 |
| Pasukan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Papua. (Foto: Istimewa) |
“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,”HONIARA -- Kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) gagal menjadi anggota penuh Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).
Gagalnya kelompok separatis itu masuk dalam MSG, karena terpecahnya suara para anggota antara yang setuju dan menolak. Papua Nugini dan Fiji adalah negara yang paling keras menolak masuknya ULMWP dalam organisasi itu.
Sedangkan Vanuatu dan Kepulauan Solomon menjadi pendukung kuat bergabungnya kelompok separatis ULMWP menjadi anggota MSG.
Untuk memuluskan jalan masuknya kelompok separatis ULMWP ke dalam MSG, Republik Solomon dan Vanuatu mendesak perubahan aturan organisasi yang selama ini hanya mewakili sebuah negara, menjadi juga bisa mewakili kelompok lain selama itu masuk dalam etnis Melanesia.
“Ide tentang keanggotaan MSG yang lebih terbuka akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan para pemimpin nanti. Ini berarti, kelompok internasional atau regional maupun negara yang tidak berada dalam blok Melanesia bisa menjadi anggota penuh ataupun anggota asosiasi,” jelas Ketua MSG, Manaseh Sogavare usai bertemu dengan Pimpinan ULMWP, Octovianus Mote dan Benny Wenda, Rabu (13/7/16).
“Para pemimpin akan diberikan kesempatan bertemu dengan ULMWP. Dukungan dari lima anggota MSG ini datang dari dalam hati, lanjut Sogavare.
Benny Wenda dan Octovianus Mote, dua pemimpin ULMWP, usai bertemu Sogavare mengatakan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah siap dengan konsekuensi jika nantinya diterima sebagai anggota penuh.
 |
| Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menemui para petinggi separatis Papua Merdeka yang tergabung dalam ULMWP. Demi memuluskan jalan bergabungnya separatis ULMWP ke dalam MSG, Sogavare bertekad akan merubah aturan organisasi tersebut. |
Suara Anggota MSG Terpecah
Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Walaupun Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP.
Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua.
“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,” jelas Salwai.
Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.
“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya.
Republik Vanuatu dan Solomon, Negara Miskin yang Banyak Tingkah
Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Negara yang terdiri dari 83 pulau ini, dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan.
 |
| Para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik dan Oceania yang dimotori oleh Republik Vanuatu dan Solomon, mengangkat masalah pelanggaran HAM berat di Papua. Propaganda tersebut ditujukan untuk menjadikan masalah Papua sebagai isu internasional. (Foto: Istimewa) |
Pemerintah Indonesia seringkali mencoba membina hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy. Kebijakan diplomasi ini pada dasarnya adalah kebijakan dengan menggunakan bantuan ekonomi serta investasi yang disertai dengan pemberian pengaruh terkait pencapaian kepentingan nasional masing-masing.
Indonesia memberikan bantuan 25 traktor tangan untuk pemerintah Vanuatu yang ketika itu diwakili oleh Menteri Pertanian Vanuatu, Hon. David Tosul MP dan Dirjen Kementerian Pertanian Vanuatu Mr. Howard Aru.
Sayangnya “bantuan” ini tidak berefek banyak, Pemerintah Vanuatu tetap mendukung OPM bahkan menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari faksi politik OPM.
Disamping memanfaatkan negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan, Vanuatu juga berusaha meningkatkan posisinya sebagai pemimpin negara-negara ras Melanesia.
Diplomasi gaya Checkbook Diplomacy tidak bisa digunakan Indonesia kepada Pemerintah Vanuatu terkait permasalahan OPM. Selama Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati yang mendukung gerakan separatis OPM.
Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik.
Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia, maka dukungan tersebut bisa dicabut seketika.
 |
| Kondisi Vanuatu yang menjadi langganan bencana alam. Negara ini selalu masuk dalam daftar PBB sebagai negara yang memerlukan bantuan internasional untuk rakyatnya. (Foto: Istimewa) |
Kepulauan Solomon diberi hak untuk pemerintahan sendiri pada tahun 1976 dan kemerdekaan dua tahun kemudian. Negara ini masih menjadi anggota Persemakmuran (Commonwealth) Inggris.
Delegasi Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam momentum Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-34 di Jenewa, Swiss pada Jum’at, 3 Maret 2017, pernah membuat manuver yang provokatif.
Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald Warsal, menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua dan permintaan agar ada misi khusus PBB untuk menginvestigasi.
Kembali dalam Sidang HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss, 4 Maret 2014, Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses juga menuduh militer Indonesia bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Papua dan meminta PBB untuk mengirim utusan menyelidiki dugaan tersebut.
Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga aktif bermanuver menggunakan isu pelanggaran HAM di Papua sebagai alat untuk menggalang dukungan dari negara kecil lainnya seperti Nauru, Palau, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tongapada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-71 pada 2016. Tak hanya itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga memanfaatkan forum Melanesian Spearhead Group (MSG) mendukung separatisme di Papua.
Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon masuk dalam daftar negara kategori termiskin di dunia. Negara ini menjadi langganan mendapatkan bantuan dari PBB, karena sangat sering mengalami bencana alam, seperti gempa, badai topan, tsunami dan lain-lain.
Selain kondisi politiknya yang tidak pernah stabil, perkembangan ekonomi negara kecil ini juga sangat lambat akibat lemahnya sumber daya manusia dan minimnya sumber daya alam.(*JU)
