Inilah Benny Wenda, sang 'Dedengkot' Separatis OPM di Luar Negeri

Artikel Terkait

Benny Wenda dengan para pendukungnya. Apakah ini di Papua? Bukan, ini adalah para simpatisan OPM di Vanuatu, satu negara kecil yang terletak di kawasan Pasifik. Salah satu isu ampuh yang diangkat oleh Benny Wenda adalah isu perbedaan etnis antara Melanesia dengan Indonesia, dan isu ini mendapatkan sambutan hangat dari beberapa negara-negara di pasifik yang umumnya masih sangat tertinggal dalam hal pembangunan dan mendidikan, bahkan dibandingkan dengan Papua sendiri. (Foto: Istimewa)

"Silakan saja mereka mau berjuang sampai akhir dunia kiamat. Silakan saja. Itu hak-hak mereka. Tapi saya pikir kalau berjuang dari sana dan orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal dengan Indonesia, apa guna mereka berjuang di sana,"

OXFORD -- Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin mendapat dukungan internasional setelah munculnya sosok Benny Wenda. Salah satu dedengkot dan petinggi OPM tersebut, mempropagandakan kemerdekaan Papua kepada negara-negara Barat dan berhasil mendapatkan sokongan loyal dari sejumlah negara yang bersedia mensponsori kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Lalu, siapa sebenarnya Benny Wenda yang mampu membuat pemerintah Indonesia kesulitan dalam menghadapi sepak terjangnya?

Sosok Benny Wenda pada awalnya hanyalah seorang simpatisan OPM yang kemudian menjadi Ketua Musyawarah Masyarakat Adat Koteka. Namanya mulai diberitakan media massa, setelah Benny ditangkap karena menjadi dalang penyerangan sejumlah pos polisi di Abepura dan pos TNI/Polri di pedalaman Papua 1 Desember 2000 dan penyerangan di Pasar Abepura, 7 Desember 2000.

Penyerangan yang dilakukan Benny Wenda tersebut menewaskan sejumlah tokoh Papua yang loyal kepada NKRI dan menewaskan dua anggota kepolisian yang sedang bertugas di sektor Abepura. Ia ditangkap Tim Reserse Kepolisian Daerah Papua di sebuah rumah.

Kepala Dinas Penerangan Polda Papua Komisaris Besar Polisi J. Sihombing mengatakan, saat dibekuk, polisi menemukan dua paspor atas nama berbeda dan tiga buah bom molotov. Kedua paspor tersebut menyebutkan nama Benny Jonggi Wenda yang beralamat di Papua Nugini. 

Sedangkan paspor satunya lagi dikeluarkan Kantor Imigrasi Indonesia atas nama Benny Wenda. Setelah sempat dipenjara, dengan bantuan sejumlah pendukung OPM lainnya, Benny Wenda berhasil melarikan diri dari penjara.

Benny Wenda akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Setelah sempat terkatung-katung di sejumlah negara yang menolak dirinya, Benny Wenda akhirnya mendapatkan suaka politik dari kerajaan Inggris dan kemudian menjadi warga negara Inggris pada tahun 2003. Dari sinilah Wenda mulai mengkampanyekan Free west Papua dan menjual isu-isu tentang Papua.

Benny ditangkap karena menjadi dalang penyerangan sejumlah pos polisi di Abepura dan pos TNI/Polri di pedalaman Papua. (Foto: Istimewa)

Mantan Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa mengatakan, setelah menjadi warga negara Inggris, otomatis kewarganegaraan Benny Wenda pun tercabut. Benny Wenda bukan lagi menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI). Karena bukan lagi sebagai WNI, Benny Wenda tidak punya hak untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia terutama masalah Papua.

Benny Wenda Sebarkan Propaganda

Setelah mendapatkan status legal di Inggris, pria kelahiran Lembah Baliem tahun 1975 silam tersebut justru semakin meningkatkan propagandanya mengenai Papua. Benny Wenda membuka kantor Free West Papua pertama di kota Oxford, Inggris pada April tahun 2013. 

Dalam tempo kurang dari dua tahun Benny juga berhasil membuka kantor cabang di beberapa negara, termasuk Belanda dan Australia.

"Kantor ini dibuka untuk mendidik dunia untuk mengerti dan di sini menampung suara rakyat Papua. Setelah itu kita menyampaikan kepada dunia," kata Benny Wenda di Oxford, dilansir BBC.

"Mendidik dunia" adalah istilah yang kerap ia gunakan untuk mendiskripsikan bahwa dunia sudah "dibohongi" tentang penentuan status Papua, atau dulu Irian Barat, lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.

Meskipun organisasi tersebut telah membuka beberapa kantor cabang, pendiri Free West Papua, Benny Wenda, tidak mengizinkan BBC melakukan wawancara di kantornya di kawasan Oxford Timur maupun mengambil gambar kantor dengan alasan keamanan.

Salah satu propaganda yang diusung Benny Wenda adalah dengan menyebarkan isu bahwa Indonesia adalah "penjajah" di Papua. Dan itu menjadi salah satu amunisi Benny Wenda untuk memaparkan kepada publik mengapa Papua harus berpisah dari Indonesia. Lobi-lobi dilakukan di tingkat pemerintah, parlemen, organisasi maupun individu, Benny mengklaim dukungan terus mengalir.

Benny Wenda saat bersama dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Perhatikan bagaimana PM Inggris tersebut menerima langsung simbol bendera OPM di tangannya. Inggris adalah salah satu negara yang mensponsori separatisme di Indonesia. Tetapi karena lemahnya keberanian pemimpin Indonesia saat ini tidak ada tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk melawan kemunafikan Inggris tersebut. (Foto: Istimewa)

Setelah mendapat dukungan diplomasi dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda dan Australia, Benny Wenda berhasil keluar dari status buronan Interpol pada Agustus 2012, yang sebelumnya sempat dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Lepas dari incaran Interpol, Benny Wenda semakin bebas menjalankan dan menyebarkan propagandanya ke seluruh penjuru dunia. Benny Wenda  mengawali perjalanan diplomasi, 'Freedom Tour' di AS, kemudian berlanjut di Belanda, Prancis, Jerman, dan negara-negara Barat lainnya yang dianggap akan mendukung kemerdekaan Papua.

Di Amerika Benny Wenda bertemu dengan petinggi OPM, Oktovianus Mote dan Herman Wainggai, dan dedengkot OPM lainnya. Benny dkk melobi di beberapa kantor Senator dan House of Representative serta kementerian luar negeri Amerika.

Kemudian mereka juga menjumpai beberapa lembaga internasional yang memahami mekanisme PBB dalam membawa masuk masalah Papua ke agenda sidang Umum PBB. Setelah di Amerika, Benny melanjutkan propagandanya ke negara-negara Asia-Pasifik dengan ditemani Pengacara HAM Internasional, Jennifer Robinson dan penasihat hukum Julian Assange.

Menlu RI: Propaganda OPM Tidak Ada Sesuatu Yang Baru

Pemerintah Indonesia menganggap kampanye yang diadakan di luar negeri untuk memisahkan Papua dari Indonesia tidak mengandung unsur baru. "Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Sementara itu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pembangunan di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia," tambahnya.

Retno Marsudi menuturkan berdasarkan hasil pemantauan gerakan kelompok separatis Papua di Belanda ketika ia masih menjabat sebagai Dubes RI, aktivis Papua merdeka menampilkan sesuatu yang sudah tidak sahih.

Benny Wenda saat bersama dengan para politisi Australia. Australia adalah salah satu negara yang mendanai pergerakan OPM baik secara langsung maupun tidak langsung. Australia juga merupakan negara yang sangat ingin tanah Papua terlepas dari kedaulatan NKRI. (Foto: Istimewa)

"Kita semua punya dasarnya dan saya kira suatu kasus yang mungkin terjadi dulu sekali, bertahun-tahun yang lalu kemudian diungkapkan lagi, diungkapkan lagi seolah-olah Indonesia tidak pernah maju. Dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi di Papua, kata Retno Marsudi.

"Oleh karena itu kita juga memberikan informasi-informasi mengenai pembangunan di Papua yang lebih valid, yang lebih terkini," jelas Retno Marsudi.

Darimana Benny Wenda mendapatkan Dana Untuk Membiayai Operasinya?

Pandangan menteri luar negeri didukung oleh mantan aktivis Papua merdeka, Nicholas Messet. Setelah memperjuangkan pemisahan diri selama 40 tahun dari pengasingannya di Swedia, tokoh masyarakat Papua itu memutuskan pulang ke Provinsi Papua.

"Silakan saja mereka mau berjuang sampai akhir dunia kiamat. Silakan saja. Itu hak-hak mereka. Tapi saya pikir kalau berjuang dari sana dan orang Papua dalam negeri pikir bahwa sudah baik tinggal dengan Indonesia, apa guna mereka berjuang di sana," kata Nicholas Messet kepada Rohmatin Bonasir.

Banyak pihak yang bertanya-tanya darimanakah Benny Wenda mendapatkan dana untuk membiayai setiap operasinya? Seperti perjalanan tur nya ke berbagai negara, terutama negara-negara Barat dan negara-negara di kepulauan Pasifik. Untuk menjalankan propagandanya, Benny Wenda pasti mengeluarkan dana yang begitu besar.

Bukan hanya pemerintah Indonesia yang heran dengan hal ini, bahkan masyarakat dan beberapa tokoh Papua menganggap bahwa Benny Wenda hanya "mencatut" nama Papua demi untuk keuntungan dirinya pribadi.

Dengan dukungan dana dari beberapa negara Barat dan Pasifik, Benny Wenda, salah satu petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri bisa bebas leluasa menciptakan berbagai macam propaganda dan agitasi untuk mendapatkan dukungan dunia internasional dan melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia. (Foto: Istimewa)

Tokoh-tokoh Papua yang mengetahui sepak terjang Benny Wenda umumnya mengatakan bahwa bagaimana mungkin Benny Wenda peduli dengan masalah Papua, perkembangan Papua, atau kondisi rakyat Papua, jika dia sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Papua.

Sedangkan pemerintah Indonesia melalui jalur intelijen sudah mengetahui dan mencium bahwa ada beberapa negara sponsor yang umumnya dari negara-negara Barat yang mendanai setiap aktifitas Organisasi Papua Merdeka.

Untuk mengelabui Indonesia, dana tersebut disalurkan memalui sejumlah LSM dan organisasi kemanusiaan lainnya. Hal inilah yang membuat Indonesia sulit untuk bertindak tegas melawan propaganda OPM di luar negeri. [*JM]

Sumber: BBC