Pengangkatan KSAD Berunsur Politik untuk Menangkan Jokowi di 2019

Artikel Terkait

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan niatan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,"

JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat.

Bahkan sejumlah pengamat sudah jauh-jauh hari mengkritisi rezim Jokowi soal pengangkatan dua menantu tim sukses utamanya tersebut, yang dianggap tidak lumrah dan bahkan melabrak pakem jenjang karir para Jenderal di tubuh TNI

Saat Jokowi menaikkan dengan "kilat" jenjang karir Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Paspampres, Pengamat militer dari Presiden University, Anak Agung Banyu Perwita, menyatakan jabatan yang diberikan kepada Andika merupakan politik balas budi Jokowi kepada Hendropriyono yang telah mendukungnya dalam pilpres 2014 lalu.

Perwita menyatakan pengangkatan jabatan di militer berdasarkan tali hubungan keluarga adalah hal yang tidak biasa dan menduga tidak menutup kemungkinan adanya unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengangkatan Andika, karena adanya faktor tokoh tim suksesnya, yakni Hendropriyono di belakang Andika.

"Memang agak jarang jabatan di militer karena faktor itu (KKN). Meski penunjukan beliau jadi persoalan karenan ada tali hubungan dengan Hendropriyono, ya wajar," tuturnya," seperti dikutip dari laman Okezone.com, Kamis (16/10/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di tahun sebelumnya. 

IPW menilai pengangkatan Mayjen Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres dan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak sebagai Dan Grup A Paspampres merupakan penyimpangan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pane mengatakan esensi dari Revolusi Mental ialah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi, maupun nepotisme, sedangkan kedua jenderal tersebut adalah dua keluarga dekat anggota tim suksesnya.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kamis (23/10/2013).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Jika dugaan (KKN) tersebut benar, Neta berpendapat kabinet yang disusun Jokowi juga akan terjebak dalama nepotisme dan upaya balas jasa, tidak dapat merealisasikan kabinet yang profesional. Dia berharap Jokowi dapat bersikap konsisten dengan menjauhkan politik kolusi sehingga konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif.

Sekarang, seperti sudah disetting dan diplot jauh-jauh hari, Jokowi kembali mendongkrak karir kedua menantu orang kepercayaannya tersebut secara cepat dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD TNI.

Aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendropriyono dikenal mendukung Jokowi pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pilpres 2014 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf, yang mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Sebuah diskusi ilmiah yang membedah dugaan keterlibatan mantan ketua BIN Purnawirawan Jenderal AM Hendropriyono dalam pembantaian Talangsari di Lampung. (Foto: satuharapan.com)

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Andika memulai karir militernya sejak 1987 sebagai Komandan Pleton Kopassus. Kemudian pada tahun 2000, Jenderal Andika menyelesaikan pendidikan militernya di Seskoad dan meraih gelar doktor dari George Washington University.

Karier militer Andika melesat secara "instan" di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

Para demonstran dengan menggunakan topeng wajah aktivis HAM Munir, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Munir. AM Hendropriyono diduga turut memiliki andil besar dalam pembunuhan aktivis kemanusiaan tersebut. (Foto: ANTARA /Irsan Mulyadi)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.

Sementara itu, Kolonel Inf Maruli Simanjuntak yang kini diangkat sebagai Danpaspampres, merupakan lulusan dari angkatan militer pada 1992 dan berpengalaman dalam Infanteri. Menantu Luhut ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Dan Grup A Paspampres, dan Asops Danjen Kopassus.

Menanggapi kritikan masyarakat, Jokowi menyatakan pemilihan Jenderal Andika sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

"Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

"Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat," ujar Jokowi. (jm)

*Artikel ini dilansir dari tiga laman berita nasional terpercaya