Perang Diplomasi antara Indonesia Versus OPM di Pasifik

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendeklarasikan pernyataan perang melawan Indonesia di salah satu persembunyian mereka di hutan belantara Papua. (Foto: Istimewa)

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara,"

JAKARTA -- Pergerakan dan propaganda kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka yang awalnya diremehkan, kini justru semakin kuat. OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi sayap politiknya di luar negeri, kini sedang berusaha untuk bisa bergabung dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group.

'Perang diplomasi' pun terjadi antara delegasi Indonesia dan kelompok ULMWP di sidang MSG. Bukan tanpa alasan, bagi RI langkah yang dilakukan kelompok separatis tersebut dianggap akan mencoreng nama Indonesia di luar negeri. 

Sedangkan kelompok ULMWP menganggap bergabungnya mereka dalam MSG akan menjadikan mereka memiliki kedudukan setara dengan pemerintah RI dalam organisasi itu.

Namun, delegasi Indonesia meyakini bahwa kelompok separatis ULMWP hanya akan melakukan hal yang sia-sia.  

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, memastikan ULMWP gagal menjadi anggota penuh MSG.

Desra menyatakan Indonesia dan MSG memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan masa negara kawasan Pasifik yang berpenduduk ras melanesia.

"Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG. Ekonomi dan zona kebudayaan antara Asia Tenggara dan wilayah MSG bisa membuat tujuan yang ingin dicapai kedua organisasi dunia ini semakin dekat," kata Desra dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).

Adapun Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, menyatakan proposal keanggotaan ULMWP justru selangkah lagi disetujui. Dia mengklaim pihaknya didukung penuh oleh Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. (Foto: istimewa)

Belum adanya keputusan soal keanggotaan organisasi beraspirasi memerdekakan Papua ini, dinilai sekadar perkara teknis. Ketua KNPB ini optimis sudah ada kejelasan status pada KTT berikutnya di Vanuatu September 2016.

"Alasan penundaan karena definisi keanggotaan yang baru belum dirumuskan secara benar untuk menjamin lamaran ULMWP agar diterima," kata Yeimo melalui akun Facebook-nya.

Yeimo sebelumnya mengunggah status facebook yang menyatakan delegasi Indonesia keluar dari ruangan sidang MSG karena bendera Bintang Kejora ikut dikibarkan pada forum Rabu 13 Juli.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kabar itu bohong. 

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Kelompok Separatis ULMWP Ditolak Bergabung

Negara-negara anggota MSG pada pertemuan KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 14 Juli menolak permintaan ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi subregional tersebut, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (14/7).

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan negara-negara anggota MSG itu. Sejak awal, Indonesia menolak keras kelompok gerakan separatis ULMWP bergabung dalam pertemuan-pertemuan MSG.

Dia mengatakan, hasil itu tidak sesuai dengan harapan kelompok gerakan separatis Papua ULMWP yang meyakini mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.

Suasana sidang MSG, yang mana Indonesia sudah menjadi salah satu anggota resmi organisasi tersebut. (Foto: Istimewa)

Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang juga terdiri atas perwakilan lima provinsi Indonesia berbudaya Melanesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat telah berhasil meyakinkan para pemimpin negara anggota MSG untuk tidak menerima lamaran keanggotaan ULMWP.

"Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG," ujar Desra.

Lebih lanjut, Desra juga menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. 

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia adalah anggota penuh dalam forum tersebut, sementara ULMWP sementara berstatus pemantau. Pemerintah RI berulang kali menyatkaan ULMWP sebagai gerakan separatis yang tidak punya basis ikut serta dalam MSG.

Benarkah Indonesia Sudah Menang?
 
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penolakan UMWLP menjadi anggota penuh tersebut merupakan sikap positif dari negara-negara MSG.

Luhut mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia yang diwakili oleh delegasi Kementerian Luar Negeri bisa meyakinkan negara negara MSG agar tidak melibatkan UMLWP bergabung dalam MSG. Indonesia, kata ia, sudah mengajukan diri kepada MSG untuk menjadi anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menerima kedatangan kelompok separatis ULMWP. (Foto: istimewa)

10/31/2018

Dua Jet Tempur Sukhoi SU-35 Akan Datang di HUT TNI 2019

Jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. Pemerintah Indonesia hingga kini terus mengupayakan pembelian Sukhoi SU-35, sejumlah MoU dan mekanisme pembelian jet tempur canggih tersebut sudah disepakati antara kedua belah pihak. (Foto: istimewa)

10/31/2018

Rudal Jet Tempur Israel Menghantam Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Jet-jet tempur Israel menyerang wilayah Gaza, dengan alasan untuk menghancurkan basis-basis pertahanan milisi Hamas yang mereka sebut dengan teroris. (Foto: Baz Ratner / Reuters)

"Dentuman keras kelima roket tersebut menyebabkan guncangan keras di area sekitar, bahkan mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian RS Indonesia. Debu-debu jatuh dari atap."

GAZA -- Jet tempur Israel semakin meningkatkan intensitas serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Bahkan, serangan terbaru militer zionis menghantam Rumah Sakit (RS) Indonesia di Jalur Gaza pada Sabtu (27/10/2018).

RS Indonesia yang digempur Israel berada di Bayt Lahiya, utara Gaza. Beberapa foto yang beredar menunjukkan bangunan medis itu mengalami kerusakan cukup parah. Video diunggah oleh @lummideast yang beredar juga menunjukkan kepanikan para pasien dan staf medis.

Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), sebuah lembaga Islam untuk bantuan kesehatan, dalam pernyataan pers-nya mengatakan sekitar lima roket jatuh tidak jauh dari lokasi RS Indonesia.

Dalam siaran pers, Reza Aldilla Kurniawan, seorang relawan MER-C, merinci kerusakan yang dialami bangunan RS. Di antaranya, kantor administrasi, toilet, koridor, ICU, dan fasilitas lain. 

Reza mengaku sedang berada di dalam bangunan Wisma Rakyat Indonesia yang terletak di belakang RS Indonesia ketika serangan Israel terjadi. Para pasien sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

"Dentuman keras kelima roket tersebut menyebabkan guncangan keras di area sekitar, bahkan mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian RS Indonesia. Debu-debu jatuh dari atap. Saya langsung keluar dari wisma dan melihat kondisi Rumah Sakit Indonesia mengalami kerusakan di beberapa bagian," katanya.

Konflik memanas setelah Israel membunuh lima warga Palestina, empat di antaranya berlangsung saat demo minggu di perbatasan Gaza-Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sudah 213 warga Gaza tewas dalam sejak demonstrasi mingguan di perbatasan dijalankan sejak Maret 2018. Sementara seorang serdadu Israel tewas oleh penembak jitu Palestina.

Asap masih membumbung di Rumah Sakit Indonesia di wilayah Gaza, akibat dihantam rudal jet tempur Israel. (Foto: MER-C)

Namun, Israel beralasan, serangan besar ini sebagai respons atas tembakan sekitar 30 roket oleh kelompok milisi di Gaza yang berlangsung sejak Jumat malam. Di kota-kota Israel yang berbatasan dengan Gaza, sirine menyala sepanjang malam, dan penduduk berlindung di bunker-bunder anti bom. Sejumlah roket Palestina ditembak jatuh saat masih meluncur.

Menurut laporan Reuters, konfrontasi Gaza dan Israel ini merupakan yang terbesar sejak Agustus lalu. Israel menyatakan, jet tempur mereka meluncurkan rudal ke 80 sasaran, termasuk bangunan empat lantai yang digunakan sebagai markas besar Hamas. Mereka menuding kelompok Hamas adalah pihak yang bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi di Gaza.

Rumah Sakit Indonesia, Bukti Kehadiran Indonesia di Palestina

Rumah Sakit Indonesia yang telah beroperasi sejak 2012 didirikan oleh sejumlah lembaga solidaritas Indonesia untuk Palestina, dengan dana sumbangan dari berbagai organisasi Islam dan kaum muslimin dari Indonesia. Rumah Sakit Indonesia  ini resmi beroperasi pada 27 Desember 2015.

Ide untuk membangun Rumah Sakit Indonesia dicetuskan pada Januari 2009. Pembangunan fisik baru dimulai pada Mei 2011. Saat terjadi dua peperangan besar tahun 2013 dan 2014, pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza tetap berjalan.

Rumah sakit ini dilengkapi fasilitas moderen, diantaranya memiliki pusat trauma, 110 tempat tidur,IGD, radiologi CitiScan yang bisa memindai hingga 128 slice, dan lain-lain. Peralatan-peralatan medis tersebut dibeli dan didatangkan dari Eropa dan China. Saat ini, Rumah Sakit Indonesia dikelola oleh petugas medis Palestina.

Rumah sakit yang dalam pembangunannya mendatangkan 100 relawan ahli bangunan asal Indonesia ini, hampir sempat terhenti pembangunannya, karena pemerintah Indonesia tidak menepati janji untuk memberikan bantuan dana. Namun, berbagai Ormas Islam pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan pembangunan melalui dana sumbangan umat Islam di tanah air.

Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, yang 100 persen dananya berasal dari bantuan ormas dan masyarakat muslim di Indonesia. (Foto: Istimewa)

10/31/2018

Australia-Timor Leste Tolak Renegosiasi Celah Timor dengan Indonesia

Setelah tercapainya kesepakatan baru antara Timor Leste dan Australia terkait batas wilayah laut di celah Timor, timbul konsekuensi harus adanya perjanjian batas wilayah laut Australia dengan Indonesia. Namun, Australia menolak negosiasi ulang dengan RI karena dianggap akan merugikan negara Kangguru tersebut. (Foto: istimewa)

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,”

CANBERRA -- Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan baru di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, untuk menyelesaikan perselisihan di perbatasan maritim. Kedua negara juga menyepakati cara membagi pendapatan dari ladang gas lepas Pantai Greater Sunrise.

Timor Leste akan memberikan bagian terbesar pendapatan dibandingkan dengan Australia tergantung pada konsep pengembangannya, yakni 70% pendapatan jika gas dikirim ke Australia untuk pemrosesan.

Kesepakatan itu juga menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kali. Australia telah mengajukan batas itu sesuai dengan landas kontinen, tapi Timor Leste berpendapat batas itu harus setengah antara wilayahnya dan Australia sehingga sebagian besar ladang gas Greater Sunrise berada dalam kontrolnya.

“Dengan kesepakatan ini kami membuka babak baru hubungan antara Australia dan Timor Leste,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop yang menandatangani traktat itu bersama Deputi Menteri Perdana Menteri untuk Pembatasan Perbatasan Timor Leste Augusto Cabral Pereira.

Perjanjian batas laut terbaru antara Australia dan Timor Leste tersebut ternyata juga mempengaruhi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia harus dibicarakan ulang.

Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia. 

“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya seperti dilansir Fairfax Media.

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. (Gambar: istimewa)

Namun, permintaan ini langsung ditolak Australia, yang menyebutkan Pemerintah Perdana Menteri Malcom Turnbull enggan melakukan negosiasi ulang soal batas wilayah maritim dengan Indonesia. Menlu Julie Bishop mengatakan negosiasi ulang batas wilayah maritim dengan pihak Jakarta tak perlu.

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop, dikutip Fairfax Media, Kamis (8/3/2018).

Alasan Australian Tolak Renegosiasi

Jika melihat catatan sejarah, batas laut Australia dan Indonesia disepakati pada awal 1971, ketika sebagian besar batas laut Australia masih didasarkan pada landas kontinen, yang jauh melampaui batas rata-rata dan sangat dekat dengan garis pantai pulau-pulau Indonesia.

Kini, hukum internasional telah berubah dan lebih mendahulukan garis median, dan bukan lagi landas kontinen. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 misalnya menetapkan bahwa "dimana pantai dua negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, kedua negara tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis pertengahan."

Hal ini berarti jika batas maritim dengan Indonesia dinegosiasikan saat ini, hasilnya akan sangat berbeda dan memberikan hak yang lebih besar bagi Indonesia untuk kandungan kekayaan laut. Lebih penting lagi, bisa dikatakan hal itu akan memberi hak kepada Indonesia atas kekayaan alam di Greater Sunrise.

Pada tahun 1977, lima tahun setelah perjanjian disepakati, Menlu Indonesia Mochtar Kusamaatmadja saat itu mengklaim bahwa Australia telah "merugikan Indonesia" atas perundingan perbatasan.

Garis median kemudian digunakan untuk menentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam perjanjian terpisah pada tahun 1997, sehingga hak penangkapan ikan nelayan Indonesia jauh lebih jauh ke selatan daripada hak atas kekayaan dasar laut (minyak dan gas).

Namun, batas laut di pertengahan antara Australia dan Timor Leste berimplikasi pada perbatasan Australia yang jauh lebih panjang dengan Indonesia ke depannya.

Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas menandatangani Timor Gap Treaty di atas pesawat terbang, 1989. (Foto: Istimewa)

Kemungkinan seperti ini telah lama dihindari oleh pemerintahan di Australia sebelumnya. Pada tahun 2002 ketika Timor Leste merdeka, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer saat itu memperingatkan bahwa penetapan ulang batas-batas maritim dengan Timor Leste akan berisiko "mengurai" ribuan kilometer perbatasan laut dengan Indonesia.

"Hal yang tidak diinginkan Australia yaitu mengurai semua perbatasan maritim yang telah kita dinegosiasikan susah payah selama bertahun-tahun dengan semua negara tetangga kita. Batas-batas maritim kita dengan Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah sangat besar bagi kita dan kita tidak ingin mau masuk dalam negosiasi ulang," kata Menlu Downer saat itu.

Sekarang, 16 tahun kemudian, skenario itu mungkin saja bisa terjadi. Pakar hukum internasional Don Rothwell dari Universitas Nasional Australia, yakin kesepakatan Australia-Timor Leste ini membuat pintu bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang perbatasannya dengan Australia. Sama seperti yang dilakukan Timor Leste.

"Karena Indonesia belum meratifikasi, hal itu membuat Indonesia bisa meminta Australia dan mengatakan ingin meninjau kembali aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Terutama mengingat pengaturan batas maritim yang Australia lakukan sekarang dengan Timor Leste," kata Profesor Rothwell.

"Hal itu bisa menimbulkan kerumitan serius bagi Australia dalam menghadapi kemungkinan negosiasi ulang batas maritim yang signifikan dengan Indonesia, yang membentang dari Timor Barat hingga ke Jawa dan Samudra Hindia," paparnya.

Ladang Minyak dan Zona Konflik Baru

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. Jika Indonesia ingin mempermasalahkan isu ini, kemungkinan ada implikasi signifikan terhadap kedaulatan maritim Australia serta hak atas Greater Sunrise. Hal itu juga bisa mengarah pada pertengkaran hukum baru bagi Australia.

Skenario terburuk bagi Australia adalah, negara tersebut harus dapat mengizinkan Indonesia untuk mengklaim haknya atas cadangan minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor.

Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia. Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga meluas. Tapi, Indonesia belum pernah meratifikasi perjanjian tahun 1997, meski menyatakan menghargainya.

Rakyat Timor Leste melakukan unjuk rasa memprotes Australia. Selama lebih dari satu dekade, Australia dituduh telah berlaku curang dengan merampas kekayaan minyak di celah Timor. (Foto: istimewa)

10/31/2018

Terlibat Aksi Spionase, Perusahaan Ponsel China Dilarang Masuk Amerika

Dua vendor mobile raksasa asal China, yakni Huawei dan ZTE, dilarang masuk Amerika Serikat, karena dicurigai menjadi agen spionase pemerintah China. Larangan juga datang dari sejumlah negara lainnya, yang menganggap, dua vendor itu telah menjadikan teknologi mereka sebagai sarana memata-matai musuh China. (Foto: istimewa)

10/30/2018

LAPAN: 25 Tahun Lagi Indonesia Akan Kuasai Teknologi Antariksa

Dalam 25 tahun ke depan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) bertekad menjadikan Indonesia mampu menguasai teknologi antariksa sama seperti negara-negara maju lainnya. (Foto: dlr.de)

"Anggaran pengembangan satelit ini kasarnya Rp 4,5 triliun. Satu satelit seharga 1,5 triliun, sisa anggaran akan digunakan untuk fasilitas pengembangan, uji coba, integrasi, dan lainnya,"

JAKARTA -- Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, dibandingkan negara Asia lainnya seperti India, China dan Jepang, masih jauh tertinggal dalam bidang teknologi antariksa. 

Bahkan hingga kini, Indonesia masih menyewa dan memanfaatkan stasiun peluncuran satelit asing seperti Amerika Serikat, Rusia dan Perancis.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tengah mencanangkan rencana yang sekiranya akan dicapai dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Dalam kurun waktu tersebut LAPAN berambisi mampu menguasai teknologi antariksa dan sudah memiliki stasiun peluncuran satelit sendiri, sama seperti negara-negara maju lainnya.

Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin menguraikan beberapa hal yang akan dicapai demi kemajuan keantariksaan Indonesia. Agenda besar Lapan adalah mengembangkan satelit penginderaan jarak jauh yang diharapkan bisa memantau kondisi Indonesia dan memetakan keadaan maritim.

Satelit penginderaan jarak jauh ini juga disebut sebagai satelit besar nasional, rencananya akan dikembangkan sebanyak dua unit. Selain satelit penginderaan jarak jauh, Lapan memiliki keinginan untuk luncurkan satelit telekomunikasi.

 "Anggaran pengembangan satelit ini kasarnya Rp 4,5 triliun. Satu satelit seharga 1,5 triliun, sisa anggaran akan digunakan untuk fasilitas pengembangan, uji coba, integrasi, dan lainnya," ujar Thomas, Rabu (10/12).

Lapan juga berencana akan membangun observatorium nasional yang mengambil lokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT dianggap menjadi lokasi yang memiliki kecerahan terbaik di Tanah Air. Observatorium nasional akan dimanfaatkan sebagai sarana penelitian lingkungan antariksa seperti dinamika atmosfer Bumi.

Beberapa lokasi penelitian dan stasiun antariksa yang telah dimiliki LAPAN saat ini. (Gambar: ILOAHawaii)

10/30/2018

Jet Tempur AS dan Pasukan Koalisi Hujani Suriah dengan Bom Fosfor

Jet-jet tempur Amerika Serikat dan pasukan koalisi menghujani salah satu kota di Suriah dengan menggunakan bom fosfor yang dilarang. (Foto: ©Karim Sahib / AFP)

"Saat ini, kami belum menerima laporan penggunaan fosfor putih. Tak ada unit militer di daerah tersebut bahkan memiliki amunisi fosfor putih,"

DAMASKUS --  Jet-jet tempur koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menjatuhkan bom fosfor putih di provinsi timur Suriah, Dayr al-Zawr. Sumber-sumber lokal mengatakan kepada kantor berita resmi Suriah, SANA, bahwa serangan udara itu juga menargetkan kota kecil Hajin pada hari Sabtu (13/10).

Pada tanggal 8 September, dua pesawat tempur F-15 dari Angkatan Udara AS menargetkan kota Suriah yang sama dengan bom fosfor putih. Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia, Mayor Jenderal Vladimir Savchenko, mengumumkan dalam sebuah pernyataan, bahwa serangan udara menyebabkan kebakaran besar-besaran di situs tersebut.

Jet tempur Amerika juga menggunakan bom fosfor ketika menyerang kota di Deir Ezzor, Suriah. Dalam laporan Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah, dua jet tempur F-15 memakai bom terlarang itu. Kantor berita Rusia, TASS dan RIA, melaporkan bahwa serangan itu menargetkan Desa Hajin, kantung ISIS terakhir di Suriah.

White phosphorus atau bom fosfor adalah bom yang sangat merusak dan mematikan. Jika terkena oksigen, fosfor yang meledak tersebut bisa mengeluarkan asap putih dengan suhu panas yang tinggi. Jika terkena ledakan bom itu, korban bakal menderita luka bakar parah yang sangat sulit untuk disembuhkan. Penggunaan bom ini telah dilarang di Konvensi Jenewa 1980.

"Akibat serangan dengan bom fosfor, timbul kobaran api besar di kawasan itu," ulas Savchenko dilansir Russian Today Minggu (9/9).

Amerika Membantah Gunakan Bom Fosfor

Walau berbagai bukti video, foto maupun data intelijen memperlihatkabn bahwa Amerika Serikat telah menggunakan bom fosfor yang terlarang di Suriah, namun, AS tetap bergeming dan membantahnya.

Juru bicara Pentagon Komandan Sean Robertson kepada kantor berita TASS mengatakan, dia belum mendapat laporan adanya jet tempur AS yang menggunakan bom fosfor dalam pengeboman di Deir Ezzor. Amerika dan koalisinya memastikan bahwa serangan udara mereka tepat sasaran dan tidak menggunakan amunisi yang dilarang.

Rakyat Suriah berusaha melarikan diri dari serangan bom fosfor yang dijatuhkan jet tempur pasukan koalisi Barat. (Foto: Mohammed Abed /AFP/Getty Images)

10/30/2018

China Nyatakan Siap Perang Hadapi Amerika di Laut China Selatan

Presiden China, Xi Jinping saat menghadiri sebuah parade militer angkatan perang China. (Foto: Istimewa)

"Amerika diharapkan untuk melakukan lebih banyak latihan kebebasan navigasi di wilayah Laut Cina Selatan, dan karena itu tidak mengakui hak Beijing terhadap pulau buatan, seperti Mischief Reef, mungkin akan ada lebih banyak gesekan militer antara kedua negara di sana,"

BEIJING -- Presiden China Xi Jinping memberikan komando kepada seluruh tentara negeri tirai bambu tersebut untuk selalu siap berperang dalam situasi apapun. Terutama terkait mengenai ekspansi militer China di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Jinping mengingatkan agar militer China selalu memantau LCS dengan ketat, terutama untuk mengetahui pergerakan militer negara-negara yang terlibat konflik dikawasan tersebut seperti Taiwan, Vietnam, Filipina dan ikut campurnya kekuatan militer Amerika Serikat (AS) di perairan kaya minyak tersebut.

"Ini perlu untuk memperkuat misi dan berkonsentrasi bersiap untuk berperang. Kami perlu mempertimbangkan semua situasi rumit dan membuat rencana darurat dengan tepat. Kami harus meningkatkan latihan kesiapan tempur, latihan bersama dan latihan konfrontatif untuk meningkatkan kemampuan prajurit dan persiapan untuk perang," kata Jinping, dikutip dari New Zealand Herald, Minggu (28/10/2018).

Kunjungan Jinping ke komando militer adalah salah satu dari beberapa yang dia buat selama perjalanan empat hari ke provinsi selatan China yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan di tengah perlambatan ekonomi, dan perdagangan yang berkembang dan sengketa strategis dengan Amerika.

Pernyataan ini muncul sehari setelah Menteri Penasihat Umum Chin dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe mengatakan negara itu tidak akan pernah menyerahkan satu bagian dari wilayahnya, terutama terkait bantuan militer AS kepada Taiwan yang ingin melepaskan diri dari China daratan.

Salah satu misi utama dari Komando Militer Selatan China adalah mengawasi Laut Cina Selatan. Ini adalah area di mana ketegangan dan aktivitas militer yang melibatkan China, AS, dan kekuatan lainnya telah tumbuh dengan terus menerus.

Awal bulan ini, sebuah kapal perusak China hampir bertabrakan dengan kapal perang AS di perairan yang disengketakan setelah melakukan apa yang digambarkan AS sebagai manuver "berbahaya dan tidak profesional" dalam upaya untuk memperingatkannya agar meninggalkan daerah itu.

Pengamat militer mengatakan komentar Jinping kemungkinan besar dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan menegaskan kembali klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan.

Kapal induk China, Liaoning, saat berpatroli di kawasan Laut China Selatan. (Foto: scmp.com)

10/30/2018

Indonesia Barter Sukhoi SU-35 dengan Kerupuk, Kopi dan Karet

Indonesia mencapai titik temu dengan Rusia dalam proses pembelian jet tempur Sukhoi SU-35. Disepakati dalam MoU bahwa pembelian Sukhoi SU-35 dilakukan melalui mekanisme barter sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang diminati Rusia.

"Rencana imbal dagang ini sudah hampir final. Namun, kami masih menawarkan produk Indonesia lainnya untuk diekspor ke Rusia selain karet yang mereka minta,"

JAKARTA -- Memburuknya perekonomian Indonesia dalam empat tahun terakhir, memaksa Indonesia mencari berbagai macam alternatif dalam proses pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia. 

Saat ini, sudah diputuskan bahwa pembelian jet tempur canggih tersebut dilakukan melalui skema barter sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang diminati Rusia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan rencana barter jet tempur Sukhoi Su-35 dengan hasil produksi karet Indonesia telah dalam tahap final. Selain karet, Enggar juga menawarkan kelapa sawit dan kerupuk dalam daftar bahan pangan yang akan dibarter dengan 11 unit Sukhoi 35. Kerupuk diusulkan sebagai produk barter bersamaan dengan barang furnitur.

"Saya serius (soal barter kerupuk), karena ada nilai tambahnya," kata Enggartiasto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari katadata.co.id, Senin (28/8).

Enggartiasto menjelaskan, kesepakatan barter tertuang dalam MoU dengan perusahaan produsen Sukhoi SU-35, Rostec asal Rusia. Dalam MoU tersebut tertulis bahwa Rostec menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, termasuk karet olahan dan turunannya serta minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya.

Selain itu, opsi lainnya adalah mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik, dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya. Nilai barter produk tersebut senilai US$ 570 juta.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: istimewa)

10/28/2018

RI: Negara-negara Sponsor OPM di Pasifik Jangan Ikut Campur Soal Papua!

Para anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendesak negara-negara di kawasan Pasifik untuk ikut campur dalam agenda melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia. Dukungan dana dari sejumlah negara sponsor, membuat sejumlah negara di kawasan Pasifik kini mulai bermain dalam permasalahan Papua. (Foto: istimewa)

POHNPEI -- Negara-negara asing tak henti-hentinya mengganggu dan merusak kestabilan keamanan dan pembangunan di Provinsi Papua. Sejumlah negara-negara kecil di kawasan Pasifik menyatakan mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, dengan mendorong masuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam permasalahan Papua. 

Terang saja, Indonesia langsung menolak tegas sikap permusuhan tersebut, dengan menyatakan tidak boleh ada satu negarapun yang ikut campur masalah dalam negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.   

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil dialog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Selain itu, Indonesia juga menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Indonesia adalah tidak berdasar dan bersifat manipulatif. Karena itu, desakan-desakan yang muncul dari organisasi tersebut tidak akan diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), seperti dilansir Okezone, (14/9/16).

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Apalagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan terhadap HAM tentunya akan dijaga oleh Pemerintah RI. Terlebih lagi, HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, pertemuan ini disusupi agenda mendukung gerakan separatis OPM untuk melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia. (Foto: Istimewa)

10/28/2018

Di Era SBY, Indonesia Pembeli Senjata Terbesar Nomor 10 di Dunia

Indonesia mendapat peringkat 10 pembeli senjata terbesar di dunia periode 2008 hingga 2013. Di kawasan ASEAN Indonesia menyandang gelar sebagai negara pengimpor terbesar di regional tersebut.

”Namun negara-negara Amerika Serikat dan Eropa tetap menjadi eksportir senjata utama di wilayah tersebut dan memasok lebih dari 98 persen senjata yang diimpor oleh Arab Saudi,”

JAKARTA -- Indonesia tercatat sebagai importir senjata nomor 10 terbesar di dunia. Data negara pengekspor dan pengimpor senjata terbesar di dunia ini telah dirilis The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Senin (12/3/2018). 

Data ekspor dan impor senjata ini merupakan hasil riset periode tahun 2013-2017 dan perbandingannya dengan periode 2008-2013.

Menurut data SIPRI, negara pengekspor senjata terbesar di dunia masih ditempat Amerika Serikat (AS). Eksportir kedua terbesar ditempati Rusia, kemudian urutan selanjutnya ditempati oleh Prancis, Jerman, China, Inggris, Spanyol, Israel, Italia, dan Belanda.

Sedangkan sepuluh importir senjata terbesar di dunia secara berurutan adalah; India, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, China, Australia, Aljazair (Algeria), Irak, Pakistan dan Indonesia.

Untuk kawasan Asia, pembeli senjata terbesar adalah India berada di urutan pertama, sedangkan Arab Saudi di urutan kedua. Temuan baru dalam penelitian tersebut adalah hampir setengah dari ekspor senjata AS selama lima tahun terakhir mengalir ke Timur Tengah.

Transfer senjata global dalam periode 2013-2017 juga meningkat 10 persen dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. AS tercatat memasok senjatanya ke 98 negara di seluruh dunia, yang mencakup lebih dari sepertiga ekspor global. Sedangkan angka ekspor senjata Rusia mengalami penurunan sebesar 7,1 persen.

Helikopter Apache AH-64 buatan Amerika Serikat. Helikopter canggih ini merupakan salah satu alutsista yang dibeli pada akhir kepemimpinan Presiden SBY. Pengumuman pembelian delapan helikopter Apache dilakukan pada 2012 oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Hillary Clinton, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington pada 20 September 2012. Kontrak pengadaan mencapai 295,8 juta dollar AS. (Foto: Istimewa)

Turunnya ekspor senjata Rusia diduga karena Amerika mengeluarkan kebijakan embargo kepada negara-negara yang membeli senjata buatan Rusia. 

Ditambah lagi saat ini rezim pemerintahan Donald Trump sudah mengesahkan (UU) Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), dimana aturan ini akan otomatis menjatuhkan sanksi pada setiap negara yang membeli alutsista dari Rusia.

”Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani selama pemerintahan Obama, pengiriman senjata AS pada 2013-2017 mencapai tingkat tertinggi sejak akhir 1990-an. Kesepakatan dan kontrak utama yang ditandatangani pada 2017 ini akan memastikan bahwa AS tetap merupakan eksportir senjata terbesar di tahun-tahun mendatang,” kata Dr Aude Fleurant, direktur program pengeluaran senjata dan militer SIPRI, yang dikutip The Guardian.

Meski tak berada di urutan puncak, Arab Saudi mendapat ulasan khusus sebagai importir senjata terbesar nomor dua di dunia. Daftar belanja Arab Saudi tercatat mencakup 78 pesawat tempur, 72 helikopter tempur dan 328 tank.

”Namun negara-negara Amerika Serikat dan Eropa tetap menjadi eksportir senjata utama di wilayah tersebut dan memasok lebih dari 98 persen senjata yang diimpor oleh Arab Saudi,” kata Pieter Wezeman, peneliti senior program pelelangan senjata dan pengeluaran militer SIPRI.

Indonesia Terbesar di ASEAN

Sementara untuk ruang lingkup Asia Tenggara, periode 2008 hingga awal tahun 2014, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara pembeli senjata terbesar di kawasan tersebut.

Hal ini disebabkan, pada periode akhir kepemimpinannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat itu membeli sejumlah alutsista secara besar-besaran untuk semua matra angkatan, yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mencapai kekuatan minimum TNI atau MEF 1 yang berakhir pada tahun 2014.

Sistem pertahanan udara Oerlikon Sksyshield, merupakan salah satu alutsista canggih yang dibeli pada era pemerintahan SBY. Perisai udara buatan pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss tersebut merupakan meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara. Oerlikon Skyshield MK II menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan seribu peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh. Oerlikon Skyshield menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan peluru ini mampu menyebar membentuk perisai. Sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen. Alutsista canggih yang kini dioperasikan salah satunya oleh Denhanud 471 Wing I Paskhasau tersebut, dibeli Inodnesia dengan harga US$ 202 juta, sebanyak Enam unit. (Foto: Istimewa)

10/28/2018

Inilah Daftar Alutsista Canggih Buatan Indonesia yang Diakui Dunia

Indonesia semakin meningkatkan kemampuannya dalam bidang penguasaan teknologi militer. Kini Indonesia sudah bisa menciptakan dan memproduksi sejumlah alutsista seperti Panser, roket, kapal perang, helikopter, pesawat dan lain-lain.

JAKARTA -- Perlahan tapi pasti, kemampuan Indonesia untuk bisa membuat dan memproduksi alat utama sistem senjata (Alutsista), semakin meningkat dari masa ke masa. Kini Indonesia sudah mampu memproduksi peralatan tempur untuk semua matra, mulai dari pesawat, kapal perang, panser, heli serbu dan lain-lain.

Bukan hanya digunakan oleh tentara Indonesia. Alustsista ini juga sudah diekspor ke berbagai dunia. Negara-negara besar seperti Rusia sampai Korea Selatan sudah mengakui kecanggihan alutsista buatan Indonesia. 

Sejumlah negara yang sudah membeli alutsista buatan Indonesia adalah Malaysia, Brunai Darussalam, Senegal, Timor Leste, Nigeria, Irak, Filipina, Oman dan lain-lain.

Berikut alutsista buatan Indonesia yang mendapat pengakuan dunia internasional:

1. Panser APC Anoa 6×6

Kendaraan taktis ini sudah dipakai banyak negara dan juga telah mendapatkan lisensi dari PBB. Panser bermesin Renault ini sudah teruji di negara-negara gurun seperti Libanon saat digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Kualitasnya sesuai dengan standar NATO pada level III atau level yang tingkat ketahananannya terhadap serangan sudah lebih baik dari level II yang diproduksi di China dan India.

Pada tahun 2008, TNI memesan 154 buah Panser Anoa berbagai tipe. Untuk tahun 2011 TNI memesan 11 Panser Anoa tipe APC dan tahun 2012 TNI memesan 61 unit. PT Pindad juga mengeluarkan Panser Anoa jenis baru. 

Anoa spesies baru ini mengusung Kanon kaliber 20 mm dan berjenis berjenis IFV (Infantry Fighting Vehicle). Panser ini didesain untuk mengantisipasi kebutuhan Batalyon Infantri Mekanis.

2. Tank Medium

PT Pindad telah merancang prototipe Medium Tank bersama FNSS asal Turki. Tank ini mampu menembus kecepatan hingga 70 kilometer per jam dengan daya jelajah hingga 600 km. Medium tank ini akan dilengkapi dengan meriam dengan kaliber 105 mm yang diadopsi dari Cockerill Maintenance & Ingenierie SA Defense dari Belgia.

Kaplan MT saat ini baru akan diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri. Rencananya, Kaplan MT baru akan diproduksi sebanyak 100 unit untuk Tentara Nasional Indonesia. Namun sejumlah negara dari regional Asia Tenggara mulai berminat dengan kendaraan tempur ini.

KAPLAN MT, tank tempur buatan Indonesia-Turki diresmikan dalam sebuah pameran di Istanbul. (Foto/Anadolu)

Tingginya minat dari pasar mancanegara disebabkan karena spesifikasi Kaplan MT yang mutakhir. Kaplan MT memiliki berat 30-40 ton dengan ukuran 7 meter x 3,2 meter x 2,7 meter. Menggunakan mesin diesel dengan sistem transmisi otomatis (fully-automatic) yang mampu mengangkut 3 personel, terdiri dari juru kemudi, juru tembak, hingga pemberi komando.

Dengan kecepatan 70 kilometer per jam, Kaplan MT memiliki jarak tempuh maksimal sekali jalan 450 km. Selain itu, medium tank ini juga dilengkapi dengan meriam berkaliber 105 mm. Dan juga dilengkapi Remote Control Weapon System (RCWS).

3. Pesawat CN 235

Pesawat CN 235 jenis Maritime Patrol Aircraft (MPA) produksi PT Dirgantara Indonesia menjadi salah satu Alutsista yang diminati negara lain. Pada 2011-2012 lalu, PT DI memenuhi permintaan Korea Selatan yang memesan empat pesawat itu melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008 dengan nilai total USD 94,5 juta.

Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 itu, cocok untuk melakukan patroli perairan di samping bisa difungsikan untuk angkutan personel. PT DI juga mengekspor pesawat CN 235 jenis pesawat angkut militer VIP, ke Senegal, Afrika.

4. UAV Smart Eagle II

Smart Eagle II adalah pesawat tanpa awak buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT. Aviator Teknologi Indonesia guna kepentingan Intelijen Indonesia. Pesawat canggih dengan mesin 2 tak berdiameter 150cc yang mampu terbang selama 6 jam ini pertama kali diuji coba di pantai selatan Jawa Barat. 

UAV ini dilengkapi color TV Camera dan mampu beroperasi pada malam hari menggunakan Therman Imaging alias TIS Camera untuk penginderaannya.

5. Kapal Perang

Saat ini sudah mampu memproduksi beberapa jenis kapal perang. Pertama kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) merupakan jenis kapal pengembangan dari tipe Loading Platform Dock. Kapal ini memiliki fungsi sebagai kapal pengangkut personil dan alat tempur, mulai dari truck, tank hingga helikoper.

KRI Diponegoro kelas SIGMA asli buatan Indonesia. (Foto: Istimewa)

Selain sudah digunakan TNI AL, kapal perang buatan PT PAL ini juga sudah dibeli oleh militer Filipina dan menjadi armada kapal perang terbesar yang pernah dimiliki negara itu.

Selain mampu mengangkut banyak personil, SSV juga sudah menerapkan teknologi canggih. Kapal tersebut berukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter serta memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. Kapal jenis ini dibanderol senilai US$ 90 juta atau setara dengan Rp 1 triliun, tergantung dari spesifikasi teknis.

Kedua adalah Perusak Kawal Rudal (PKR), Kapal PKR merupakan kapal perang canggih jenis Frigate Class yang memiliki panjang 105,11 meter; lebar 14,2 meter; kecepatan 28 knot. Kapal ini dapat berlayar sampai 5.000 nm pada 14 knot dan ketahanan berlayar 20 hari.

Kapal perusak ini memiliki empat kemampuan tempur yakni, kemampuan perang antar permukaan. Dengan tembakan torpedo dan rudal, PKR 1 dapat menenggelamkan kapal perang musuh. Perang di udara, dengan senjata yang dimiliki dapat menghancurkan jet tempur atau pesawat musuh.

Kapal ini bisa difungsikan untuk perang bawah laut. Dan yang terakhir kemampuan perang elektronika. Dengan peralatan elektronika, kapal ini bisa membajak atau melakukan jammer terhadap sistem persenjataan dan kendali dari kapal perang musuh.

Indonesia juga telah mampu membuat kapal perang jenis KCR (Kapal Cepat Rudal) Klas 60 Meter, yang sangat ideal beroperasi di kawasan laut perairan dangkal. PT PAL juga telah berhasil membuat kapal perang jenis patroli cepat (Fast Patrol Boat). Pada 2011 lalu, Timor Leste memesan dua kapal patroli cepat senilai USD 40 juta.

6. Senapan Serbu SS-2

PT Pindad telah mampu memproduksi berbagai jenis senjata antara lain; jenis senapan serbu (SSI-VI, SS2-V2, SS1-V3, SS1-V5), Senapan sniper (SPR-1) pistol (P-1, P-2), revolver (R1-V1, R1-V2, RG-1 (tiper A), RG-1 (tipe c), senapan sabhara/polisi (Sabhara V1 and Sabhara V2), senjata penjaga hutan, pistol profesional magnum, peluncur granat, dan pelindung tubuh (personal body protection).

Senapan serbu SS-2 Buatan PT Pindad. (Foto: Istimewa)

SS-2 merupakan generasi kedua dari senapan serbu Pindad sebelumnya, SS-1. SS-2 diklaim memiliki desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembapan tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik.

Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,8 kg, sebagai catatan SS1 varian awal memiliki berat kosong 4,01 kg. 

SPR-3, sebuah senapan tipe sniper bahkan memiliki kemampuan menembus plat baja tank tempur. Senapan serbu SS-2 merupakan produk langganan negara-negara Afrika seperti Zimbabwe, Mozambik, Nigeria, Thailand dan Singapura.

7. Kepala roket (Smoke Warhead)

Smoke Warhead adalah produk militer asli buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Sari Bahari dari Ngalam, Malang, Jawa Timur. Kualitas Smoke Warhead buatan Indonesia bahkan diakui mampu mengalahkan produk serupa buatan pabrikan sejumlah negara maju, di antaranya; Amerika Serikat dan Rusia.

Smoke Warhead adalah kepala roket berdiameter 70 mm yang dipasangkan dengan roket pasangan pada pesawat Super Tucano. Smoke Warhead ini memberikan informasi kepada pilot mengenai posisi jatuh roket dengan mengeluarkan asap selama dua menit. Smoke Warhead buatan Indonesia juga telah diekspor ke berbagai negara, salah satunya adalah ke Chile yang membeli 260 unit kepala roket.

8. Kapal Selam

Indonesia kini juga sudah mampu memproduksi kapal selam, yang merupakan hasil transfer teknologi (TOT) dari Korea Selatan. Indonesia membeli tiga unit kapal selam Changbogo class buatan Korsel, dua kapal selam diproduksi di Korsel dan satu kapal selam diproduksi di galangan kapal PT PAL setelah dilakukannya TOT.

Kapal selam KRI Ardedali 404 buatan Indonesia, yang merupakan hasil alih teknologi dari Korea Selatan. (Foto: Istimewa)

salah satu produk alutsista hasil dari alih teknologi PT PAL dengan perusahaan dari Korea adalah kapal selam KRI Nagapasa 403. Selain itu ada juga kapal selam Ardedali yang merupakan asli buatan Indonesia. Rencananya Indonesia akan memproduksi 12 kapal selam lagi dalam beberapa tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan TNI AL.

9. Peluru

PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) juga telah mampu memproduksi berbagai jenis peluru, antara lain peluru berkaliber 5,56 mm, 7,62 mm dan 9 mm. Peluru buatan Pindad telah melalui uji kelayakan badan internasional dan telah lulus pengujian standar NATO. Juga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari SGS Yearsly-International Certification Services Ltd, Inggris pada tahun 1994.

Selain memasok kebutuhan peluru TNI-Polri. Peluru buatan Pindad juga diekspor keluar negeri. Peluru-peluru tersebut dikirim ke Singapura, Filipinan, Bangladesh, hingga ke Amerika Serikat (AS). Singapura pernah memesan 10 juta peluru dari Indonesia dan pada 2009 lalu, satu juta peluru telah diekspor ke AS dengan nilai transaksinya mencapai USD 200.000.

10. Tank boat

PT Pindad bekerjasama dengan PT Lundin Industry Invest berhasil membuat alutsista jenis baru yang dinamai Tank Boat Antasena. Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu mengungkapan jika Antasena sudah dipesan negara lain. Salah satu pemesannya adalah Rusia. Kapal tank boat canggih ini juga menjadi salah satu senjata andalan TNI AL dan Marinir dalam pertempuran.

11. Helikopter Serbu

PT DI hingga kini sudah mampu membuat berbagai jenis helikopter, dengan berbagai macam fungsi. Helikopter tersebut diantaranya adalah helikopter EC725 Super Cougar, H215 Super Puma, EC725 alias H225M, BELL 412EP, AS565 MBe, dan lain-lain.

Helikopter EC725 Super Cougar alias H225M merupakan helikopter multiguna bermesin ganda untuk keperluan militer yang diproduksi secara berbarengan oleh Airbus dan PTDI. EC725 biasa digunakan sebagai helikopter angkut dan pernah diterjunkan di Afghanistan, Mali dan Libya. Belum lama ini TNI memesan lima unit EC725 dari PTDI.

Helikopter Super Puma buatan PT DI. (Foto: indonesian-aerospace.com)

10/28/2018