Anggota DPRD Papua Simpatisan OPM Tolak Pangkalan Militer TNI di Biak

Artikel Terkait

Kelompok separatis OPM dan para pendukungnya menolak rencana pembangunan pangkalan militer TNI di wilayah Biak Numfor dan Merauke, Papua. Penolakan juga datang dari anggota DPRD Papua simpatisan OPM, yang beralasan ahwa, penolakan itu murni datang dari rakyat Papua sendiri. (Foto: Istimewa)

“Kami masih menunggu petunjuk dari Ketua DPR Papua. Berdasarkan aspirasi masyarakat Biak ke DPR Papua, mereka minta rencana pembangunan pangkalan militer di Biak dihentikan,”

JAYAPURA -- Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat sistem pertahanan udara di wilayah timur Indonesia, terutama Papua, mendapat penolakan keras dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka. Separatis OPM merasa terancam jika rencana TNI untuk membangun pangkalan militer di Biak dan Merauke benar-benar jadi dilaksanakan.

Suara-suara penolakan datang dari sebagian kecil anggota DPRD Papua yang selama ini menjadi pendukung utama OPM. Dalam penolakan tersebut, mereka selalu mengatasnamakan rakyat Papua, yang menyebut kalau rakyat Papua menolak keberadaan pangkalan militer TNI di wilayah itu.

Seperti disampaikan salah satu pendukung OPM yang menjabat Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, pekan lalu, masyarakat Biak Numfor menyampaikan aspirasi penolakan rencana pembangunan pangkalan militer ke DPR Papua.

“Dalam waktu dekat Tim Komisi I DPR Papua akan audensi dengan Menkopolhukam Wiranto. Tapi kami masih menunggu petunjuk dari Ketua DPR Papua. Berdasarkan aspirasi masyarakat Biak ke DPR Papua, mereka minta rencana pembangunan pangkalan militer di Biak dihentikan,” kata Elvis Tabuni, yang masih satu marga dan kerabat dengan komandan OPM Goliat Tabuni tersebut.

Anggota DPRD Papua pendukung OPM, Elvis Tabuni. (foto: Beritapapua)

Dia beralasan bahwa ketika itu ia tak berada di tempat. Namun aspirasi masyarakat Biak itu diterima perwakilan Komisi I DPR Papua. Tapi dari surat masuk ke ke Komisi I DPR Papua, Elvis mengklaim jika masyarakat menolak rencana pembangunan pangkalan militer itu.

Anggota DPRD Papua pendukung OPM lainnya, Orwan Tolli Wone mengatakan, penolakan pangkalan militer TNI tersebut murni dari keinginan rakyat. Orwan berpendapat, jika rencana pembangunan pangkalan militer di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori jadi dilaksanakan, maka bisa membungkam kebebasan kehidupan masyarakat dan akan memberikan dampak yang kurang baik.

“Masyarakat menyatakan yang dibutuhkan rakyat bukan pangkalan militer tapi Sumber Daya Manusia, kesehatan, ekonomi rakyat Papua dan pembangunan,” kata Orwan seperti dilansir Jubi, Senin (29/8/2016).

Pembangunan pangkalan militer TNI di Biak dan Merauke sudah lama menjadi agenda pemerintah, namun selalu terhambat akibat terbatasnya anggaran. Keberadaan pangkalan militer di Biak dan Merauke sangat penting bagi sistem pertahanan Indonesia, demi membendung dan melindungi NKRI dari ancaman militer China disatu sisi dan Amerika Serikat beserta Australia di sisi lain.

Goliat Tabuni, salah satu komandan separatis OPM yang telah lama menciptakan kerusuhan dan penembakan di Papua. (Foto: Istimewa)

Bahkan pada masa era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada rencana untuk menjadikan Biak sebagai stasiun peluncuran ruang angkasa, bekerjasama dengan Rusia. Lagi-lagi karena keterbatasan anggaran, agenda tersebut kembali menguap tanpa ada kelanjutan.

Namun, setiap TNI memperkuat sistem pertahanan di Papua, para pendukung dan kelompok separatis OPM selalu menolak dengan menyebarkan propaganda bahwa Indonesia melakukan kebijakan militerisasi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Separatis OPM selalu mengatakan bahwa, rakyat Papua menolak keberadaan TNI dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Padahal faktanya, justru kehadiran TNI sangat ditunggu oleh warga Papua, yang selama ini selalu berada dalam teror organisasi separatis itu. Sudah tak terhitung warga Papua yang dianggap mendukung NKRI, ditembak oleh organisasi separatis pengacau keamanan tersebut.

Fakta lainnya, sudah sejak lama para kepala suku di Biak Numfor selalu mempertanyakan rencana pembangunan stasiun ruang angkasa di wilayah tersebut. Karena mereka berharap, dengan pembangunan di wilayah itu, akan dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Biak. (*).