Separatis OPM Bohongi PBB Soal Laporan HAM Papua

Artikel Terkait

Separatis Organisasi Papua Merdeka (OP), melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di sebuah hutan pegunungan Papua. (Foto: Istimewa)

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,”

WASHINGTON DC -- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah, dengan menipu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OPM menyebutkan dan berkoar-koar bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. 

Namun, hal ini dengan tegas dibantah PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkan kelompok separatis itu kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok antipembangunan Papua. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,” tegas Dujarric sebagaimana disampaikan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI dan situs resmi PBB, Kamis (2/6/16).

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM.

Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh kelompok antipembangunan Papua tersebut.

Sekjen Ban PBB, Ban Ki-moon saat bertemu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

Pemerintah Indonesia melihat informasi tersebut sebagai salah satu dari sekian banyak kebohongan kelompok antipembangunan Papua kepada publik. Sebelumnya, foto bersama Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela pertemuan di Turki telah diklaim sekelompok organisasi sebagai sebuah kesempatan penyerahan laporan mengenai situasi HAM di Papua.

Hingga kini kelompokl separatis OPM terus melakukan propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia. OPM dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia.

Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu. Selain itu Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. 

Tetapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke wilayah paling timu Indonesia tersebut.(*JM)