Konflik LCS Semakin Memanas, Filipina Nyatakan Siap Perang Hadapi China

Pemerintah Filipina menyatakan akan bersikap tegas terkait dengan klaim sepihak China yang mencaplok sebagian perairan negara itu. Demi mempertahankan kedaulatan negaranya Filipina bersumpah akan melawan China sekalipun itu artinya terjadi pertempuran militer skala besar antara kedua negara.(Foto: istimewa)

“Saya jamin ke China, jika Anda masuk di sini, itu akan menjadi berdarah, dan kami tidak akan memberikan kepada mereka dengan mudah. Ini akan menjadi tulang tentara kami. Kami tidak akan membiarkan negara manapun untuk memperdaya kami,”

MANILA -- Konflik di kawasan Laut China Selatan (LCS) semakin memanas, hingga kini China terus saja menganeksasi sejumlah pulau-pulau yang tersebar di LCS meski mendapat protes dari sejumlah negara yang mengaklaim kepemilikan pulau-pulau itu. Menyikapi sikap China itu, sejumlah negara di kawasan ASEAN mulai ikut memperkuat militer masing-masing.

Vietnam misalnya, telah menempatkan sejumlah kapal selam dan sistem pertahahan udara S-300 di kawasan itu guna membendung agresi militer China. Bahkan, Filipina yang selama ini dikenal memiliki kekuatan militer terlemah di kawasan, juga telah bersumpah akan menghadapi militer China meskipun harus terlibat dalam konfrontasi militer skala besar.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara berapi-api dia mengancam akan melakukan konfrontasi berdarah terhadap negara yang melanggar kedaulatan negaranya. Dia menegaskan Manila dengan senang hati akan memukul pihak manapun yang mencoba untuk mengambil kendali dari pulau karang Scarborough Shoals yang disengketakan.

Militer Filipina semakin mengintensifkan latihan mereka, guna mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya perang terbuka dengan China. (Foto: istimewa)

Pernyataan keras itu dikeluarkan pemimpin Filipina setelah sebelumnya dia juga mengeluarkan statemen kontroversial yang mengancam akan keluar dari PBB jika lembaga tersebut terus mempersoalkan agresivitas pemerintah dalam “perang melawan narkoba” yang telah mengakibatkan lebih dari 1.900 orang mati selama delapan minggu terakhir.

“Saya jamin ke China, jika Anda masuk di sini, itu akan menjadi berdarah, dan kami tidak akan memberikan kepada mereka dengan mudah. Ini akan menjadi tulang tentara kami. Kami tidak akan membiarkan negara manapun untuk memperdaya kami. Kami tidak akan membiarkan hal itu,” kata Duterte sebagaimana dikutip Sputnik dari Associated Press Minggu 28 Agustus 2016.

Filipina sebelumnya memenangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase yang menolak klaim China di sebagian besar wilayah Laut China Selatan. China segera mengecam putusan itu hingga ketegangan semakin panas.

Kawasan Laut China Selatan yang memanas akibat klaim sepihak yang dilakukan China untuk menguasai kawasan tersebut. (Gambar: istimewa)

9/16/2016

Kelompok Militan Abu Sayyaf Kembali Menyandera WNI

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. Sejumlah WNI kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Kejadian penculikan WNI secara berulang-ulang tersebut menjadi pertanyaan sejumlah pihak akan kemampuan Presiden Joko Widodo dalam melindungi warga negaranya. (Foto: Istimewa)

"ABK dan pelaut kita benar-benar jadi bulan-bulanan perompak dan teroris dari kelompok Abu Sayyaf,"

JAKARTA -- Terus terjadinya penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan banyak pihak dan masyarakat. Kemampuan Jokowi dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat lemah. Bahkan DPR RI menganggap terulangnya penculikan WNI di luar negeri sebagai bukti bahwa di era pemerintahan Jokowi, Indonesia sama sekali tak dipandang apalagi ditakuti oleh dunia.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai penculikan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) menunjukkan Indonesia dilecehkan oleh orang atau kelompok. Atas persoalan penculikan ABK WNI yang selalu berulang, ia mengatakan langkah pertama yang harusnya dilakukan pemerintah memperbaiki diplomasi Indonesia agar semakin bagus.

"Itu artinya kewibawaan kita tidak dihitung," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat dihubungi, Senin 11 Juli 2016.

Abdul menyatakan sudah mewanti-wanti agar solusi penculikan jangan menggunakan tebusan. Tapi menurutnya semua orang tahu kasus-kasus terdahulu diselesaikan dengan membayarkan tebusan.

"Bukan sekadar jadi pembelajaran tapi harus belajar lebih cepat lagi, jangan belajarnya terlalu lama apalagi ini sudah ke empat. Kalau di Filipina dilakukan Abu Sayyaf maka mereka menghitung banget, kenyataannya ditebus juga," kata Abdul.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. (Foto: Istimewa)

Ia menegaskan kalau Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi disegani, maka tidak akan ada pihak yang berani menculik WNI. Persoalannya diplomasi yang pemerintah Indonesia lakukan ke negara-negara yang bersangkutan belum berhasil.

Penculikan WNI Terjadi Lagi

Peristiwa penculikan WNI yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) kerap berulang. Tercatat, hingga pertengahan tahun ini, sudah empat kali terjadi penculikan oleh "lanun" atau kelompok pembajak/perompak dari Filipina selatan.

Yang terbaru, pada Sabtu, 9 Juli 2016, tiga orang diculik oleh lima orang bersenjata di Perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sampai berucap kalau berulang-ulangnya penculikan sudah mencapai titik nadir. Tidak bisa lagi ditolerir.

Bagi politisi Partai Golkar Tantowi Yahya, serangkaian aksi penculikan ini menunjukan Indonesia telah menjadi sasaran empuk kelompok itu.

"ABK dan pelaut kita benar-benar jadi bulan-bulanan perompak dan teroris dari kelompok Abu Sayyaf," kata Tantowi melalui pesan singkat, Selasa, 12 Juli 2016.

Kapal Brahma 12, sebuah kapal yang sempat dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, persoalan yang membuat kelompok Abu Sayyaf berani menyandera pelaut Indonesia, jika berkaca pada penanganan saat pembebasan sebelumnya, "Kita terlalu lembek, terlalu persuasif istilahnya Panglima TNI."

Anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan ini mengingatkan, mengenai perjanjian tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Pada perjanjian ini, semua menteri luar negeri dan panglima militer tiga negara itu sepakat melakukan patroli bersama di perairan yang rawan tersebut.

Sedangkan, Pengamat hubungan internasional Emil Radiansyah menuturkan satu faktor kemungkinan mengapa WNI menjadi sasaran penculikan kelompok yang diduga termasuk ke dalam jaringan Abu Sayyaf itu.

Pada kasus penculikan April lalu, menurut Emil, WNI dibebaskan diduga dengan cara ditebus. Itu indikasi sangat kuat, meskipun pemerintah tidak pernah mengakuinya.

“Menurut saya, indikasi kuat mengapa WNI jadi sasaran penculikan karena (dugaan) faktor tebusan itu," kata dia, Senin, 11 Juli 2016.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. (Foto: Istimewa)

7/19/2016

Gawat! WNI Disandera ISIS, Mampukah Jokowi Membebaskan?

Para anggota Abu Sayyaf di Filipina selatan. Abu Sayyaf menyandera 10 WNI dan meminta tebusan sebagai syarat pembebasan kepada pemerintah Indonesia (ilustrasi)

"Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf"

MANILA -- Pemerintah Indonesia saat ini dikagetnya dengan informasi tidak mengenakkan yang datang dari Filipina.

Seperti dilansir dari Manila Bulletin, Selasa (29/3), melaporkan sebanyak 10 WNI yang berada di kapal dengan nama lambung Brama berbendera Indonesia, diserang dan diculik oleh kelompok Abu Sayyaf. Otoritas Pejabat militer senior di Filipina menyebut penculik minta uang tebusan.

Pejabat setempat mengatakan, kapal yang dibawa 10 WNI itu dibajak dan disandera dekat perbatasan Malaysia saat berlayar dari Indonesia menuju Filipina. 10 WNI tersebut disandera bersama 7 ribu ton batu bara.
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok militan itu menyerang kapal yang kemudian berlanjut penyanderaan. 10 WNI ini dibawa dengan boat kelompok menyerang diduga ke Pulau Sulu atau Basilan.

Sedangkan kapal tongkang itu sudah ditemukan dalam keadaan kosong oleh kepolisian Filipina di Tawi-tawi. Pihak penyerang sudah mengontak otoritas Filipina dan meminta tebusan sebesar Rp 15 miliar.

Kapal Brama yang dibajak kelompok Abu Sayyaf. (Foto: istimewa)

Para WNI itu sempat menghubungi majikan mereka untuk memberitahu tentang pembajakan yang dialami, tapi lokasi tempat mereka disandera belum diketahui.

Salah seorang korban disebut sudah dipaksa melakukan kontak dengan aparat setempat, untuk memberitahukan bahwa penyandera meminta tebusan untuk membebaskan mereka.

Pemerintah Mengakui

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso membenarkan 10 WNI itu diculik oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. "Betul terjadi pada hari Sabtu yang lalu," ujar Sutiyoso, Senin (28/3/2016).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia hingga kini masih melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina mengenai kapal Indonesia yang dibajak dan 10 WNI awak kapal yang disandera.

Untuk menangani kasus ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk dengan Menlu Filipina.

Kelompok Abu Sayyaf saat menyandera warga negara asing yang berhasil mereka tangkap. (Foto: istimewa)

Juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, disampaikan pihak perusahaan sudah ditelpon penyandera dan diminta sejumlah uang tebusan. "Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Dalam komunikasi melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan," katanya, melalui pesan singkat, Selasa (28/3).

Pemerintah Harus Tegas!

Menanggapi terjadinya penyanderaan WNI di Filipina, Komisi I DPR RI meminta pemerintahan Joko Widodo bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi hal tersebut.

"Sesuai dengan kebiasaan dan etika diplomasi, kita gunakan dulu perwakilan kita di Manila dibantu oleh BIN untuk melakukan komunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf," kata Anggota Komisi I DPR Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Peta wilayah kekuasaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. (Foto: istimewa)

2/29/2016