 |
Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan kebijakan rezim
Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga
dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda
terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.
|
"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,"JAKARTA -- Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.
Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan.
"Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru," ucap Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/12).
Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut.
"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam," tutur dia.
Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara.
Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi.
 |
AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI
yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden
2014 lalu. (Foto: Istimewa)
|
Jokowi Tersandera
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.
"Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi," ujar dia.
Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana.
"Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI," ucapnya.
"Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan," tuturnya.
Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI.
 |
Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka,
Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)
|
Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika Perkasa
Presiden Joko Widodo mengaku memilih Andika Perkasa menjadi KSAD sudah melalui banyak perhitungan. "Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11).
Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Akan tetapi, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meyakini pengangkatan Andika murni diukur dari sisi profesionalismenya sebagai prajurit.
"Dalam orang Jawa saja, pengangkatan Andika sudah dipikirkan bibit, bebet dan bobotnya [oleh presiden]," kata Hasto, Jumat (23/11).
Sementara Andika sendiri enggan berkomentar banyak soal dugaan saratnya kepentingan politik dalam pengangkatan dirinya sebagai KSAD. Ia menyebut pertimbangan itu ada pada kewenangan Jokowi.
"Ya orang kalau mau ngomong apa saja wis monggo. Saya enggak bisa berkomentar dan tidak perlu," kata Andika di Istana Negara, Kamis lalu.
Namun, Andika menjamin jajaran TNI Angkatan Darat akan netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Hal itu telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh TNI sebelum Andika dilantik.
"Itu yang harus saya lakukan dan saya yakin prajurit AD memahami kewajiban itu," kata Andika di Istana Negara, Kamis (21/11). (jm)
*Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Bau Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Andika dan Maruli"
