Ambisi Menhan Prabowo Bangkitkan Hankamrata dan Komcad

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan kembali memperkuat doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dan segera membentuk kekuatan komponen cadangan yang berasal dari rakyat di berbagai kalangan.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War,"

JAKARTA -- Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet periode kedua rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto berambisi memperkuat sistem pertahanan Indonesia diberbagai lini. 

Bukan hanya berkomitmen menambah alat utama sistem senjata (alutsista), Menhan Prabowo juga bertekad kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia yang selama ini abai untuk diperhatikan.

Bicara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini. Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain. Pertahanan Rakyat Semesta dinilai cocok diterapkan di negara yang belum memiliki sistem pertahanan yang canggih.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Mengenai konsep lebih detilnya, Prabowo berkaca pada masa ketika Indonesia mengusir penjajah. Prabowo mengklaim konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut Indonesia selama ini. Menurut Prabowo, konsep Hankamrata ini masih berlaku di Indonesia.

Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat di berbagai daerah membentuk laskar-laskar perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu. Laskar-laskar rakyat inilah yang akan menjadi cikal-bakal lahirnya tentara Indonesia di era pasca kemerdekaan. (foto: istimewa)

“Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, 45-50an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa. "Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Bentuk Komponen Cadangan

Selain kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo juga ingin segera membentuk komponen (tentara) cadangan. Tak tanggung-tanggung, mantan Danjen Kopassus itu menargetkan golongan terdidik untuk kekuatan cadangan pertahanan. Prabowo menyebut mahasiswa salah satu komponen dari Pertahanan Rakyat Semesta.

Terkait pembentukan dan penyusunan Komponen Cadangan, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Prabowo, Kemendikbud akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komponen Cadangan.

"Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem pertahanan negara tidak hanya terdiri dari pertahanan militer, tapi juga non-militer, serta fisik dan non-fisik. Pertahanan militer yang bersifat fisik terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama yakni TNI, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari elemen di luar TNI.

"Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1 lalu golongan mahasiswa,” kata Prabowo.

"Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ucap mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang bela negara bersifat sukarela. Namun ia menegaskan jika konsepnya bersifat komponen cadangan.

“Saya kira dalam UU kita tidak sampai di situ (wajib militer), tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” ucap Prabowo.

Mengenai UU PSDN, dalam Pasal 12 Ayat (1) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.”

Dan Pasal 12 Ayat (2) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.”

Laskar-laskar rakyat yang terbentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadi kekuatan penentu dalam mengusir para penjajah di bumi pertiwi. (Foto: istimewa)

11/23/2019

Pengamat Asing: TNI Mulai Bangkit Lebarkan Pengaruh

Kuatnya citra TNI di kalangan masyarakat saat ini mendapat sorotan dari sejumlah pengamat asing, TNI dianggap mulai memperkuat pengaruhnya dalam ranah sipil di Indonesia. (Foto: istimewa)

11/10/2018

Di Era SBY, Indonesia Pembeli Senjata Terbesar Nomor 10 di Dunia

Indonesia mendapat peringkat 10 pembeli senjata terbesar di dunia periode 2008 hingga 2013. Di kawasan ASEAN Indonesia menyandang gelar sebagai negara pengimpor terbesar di regional tersebut.

”Namun negara-negara Amerika Serikat dan Eropa tetap menjadi eksportir senjata utama di wilayah tersebut dan memasok lebih dari 98 persen senjata yang diimpor oleh Arab Saudi,”

JAKARTA -- Indonesia tercatat sebagai importir senjata nomor 10 terbesar di dunia. Data negara pengekspor dan pengimpor senjata terbesar di dunia ini telah dirilis The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Senin (12/3/2018). 

Data ekspor dan impor senjata ini merupakan hasil riset periode tahun 2013-2017 dan perbandingannya dengan periode 2008-2013.

Menurut data SIPRI, negara pengekspor senjata terbesar di dunia masih ditempat Amerika Serikat (AS). Eksportir kedua terbesar ditempati Rusia, kemudian urutan selanjutnya ditempati oleh Prancis, Jerman, China, Inggris, Spanyol, Israel, Italia, dan Belanda.

Sedangkan sepuluh importir senjata terbesar di dunia secara berurutan adalah; India, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, China, Australia, Aljazair (Algeria), Irak, Pakistan dan Indonesia.

Untuk kawasan Asia, pembeli senjata terbesar adalah India berada di urutan pertama, sedangkan Arab Saudi di urutan kedua. Temuan baru dalam penelitian tersebut adalah hampir setengah dari ekspor senjata AS selama lima tahun terakhir mengalir ke Timur Tengah.

Transfer senjata global dalam periode 2013-2017 juga meningkat 10 persen dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. AS tercatat memasok senjatanya ke 98 negara di seluruh dunia, yang mencakup lebih dari sepertiga ekspor global. Sedangkan angka ekspor senjata Rusia mengalami penurunan sebesar 7,1 persen.

Helikopter Apache AH-64 buatan Amerika Serikat. Helikopter canggih ini merupakan salah satu alutsista yang dibeli pada akhir kepemimpinan Presiden SBY. Pengumuman pembelian delapan helikopter Apache dilakukan pada 2012 oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Hillary Clinton, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington pada 20 September 2012. Kontrak pengadaan mencapai 295,8 juta dollar AS. (Foto: Istimewa)

Turunnya ekspor senjata Rusia diduga karena Amerika mengeluarkan kebijakan embargo kepada negara-negara yang membeli senjata buatan Rusia. 

Ditambah lagi saat ini rezim pemerintahan Donald Trump sudah mengesahkan (UU) Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), dimana aturan ini akan otomatis menjatuhkan sanksi pada setiap negara yang membeli alutsista dari Rusia.

”Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani selama pemerintahan Obama, pengiriman senjata AS pada 2013-2017 mencapai tingkat tertinggi sejak akhir 1990-an. Kesepakatan dan kontrak utama yang ditandatangani pada 2017 ini akan memastikan bahwa AS tetap merupakan eksportir senjata terbesar di tahun-tahun mendatang,” kata Dr Aude Fleurant, direktur program pengeluaran senjata dan militer SIPRI, yang dikutip The Guardian.

Meski tak berada di urutan puncak, Arab Saudi mendapat ulasan khusus sebagai importir senjata terbesar nomor dua di dunia. Daftar belanja Arab Saudi tercatat mencakup 78 pesawat tempur, 72 helikopter tempur dan 328 tank.

”Namun negara-negara Amerika Serikat dan Eropa tetap menjadi eksportir senjata utama di wilayah tersebut dan memasok lebih dari 98 persen senjata yang diimpor oleh Arab Saudi,” kata Pieter Wezeman, peneliti senior program pelelangan senjata dan pengeluaran militer SIPRI.

Indonesia Terbesar di ASEAN

Sementara untuk ruang lingkup Asia Tenggara, periode 2008 hingga awal tahun 2014, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara pembeli senjata terbesar di kawasan tersebut.

Hal ini disebabkan, pada periode akhir kepemimpinannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat itu membeli sejumlah alutsista secara besar-besaran untuk semua matra angkatan, yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mencapai kekuatan minimum TNI atau MEF 1 yang berakhir pada tahun 2014.

Sistem pertahanan udara Oerlikon Sksyshield, merupakan salah satu alutsista canggih yang dibeli pada era pemerintahan SBY. Perisai udara buatan pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss tersebut merupakan meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara. Oerlikon Skyshield MK II menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan seribu peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh. Oerlikon Skyshield menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan peluru ini mampu menyebar membentuk perisai. Sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen. Alutsista canggih yang kini dioperasikan salah satunya oleh Denhanud 471 Wing I Paskhasau tersebut, dibeli Inodnesia dengan harga US$ 202 juta, sebanyak Enam unit. (Foto: Istimewa)

10/28/2018

Menagih Janji Jokowi Naikkan Anggaran Pertahanan Hingga 3x Lipat

Presiden Joko Widodo saat mengenakan seragam TNI. Janji-janji Jokowi dalam bidang penguatan militer Indonesia mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap belum mampu mewujudkan janjinya tersebut disaat pemerintahannya sudah mendekati akhir. (Foto: Roni / Antara)

"Sayangnya, hingga sekarang janji tersebut juga  belum terealisasi, baik angka pertumbuhan ekonominya atau anggaran pertahanannya. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun,"

JAKARTA -- Dari waktu ke waktu pembicaraan masalah anggaran pertahanan Indonesia selalu menjadi topik hangat. Pasalnya, negara yang memiliki wilayah yang maha luas ini dianggap memiliki anggaran militer yang sangat kecil bahkan dibandingkan dengan negara kecil seperti Singapura sekalipun.

Saat debat calon presiden pada Juni 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah prajurit TNI dan anggaran pertahanan lebih besar. Bahkan Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan nasional tiga kali lipat, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.

"Kuncinya, ekonomi kita harus tumbuh di atas 7 persen untuk kita punya anggaran lebih besar. Dengan anggaran besar, bisa kita gunakan untuk nambah anggaran prajurit kita, menambah alutsista, menambah alat pertahanan kita," ujar Jokowi dalam debat capres di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

"Anggaran untuk pertahanan mencapai Rp80 triliun. Kalau ekonomi tumbuh di atas tujuh persen, kami meyakini 4-5 tahun bisa naik tiga kali lipat menjadi sekitar Rp240 triliun. Ini angka besar," kata Jokowi kala itu

Dalam visi, misi dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla (Mei 2014), mereka berjanji melalui salah satu agenda NAWA CITA. Yakni akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari PDB dalam lima tahun.

Jokowi-JK juga berjanji akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan.

Dan janji-janji memperkuat TNI ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang mana disebutkan komitmen pemerintahan Jokowi, postur pertahanan diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan 1,5% dari PDB dalam kurun waktu lima tahun. Angka 1,5 % ini untuk menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan era Presiden SBY.

Modernisasi Alutsista TNI AU yang dibeli pada era pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Infografis: Fuad / detikcom)

Kini, Jokowi sudah empat tahun menjadi Presiden RI. Apakah janji kampanye dan target diharapkan tercapai sesuai RPJMN 2015-2019 telah berhasil? Jika melihat fakta yang terjadi saat ini, janji Jokowi seperti jauh panggang dari api, dan bertentangan dengan realitas obyektif.

Anggaran Pertahanan Pada 2015-2016
Mengacu APBN 2015, fungsi pertahanan RAPBN Rp 94,9 triliun, APBN Rp.96,8 triliun, RAPBN-P Rp 97,4 triliun, dan APBN-P Rp 102,3 triliun. Jika anggaran pertahanan 2015 sesuai janji dan target 1,5 % dari PDB, maka anggaran pertahanan 2015 menjadi Rp 250 triliun.

Selanjutnya mengacu APBN 2016, fungsi pertahanan RAPBN Rp 95,8 triliun, APBN Rp 99,6 triliun. Lalu tahun 2017? Dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp 108 triliun.

Anggaran Pertahanan Pada 2017
Di tahun 2017, dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp.108 triliun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini terbesar dibandingkan lainnya meski dibandingkan APBN-P 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen.

Pada Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani kembali berjanji dan mengklaim, Pemerintah RI menambah anggaran pertahanan Rp. 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018. Penambahan ini, ujar Menkeu, di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pilpres 2019.

Di lain pihak, kemampuan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit seperti penyediaan perumahan prajurit juga masih gagal. Pada 2017 diperkirakan rumah prajurit masih kurang sekitar 260 ribu unit. Memang, pembangunan perumahan prajurit terus berlangsung dari tahun 2015 hingga 2017 ini. Tetapi, pembangunan sangat terbatas, belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.

Anggaran Pertahanan Pada 2018
Pada tahun 2018, Anggaran pertahanan tahun 2018 menjadi perhatian serius bagi Menkeu Sri Mulyani. Ia berjanji, akan menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 100 persen (sekitar Rp.216 triliun dari sebelumnya Rp.108 triliun).

Namun lagi-lagi Menkeu hanya memberi iming-iming kepada TNI. Faktanya, di dalam RAPBN 2018 anggaran pertahanan diajukan hanya Rp. 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 Rp.114,8 triliun. Janji Menkeu tidak terbukti.

Salah satu yang terdampak adalah pada matra laut, dimana anggaran TNI AL yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk matra laut tahun ini menurun dibandingkan 2017. Pemerintah mengurangi anggaran sektor pertahanan yang sebelumnya mencapai Rp 114,9 triliun, tahun ini dipangkas menjadi Rp 107,7 triliun.

KRI John Lie, KRI Usman Harun, dan KRI Bung Tomo, adalah kapal-kapal perang canggih TNI AL yang dibeli pada era pemerintahan Presiden SBY. (Foto: dok TNI AL)

Berdasarkan data yang dihimpun, proyeksi anggaran TNI untuk tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, yakni Rp148,5 trilliun (2017), Rp169,8 triliun (2018), dan Rp193,3 triliun (2019). Namun dalam realisasinya tak pernah segitu, ambil contoh tahun 2017 ini, yang diproyeksikan 148T namun nyatanya hanya cair 108 Trilliun Rupiah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27%. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun

Penguatan Postur TNI dalam Renstra MEF Menjadi Terhambat

Rencana strategis (renstra) pembangunan TNI ini melalui program Minimum Essensial Force (MEF), dibagi dalam tiga tahap. Pertama 2009-2014, kedua 201-2019, dan terakhir 202-2024. Target yang ditentukan dalam renstra I adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir.

Para analis militer menyebutkan, dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Renstra kedua selama 3 tahun masih 0%. Padahal seharusnya, dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai di antaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.

Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran pertahanan periode 2010-2014 dianggarkan Rp150 triliun dari APBN untuk pembelian alutsista. Jumlah itu dapat memenuhi kekuatan minimal pertahanan atau Minimum Essential Force mencapai angka 38 persen

Pergantian Presiden membawa perubahan kebijakan pertahanan Indonesia. Tidak jelasnya program MEF bagian kedua dalam rencana Kebijakan Presiden Jokowi membawa efek pada penurunan drastis peringkat kekuatan Militer Indonesia. Terutama pembentukan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) yang malah mereduksi kekuatan kapal tempur TNI AL.

MBT Leopard RI buatan Jerman. Alutsista yang dulu sempat diolok-olok oleh Jokowi ini, merupakan tank tempur canggih TNI AD yang dibeli pada era SBY. (Foto: Istimewa)

Global Fire Power, situs yang selama ini memberikan penilaian kekuatan militer sebuah negara pada sumber daya alam, sumber daya manusia, luas teritori, anggaran militer dan inventori Arsenal, tanpa melibatkan senjata nuklir. Saat ini menempatkan Indonesia pada peringkat 19, padahal tahun lalu di peringkat 15 (2013). Indonesia disalip Jepang, Taiwan, Kanada, dan Polandia.

Kendati anjlok TNI tetap memiliki kekuatan terbesar di kawasan, terutama bila dibandingkan tetangga dari Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia pun masih setingkat di atas Australia.

Merujuk keterangan Power Index versi situs Global Fire Power, penurunan ini lebih disebabkan karena belanja pertahanan yang kalah agresif dibanding beberapa negara lainnya.

Tahun 2014 pemerintahan SBY memang memilih mengalihkan anggaran pertahanan untuk menutup biaya Subsidi BBM yang membengkak karena harga minyak dunia sempat menembus level $130/barrel.

Pada 2015 di era Pemerintahan Jokowi yang seharusnya banjir duit karena subsidi BBM dihapuskan. TNI hanya kebagian jatah 96 Triliun dengan pembagian 68% untuk gaji dan hanya 32% untuk belanja alutsista. Total APBN 2015 mencapai 2000Trilliun dan ada duit nganggur dari penghapusan subsidi BBM sebesar 330 Triliun dalam APBN-P yang diajukan Jokowi.

Berikut daftar ratusan alutsista yang telah dikontrak dan dibeli dari program MEF I di tiga matra TNI, pada era pemerintahan mantan Presiden SBY:

Pengembangan Alutsista Strategis:
. Pengembangan rudal R-Han
. Panser Badak pengganti Scorpion dan Sarasen

Penambahan Alutsista TNI AD:
·50 Unit IFV Marder dari Jerman
·300 Unit Panser Anoa dari Pindad
·22 Unit Panser Tarantula dari Korea Selatan
·10 Unit Panser APC Norinco dari China
·06 Unit Bushmaster dari Australia
·38 Unit MLRS Astros II Mk6 dari Brazil
·37 Unit Artileri Mobile Caesar Nexter dari Perancis
·18 Unit Artileri 155 mm KH 179 dari Korea Selatan
·54 Unit Artileri 105 mm KH 178 dari Korea Selatan
·103 Unit Tank Leopard dari Jerman
·300 Peluru kendali Starstreak dari Inggris
·136 Peluru kendali Mistral dari Perancis
·180 Rudal anti tank Javelin dari AS
·600 Rudal anti tank NLAW dari Swedia
·150 Unit Ranpur angkut pasukan M113 dari Belgia
·12 Unit Helikopter angkut Mi-17 dari Rusia
·05 Unit Helikopter serbu Mi-35 dari Rusia
·08 Unit Helikopter serbu AH-64E Apache Guardian dari AS
·22 Unit Helikopter Bell 412 EP kerjasama produksi AS dan PT DI
·12 Unit Helikopter Fennec kerjasama produksi Perancis dan PT DI
·10 Unit Arhanud TD2000 dari China

Berikut ini perbandingan anggaran militer negara ASEAN dengan rasio PDB. Grafis menjelaskan bahwa Indonesia memiliki anggaran militer paling kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya jika dilihat dari rasio PDB. (Infografis: CNN)

10/27/2018

Militer Indonesia Resah dengan Kebangkitan PKI dan LGBT

Seorang perwira militer Indonesia memperlihatkan buku-buku tentang komunisme di Indonesia, disita bersama dengan hampir 90 buku lainnya, dari rak-rak di dalam sebuah mal di Tegal, Jawa Tengah, 11 Mei 2016. (Foto: Antara Foto)

"Siapa yang membuat kerusuhan dan membunuh jenderal militer pada saat itu? Itu adalah PKI (partai komunis). Jangan mencari pembenaran. Aku tidak suka itu. Kami mencoba membasmi mereka (komunis) di masa lalu sehingga mungkin mereka ingin membalas dendam. Jelas, ada hubungan dengan 1965,"

JAKARTA -- Para elit militer Indonesia secara terbuka memicu kecemasan publik tentang komunisme, kaum LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) dan 'pengaruh asing' lainnya. Sejumlah pengamat mengatakan, apa yang dilakukan para elit militer tersebut, bertujuan untuk merebut peran yang lebih besar dalam urusan sipil, di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu.

Namun, tindakan keras militer terhadap aktivitas komunis yang dicurigai berambisi untuk menciptakan kekuatan pertahanan sipil  (Angkatan ke-5), mulai menciptakan kegelisahan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jokowi bahkan secara terbuka menghardik militer, setelah menahan beberapa orang Indonesia yang dicurigai menyebarkan ideologi komunis, perlawanan publik pertama oleh presiden terhadap pengaruh militer yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari.

"Presiden telah tegas dan jelas mengatakan kepada militer dan kepala polisi, dan memerintahkan untuk segera menginstruksikan kepada pasukannya," kata Sekretaris Kabinet dan pembantu presiden Pramono Anung kepada wartawan.

Di bawah Jokowi, militer telah bergabung dengan perjuangan bangsa melawan narkoba, terorisme dan korupsi, area yang sebelumnya merupakan wewenang kepolisian. 

Namun tindakan tegas dilakukan, ketika tentara secara cepat menahan dua aktivis mahasiswa di Indonesia bagian timur, karena mengenakan kaos merah bertuliskan gambar palu dan arit di dalam cangkir kopi. Itu adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan militer dan polisi terhadap orang-orang yang diduga radikal sayap kiri.

Para prajurit TNI menyerukan untuk melawan dan menumpas LGBT yang saat ini sedang marak menyebar di masyarakat. (Foto: Istimewa)

"Alasan yang diberikan komando militer setempat (untuk penahanan) adalah bahwa orang-orang itu menyebarkan komunisme melalui kaos T-shirt. Kami memprotes karena tentara militer tidak dapat menangkap, menginterogasi dan menyita harta benda warga sipil," kata Abdon Nababan, kepala organisasi tempat kedua aktivis di provinsi Maluku Utara itu menjadi anggota.

Pasukan keamanan juga baru-baru ini mulai menyita buku-buku kiri dari warga negara dalam upaya nyata untuk mencegah kebangkitan komunisme yang ditakuti. Juru bicara Angkatan Bersenjata Tatang Sulaiman mengatakan militer bekerja di dalam hukum.

"Jika kami menemukan kelompok yang menyebarkan ideologi komunis atau materi yang dapat mempengaruhi pemikiran publik, maka kami akan bertindak sesuai dengan hukum. Peran kami adalah membantu polisi," katanya seperti dilansir Reuters.

Jokowi Perintahkan Selidiki Pembantaian PKI

Penindakan penangkapan sejumlah kelompok yang diduga aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) ini, bertepatan dengan perintah Jokowi untuk melakukan penyelidikan terhadap pembersihan anti-komunis tahun 1965, sebuah langkah yang membuat jengkel beberapa kalangan elit militer.

Sebagian sejarawan mengatakan, setidaknya setengah juta orang tewas dalam kekerasan yang dimulai pada Oktober 1965, setelah tersangka komunis membunuh enam jenderal dalam upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno saat itu. Pemerintah berturut-turut menolak untuk meminta maaf atau menerima korban tewas itu.

Indonesia saat itu memiliki partai komunis terbesar yang tidak berkuasa di dunia, dan didukung oleh China. Di bawah pemerintahan Soeharto yang otoriter yang mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, partai itu dibubarkan dan semua material dan simbol kiri - bahkan karakter Cina pada tanda-tanda dan di media - dilarang.

TNI dari Kodim 1501 Ternate, Maluku Utara menangkap empat mahasiswa karena memiliki kaos bergambar palu arit yang identik dengan lambang PKI. Penangkapan ini berawal dari penyerahan kaos beratribut serupa oleh seorang warga. (Foto: Istimewa)

Keresahan mengenai isu kebangkitan PKI menyebar ke berbagai daerah. Di Yogyakarta, masyarakat anti-komunis yang sebagian besar anak-anak pejabat militer dan polisi, mencegah pemutaran film berhaluan kiri dan bernuansa bermuatan propaganda komunis atau PKI. Namun, hal ini dibantah oleh koordinator pembuat acara.

"Acara itu sama sekali bukan tentang komunisme. Itu adalah film tentang pekerja," kata Suarjono, penyelenggara pemutaran film. Untuk militer.

Ingatan tentang pemberontakan dan kekejaman PKI tahun 1965, masih kuat tertanam di benak para petinggi TNI. Terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat, yang menjadi korban utama dalam kudeta berdarah tersebut.

Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada Reuters mengatakan, mulai munculnya simbol-simbol dan pergerakan para aktivis PKI saat ini memiliki hubungan erat dengan pemberotakan tahun 1965. Sebagian dari mereka bahkan merupakan pelaku di masa lalu yang kini mulai mempropagandakan ideologi PKI kepada kaum muda.

"Siapa yang membuat kerusuhan dan membunuh jenderal militer pada saat itu? Itu adalah PKI (partai komunis). Jangan mencari pembenaran. Aku tidak suka itu. Kami mencoba membasmi mereka (komunis) di masa lalu sehingga mungkin mereka ingin membalas dendam. Jelas, ada hubungan dengan 1965," kata Ryacudu.

Cegah PKI dengan Gerakan Bela Negara

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, TNI akan mendirikan hampir 900 pusat pelatihan tahun ini untuk membentuk sebuah korps pertahanan sipil yang dikenal sebagai "Bela Negara" (membela negara).

Misinya adalah mempertahankan "perang proksi" yang dilakukan oleh komunis, kaum LGBT, militan agama, dan "pengaruh asing" lainnya, yang ingin memecah-belah negara dan menurunkan nilai-nilai moral dan nasionalisnya, kata militer.

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mendengarkan pertanyaan selama wawancara dengan Reuters di Jakarta, Indonesia 11 Mei 2016. (Foto: REUTERS / Darren Whiteside)

Pusat pelatihan akan mengajarkan jutaan siswa, dokter, pegawai negeri sipil mengenai keterampilan bertahan hidup, pertolongan pertama, dan sejarah Indonesia, tetapi tidak ada pelatihan senjata.

"Bela Negara adalah respon langsung terhadap ancaman yang kita hadapi dari perang proksi," kata Hartin Asri, seorang perwira militer yang bertanggung jawab atas program tersebut.

Militer Indonesia memiliki sejarah terlibat dalam urusan sipil sejak kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1947. Di bawah doktrin yang dikenal sebagai dwifungsi (fungsi ganda), militer diberikan kekuasaan atas urusan sipil dan politik untuk mempromosikan nasionalisme dan pembangunan. Doktrin itu sebagian besar disingkirkan setelah Soeharto jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998, tetapi masih memiliki pengikut di militer.

"Ada upaya dalam jajaran senior militer untuk menciptakan rasa paranoia yang menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia perlu dinyalakan kembali. Militer benar-benar percaya itu merupakan solusi untuk membawa Indonesia kembali ke jalurnya," kata Sidney Jones, seorang ahli keamanan yang berbasis di Jakarta.

Pemerintah Indonesia Menolak Minta Maaf pada PKI

Sebelumnya, beredar berita baik di media massa maupun media sosial yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf kepada para keluarga PKI yang dianggap menjadi korban pada saat penumpasan pemberontakan PKI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah setelah kerasnya penolakan dan kecaman dari masyarakat, terutama dari kalangan TNI dan umat Islam.

Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat sebagai Menkopolhukam kepada Forum Jakarta mengatakan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia tetapi menegaskan kembali posisi resmi, bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan permintaan maaf resmi.

"Jangan pernah berpikir bahwa pemerintah akan meminta maaf untuk ini dan itu. Kami tahu apa yang kami lakukan, yang terbaik untuk bangsa ini," kata Jakarta Post mengutipnya.

Pemuda Indonesia dari kelompok pengusaha muda mengambil bagian dalam program 'Bela Negara', kekuatan pertahanan sipil yang dipimpin militer, di sebuah kamp militer di Makassar, Sulawesi Selatan 24 April 2016. Aksi Bela Negara dibentuk salah satunya untuk membendung paham komunisme menyebar di kalangan pemuda Indonesia. (Foto: Antara Foto)

10/16/2018

TNI AU Buat Berbagai Akun Media Sosial untuk Dekatkan Diri ke Masyarakat

Twitter TNI AU. Demi lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, TNI AU menjajaki penggunaan media sosial seperti Twitter dan lain-lain untuk mensosialisasikan program kerja dari kesatuan para penjaga langit tersebut.

" Kami berusaha untuk tetap ada batasannya. Gaul boleh tapi tidak menghilangkan karakter akun sebagai institusi militer. Ini yang tetap kita jaga. Kami hanya ingin lebih dekat dengan masyarakat.

JAKARTA -- Semakin berkembang pesatnya jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan media sosial sejenis lainnya saat ini, ternyata juga menjadi perhatian serius korps TNI Angkatan Udara. Peran media sosial di tengah masyarakat kini dianggap semakin kuat, dan menuntut TNI AU juga harus beradaptasi dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin pesat.

Hal ini disampaikan sendiri oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen TNI AU), yang telah berganti tampuk kepemimpinan dari Marsma TNI Dwi Badarmanto ke tangan Marsma TNI Wieko Sofyan.

Seperti dikutip dari laman VIVA.co.id, pria berusia paruh baya itu, dengan disertai canda tawa, dia bercerita mengenai visi dan misinya setelah dua bulan menjabat.

Marsma Wieko juga membocorkan beberapa isu terkait dengan pro kontra Project Loon, sampai kriteria pesawat yang diinginkan pihak TNI AU. Yang terpenting, dia membeberkan rahasia dapur media sosial milik TNI AU, terutama akun Twitter yang banyak diperbincangkan di dunia maya.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen), Marsma TNI Wieko Sofyan. (Foto: Istimewa)

Berikut wawancara lengkap dengan Marsma Wieko di kantornya beberapa waktu lalu.

Baru dua bulan menjabat Kadispen AU, apa misi ke depan?

Kadispen: Misi tidak khusus secara pribadi, tapi meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu saya, menjadikan institusi yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang TNI AU.

Ada Strategi Baru?

Kadispen: Saya hanya mencoba berkreasi. Dari media sosial yang kita punya, akan diperkenalkan TNI AU, mungkin ke depan bisa live, memperkenalkan salah satu tokoh di TNI AU, insitusi atau satuan-satuan di lapangan udara.

Apa urgensinya menggunakan media sosial?

Kadispen: Media sosial itu sudah menjadi keharusan, sudah menjadi tuntutan sekarang ini.

Bagaimana proses memposting konten di media sosial TNI AU?

Kadispen: Ada tim di TNI AU. Per minggu kita selalu evaluasi, mana yang harus kita waspadai, mana yang harus kita luruskan, mana yang perlu kita tingkatkan. Pimpinan verifikasi, dalam hal ini pimpinan Kepala Satuan AU.

Mencoba menggiring opini publik?

Kadispen: Secara langsung mungkin enggak, ya tentu ada mengarah ke sana, apalagi kalau memang pemberitaan tersebut berkaitan dengan nama baik TNI AU, personil TNI AU, kegiatan TNI AU kita mencoba untuk tentu untuk bisa meluruskan.

TNI AU kan biasanya tegas tapi di Twitter itu terkesan humanis. Mengapa seperti itu?

Kadispen: Itu kebijakan pimpinan, bagaimana agar bisa lebih dekat lagi kepada masyarakat, berbaur, syukur-syukur masyarakat bisa bergabung dengan TNI AU. Tapi tetap ada batasannya. Gaul tapi tidak menghilangkan karakter sebagai institusi militer.

Timnya ada berapa orang untuk mengelola medsos itu?

Kadispen: Resminya sih memang ada 5. Tapi berubah-ubah. Rata-rata kami pilih karena mereka aktif di medsos. Ada yang masih muda, ada yang umur 40. Urus Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Tak berniat dikembangkan?

Kadispen: Ya itu dilihat dari kebutuhannya juga nanti. Ke depan harusnya ada tim khusus karena kemajuan teknologi tidak bisa abaikan, harus ada yang benar-benar concern. Yang jelas dampak medsos cukup signifikan. Ketertarikan untuk bergabung ke TNI AU meningkat. Pernah dapat penghargaan juga dari The Marketeers. Padahal tak ada training khusus untuk tim medsos.

Kalau misal ada kejadian,  kecelakaan pesawat, itu bagaimana tugas tim medsos?

Kadispen: Itu memang sesuatu yang kita waspadai. Ada SOP-nya. Jalurnya, ada yang mencari informasi kejadian sebenarnya, ada yang mencari personel yang terkait kejadian, cari info alutsistanya, itu baru disampaikan kepada saya selaku Dispen untuk menginformasikan keluar. Ada batasan penyampaian keluar, apalagi dalam bentuk foto.

Soal Alutsista, antisipasi kemajuan pesawat bagaimana karena kemarin banyak kecelakaan?

Kadispen: Keinginan ke depan, alutsista yang kita miliki itu adalah yang terbaik. Kami ingin pesawat baru, bukan pesawat hibah. Tapi kita hanya bisa berharap karena kebijakan itu ada di Kemenhan.

Tapi ada rencana beli yang baru?

Kadispen: Ya, pesawat tempur. Sukhoi 35 dari Rusia, yang akan menggantikan pesawat F5. Meskipun sampai sekarang, yang saya dengar dari Kemenhan, masih ada beberapa yang hal yang mesti diselesaikan.

Project loon di perbatasan, kabarnya belum dapat persetujuan dari AU?

Kadispen: Semua yang berkaitan dengan masalah ketinggian harus dikomunikasikan kepada TNI AU, dalam hal ini pangkalan terdekat, atau Kementerian Perhubungan karena berkaitan dengan keamanan penerbangan. Drone juga sama. Tapi jika kemajuan teknologi tidak buruk, harusnya diatur, diarahkan. Kalau tidak diatur bahaya.

Ada info, TNI AU merekrut pasukan penerbang drone?

Kadispen: Kita punya satuan untuk mengelola masalah potensi dirgantara, salah satunya adalah aeromodeling, drone adalah aeromodeling. Menurut saya, suatu hal menarik dan strategis untuk dikembangkan. TNI AU mencoba mewadahi, nantinya bisa dikembangkan. Drone bisa dibuat alutsista. Kita punya beberapa, beroperasi di perbatasan, Jayapura, Natuna.

Ngomong-ngomong, pesawat yang bagus produksi mana?

Kadispen: Masalah bagus relatif. Kita juga pertimbangkan masalah politis. Sementara ini pesawat dikuasai dua negara, AS dan Rusia. Bung Karno pilih pesawat Rusia, Orde Baru masuk ke produksi Barat (AS). Yang jelas, hubungan diplomatik cukup menentukan. Kita juga punya pesawat buatan PT DI tapi bukan pesawat tempur.

Twitter TNI AU Semakin 'Nyentrik'

Makin banyak orang yang belakangan ini penasaran dengan akun milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) di Twitter. Meski memiliki banyak akun yang menamakan TNI AU, ada satu yang cukup menarik perhatian, yakni @_TNIAU.

Photo yang diunggah Twitter TNI AU, terkait aktifitas dan cara kerja dari para anggota TNI AU.

Akun tersebut mengaku sebagai Twitter resmi milik TNI AU dan dikelola oleh Dinas Penerangan (Dispen) AU. Berawal dari rasa penasaran kami atas cuitannya yang pintar memicu interaksi dan kerap nyeleneh, kami pun memberanikan diri bertanya dengan pihak Dispen AU.

Kadispen AU Marsma TNI Wieko Syofyan sendiri mengakui, jika mempunyai tim khusus (TNI AU) untuk urusan media sosial, tidak hanya Twitter tapi juga punya Facebook dan Instagram, juga website.

Dia menjelaskan betapa pentingnya publikasi melalui media sosial untuk bisa menjaga nama baik TNI AU sekaligus mengedukasi masyarakat akan seluk beluk TNI AU. Format penerangan menggunakan sosial media dianggapnya sebagai suatu keharusan seiring dengan teknologi yang semakin berkembang dan banyaknya pengguna smartphone.

"Kita memang punya tim khusus di sini (TNI AU) untuk urusan media sosial, tidak hanya Twitter tapi kami juga punya Facebook dan Instagram, juga website. Setiap minggu kami selalu melakukan evaluasi untuk memperkaya konten, termasuk untuk merespons sebuah isu di dunia penerbangan. Evaluasi ini sangat penting sebagai koordinasi sekaligus untuk memperbaiki konten ke depannya," tutur Wieko.

Menurut Wieko, memang tidak banyak anggota tim media sosial di TNI AU, jumlahnya hanya sekitar 5 sampai 7 orang, yang komposisinya bisa berubah-ubah. Artinya, Airmin-nya tidak tetap.

Photo-photo yang diunggah Twitter TNI AU, terkait aktifitas dan cara kerja dari para anggota TNI AU.

3/30/2018

Rusia Gunakan Asap untuk Strategi Perang Kota Melawan Serangan NATO

Mengantisipasi serbuan militer aliansi NATO, angkatan perang Rusia mempelajari sebuah strategi perang kota terbaru. Militer Rusia ingin memanfaatkan asap sebagai benteng pertahanan kota. (Foto: rusofil-tuluza-rota.forumactif)

"Biarkan mereka menyelimuti seluruh kota dengan asap. Itu semua untuk kebaikan kita sendiri,"

MOSKOW -- Pergerakan aliansi militer NATO yang semakin mendekati pagar perbatasan Federasi Rusia, ditindaklanjuti negara itu dengan penguatan armada militer di seluruh pelosok negeri. Bukan hanya membangkitkan Alat Sistem Senjata super canggih, Rusia juga mengembangkan berbagai macam strategi pertempuran dalam menghadapi musuh.

Salah satu strategi yang sedang dipelajari militer Rusia adalah memanfaatkan asap dalam strategi pertahanan perang kota. Strategi asap ini digunakan militer Rusia dalam operasi militer besar-besaran akan digelar oleh militer Rusia. Dalam latihan ini, skenario yang akan dijalankan adalah menguasai sebuah tempat di Rusia. Hasil dari latihan ini sungguh menakjubkan.

Pada latihan ini, Armada Utara Rusia berencana menyelimuti dan menyembunyikan sebuah kota yang dihuni oleh 50 ribu orang dengan asap tebal selama tiga hari. Tempat itu adalah Severomorsk di mana ia merupakan salah satu kota terbesar di wilayah Murmansk, Rusia Utara. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian latihan perang untuk militer Rusia.

Pihak berwenang telah memperingatkan asap tersebut akan berbau tapi tidak akan berbahaya dan akan segera hilang. Sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan mengatakan, 

"Warga diminta untuk tetap tenang. Campuran asap tidak berbahaya untuk manusia meskipun ia sedikit berbau”. Demikian sebagaimana dikutip Express, Kamis (11/8/16).

Asap menyelimuti kota Moskow. (Foto: Istimewa)

Juru bicara armada menyatakan bahwa dalam kurun tiga hari ke depan, peluncur asap bergerak dan stasioner akan menciptakan 'selimut asap' untuk menaungi kota, mengaburkan kota sekaligus markas armada yang terletak di sana. Media Rusia menyebutkan ini adalah pertama kalinya militer Rusia mencoba manuver semacam ini.

Angkatan Laut Rusia meminta orang-orang untuk tetap berada di kota tersebut sebagai bagian dari latihan dan orang-orang juga diminta untuk tetap tenang ketika asap menyebar. Karena itu, mereka harus memastikan seluruh jendela untuk tetap terkunci dan lebih waspada saat mengemudi karena jarak pandang terganggu.

Salah seorang penduduk, Mila Tsigareva, menanggapi rencana tersebut dengan biasa saja. "Biarkan mereka menyelimuti seluruh kota dengan asap. Itu semua untuk kebaikan kita sendiri," kata Mila seperti dikutip ABC.

Sementara Svetlana, penduduk lain, mengaku tak terganggu dengan latihan militer yang digelar di kotanya. "Mereka melakukan ini tiap tahun. Bagi saya ini sama saja," tuturnya.

Angkatan Laut berharap bahwa kabut palsu akan membuat pangkalan militer besar Severomorsk ini tidak terlihat oleh mata musuh. Mereka juga  mengklaim ini adalah pertama kalinya hal seperti ini digunakan.

Negara-negara yang tergabung dalam aliansi militer NATO saat mengadakan latihan militer bersama di sepanjang perbatasan Rusia. NATO beralasan latihan militer tersebut dilakukan karena merasa terancam dengan penguatan militer Rusia. (Foto: Sputniknews)

3/29/2018

Imbangi Militer China, Indonesia Tambah Armada Kapal Perang di Natuna

Sejumlah kapal perang TNI AL kembali ditempatkan di perairan Natuna, guna mewaspadai segala potensi konflik dan kegiatan ilegal di kawasan tersebut. (Foto: istimewa)

"Perbandingannya yang jelas di daerah aman itu satu kapal, tapi di daerah rawan itu bisa empat atau tiga. Kalau memang eskalasinya meningkat kita pun bisa menambah armada sampai bisa lima atau enam kapal,"

RANAI -- Pergerakan militer China yang semakin kuat di kawasan Laut China Selatan membuat sejumlah negara ASEAN yang terlibat konflik di kawasan itu mulai resah. Indonesia yang sebelumnya pasif dalam menyikapi konflik klaim wilayah itu, kini mulai mewaspadai segala kemungkinan terburuk jika terjadi perang terbuka dengan negara komunis itu.

Guna mengimbangi China dan sebagai upaya preventif, Indonesia menambah sejumlah kekuatan persenjataan dan armada militer di Natuna, yang sebagian perairannya juga masuk dalam klaim wilayah sepihak yang dilakukan China.

Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI AL menempatkan lebih banyak kapal patroli hingga empat unit untuk memantau perairan yang rawan pelanggaran laut. Sebelumnya di sana juga telah siaga sejumlah kapal perang TNI AU yang selalu waspada memantau pergerakan armada militer China.

"Perbandingannya yang jelas di daerah aman itu satu kapal, tapi di daerah rawan itu bisa empat atau tiga. Kalau memang eskalasinya meningkat kita pun bisa menambah armada sampai bisa lima atau enam kapal," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI, Aan Kurnia, Selasa (18/10/16).

Dia mengatakan pihaknya sudah memerhatikan indikasi kerawanan setiap wilayah perairan dalam menempatkan petugas patroli dan armada. Di perairan rawan pelanggaran, seperti Perairan Natuna, pihaknya mewaspadai kegiatan ilegal, termasuk penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Kapal penjaga pantai China yang dipersenjatai sering melakukan patroli untuk melindungi para nelayan China yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. (Foto: istimewa)

3/24/2018