Negara-negara di Kawasan Pasifik Dukung Kemerdekaan Papua

Artikel Terkait

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. OPM selain mendapatkan suplai senjata dari sejumlah negara-negara Barat, juga mendapatkan dukungan diplomatik di kancah internasional dari sejumlah negara di kawasan Pasifik. (Foto: Banjir Ambarita / jakartaglobe.id)

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini,"

NEW YORK -- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga saat ini tak henti-hentikan melakukan propaganda memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Dan kini mereka mendapatkan sokongan yang cukup signifikan dari negara-negara kecil di kawasan Pasifik. 

Dengan mengusung isu persamaan ras dan isu pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia, negara-negara itu bahkan bersedia menjadi juru bicara separatis OPM di tingkat PBB.

Negara-negara di Kepulauan Pasifik forum PBB pada Senin, 26/09/16, terang-terangan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sejumlah negara tersebut diantaranya adalah negara Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di provinsi Papua. 

Bahkan, Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavare, seperti diberitakan radionz.co.nz, Senin (26/9/16).

Namun, campur tangan itu mendapat respon keras dari Indonesia, yang menyebut bahwa laporan itu bermotif politik dan dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Propinsi Papua Barat. Utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia, menyebut negara-negara kepulauan Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Sejumlah pemimpin negara-negara kecil di kawasan Pasifik, diantaranya adalah negara Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap kelompok separatis OPM di sidang khusus PBB. (Foto: papuapost)

“Pernyataan negara-negara itu benar-benar melanggar tujuan piagam HAM PBB dan melanggar prinsip hukum internasional tentang relasi persahabatan antarnegara serta kedaulatan dan integritas teritori suatu negara,” kata Nara dalam pidato perlawanannya terhadap enam pemimpin Negara Pasifik di forum PBB.

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini," kata Rakhmatia, Rabu, 28/09/16.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," kata Nara dengan lantang.

Separatis OPM Merasa di Atas Angin
 
Mengetahui mendapat dukungan dari beberapa negara di kawasan Pasifik, kelompok separatis OPM sudah merasa di atas angin dan semakin berani mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat terkait isu pelanggaran HAM, yang mereka rekayasa.

Pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Benny Wenda, melalui seorang juru bicara mengatakan, tidak peduli dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang disampaikan utusan Indonesia di PBB, dan menganggap hal tersebut biasa saja, karena merasa yakin jika gerakan OPM akan semakin mendapat dukungan dunia internasional. 

Menurutnya, akses ke Papua Barat harus diberikan untuk organisasi kemanusiaan dan HAM terkemuka internasional seperti Komite Palang Merah Internasional dan Amnesty International.

Peta negara-negara kecil di kawasan Pasifik, yang keberadaannya hampir terlupakan dalam kancah pergaualan internasional. (Gambar: wikipedia)

”Mereka selalu berteriak. Bahkan di London, jika kita mengadakan acara di London, dalam pertemuan parlemen bagian dari dunia, mereka selalu berteriak. Dan bagi kami, itu bukan hal baru. Jadi saya pikir waktu (telah tiba) bagi Pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat kata Benny, Sabtu (1/10/16).

Negara-negara Kecil di Pasifik: Kurcaci yang Banyak Tingkah
 
Negara-negara di kawasan Pasifik seperti Vanuatu, Solomon Island dan lain-lain sejatinya adalah negara yang sangat kecil sekali. Bahkan, keberadaan mereka dalam kancah pergaulan internasional hampir tak dipandang dan seperti terlupakan. 

Dalam sejumlah film-film fiksi Hollywood, bahkan kawasan tersebut sering dijadikan latar dari pembuatan sejumlah film-film dongeng seperti kisah dongeng negeri peri dan para kurcaci.

Kondisi sejumlah negara kecil tersebut ini sedang bergelut dengan kemiskinan, kelaparan, terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, selain itu juga sedang bergelut dengan perubahan iklim dunia. 

Cepatnya perubahan iklim dunia dan naiknya air laut secara drastis, membuat sejumlah pulau-pulau kecil di kawasan Pasifik mulai tenggelam. Bahkan menurut catatan PBB, dalam rentang setengah abad lagi, sejumlah negara kecil di Pasifik akan lenyap dari permukaan laut.

Perkembangan politik di sejumlah negara tersebut selalu diwarnai dengan perselisihan. Di Vanuatu misalnya, seorang Perdana Menteri dapat dijatuhkan dengan mudah hanya dalam hitungan hari oleh parlemennya.

Benny Wenda dan para petinggi separati OPM di luar negeri lainnya, saat bertemu dengan Perdana Menteri Solomon Island, Manasseh Sogavare. (Foto: asiapacificreport.nz)

Begitupun di Solomon Island, Tonga, dan Nauru, di negara-negara tersebut hampir tidak pernah seorang Perdana Menteri yang terpilih mampu menyelesaikan masa pemerintahannya, karena terjegal di tengah jalan.

Ikut campurnya sejumlah negara kecil tersebut dalam masalah dalam negeri Indonesia, diyakini banyak negara dan pengamat internasional adalah sebagai upaya mencari perhatian dunia internasional. 

Seperti diketahui, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, masuk dalam kelompok negara-negara G20, memiliki pengaruh yang kuat di kawasan Asia dan Pasifik, juga banyak memberikan andil dalam program PBB.

Setidaknya, menurut sejumlah pengamat, berurusan dengan Indonesia, akan memberikan mereka keuntungan, yaitu pertama, menjadi perhatian dunia internasional, dan yang kedua, memberikan jalan bagi kelompok separatis OPM untuk bisa berbicara di tingkat PBB.

Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya menjadi tanah jajahan Belanda, telah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1969 melalui sebuah referendum yang dilakukan secara terbuka dan diawasi langsung oleh PBB dan perwakilan sejumlah negara-negara di dunia. (*JM)