Perang Diplomasi antara Indonesia Versus OPM di Pasifik - Jalur Militer

Perang Diplomasi antara Indonesia Versus OPM di Pasifik

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendeklarasikan pernyataan perang melawan Indonesia di salah satu persembunyian mereka di hutan belantara Papua. (Foto: Istimewa)
"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara,"
JAKARTA -- Pergerakan dan propaganda kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka yang awalnya diremehkan, kini justru semakin kuat. OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi sayap politiknya di luar negeri, kini sedang berusaha untuk bisa bergabung dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group.

'Perang diplomasi' pun terjadi antara delegasi Indonesia dan kelompok ULMWP di sidang MSG. Bukan tanpa alasan, bagi RI langkah yang dilakukan kelompok separatis tersebut dianggap akan mencoreng nama Indonesia di luar negeri

Sedangkan kelompok ULMWP menganggap bergabungnya mereka dalam MSG akan menjadikan mereka memiliki kedudukan setara dengan pemerintah RI dalam organisasi itu.

Namun, delegasi Indonesia meyakini bahwa kelompok separatis ULMWP hanya akan melakukan hal yang sia-sia.  

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, memastikan ULMWP gagal menjadi anggota penuh MSG.

Desra menyatakan Indonesia dan MSG memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan masa negara kawasan Pasifik yang berpenduduk ras melanesia.

"Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG. Ekonomi dan zona kebudayaan antara Asia Tenggara dan wilayah MSG bisa membuat tujuan yang ingin dicapai kedua organisasi dunia ini semakin dekat," kata Desra dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).

Adapun Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, menyatakan proposal keanggotaan ULMWP justru selangkah lagi disetujui. Dia mengklaim pihaknya didukung penuh oleh Vanuatu dan Kepulauan Solomon.
Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. (Foto: istimewa)
Belum adanya keputusan soal keanggotaan organisasi beraspirasi memerdekakan Papua ini, dinilai sekadar perkara teknis. Ketua KNPB ini optimis sudah ada kejelasan status pada KTT berikutnya di Vanuatu September 2016.

"Alasan penundaan karena definisi keanggotaan yang baru belum dirumuskan secara benar untuk menjamin lamaran ULMWP agar diterima," kata Yeimo melalui akun Facebook-nya.

Yeimo sebelumnya mengunggah status facebook yang menyatakan delegasi Indonesia keluar dari ruangan sidang MSG karena bendera Bintang Kejora ikut dikibarkan pada forum Rabu 13 Juli.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kabar itu bohong. 

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Kelompok Separatis ULMWP Ditolak Bergabung

Negara-negara anggota MSG pada pertemuan KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 14 Juli menolak permintaan ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi subregional tersebut, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (14/7).

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan negara-negara anggota MSG itu. Sejak awal, Indonesia menolak keras kelompok gerakan separatis ULMWP bergabung dalam pertemuan-pertemuan MSG.

Dia mengatakan, hasil itu tidak sesuai dengan harapan kelompok gerakan separatis Papua ULMWP yang meyakini mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.
Suasana sidang MSG, yang mana Indonesia sudah menjadi salah satu anggota resmi organisasi tersebut. (Foto: Istimewa)
Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang juga terdiri atas perwakilan lima provinsi Indonesia berbudaya Melanesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat telah berhasil meyakinkan para pemimpin negara anggota MSG untuk tidak menerima lamaran keanggotaan ULMWP.

"Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG," ujar Desra.

Lebih lanjut, Desra juga menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. 

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia adalah anggota penuh dalam forum tersebut, sementara ULMWP sementara berstatus pemantau. Pemerintah RI berulang kali menyatkaan ULMWP sebagai gerakan separatis yang tidak punya basis ikut serta dalam MSG.

Benarkah Indonesia Sudah Menang?
 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penolakan UMWLP menjadi anggota penuh tersebut merupakan sikap positif dari negara-negara MSG.

Luhut mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia yang diwakili oleh delegasi Kementerian Luar Negeri bisa meyakinkan negara negara MSG agar tidak melibatkan UMLWP bergabung dalam MSG. Indonesia, kata ia, sudah mengajukan diri kepada MSG untuk menjadi anggota penuh.
Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menerima kedatangan kelompok separatis ULMWP. (Foto: istimewa)
"Ini salah satu kemenangan Indonesia. Kita kerja keras secara holistik. Posisi Indonesia di MSG kemarin itu sangat baik," ujar Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (14/7).

Hal tersebut juga diakui oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Retno mengatakan, pertemuan tersebut sepakat tidak melibatkan UMLWP menjadi anggota tetap. Hal ini semakin menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi.

Ia juga mengatakan, sampai kapanpun Papua Barat akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, selamanya. Retno mengatakan, sudah banyak hal dan progresifitas yang dilakukan oleh negara untuk memakmurkan Papua Barat.

"Papua adalah milik Indonesia and it will remain to be our part forever," ujar Retno di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (14/7).[*JM]

*Dari berbagai sumber
ads 720x90

#Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Comment
Disqus