 |
| Presiden Joko Widodo saat mengenakan seragam TNI. Janji-janji Jokowi dalam bidang penguatan militer Indonesia mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap belum mampu mewujudkan janjinya tersebut disaat pemerintahannya sudah mendekati akhir. (Foto: Roni / Antara) |
"Sayangnya, hingga sekarang janji tersebut juga belum terealisasi, baik angka pertumbuhan ekonominya atau anggaran pertahanannya. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun,"JAKARTA -- Dari waktu ke waktu pembicaraan masalah anggaran pertahanan Indonesia selalu menjadi topik hangat. Pasalnya, negara yang memiliki wilayah yang maha luas ini dianggap memiliki anggaran militer yang sangat kecil bahkan dibandingkan dengan negara kecil seperti Singapura sekalipun.
Saat debat calon presiden pada Juni 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah prajurit TNI dan anggaran pertahanan lebih besar. Bahkan Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan nasional tiga kali lipat, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen.
"Kuncinya, ekonomi kita harus tumbuh di atas 7 persen untuk kita punya anggaran lebih besar. Dengan anggaran besar, bisa kita gunakan untuk nambah anggaran prajurit kita, menambah alutsista, menambah alat pertahanan kita," ujar Jokowi dalam debat capres di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Minggu (22/6/2014).
"Anggaran untuk pertahanan mencapai Rp80 triliun. Kalau ekonomi tumbuh di atas tujuh persen, kami meyakini 4-5 tahun bisa naik tiga kali lipat menjadi sekitar Rp240 triliun. Ini angka besar," kata Jokowi kala itu
Dalam visi, misi dan program aksi Jokowi-Jusuf Kalla (Mei 2014), mereka berjanji melalui salah satu agenda NAWA CITA. Yakni akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari PDB dalam lima tahun.
Jokowi-JK juga berjanji akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan.
Dan janji-janji memperkuat TNI ini tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang mana disebutkan komitmen pemerintahan Jokowi, postur pertahanan diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan 1,5% dari PDB dalam kurun waktu lima tahun. Angka 1,5 % ini untuk menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan era Presiden SBY.
 |
| Modernisasi Alutsista TNI AU yang dibeli pada era pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Infografis: Fuad / detikcom) |
Anggaran Pertahanan Pada 2015-2016
Mengacu APBN 2015, fungsi pertahanan RAPBN Rp 94,9 triliun, APBN Rp.96,8 triliun, RAPBN-P Rp 97,4 triliun, dan APBN-P Rp 102,3 triliun. Jika anggaran pertahanan 2015 sesuai janji dan target 1,5 % dari PDB, maka anggaran pertahanan 2015 menjadi Rp 250 triliun.
Selanjutnya mengacu APBN 2016, fungsi pertahanan RAPBN Rp 95,8 triliun, APBN Rp 99,6 triliun. Lalu tahun 2017? Dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp 108 triliun.
Anggaran Pertahanan Pada 2017
Di tahun 2017, dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp.108 triliun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini terbesar dibandingkan lainnya meski dibandingkan APBN-P 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen.
Pada Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani kembali berjanji dan mengklaim, Pemerintah RI menambah anggaran pertahanan Rp. 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018. Penambahan ini, ujar Menkeu, di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pilpres 2019.
Di lain pihak, kemampuan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit seperti penyediaan perumahan prajurit juga masih gagal. Pada 2017 diperkirakan rumah prajurit masih kurang sekitar 260 ribu unit. Memang, pembangunan perumahan prajurit terus berlangsung dari tahun 2015 hingga 2017 ini. Tetapi, pembangunan sangat terbatas, belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.
Anggaran Pertahanan Pada 2018
Pada tahun 2018, Anggaran pertahanan tahun 2018 menjadi perhatian serius bagi Menkeu Sri Mulyani. Ia berjanji, akan menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 100 persen (sekitar Rp.216 triliun dari sebelumnya Rp.108 triliun).
Namun lagi-lagi Menkeu hanya memberi iming-iming kepada TNI. Faktanya, di dalam RAPBN 2018 anggaran pertahanan diajukan hanya Rp. 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 Rp.114,8 triliun. Janji Menkeu tidak terbukti.
Salah satu yang terdampak adalah pada matra laut, dimana anggaran TNI AL yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk matra laut tahun ini menurun dibandingkan 2017. Pemerintah mengurangi anggaran sektor pertahanan yang sebelumnya mencapai Rp 114,9 triliun, tahun ini dipangkas menjadi Rp 107,7 triliun.
 |
| KRI John Lie, KRI Usman Harun, dan KRI Bung Tomo, adalah kapal-kapal perang canggih TNI AL yang dibeli pada era pemerintahan Presiden SBY. (Foto: dok TNI AL) |
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27%. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun
Penguatan Postur TNI dalam Renstra MEF Menjadi Terhambat
Rencana strategis (renstra) pembangunan TNI ini melalui program Minimum Essensial Force (MEF), dibagi dalam tiga tahap. Pertama 2009-2014, kedua 201-2019, dan terakhir 202-2024. Target yang ditentukan dalam renstra I adalah 30%. Selanjutnya, kedua adalah 30%, dan sisanya diselesaikan dalam renstra terakhir.
Para analis militer menyebutkan, dalam renstra pertama telah dicapai kurang lebih 27%. Renstra kedua selama 3 tahun masih 0%. Padahal seharusnya, dalam renstra kedua ini sudah harus tercapai di antaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL, dan rudal taktis TNI AD.
Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran pertahanan periode 2010-2014 dianggarkan Rp150 triliun dari APBN untuk pembelian alutsista. Jumlah itu dapat memenuhi kekuatan minimal pertahanan atau Minimum Essential Force mencapai angka 38 persen
Pergantian Presiden membawa perubahan kebijakan pertahanan Indonesia. Tidak jelasnya program MEF bagian kedua dalam rencana Kebijakan Presiden Jokowi membawa efek pada penurunan drastis peringkat kekuatan Militer Indonesia. Terutama pembentukan BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) yang malah mereduksi kekuatan kapal tempur TNI AL.
 |
| MBT Leopard RI buatan Jerman. Alutsista yang dulu sempat diolok-olok oleh Jokowi ini, merupakan tank tempur canggih TNI AD yang dibeli pada era SBY. (Foto: Istimewa) |
Kendati anjlok TNI tetap memiliki kekuatan terbesar di kawasan, terutama bila dibandingkan tetangga dari Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia pun masih setingkat di atas Australia.
Merujuk keterangan Power Index versi situs Global Fire Power, penurunan ini lebih disebabkan karena belanja pertahanan yang kalah agresif dibanding beberapa negara lainnya.
Tahun 2014 pemerintahan SBY memang memilih mengalihkan anggaran pertahanan untuk menutup biaya Subsidi BBM yang membengkak karena harga minyak dunia sempat menembus level $130/barrel.
Pada 2015 di era Pemerintahan Jokowi yang seharusnya banjir duit karena subsidi BBM dihapuskan. TNI hanya kebagian jatah 96 Triliun dengan pembagian 68% untuk gaji dan hanya 32% untuk belanja alutsista. Total APBN 2015 mencapai 2000Trilliun dan ada duit nganggur dari penghapusan subsidi BBM sebesar 330 Triliun dalam APBN-P yang diajukan Jokowi.
Berikut daftar ratusan alutsista yang telah dikontrak dan dibeli dari program MEF I di tiga matra TNI, pada era pemerintahan mantan Presiden SBY:
Pengembangan Alutsista Strategis:
. Pengembangan rudal R-Han
. Panser Badak pengganti Scorpion dan Sarasen
Penambahan Alutsista TNI AD:
·50 Unit IFV Marder dari Jerman
·300 Unit Panser Anoa dari Pindad
·22 Unit Panser Tarantula dari Korea Selatan
·10 Unit Panser APC Norinco dari China
·06 Unit Bushmaster dari Australia
·38 Unit MLRS Astros II Mk6 dari Brazil
·37 Unit Artileri Mobile Caesar Nexter dari Perancis
·18 Unit Artileri 155 mm KH 179 dari Korea Selatan
·54 Unit Artileri 105 mm KH 178 dari Korea Selatan
·103 Unit Tank Leopard dari Jerman
·300 Peluru kendali Starstreak dari Inggris
·136 Peluru kendali Mistral dari Perancis
·180 Rudal anti tank Javelin dari AS
·600 Rudal anti tank NLAW dari Swedia
·150 Unit Ranpur angkut pasukan M113 dari Belgia
·12 Unit Helikopter angkut Mi-17 dari Rusia
·05 Unit Helikopter serbu Mi-35 dari Rusia
·08 Unit Helikopter serbu AH-64E Apache Guardian dari AS
·22 Unit Helikopter Bell 412 EP kerjasama produksi AS dan PT DI
·12 Unit Helikopter Fennec kerjasama produksi Perancis dan PT DI
·10 Unit Arhanud TD2000 dari China
 |
| Berikut ini perbandingan anggaran militer negara ASEAN dengan rasio PDB. Grafis menjelaskan bahwa Indonesia memiliki anggaran militer paling kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya jika dilihat dari rasio PDB. (Infografis: CNN) |
·16 KAL jenis Kapal Patroli Cepat
·4 Pesawat patroli maritim CN-235 dari PT DI
·4 Pesawat latih Bonanza Beechcraft dari AS
·2 Pesawat latih Baron G58 dari AS
·5 Helikopter Bell 412EP kerjasama produksi AS dan PT DI
·11 Helikopter anti kapal selam Panther dari Perancis
·8 Helikopter anti kapal permukaan dari Perancis
·60 Unit Tank Amfibi BMP 3F dari Rusia
·5 Unit Panser Amfibi BTR4 dari Ukraina
·3 KRI jenis Landing Ship Tank dari galangan kapal nasional
·3 KRI jenis Kapal Selam Changbogo dari Korea Selatan
·2 KRI jenis Bantu Cair Minyak dari galangan kapal nasional
·1 KRI Bimasuci mengganti Dewaruci buatan Spanyol
·3 KRI jenis Light Fregat Bung Tomo Class dari Inggris
·2 KRI jenis PKR 10514 kerjasama Belanda dan PT PAL
·8 KRI jenis Kapal Cepat Rudal 40 m galangan swasta nasional
·3 KRI jenis Kapal Cepat Rudal 60 m dari PT PAL
·2 KRI jenis Kapal Hidro Oceanografi dari Perancis
·20 Peluru kendali anti kapal C-802 dari China
·30 Peluru kendali anti kapal Exocet dari Perancis
·6 Peluru kendali anti kapal Yakhont dari Rusia
·90 Peluru kendali QW3 Marinir dari China
·9 Unit artileri roket MLRS RM Grad dari Ceko
·8 Unit artileri roket MLRS Vampire dari Ceko
·8 Unit arhanud MLRS Norinco type 90 dari China
·80 Peluru kendali anti kapal C-705 dari China
Penambahan Alutsista TNI AU:
·Paket lengkap persenjataan rudal untuk 16 Sukhoi dari Rusia
·Paket lengkap persenjataan rudal untuk 24 F-16 dari AS
·200 Peluru kendali Paskhas QW3 dari China.
·6 Helikopter EC725 dari Perancis
·3 Helikopter Super Puma NAS332 dari Perancis
·8 Radar Master T dari Inggris
·8 Arhanud Oerlikon Skyshield dari Jerman
.3 Wahana latih C-130 Hercules dari Australia
·11 Pesawat angkut sedang C-295 dari Spanyol
·24 Pesawat latih KT-1B Wong Bee dari Korea Selatan
.18 Pesawat latih Grob dari Jerman
·3 Pesawat patroli CN-235 MPA dari PT DI
·6 UAV Searcher dari Israel
·12 UAV Wulung dari PT BPPT dan PT DI
·6 Jet tempur Sukhoi Su-30 dari Rusia
.24 Jet tempur F-16 Blok 52 ID dari AS
·16 Jet latih tempur T50i Golden Eagle dari Korea Selatan
·16 Pesawat Coin Super Tucano dari Brazil
·5 Pesawat angkut berat C-130H Hercules dari Australia
Jokowi Harus Penuhi Janji dalam Satu Tahun Tersisa
Anggota Banggar DPR RI, Sukamta mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya dalam satu tahun akhir sisa kepemimpinannya. Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri ini menegaskan, janji Jokowi adalah PR yang harus diselesaikannya, ditambah lagi janji tersebut ditunggu oleh rakyat.
"Sayangnya, hingga sekarang janji tersebut juga belum terealisasi, baik angka pertumbuhan ekonominya atau anggaran pertahanannya. Sedangkan anggaran pertahanan untuk 2019 pun cenderung stagnan, sama dengan anggaran 2018, yaitu sekitar Rp 106 triliun," ungkapnya, dilansir dari Indopos.co.id, Jumat (19/10/2018).
Dalam salah satu kesimpulan hasil dari studi Network for South East Asian Studies (NSEAS) yang diadakan di Jakarta, Kamis (7/6/2018), juga menegaskan bahwa perkembangan kekuatan militer pada era pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran yang sangat signifikan.Sebab, tambahan alutsista yang diterima TNI dari semua matra saat ini sebagian besar masih merupakan hasil pembelian pada era rezim sebelumnya.[*JM]
*Dari Berbagai Sumber
