 |
| Sayap militer separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan serangan secara gerilya di hutan-hutan pedalaman Papua. (Foto: Istimewa) |
“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,”HONIARA -- Separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi sayap politiknya di luar negeri, terus memperkuat propaganda merebut simpati negara-negara lain agar mendukung lepasnya Provinsi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kini ULMPW semakin mendapat dukungan dari negara-negara kecil di Pasifik, yang mengusung agenda kesamaan ras Melanesia di Papua. Dengan dukungan sejumlah negara, ULMWP bertekad akan membangun negara baru di Papua dan melepaskan diri dari NKRI.
Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.
“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/16).
Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim.
“Bangsa Papua harus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi, pembangunan kapasitas pekerja medis, dokter hingga upaya menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Mote. Menurutnya, saat ini bangsa dan rakyat Papua memiliki kapasitas untuk membantu bangsa dan rakyat Pasifik dan Melanesia.
 |
| Para simpatisan separatis Organisasi Papua Merdeka di Vanuatu. OPM melalui sayap politiknya ULMWP, meyakini dan bertekad akan mewujudkan negara Papua merdeka, lepas dari kedaulatan Indonesia. Dengan sokongan dana dari negara-negara barat, dan disponsori oleh sejumlah negara kecil di Pasifik, ULMWP kini semakin menggencarkan propagandanya untuk mendapatkan perhatian dunia. (Foto: Istimewa) |
“Kami optimis. Saat ini dukungan dari bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik sangat kuat. Ini memberikan harapan besar bagi kami untuk menjadi sebuah negara bebas,” kata Wenda.
Ia menambahkan, perjuangan saat ini bukan untuk dirinya atau para pejuang Papua Merdeka, namun untuk masa depan bangsa dan rakyat Papua. “Perjuangan ini, perjuangan bangsa dan rakyat Papua agar bisa bebas dari penindasan Indonesia,” kata Wenda.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manaseh Sogavare, kepada wartawan usai pertemuan Pacific Islands Development Forum (PIDF) menggambarkan perjuangan bangsa dan rakyat Papua sebagai perjuangan yang menarik perhatian bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik.
“Kesadaran bangsa Papua Barat sebagai bagian dari Melanesia dan Pasifik serta kesadaran untuk membantu bangsa-bangsa Pasifik yang menghadapi ancaman perubahan iklim adalah langkah positif karena menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bangsa Papua sangat serius dalam memandang dirinya dan siap dalam mengelola kekeyaan sumberdaya alamnya,” jelas Sogavare.
Sogavare menambahkan, MSG Summit akan membahas aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG agar bangsa Papua Barat bisa menyelesaikan masalah dengan Indonesia, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terus menerus di Papua.
“Kepedulian masyarakat internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua juga ditunjukkan oleh Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Fiji dan Vanuatu baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya. Saat ini masalah Papua mendapatkan momentumnya,” kata Sogavare.
Jokowi Lemah Hadapi OPM
Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyatakan Pemerintah harus tegas dan tidak membiarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkembang secara luas.
 |
| Sekretaris Jenderal ULMWP, Octavianus Mote dan Benny Wenda saat menghadiri salah satu sidang organisasi MSG.(Foto: Istimewa) |
Menurut Nuning, panggilan akrabnya, pemerintah bukan hanya membasmi tetapi harus mencegah berkembangnya OPM termasuk menyebarkan ideologi di Papua. “Yang penting adalah pencegahan semakin berkembangnya separatis tersebut,” ungkap Nuning.
Kata Nuning, dalam mengatasi berkembangnya OPM perlu melibatkan TNI tetapi dengan cara khusus bukan kekerasan.
“Tentu juga harus diingat TNI itu terdiri juga dari anak bangsa yang punya hak asasi seperti halnya OPM, jadi harus ada penanganan khusus sehingga perang anak bangsa tak terjadi lagi di tanah Papua,” paparnya. Mantan Anggota Komisi I DPR itu pun menegaskan, pemerintah tak bisa menyelesaikan masalah Papua dengan komando dari Jakarta.
“Makanya menyelesaikan masalah Papua jangan dari Jakarta, tapi harus on the spot agar jelas semuanya,” pungkas Nuning.
Pemerintah Lemah, ULMWP Semakin Berani
Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka meresmikan kantor ULMWP pada Senin (15/2/16) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kehadiran lembaga ini bersama perkumpulan negara-negara di kawasan Melansia berperan untuk mendorong referendum Papua ke Dewan PBB.
Tetapi, peresmian lembaga ini dibantah keras oleh Pemerintah. Selain itu, peresmian juga berlangsung tertutup. Pihak Kepolisian Resort Jayawijaya akhirnya menyita papan kantor ULMWP milik OPM di jalan Trikora, Wamena pada Selasa (16/2/16).
 |
| Pendukung Separatis Organisasi Papua Merdeka di Inggris. (Foto: Istimewa) |
Pemerintah juga membiarkan LSM liberal asing maupun lokal termasuk pihak gereja gencar menyerukan pemisahan Papua. Sebelumnya, Timor Timur lepas dari Indonesia juga tidak terlepas dari peran Gereja bekerjasama dengan kekuatan imperialis asing.
Separatis Papua Merdeka melakukan beberapa strategi untuk mendapat perhatian dari masyarakat internasional, agar mendukung gerakan mereka dalam melawan pemerintah Indonesia. Beberapa strategi tersebut diantaranya:
Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM dan melakukan aksi-aksi non-kekerasan, misal demonstrasi oleh mahasiswa yang jelas menyuarakan kemerdekaan Papua.
Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Misal, peresmian kantor ULMWP, mengkampanyekan mengenai pelanggaran HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua serta terus menyuarakan integrasi Papua ke Indonesia itu tidak sah.
Ketiga, terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.
Separatis Papua Merdeka dan sayap politiknya juga mendapat sokongan dana yang tak terbatas dari sejumlah negara-negara barat, yang ingin agar Papua lepas dari NKRI. Negara-negara yang membantu pergerakan separatis Papua Merdeka diantaranya seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Malaysia, dan beberapa negara-negara kecil yang tergabung dalam kelompok MSG di Pasifik.
Pada tahun 1998 pernah muncul rekomendasi dari Rand Corporation, lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kemenhan AS, bahwa Indonesia harus terbagi menjadi delapan wilayah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Papua.
Hal ini membuktikan bahwa memang upaya pemisahan Papua dari NKRI tidak lepas dari adanya campur tangan dan sponsor negara asing.[*JM]
Sumber: Tabloid Jubi
