 |
| Jokowi mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kedua mantan jenderal tersebut merupakan tim sukses yang membantu Jokowi menduduki kursi RI-1. |
"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar,"JAKARTA -- Setelah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo mengangkat teman dekatnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terjadi mutasi dan perombakan besar-besaran di tubuh TNI, terutama di matra TNI AD.
Dan yang terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat adalah pengangkatan secara "instan" dua jenderal TNI yang merupakan keluarga orang dekat dan kaki tangan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan AM Hendropriyono.
Presiden Jokowi mengangkat menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yakni Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres), yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kasdam Diponegoro.
Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Surat Keputusan Nomor Kep/1240/XI/2018 soal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.
Maruli menjadi Danpaspampres menggantikan posisi Mayor Jenderal Suhartono. Suhartono sendiri dimutasi untuk menjabat sebagai Komandan Komando Maritim. Bersama dengan surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD (Pangkostrad).
Tidak sampai disitu, Jokowi kemudian juga mengangkat menantu Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019.
Suami Dyah Erwiyani, anak pertama Hendropriyono, ini sebelumnya menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Juli 2018. Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu.
Karier militer Andika melesat tajam di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.
Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.
Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).
 |
| AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa) |
Pengangkatan Orang Terdekat Jokowi Mengandung Unsur Politis
Kebijakan Jokowi yang secara "telanjang" mengangkat para Jenderal yang memiliki kedekatan langsung dengannya menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat dan pengamat.
Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.
Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.
Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.
Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.
Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.
"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).
Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.
Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.
 |
| Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A) |
Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.
Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.
"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.
Pendapat sama juga disampaikan oleh aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.
Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.
Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.
"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris melalui keterangan tertulisnya.
Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.
"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.
Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris. (jm)
Sumber: cnnindonesia.com
