menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan era Presiden SBY.

Modernisasi Alutsista TNI AU yang dibeli pada era pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Infografis: Fuad / detikcom)

Kini, Jokowi sudah empat tahun menjadi Presiden RI. Apakah janji kampanye dan target diharapkan tercapai sesuai RPJMN 2015-2019 telah berhasil? Jika melihat fakta yang terjadi saat ini, janji Jokowi seperti jauh panggang dari api, dan bertentangan dengan realitas obyektif.

Anggaran Pertahanan Pada 2015-2016
Mengacu APBN 2015, fungsi pertahanan RAPBN Rp 94,9 triliun, APBN Rp.96,8 triliun, RAPBN-P Rp 97,4 triliun, dan APBN-P Rp 102,3 triliun. Jika anggaran pertahanan 2015 sesuai janji dan target 1,5 % dari PDB, maka anggaran pertahanan 2015 menjadi Rp 250 triliun.

Selanjutnya mengacu APBN 2016, fungsi pertahanan RAPBN Rp 95,8 triliun, APBN Rp 99,6 triliun. Lalu tahun 2017? Dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp 108 triliun.

Anggaran Pertahanan Pada 2017
Di tahun 2017, dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp.108 triliun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini terbesar dibandingkan lainnya meski dibandingkan APBN-P 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen.

Pada Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani kembali berjanji dan mengklaim, Pemerintah RI menambah anggaran pertahanan Rp. 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018. Penambahan ini, ujar Menkeu, di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pilpres 2019.

Di lain pihak, kemampuan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit seperti penyediaan perumahan prajurit juga masih gagal. Pada 2017 diperkirakan rumah prajurit masih kurang sekitar 260 ribu unit. Memang, pembangunan perumahan prajurit terus berlangsung dari tahun 2015 hingga 2017 ini. Tetapi, pembangunan sangat terbatas, belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.

Anggaran Pertahanan Pada 2018
Pada tahun 2018, Anggaran pertahanan tahun 2018 menjadi perhatian serius bagi Menkeu Sri Mulyani. Ia berjanji, akan menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 100 persen (sekitar Rp.216 triliun dari sebelumnya Rp.108 triliun).

Namun lagi-lagi Menkeu hanya memberi iming-iming kepada TNI. Faktanya, di dalam RAPBN 2018 anggaran pertahanan diajukan hanya Rp. 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 Rp.114,8 triliun. Janji Menkeu tidak terbukti.

Salah satu yang terdampak adalah pada matra laut, dimana anggaran TNI AL yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk matra laut tahun ini menurun dibandingkan 2017. Pemerintah mengurangi anggaran sektor pertahanan yang sebelumnya mencapai Rp 114,9 triliun, tahun ini dipangkas menjadi Rp 107,7 triliun.

KRI John Lie, KRI Usman Harun, dan KRI Bung Tomo, adalah kapal-kapal perang canggih TNI AL yang dibeli pada era pemerintahan Presiden SBY. (Foto: dok TNI AL)

Berdasarkan data yang dihimpun, proyeksi anggaran TNI untuk tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, yakni Rp148,5 trilliun (2017), Rp169,8 triliun (2018), dan Rp193,3 triliun (2019). Namun dalam realisasinya tak pernah segitu, ambil contoh tahun 2017 ini, yang diproyeksikan 148T namun nyatanya hanya cair 108 Trilliun Rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27%. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun

Penguatan Postur TNI dalam Renstra MEF Menjadi Terhambat

Rencana strategis (renstra) pembangunan TNI ini melalui program Minimum Essensial Force (MEF), dibagi dalam tiga tahap. Pertama 2009-2014, kedua 201-2019, dan terakhir 202-2024. Target yang ditentukan dalam renstra I adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir.

Para analis militer menyebutkan, dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Renstra kedua selama 3 tahun masih 0%. Padahal seharusnya, dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai di antaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.

Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran pertahanan periode 2010-2014 dianggarkan Rp150 triliun dari APBN untuk pembelian alutsista. Jumlah itu dapat memenuhi kekuatan minimal pertahanan atau Minimum Essential Force mencapai angka 38 persen

Pergantian Presiden membawa perubahan kebijakan pertahanan Indonesia. Tidak jelasnya program MEF bagian kedua dalam rencana Kebijakan Presiden Jokowi membawa efek pada penurunan drastis peringkat kekuatan Militer Indonesia. Terutama pembentukan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) yang malah mereduksi kekuatan kapal tempur TNI AL.

MBT Leopard RI buatan Jerman. Alutsista yang dulu sempat diolok-olok oleh Jokowi ini, merupakan tank tempur canggih TNI AD yang dibeli pada era SBY. (Foto: Istimewa)

Global Fire Power, situs yang selama ini memberikan penilaian kekuatan militer sebuah negara pada sumber daya alam, sumber daya manusia, luas teritori, anggaran militer dan inventori Arsenal, tanpa melibatkan senjata nuklir. Saat ini menempatkan Indonesia pada peringkat 19, padahal tahun lalu di peringkat 15 (2013). Indonesia disalip Jepang, Taiwan, Kanada, dan Polandia.

Kendati anjlok TNI tetap memiliki kekuatan terbesar di kawasan, terutama bila dibandingkan tetangga dari Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia pun masih setingkat di atas Australia.

Merujuk keterangan Power Index versi situs Global Fire Power, penurunan ini lebih disebabkan karena belanja pertahanan yang kalah agresif dibanding beberapa negara lainnya.

Tahun 2014 pemerintahan SBY memang memilih mengalihkan anggaran pertahanan untuk menutup biaya Subsidi BBM yang membengkak karena harga minyak dunia sempat menembus level $130/barrel.

Pada 2015 di era Pemerintahan Jokowi yang seharusnya banjir duit karena subsidi BBM dihapuskan. TNI hanya kebagian jatah 96 Triliun dengan pembagian 68% untuk gaji dan hanya 32% untuk belanja alutsista. Total APBN 2015 mencapai 2000Trilliun dan ada duit nganggur dari penghapusan subsidi BBM sebesar 330 Triliun dalam APBN-P yang diajukan Jokowi.

Berikut daftar ratusan alutsista yang telah dikontrak dan dibeli dari program MEF I di tiga matra TNI, pada era pemerintahan mantan Presiden SBY:

Pengembangan Alutsista Strategis:
. Pengembangan rudal R-Han
. Panser Badak pengganti Scorpion dan Sarasen

Penambahan Alutsista TNI AD:
·50 Unit IFV Marder dari Jerman
·300 Unit Panser Anoa dari Pindad
·22 Unit Panser Tarantula dari Korea Selatan
·10 Unit Panser APC Norinco dari China
·06 Unit Bushmaster dari Australia
·38 Unit MLRS Astros II Mk6 dari Brazil
·37 Unit Artileri Mobile Caesar Nexter dari Perancis
·18 Unit Artileri 155 mm KH 179 dari Korea Selatan
·54 Unit Artileri 105 mm KH 178 dari Korea Selatan
·103 Unit Tank Leopard dari Jerman
·300 Peluru kendali Starstreak dari Inggris
·136 Peluru kendali Mistral dari Perancis
·180 Rudal anti tank Javelin dari AS
·600 Rudal anti tank NLAW dari Swedia
·150 Unit Ranpur angkut pasukan M113 dari Belgia
·12 Unit Helikopter angkut Mi-17 dari Rusia
·05 Unit Helikopter serbu Mi-35 dari Rusia
·08 Unit Helikopter serbu AH-64E Apache Guardian dari AS
·22 Unit Helikopter Bell 412 EP kerjasama produksi AS dan PT DI
·12 Unit Helikopter Fennec kerjasama produksi Perancis dan PT DI
·10 Unit Arhanud TD2000 dari China

Berikut ini perbandingan anggaran militer negara ASEAN dengan rasio PDB. Grafis menjelaskan bahwa Indonesia memiliki anggaran militer paling kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya jika dilihat dari rasio PDB. (Infografis: CNN)

10/27/2018

Fakta! Malaysia Sangat Iri dengan Jiwa Nasionalisme Rakyat Indonesia

Demonstrasi rakyat Indonesia menyerukan "Ganyang Malaysia" (Foto: istimewa)

"Mungkin sampai masanya, kita belajar dari Indonesia, bagaimana caranya untuk menjadi sebuah negara bangsa."

Malaysia, jika mendengar kata ini bagi rakyat Indonesia akan banyak perbincangan yang bisa dilontarkan. Mulai dari “Ganyang Malaysia”, pulau Sipadan dan Ligitan, maling dan klaim budaya, penyiksaan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan lain-lain.

Tetapi tahukah anda jika Malaysia begitu iri dengan Indonesia di berbagai bidang kehidupan?

Profil negara Malaysia saat ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia, apalagi sejak Indonesia membangun dalam era reformasi. Di saat Indonesia semakin kuat dengan demokrasi dan kebangsaannya, Malaysia justru berada dalam titik nadir dalam mempertahankan identitas kebangsaan mereka.

Saat ini pemerintah kerajaan Malaysia sedang gencar-gencarnya mempromosikan gerakan “1 Malaysia” kepada rakyatnya, tetapi slogan itu hanyalah propaganda tiada arti bagi rakyatnya.

Propaganda "1 Malaysia" yang dicetuskan pemerintah Malaysia untuk rakyatnya sendiri dengan harapan dan tujuan agar rakyat Malaysia semakin mencintai negaranya sendiri.

Perbedaan antara kelompok Melayu yang mencakup kurang lebih 60 persen dari total populasi nasional dengan kelompok etnis China dan India sangat mencolok. Di sana setiap etnis akan berdiri dan berkembang di dalam kelompok mereka masing-masing.

Salah satu bentuk pencarian identitas bangsanya sendiri oleh rakyat Malaysia.

Melayu akan belajar di sekolah Melayu, begitu pun dengan etnis China atau India juga akan belajar dan sekolah di kelompoknya masing-masing.

Dominasi kelompok dari etnis China dan India di bidang ekonomi semakin membuat takut suku Melayu yang berusaha terus dominan di dalam pemerintahan dan politik negara.

Apalagi seiring berkembangnya waktu rakyat Malaysia semakin kritis dan apatis dengan pemerintahan mereka, terlebih dengan pihak kerajaan yang kini dianggap hanya sebagai penghias dan tidak memiliki peran berarti dalam struktur pemerintahan.

Suku Melayu di Malaysia yang membanggakan diri mereka sebagai “pribumi sejati” dan dimotori oleh partai penguasa yaitu UMNO, terus berusaha menanamkan ketakutan di kalangan suku Melayu bahwa Melayu akan hilang jika UMNO kalah dalam pemilu dan Islam akan hancur serta Malaysia akan menjadi negara sekuler jika etnis China dan India di negara tersebut diberi ruang dan kekuasaan di bidang politik.

Propaganda UMNO dalam mempertahankan kekuasaan mereka, bahkan dianggap oleh sebagian rakyat Malaysia sudah sampai dalam taraf sangat sangat kasar.

Kembali lagi kepada Indonesia, bagaimana pemerintah atau penguasa Malaysia memandang Indonesia, terutama petinggi dari Partai UMNO? Dalam pandangan pemerintah Malaysia, Indonesia adalah ancaman terbesar mereka di kawasan.

Para demonstran oposisi pemerintah Malaysia menuntut penggantian bendera nasional yang menganggap bendera Malaysia saat ini adalah hasil ciptaan penjajahan Inggris. (Foto: istimewa)

Ditambah lagi dengan profil yang dimiliki oleh Indonesia yaitu memiliki populasi suku Melayu terbesar di dunia (terutama di Riau, Sumatera Utara dan lain-lain), memiliki jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, memiliki jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, memiliki negara yang begitu luas dan besar, memiliki keragaman budaya yang begitu kaya, hasil alam yang melimpah, keragaman suku, dan sejarah masa lalu yang gilang- gemilang terutama sejarah pada masa kerajaan masa lampau dan sejarah agung dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah.

Bagi penguasa Malaysia, melihat profil yang dimiliki Indonesia, apa yang mereka banggakan dan agungkan di hadapan rakyat Malaysia, langsung hancur ketika dihadapkan dan disandingkan dengan Indonesia.

Sebagian kaum muda Malaysia yang kritis menganggap pemerintah Malaysia yang dikuasai Partai UMNO berusaha memutar-balikkan sejarah Malaysia, salah satu tuntutan mereka adalah mengembalikan bendera nasional Malaysia seperti pada saat perjuangan kemerdekaan dan mengganggap bendera nasional Malaysia saat ini adalah hasil kreasi jajahan Inggris

Untuk menutupi hal tersebut, Kerajaan Malaysia terutama dari partai penguasa selalu mempropagandakan semua keburukan Indonesia. Hal ini diperparah dengan kenyataan adanya jutaan rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia, semakin memudahkan pemerintah dan media massa penyokong pemerintah untuk menampilkan keburukan Indonesia dan menampilkan superioritas Malaysia di hadapan rakyatnya sendiri.

Tidak bisa dibantah dengan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 30 juta jiwa, berbanding dengan jumlah kaum miskin di Indonesia, seperti pernyataan presiden Joko Widodo baru-baru ini yang mencapai lebih dari 28 juta jiwa, artinya kaum miskin di Indonesia hampir menyamai keseluruhan jumlah penduduk Malaysia.

Posko yang didirikan oleh rakyat indonesia secara sukarela untuk "Ganyang Malaysia", sebagai ungkapan kemarahan terhadap Malaysia yang selalu saja mengklaim kebudayaan asli Indonesia. (Foto: istimewa)

Data ini tentu saja tidak berbanding dengan penilaian yang disematkan pemerintah Malaysia tentang Indonesia di hadapan rakyatnya sendiri, karena mereka tidak membuka fakta bahwa penduduk Indonesia memiliki populasi lebih dari 250 juta jiwa. Berkali-kali lipat dibandingkan jumlah penduduk Malaysia.

Untuk menutupi kelemahan negara mereka di hadapan jirannya Indonesia, penguasa Malaysia dengan didukung media massa pro pemerintah, selalu mempropagandakan kejelekan, kelemahan, keburukan, dan kemiskinan Indonesia di hadapan rakyat mereka sendiri. Rakyat Indonesia di Malaysia diidentikkan dengan kebodohan dan kemiskinan.

Karena itu kita tidak akan menemukan pemberitaan mengenai keberhasilan Indonesia di berbagai bidang dengan jujur di hadapan media massa mereka.

Kita tidak akan menemukan pemberitaan keberhasilan PT. Pindad dalam memproduksi Panser, Tank, Senapan Serbu ataupun persenjataan lainnya, kita tidak akan menemukan pemberitaaan PT. Dirgantara Indonesia mampu membangun pesawat dan berbagai macam helikopter tempur di media massa mereka. 

Atau kita juga tidak akan menemukan pemberitaan PT. PAL mampu membangun berbagai macam kapal perang, bahkan fakta bahwa Indonesia masuk dalam kelompok G20 yang merupakan representatif negara paling kaya dan terkuat secara ekonomi di dunia.

Di balik fakta-fakta di atas salah satu yang membuat rakyat Malaysia iri atau cemburu bahkan heran dengan Indonesia adalah mengenai jiwa nasionalisme yang diperlihatkan rakyat Indonesia.

Kaum muda Malaysia menuntut pemurnian sejarah Malaysia dengan mengganti bendera nasional Malaysia dengan bendera Malaysia pada saat perjuangan kemerdekaan. (Gambar: istimewa)

10/19/2018

Mantan Wakasad: LGBT Alat Perang Barat untuk Hancurkan Indonesia

Pelaku penyuka sesama jenis atau LGBT di dalam militer Amerika Serikat (AS). Fenomena maraknya kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) membuat banyak kalangan merasa khawatir akan masa depan generasi muda Indonesia. Bahkan beberapa pengamat menganggap kebangkitan LGBT adalah sebuah cara perang baru yang dilakukan negara sekuler dari barat untuk menghancurkan Indonesia secara perlahan dari dalam.  (Foto: dailypost.ng)

“Perang G-IV tidak lagi mengandalkan senjata militer yang berbiaya mahal untuk pengerahannya. Perang ini lebih halus dan tak terlihat.

JAKARTA -- Tanpa disadari, Indonesia saat ini berada dalam situasi perang Generasi Keempat (G-IV). Dalam perang ini, senjata yang digunakan bukanlah kecanggihan peralatan militer (hardpower) tetapi senjata nonmiliter (softpower) yang antara lain meliputi penghancuran budaya, ekonomi, perusakan moral generasi masa depan bangsa.

Selain berbiaya murah dibanding pengerahan senjata militer (hardpower), perang G-IV, yang biasanya disebut dengan istilah proxy war, tidak bertujuan jangka pendek tetapi berakibat fatal untuk jangka panjang di saat suatu bangsa sudah begitu terlambat menyadarinya.

Gaya hidup LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) adalah salah satu senjata (softpower) yang digunakan oleh negara adikuasa (hegemony countries) yang bersifat kolonialisme dan imperialisme untuk menghancurkan nilai budaya, ketahanan ekonomi dan karakter bangsa.

Demikian dijelaskan oleh Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri, mantan Wakasad dan sekaligus Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa di Jakarta, Kamis (25/2).

Disebut sebagai G-IV, karena perang ini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer tetapi terlebih menggunakan kekuatan budaya dan ekonomi. Perang Generasi I (G-I) adalah perang tradisional dengan menyepakati hari perang dan perang Bharatayudha, sebagai contoh, adalah jenis perang G-I.

Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri. (Foto: TribunNews)

Perang Generasi II (G-II), adalah jenis perang kota dan Perang Generasi III (G-III) adalah perang dalam skala modern dengan menggunakan pengerahan senjata militer secara penuh seperti halnya Perang Dunia I atau Perang Dunia II.

“Perang G-IV tidak lagi mengandalkan senjata militer yang berbiaya mahal untuk pengerahannya. Perang ini lebih halus dan tak terlihat. Namun dalam jangka panjang, suatu negara akan dicaplok oleh negara lain melalui penguasaan ekonomi ataupun budayanya. Dan, Indonesia tanpa disadari oleh bangsanya pada saat ini telah memasuki G-IV,” ujar Kiki Syahnakri.

Menurut Kiki, LGBT merupakan salah satu senjata yang digunakan negara adikuasa untuk menguasai negara lain dengan menghancurkan budaya asli dan menggantikan dengan budaya yang dapat menghancurkan negara tersebut dari dalam. 

Memang lebih memakan waktu, Kiki mengurai lebih lanjut, dan sifatnya tidak menghancurkan secara fisik tetapi menghancurkan secara mental dan moral.

Para pelaku LGBT saat melakukan unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta. Meningkatnya gaya hidup LGBT saat ini membuat banyak orang tua dan keluarga yang mencemaskan perkembangan anak-anak mereka. (Foto: Istimewa)

10/14/2018

Indonesia Buat Tank Boat, Ide Jenius atau Kebodohan Murni?

Indonesia bekerjasama dengan PT Lundin membuat tank tempur yang dapat beroperasi di perairan. Namun, alutsista yang dinamai Tank Boat X-18 Fire Support Vessel ini, menurut sejumlah pengamat persenjataan luar negeri memiliki sejumlah kelemahan dan cacat rupa. (Foto: Istimewa)

JalurMiliter.com -- Dalam kasus ini, bisa menjadi sebuah ide bagus atau menjadi ide paling terbodoh untuk Indonesia. Perusahaan galangan kapal Indonesia PT Ludin telah membuat kapal perang tank hibrida yang mampu berlayar dan beroperasi di perairan.

Kapal perang yang dinamai "Tank Boat" tersebut, Mampu berlayar dengan kecepatan hingga 30 knot dan dipersenjatai dengan meriam dan senjata 105-milimeter. Alutsista ini secara resmi dinamakan X-18 Fire Support Vessel.

Tidak mengherankan jika Indonesia sangat terobsesi dengan Tank Boat, karena negara ini terdiri dari lebih dari 18.307 pulau, dan kapal perang serta marinir sangat berpengaruh dalam pertahanannya. Sebuah kapal perang yang dapat beroperasi di perairan dangkal seperti sungai-sungai, dapat dioperasikan oleh pasukan darat dan menyediakan dukungan senjata berat akan menjadi tambahan yang ideal bagi militer Indonesia.

Tank Boat memiliki panjang 18 meter, dioperasikan oleh empat orang awak dan dapat mengangkut hingga 20 pasukan tambahan. Selain itu juga dilengkapi dengan sebuah perahu karet untuk operasi pendaratan. Persenjataan terdiri dari senapan Cockerill 105-milimeter dan senapan kaliber 50 dan dilengkapi dengan remote control.

Tank Boat X-18 Fire Support Vessel memiliki senjata besar, dapat membawa 20 pasukan. Namun ironisnya hampir tidak memiliki pelapisan armor. (Foto: Istimewa)

Mesin jet di dalam air mampu mendorong Tank Boat hingga kecepatan 30 knot dan memiliki jangkauan hingga 900 mil laut, atau setara dengan jarak dari kota Washington DC hingga ke Miami di Amerika Serikat.

Tank Boat bisa beroperasi di gugus pulau-pulau terkecil, delta sungai, lepas pantai, garis pantai dangkal, dan daerah perkotaan yang berdekatan dengan laut. Dengan daya benam hanya 0,8 meter, Tank Boat mampu mencapai garis pantai terdangkal tanpa khawatir akan mengalami kandas.

Satu masalah dengan Tank Boat adalah: kebutuhan untuk membuatnya mengambang dengan maksimal diperairan dangkal, Tank Boat hanya diperkuat dengan lapis baja ringan 7,62 milimeter. Dengan ketebalan ini, Tank Boat terlihat lebih mirip perahu daripada sebuah kapal perang atau tank tempur karena hampir tidak memiliki pelapisan armor.

Pada saat yang sama, Tank Boat juga dipaksa untuk memikul sejumlah persenjataan berat seperti meriam howitzer 105-milimeter dan sejumlah persenjataan lainnya. Dengan kondisi ini, Tank Boat akan sangat mudah dihancurkan oleh musuh, karena tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dan bahkan mudah tenggelam. Potensi masalah inilah yang menjadi perhatian sejumlah pengamat militer.

Tank Boat X-18 Fire Support Vessel dikhususkan mampu beroperasi di perairan dangkal seperti sungai, delta sungai dan tepi pantai. (Foto: Istimewa)

10/14/2018

Ancaman Militer China dan Australia Sudah di Depan Mata, TNI Darurat Alutsista

Australia akan segera memperkuat militernya dengan membeli pesawat tempur siluman F-35 Lightning, sedangkan China akan menempatkan ratusan pesawat tempurnya di Laut China Selatan. Indonesia berada dalam ancaman dua kekuatan yang berpotensi menjadi musuh di masa depan. Namun ironisnya hingga kini Indonesia masih kekurangan alutsista untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang maha luas. (foto: istimewa)

Setelah runtuhnya Uni Soviet, sempat muncul harapan akan terciptanya perdamaian yang lebih lama di Asia-Pasifik, karena kawasan ini sebelumnya sempat menjadi arena pertarungan dua negara adidaya, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, untuk menanamkan hegemoni masing-masing.

Namun, perdamaian itu sepertinya tidak bertahan lama. Kebangkitan ekonomi China saat ini yang diikuti dengan peningkatan kekuatan militernya menjadi ancaman baru di kawasan Asia.

China mengklaim hampir 90 persen kawasan perairan Laut China Selatan yang juga merampas sejumlah perairan yang masuk dalam kedaulatan beberapa negara anggota ASEAN. Konflik laut China Selatan menjadi pemicu terjadinya perlombaan militer di kawasan. Amerika Serikat telah memindahkan 60 persen kekuatan tempurnya ke kawasan ini.

Australia dengan dibantu Inggris dan AS juga mulai ikut ambil bagian di LCS, yang menganggap China sudah mengganggu jalur pelayaran internasional di LCS. Perlombaan militer sudah dimulai, setidaknya Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina dan bahkan Brunai, saat ini sudah mulai memenuhi gudang persenjataannya dengan alutsista terbaru dan tercanggih.
 
Bahkan Singapura dan Australia sudah di depan mata akan membeli pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat yang merupakan pesawat tempur generasi kelima paling canggih saat ini. Lalu dimana posisi Indonesia?

Kapal Induk China saat sedang berpatroli di kawasan Laut China Selatan. (Foto: istimewa)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini selalu berkoar-koar dalam konflik Laut China Selatan, tapi pada kenyataannya armada perang China sudah berkali-kali melakukan pelanggaran di kawasan Laut Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

Mabes TNI dan tentu saja TNI AU bukan tidak resah dengan kondisi ini, namun setiap berbicara masalah alutsista TNI yang serba kekurangan, selalu terbentur alasan masalah dana.

Bahkan program MEF II dan MEF III yang sempat dicanangkan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi.

Para pengamat militer sudah berkali-kali mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh berdiam diri dalam kondisi ini. Indonesia harus memulai memperkuat armada militernya. Memiliki puluhan pesawat tempur F-16 yang sudah tua bukanlah tandingan melawan skuadron pesawat tempur China di laut Natuna.

Begitu pun kita tentu saja tidak boleh lupa dengan potensi ancaman dari Australia, jika Australia jadi memperkuat militernya dengan pesawat tempur siluman F-35 Lightning, maka memiliki satu skuadron pesawat tempur campuran Sukhoi SU-27 dan SU-30, sama dengan menjadi sasaran empuk pesawat tempur Australia.

Indonesia mungkin belum lupa saat Australia berusaha mempermalukan TNI AU saat Australia berencana mengirim pesawat pembom ke Timor Timur. Bahkan Australia sempat berpikir untuk membom Jakarta dengan F-111 Aadvark, ketika pasukan Untaet yang hendak mendarat di Timor Timur pasca jejak pendapat 1999, hendak dihalangi militer Indonesia.

Pesawat tempur F/A-18F Super Hornet Angkatan Udara Australia. (foto: istimewa)

Jika serangan itu terjadi, bombardir yang mereka lakukan terhadap obyek vital, besar kemungkinan akan mendapatkan hasil, meski beberapa fighter atau bomber mereka berhasil dirontokkan fighter Indonesia.

Namun mirisnya pada malam hari setelah kejadian tersebut, Lanud El Tari Kupang kedatangan tamu tak di undang yaitu 8 unit F/A-18 Hornet Australia yang terbang diatas Lanud El Tari Kupang tanpa bisa diusir oleh kekuatan udara Indonesia.

Memang 8 unit F/A-18 Hornet Australia ini memang tidak melakukan apapun selain fly pass tanpa izin diatas pangkalan militer Indonesia. Namun jelas ini adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan udara Indonesia.

Lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Indonesia hampir 100 persen adalah hasil dukungan Australia dengan membantu para pemberontak Fretilin. Australia-lah yang mengomandoi pembentukan The International Force of East Timor (Interfet) dengan dibantu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis dan Jepang. Kedekatan hubungan Indonesia dan Australia pada masa Orde Baru membuat TNI AU saat itu menjadi terlena dan abai untuk memperkuat pertahanan di Timur Indonesia.
 
Australia yang awalnya dianggap sebagai tetangga yang sangat baik ternyata menikam dari belakang dan menelanjangi Indonesia di depan negara-negara lain. Sejumlah langkah mendesak yang harus dilakukan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI diantaranya adalah:

1. Menempatkan 2 Skuadron Pesawat Tempur di Papua

Wilayah Timur Indonesia khususnya Papua selama ini menjadi wilayah yang penjagaannya. Hal ini dikarenakan kurangnya sistem radar dan pesawat tempur yang dimiliki TNI dalam mengawasi dan menjaga wilayah udara Papua.

Daya jangkau pesawat tempur Australia untuk mencapai dan menyerang Indonesia. (Gambar: istimewa)

Padahal hingga kini sejumlah negara asing masing berupaya mengganggu Papua agar lepas dari Indonesia dengan menggunakan tangan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menempatkan dua skuadron pesawat tempur di Biak dan Merauke menjadi suatu hal yang krusial untuk mewaspadai pergerakan militer Amerika Serikat dan Australia. Seperti diketahui Amerika Serikat telah menempatkan 20.000 pasukan marinirnya di Darwin, Australia, dan berbatasan langsung dengan Indonesia.

2. Menempatkan 1 Skuadron Pesawat Tempur di Kupang

Lanud El Tari Kupang yang dari segi Geografis sangat strategis untuk menjadi benteng pertahanan udara Indonesia dari ancaman potensial dari Australia. Lanud El Tari Kupang lokasinya sangat berdekatan dengan markas militer Australia di Darwin, dimana dilokasi tersebut terdapat markas Angkatan Udara Australia RAAF Base Darwin yang dilengkapi dengan puluhan pesawat tempur F/A-18 E/F Super Hornet dan E/A-18 Growler yang dikhususkan untuk peperangan elektronika.

Tidak jauh dari Darwin, Australia juga memiliki Pangkalan Angkatan Udara di Tindall yang rencananya akan dilengkapi dengan 1 Skuadron pesawat tempur F-35 A. Karena kecanggihan alutsista Australia yang terdapat disana selain F/A-18 E/F Super Hornet, Australia juga sudah mengoperasikan E/A-18 Growler yang merupakan derivative Super Hornet yang dikhususkan untuk peperangan elektronik. E/A-18 Growler ini memiliki kemampuan untuk mengacaukan radar militer Indonesia yang ada di sekitarnya.

3. Menempatkan 1 Skuadron Pesawat Tempur di Natuna

Untuk menghadapi ekspansi militer China, Indonesia harus bergerak cepat membangun sistem pertahanan di kepulauan Natuna. Sejumlah insiden pelanggaran wilayah yang dilakukan China di zona ekonomi ekslusif Natuna mengisyaraktan bahwa China tetap mengklaim sebagian perairan natuna walaupun Indonesia sudah melakukan protes berkali-kali. Setidaknya dengan menempatkan satu skuadron pesawat tempur di Natuna bisa membatasi pergerakan militer China di kawasan itu.

4. 3 Baterai sistem Pertahanan Udara S-400

Indonesia termasuk negara yang memiliki sistem pertahanan udara paling lemah di Asia. Padahal letak posisi Indonesia yang berada di jalur persilangan dan pelayaran dunia menjadikan Indonesia rentan dari penyusupan militer asing.

Pesawat tempur 'rongsokan' F-16 TNI AU terbakar hebat saat sedang akan menjalani latihan tempur rutin. (foto: istimewa)

Untuk mempertahankan objek-objek vital seperti pangkalan militer, bandara dan lain-lain Indonesia saat ini hanya memiliki sistem pertahanan udara jarak pendek Oerlikon skyshield buatan Rheinmetall, itupun jumlahnya sangat terbatas dan tidak semua pangkalan militer ditanam sistem pertahanan ini.

Namun, dengan mengakuisisi sistem pertahanan udara canggih S-400 buatan Rusia, maka akan mampu mengcover seluruh wilayah Indonesia dengan baik. Indonesia setidaknya harus mengakuisisi tiga sistem pertahanan udara S-400 yaitu untuk wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.

5. Satu Skuadron pesawat pembom
6. 24 Kapal Selam
7. 300 Main Battle Tank
8. 60 radar militer
9. 16 kapal perang fregat
10. 8 Kapal perang penjelajah
11. 18 Destroyer
12. 250 kapal cepat rudal

Daya jangkau pesawat tempur Indonesia untuk menggapai Australia. Karena kurangnya armada pesawat tempur yang dimiliki TNI AU, hingga kini wilayah timur Indonesia belum bisa dijaga secara maksimal. (Gambar: istimewa)

3/21/2018