Turki Manfaatkan Konflik AS-Rusia untuk Dapatkan Rudal S-400 dan Patriot

Ujicoba misil pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Turki berencana juga akan membeli rudal Patriot, selain juga membeli misil tandingan S-400 dari Rusia. (Foto: defpost.com)

"Turki Mencari kepemimpinan di Timur Tengah, Turki mencoba menggunakan konflik antara negara-negara kuat seperti AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri,"

ANKARA -- Setelah mendapatkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) karena membeli rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia, kini Turki mengisyaratkan juga akan membeli misil pertahanan Patriot dari Amerika.

Rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot AS disampaikan Juru bicara Presiden Erdogan beberapa waktu lalu. "Turki tidak harus memenuhi kebutuhannya dari satu sumber, karena Turki adalah negara besar," kata juru bicara Erdogan.

Namun, sejumlah pengamat dari Rusia menyatakan langkah Erdogan tersebut hanya memanfaatkan konflik yang terjadi antara Rusia dengan musuh bebuyutannya, yaitu Amerika, untuk mendapatkan sekaligus rudal canggih S-400 dan Patriot dengan harga murah.

"Turki Mencari kepemimpinan di Timur Tengah, Turki mencoba menggunakan konflik antara negara-negara kuat seperti AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri," kata Nikita Danyuk, wakil direktur Institute for Strategic Studies and Predictions yang berbasis di Moskow, dilansir dari Russia Today, Sabtu (24/11/2018).

Nikita menyatakan, memegang negosiasi dengan beberapa mitra dagang secara bersamaan sejalan dengan taktik Presiden Erdogan untuk menggunakan kesepakatan senjata sebagai alat tawar-menawar. 

"Dengan menjajaki kesepakatan itu, ada kemungkinan bahwa Erdogan ingin mendorong Moskow untuk memberikan konsesi tertentu dalam hal kerja sama militer," kata analis itu.

selain itu, Turki juga menjadikan perseteruan Washington dan Moskow di Timur Tengah sebagai nilai tawar dengan Amerika. Dengan membeli rudal Patriot, Erdogan mengharapkan kesepakatan untuk menghalangi Presiden Donald Trump menekan Turki dalam memotong hubungan ekonominya dengan Iran.

Erdogan juga mengharapkan Amerika akan segera menyerahkan pentolan oposisi Turki, Fethullah Gulen, yang kini bermukin di AS dan menggeser kebijakan Amerika pada kaum Kurdi Suriah.

Para perwira tentara AS berdiri di depan sistem pertahanan rudal Patriot AS, selama latihan militer gabungan Israel-AS "Juniper Cobra" di Hatzor Airforce Base Israel pada 8 Maret 2018. Rudal Patriot yang dimiliki Israel, menjadi alasan kuat Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. (Foto: AFP / JACK GUEZ)

Seperti diketahui, Pentagon selama ini telah membantu kelompok paramiliter YPG Kurdi di Suriah utara dengan senjata dan pelatihan. Sedangkan Ankara menganggap YPG sebagai organisasi teroris dan meluncurkan beberapa operasi militer terhadap milisi Kurdi.

"Turki membuat isyarat niat baik, mengharapkan AS untuk mengubah pendiriannya terhadap Kurdi di Suriah. AS menghadapi dilema; terus mendukung Kurdi atau membiarkan Erdogan menghancurkan otonomi mereka," kata Peneliti kebijakan luar negeri Rusia, Konstantin Truyevtsev.

Truyevtsev, yang bekerja di Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences Rusia, berpendapat bahwa Presiden Erdogan tidak mungkin berhasil mengubah strategi Amerika di kawasan itu, tetapi dia akan terus berusaha.

Integrasi S-400 dengan Patriot Mustahil Dilakukan

Jika rencana Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dan misil Patriot terealisasi, Ankara setidaknya harus melakukan pengintegrasian teknologi pada dua misil pertahanan terkuat di dunia tersebut.

Hal inilah yang disanksikan oleh sejumlah pengamat militer. Pasalnya, basic atau dasar teknologi dari kedua senjata canggih tersebut sangat berbeda. Ahli militer Aleksey Leonkov mengatakan, akan sulit untuk membuat sistem rudal Patriot kompatibel dengan S-400 buatan Rusia, jika Turki memutuskan untuk menyebarkan keduanya.

"Ini diragukan bahwa rudal Patriot dapat berintegrasi dalam satu sistem kontrol dengan S-400. Amerika tidak akan mengizinkannya, karena khawatir teknologi yang sangat rahasia akan bocor ke Moskow," katanya.

Upaya pencurian teknologi kemungkinan besar terjadi dan akan dilakukan oleh dua negara adidaya tersebut, untuk mencari titik lemah masing-masing. Nilai tawar Turki akan menjadi penentu, apakah hegemoni Ankara mampu menggoyahkan kedua negara raksasa tersebut.

Sanksi Amerika jadi 'Senjata makan Tuan'

Kebijakan yang diterapkan oleh rezim Donald Trump untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada setiap negara yang membeli senjata dari Rusia, ternyata menjadi 'senjata makan tuan' yang sangat merepotkan bagi Washington.

Truk militer Belanda membawa sistem pertahanan rudal Patriot NATO untuk melindungi Turki jika tetangga Suriah meluncurkan serangan, yang diturunkan di pangkalan Incirnik, dekat Adana, Turki, Kamis, 24 Januari 2013. Sebagai sesama anggota NATO, Turki memang mendapat bantuan 'pinjaman' rudal Patriot, namun, kebijakan NATO terhadap Turki dianggap sering tidak tulus dan penuh dengan kepentingan tertentu. (Foto: AP / Rob van Eerden , Kementerian Pertahanan Belanda, HO)

Seperti diketahui, negara-negara yang membeli senjata dari Moskow berisiko terkena sanksi AS di bawah undang-undangnya yang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Namun, penerapan sanksi tersebut tidak berjalan mulus di lapangan. Bahkan sejumlah sanksi, jika benar-benar diterapkan, akan menciptakan musuh baru bagi Amerika. 

Seperti rencana AS yang akan memberikan sanksi kepada India, karena membeli sejumlah alutsista canggih buatan Rusia, seperti misil S-400, jet tempur Sukhoi SU-35 dan kapal selam.

Amerika akhirnya menganulir kembali rencananya untuk menjatuhkan sanksi kepada New Delhi, karena berpotensi akan menciptakan konflik tingkat tinggi dengan India. Status India dianggap sebagai 'pengecualian.'

Hal yang sama juga berlaku untuk Indonesia, yang berencana membeli jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia. Rencana Amerika yang akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, juga dianulir tanpa alasan yang jelas.

Militer Turki juga sebelumnya berada dalam ancaman Sanksi Amerika. Tapi sikap 'ngotot' rezim Erdogan membuat AS juga serba salah. Turki sempat menyatakan akan melawan segala sanksi dan ancaman yang dilontarkan oleh Amerika.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada hari Kamis mengatakan, pembelian sistem pertahanan canggih buatan Rusia itu merupakan kebijakan nasional mereka dan akan disebar untuk melindungi wilayah negaranya mulai Oktober 2019.

Akar mengatakan Turki menghadapi ancaman rudal, namun tidak tidak menyebut asal ancaman tersebut. "Kita harus melawan ancaman itu," ujarnya. Akar menegaskan, kontrak untuk kesepakatan S-400 sudah ditandatangani dengan Rosoboronexport, agen ekspor senjata utama Rusia.

Rudal S-400 buatan Rusia, yang rencaananya akan dibeli India dan Turki, merupakan sistem pertahanan udara canggih terkuat di muka bumi yang hingga kini belum bisa dilampaui oleh Amerika dan NATO sekalipun. (Foto: Vasily Fedosenko / Reuters)

11/25/2018

Curigai Barat Telah Sponsori Kudeta, Turki Kini Merapat ke Rusia dan Iran

Arah kebijakan luar negeri Turki berubah 360 derajat setelah terjadinya kudeta militer untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mendapat bantuan menggagalkan aksi kudeta tersebut, kini Erdogan membuat kebijakan untuk menjalin aliansi baru dengan Rusia dan Iran dalam menangani konflik di Timur Tengah. (Foto: istimewa)

“Saya berharap para pemimpin Negara Barat di dunia bereaksi yang sama (terhadap kudeta militer di Turki) dengan cara yang sama. Bukannya malah berpuas diri dengan beberapa klise,”

ANKARA -- Pasca kudeta gagal yang dilakukan sekelompok militer Turki, terjadi perobahan drastis dalam pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan. Turki yang sebelumnya berseberangan dengan Rusia dan Iran, kini justru semakin dekat. 

Bukan tanpa alasan, Erdogan merubah sikapnya karena merasa berhutang budi dengan bantuan yang diberikan Rusia dan Iran dalam upaya menggagalkan aksi kudeta militer untuk menjatuhkan pemerintahannya.

Seperti diketahui, Setelah kudeta berhasil dikendalikan, Presiden Erdogan lalu melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini adalah yang pertama kalinya terjadi semenjak insiden ditembak jatuhnya pesawat tempur Rusia oleh militer Turki.

Dalam pertemuan tersebut, mereka dikabarkan menjalin sejumlah kerjasama termasuk investasi besar-besaran Rusia di Turki. Kabar kedekatan dua pemimpin dunia inilah yang membuat Barat menjadi semakin takut dan cemas. Demikian sebagaimana dilansir TIME, Kamis (11/8/16).

Selain itu, kepada surat kabar harian Le Monde di Prancis, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah mengatakan kalau dia sekarang ini merasa ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya di Negara Barat. Dia mencontohkan, kejadian teror di negaranya selalu diabaikan, dianggap biasa. Sementara ketika negara Eropa lain dilanda kengerian serupa, para kepala negara atau pemerintahannya menyambangi atau minimal ikut mengecam dan menyatakan belasungkawa.

Presiden Erdogan saat menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah gagalnya aksi kudeta yang dilakukan pihak militer Turki. (Foto: istimewa)

“Seluruh dunia bereaksi terhadap serangan (teroris) di (kantor berita) Charlie Hebdo. Perdana Menteri kami bahkan ikut berkampanye di jalan Paris,” ujarnya, seperti dikutip dari EurActiv, Rabu (10/8/2016).

Ia kemudian mengambil pengandaian kedua mengapa dia merasa Turki diabaikan negara-negara barat. Ketika kudeta militer meletus di Ankara dan Istanbul pada 15 Juli, negara barat bukannya mengutuk upaya pemakzulan itu, tetapi malah mencerca cara dia memperlakukan para tahanan. 

Sedangkan menurut Erdogan, Rusia dan Iran justru berlaku sebaliknya yang bersedia memberikan bantuan informasi dan intelijen dalam usaha menggagalkan aksi kudeta tersebut, padahal Rusia dan Iran sedang posisi bermusuhan dengan Turki.

“Saya berharap para pemimpin Negara Barat di dunia bereaksi yang sama (terhadap kudeta militer di Turki) dengan cara yang sama. Bukannya malah berpuas diri dengan beberapa klise,” tukasnya, sehari sebelum melakukan kunjungan krusial ke St Petersburg untuk bicara dari hati ke hati dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pecahnya hubungan Turki dengan aliansi Baratnya disebabkan Turki menuduh AS sebagai dalang di balik kudeta militer. Bahkan, Presiden Erdogan menolak keras kritik Barat atas sikap yang diambilnya untuk mengontrol pemerintahan.

Presiden Erdogan saat menemui Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani, setelah gagalnya aksi kudeta yang dilakukan pihak militer Turki. (Foto: istimewa)

Sebelumnya, para pimpinan di negara Eropa sudah memperingati Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk tidak menggunakan alasan kudeta untuk menghabisi para musuh politiknya.

Uni Eropa menentang keras keputusannya Erdogan mengembalikan hukuman mati yang sudah lama dicabut dari konstitusi Turki. Amerika Serikat diminta mengekstradisi Fethullah Gulen, tetapi tidak kunjung mengabulkan permohonan tersebut.

NATO Mulai Terancam

Semakin merapatnya Erdogan dalam barisan Rusia dan Iran, membuat aliansi militer NATO mulai merasa cemas. Sebab, Turki adalah negara anggota NATO yang memiliki pasukan militer terbesar kedua dalam aliansi itu. Selain itu di Turki juga terdapat pangkalan militer Amerika Serikat di Incirlik, dimana rudal balistik berkemampuan nuklir AS ditempatkan.

Namun, Jerman sebagai salah satu anggota NATO mengaku tidak khawatir dengan membaiknya hubungan Rusia dan Turki. Pasalnya, Jerman menegaskan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) tidak akan melemah dengan rujuknya kedua negara tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Newsweek, Selasa (10/8/16) Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan kepada tabloid Bild, ia tidak takut pendekatan kembali Turki ke Rusia akan berakhir dengan Turki meninggalkan NATO.

Pertemua para negara-negara yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Aliansi Utara atau NATO. (Foto: Istimewa)

3/29/2018

Suriah Curigai Turki Dapat Bantuan AS dan ISIS Saat Membombardir Etnis Kurdi

Konvoi pasukan militer Turki saat memasuki Suriah utara. Turki mengerahkan militer untuk menumpas etnis muslim Kurdi di Suriah. Dengan bantuan ISIS, Turki mampu menguasai wilayah mayoritas Kurdi di Suriah dengan sangat mudah. (Foto: Istimewa)

“Jika ISIS tidak sekutu Erdogan, bisakah tentara Turki dan pejuang Tentara Pembebasan Suriah merebut kota dalam hitungan jam? Masyarakat internasional perlu untuk mengetahui kebenaran. Selama Erdogan tetap ada, ISIS tidak akan pergi ke mana pun,“

JARABLUS -- Dibantu Amerika Serikat dan koalisi negara Barat dan Arab Teluk, Turki semakin meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Suriah, meskipun mendapatkan penolakan dari Damaskus. Kehadiran militer Turki itu untuk memerangi warga muslim Kurdi yang dianggap menjadi ancaman kedaulatan wilayah Turki.

Namun, mudahnya Turki merebut dan mengalahkan para pejuang Kurdi menimbulkan kecurigaan adanya kerjasama antara militer Turki dengan kelompok teror ISIS

Seperti dikatakan Abd Salam Muhammad Ali, perwakilan dari Uni Demokratik Partai (PYD) di Rusia, mengatakan kepada Vzglyad bahwa tentara Turki menguasai Jarablus hampir tanpa perlawanan dan hanya dalam hitungan jam. 

Hal ini menjadikan Kurdi Suriah curiga bahwa ada sesuatu di balik serbuan militer Ankara ke dalam negara tetangga itu, pasalnya, sejak 2013, Turki tidak pernah mampu menguasai wilayah tersebut.

“Dilihat dari seberapa cepat pembebasan ini berlangsung, saya memiliki alasan untuk percaya bahwa ini sesuatu. Para militan (ISIS) mungkin mencukur jenggot mereka dan bergegas untuk bergabung dengan pemberontak ‘moderat’, dan kemudian membantu militer Turki” katanya.

Wilayah Jarablus, Suriah, yang selama ini merupakan wilayah dengan populasi Kurdi terbesar di Suriah, kini berhasil ditaklukkan militer Turki dengan bantuan kelompok teror ISIS

Para pejabat menggambarkan operasi Turki sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah. Abd Salam Muhammad Ali tidak memberikan rincian tentang bagaimana YPD berencana untuk menanggapi kegiatan Ankara di Suriah utara.

Fakta terjadi di lapangan Turki berhasil menguasai Jarablus yang dikosongkan oleh ISIS sebelum tiba disana, sejak itu Angkatan Darat Turki justru terlibat perang dengan pasukan YPG yang mengusir ISIS. Bahkan, Turki selama invasi enam hari ke Suriah, sama sekali tidak terlibat bentrok dengan kelompok ISIS.

“Para pemimpin militer dari Kurdistan Suriah yang paling mungkin bekerja untuk melawan invasi Turki. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa kita tegas terhadap campur tangan Ankara dalam urusan Suriah,” katanya.

Pendapat senada juga disampaikan Rodi Osman, kepala kantor perwakilan Kurdistan Suriah di Moskow, juga merasa aneh dengan kecepatan dan mudahnya operasi merebut kembali Jarablus.

“Jika ISIS tidak sekutu Erdogan, bisakah tentara Turki dan pejuang Tentara Pembebasan Suriah merebut kota dalam hitungan jam? Amerika Serikat dan lain-lain harus melihat pikiran rahasia Erdogan. Kami akan terus mengejar ISIS dan akan melawan sampai akhir. Masyarakat internasional perlu untuk mengetahui kebenaran. Selama Erdogan tetap ada, ISIS tidak akan pergi ke mana pun,“ katanya.

Para pejuang muslim Kurdi, tetap berusaha bertahan walau mendapat serangan 'keroyokan' dari Turki dan kelompok koalisinya. (Foto: Istimewa)

Dia juga meyakini bahwa Turki berencana untuk mengambil wilayah perbatasan di Suriah utara di bawah kontrol, tetapi dia menambahkan Kurdi tidak akan membiarkan Ankara mengacak-acak perbatasan Suriah.

Turki Kerahkan Militer Besar-besaran

Turki melancarkan serangan yang diberi sandi Operasi Efrat Shield, Rabu 24 Agustus 2016 pagi untuk membersihkan daerah perbatasan sekitar Jarablus dan mencegah Kurdi Suriah maju lebih lanjut ke barat. Ankara menyatakan bahwa kelompok ini menimbulkan ancaman keamanan bagi Turki. 

Pada Minggu 29 tentara Turki menduduki wilayah kekuasaan pasukan Kurdi. Dalam pergerakan hari kelima ini kelompok pengawas mengatakan setidaknya 35 warga tewas.

Sejumlah pesawat tempur Turki terbang di Suriah utara pada fajar dan serangan artilerinya mengenai sejumlah kedudukan petempur YPG Kurdi. Sebelumnya Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah melaporkan pertempuran hebat pada malam hari terjadi di sekitar dua desa di sana.

Demonstrasi masyarakat dunia menolak pembantaian etnis muslim Kurdi oleh militer Turki dan negara koalisinya. (Foto: Istimewa)

3/26/2018

Turki Kirim Mata-mata ke Seluruh Dunia untuk Habisi Kekuatan Pemberontak

Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan terus mengeluarkan kebijakan represif dan otoriter untuk menumpas semua kelompok oposisi yang dianggap mengancam kekuasaannya. Erdogan mengirim ratusan aparat intelijennya ke berbagai negara untuk mengejar para kelompok oposisi. (Foto: Istimewa)

"Ini bukan lagi tentang pengumpulan informasi intelijen, tetapi lebih pada penindasan yang dilakukan oleh badan intelijen (MIT). Bahkan, Stasi saja tidak memiliki agen sebanyak MIT,”

BERLIN -- Dampak kudeta yang dilakukan sekelompok kecil militer Turki untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan, hingga kini ternyata belum juga berakhir. Walau berhasil menggagalkan kudeta tersebut, Presiden Erdogan sepertinya belum bisa tenang sebelum bisa menumpas dan menghabisi seluruh kekuatan kelompok opisisi Fethullah Gullen.

Erdogan merasa terancam dengan kemungkinan adanya pergerakan kudeta kedua, yang dilakukan kelompok oposisi Gullen. Demi menghabisi semua ancaman oposisi itu, Erdogan mengirimkan sejumlah mata-mata ke berbagai negara di seluruh dunia. 

Bahkan di Indonesia sendiri pun tak lepas dari tuduhan rezim Erdogan bahwa terdapat kekuatan kelompok Gullen dalam bentuk berbagai yayasan pendidikan. Erdogan sempat mendesak Indonesia untuk menyerahkan para oposisi Gullen dan menutup yayasan pendidikan tersebut.

Di Eropa, tanpa malu-malu Erdogan mengirimkan sejumlah aparat intelijen untuk mengawasi setiap warga negaranya di benua itu. Tak ayal lagi sikap Turki itu membuat sejumlah negara marah, dan menganggap Turki menginjak-injak kedaulatan negara mereka.

Seorang petugas keamanan yang dianggap pendukung aksi kudeta, ditangkap aparat keamanan Turki pro Erdogan. (Foto: Istimewa)

Seperti di Jerman misalnya, saat ini ini ada 6.000 mata-mata Turki di Jerman. Mereka mengawasi gerak-gerik setiap warga Turki di Negeri Panser tersebut. Hal ini diungkap seorang politisi Jerman yang enggan disebutkan namanya. 

Ia menyebutkan, intelijen Turki yang dikenal sebagai MIT memiliki lebih dari 800 agen yang menjalankan 6.000 mata-mata di Jerman. Saat ini diperkirakan terdapat sekira tiga juta warga Turki menetap di Jerman.

Menurut politisi tersebut, seperti diberitakan Die Welt,satu intel akan mengawasi 500 warga Turki di Jerman. Bahkan, jumlah mata-mata Turki ini disebut melebihi agen Stasi, yaitu polisi rahasia yang sangat legendaris di Jerman Timur. Kepala Kebijakan Perdamaian Institut Riset Jerman, Erich Schnidt-Eenboom mengaku khawatir dengan keadaan ini.

"Ini bukan lagi tentang pengumpulan informasi intelijen, tetapi lebih pada penindasan yang dilakukan oleh badan intelijen (MIT). Bahkan, Stasi saja tidak memiliki agen sebanyak MIT,” ujar Eenboom, seperti dilansir Daily Caller, Selasa (23/8/16).  

Anggota Parlemen Green Party (MP), Hans-Christian Strobele bahkan menyebut jumlah agen mata-mata MIT di Jerman sungguh tidak dapat dipercaya. Strobele menyebut agen rahasia Turki ini benar-benar tidak dapat dideteksi. Terlebih lagi, mereka tidak menerima uang dari Pemerintah Turki atas pekerjaannya.

Seorang jurnalis Turki yang dituduh mendukung aksi kudeta, langsung disergap aparat keamanan saat masih menyiarkan sebuah berita. (Foto: Istimewa)

“Saya ingin mendapatkan jawaban dari pemerintah Jerman. Jika MIT benar-benar aktif di Jerman dengan agenda sendiri, menjalankan 6.000 informan dan menempatkan tekanan pada orang-orang Turki, maka ini adalah tindakan melawan hukum," pungkas Strobele.

Di Belanda, Turki juga melakukan gerakan intelijen yang sama. Konsulat Jenderal Turki di Belanda, Sadin Ayyildiz, mengirimkan surat berisi himbauan untuk menangkal protes anti-pemerintah Erdogan di sejumlah kota. Permintaan Turki itu langsung ditolak mentah-mentah oleh otoritas Negeri Tulip.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bert Koenders meminta Turki untuk berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Surat tersebut membuat Koenders menjadwalkan kunjungan pekan depan ke Ankara untuk menyampaikan protes secara langsung. Belanda berpendapat bahwa Turki tidak seharusnya mencampuri urusan dalam negeri Amsterdam.

“Belanda mengatasi warganya sendiri dan tidak ada urusannya dengan pemerintah Turki. Kami bebas berbicara mengenai Turki. Demikian juga Turki bebas berbicara mengenai Belanda. Ini seperti mempertanyakan tanggung jawab nasional kami di Belanda,” ujar Koenders, seperti dimuat Russia Today, Minggu (28/8/2016).

Rakyat Turki mulai melakukan demonstrasi menetang gaya kepemimpinan Presiden Erdogan yang dianggap semakin otoriter dan kejam. (Foto: Istimewa)

3/26/2018

Turki Beli Rudal Sistem Pertahanan S-400 Buatan Rusia, Amerika 'Ngamuk'

Turki akhirnya memutuskan membeli sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia. Namun, keputusan tersebut ditentang oleh negara-negara Barat yang menganggap sistem rudal permukaan-ke-udara canggih itu merupakan ancaman potensial terhadap operasi udara saat ini dan masa depan. (Foto: Vitaly Kuzmin / armadainternational.com)

"Mereka menjadi gila karena kita membuat kesepakatan S-400.  Apa yang harus kita lakukan, menunggu mereka? Kita akan mengambil semua tindakan untuk memperkuat keamanan,"

ANKARA -- Hubungan negara-negara Barat dengan Turki semakin memburuk setelah Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan akhirnya memutuskan untuk membeli misil sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Gelombang pertama pengiriman S-400 akan dilakukan Rusia dalam waktu dekat.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 sendiri terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar.

Turki mengungkapkan, alasan mengapa mereka akhirnya membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia, dan bukan sistem pertahanan buatan Amerika Serikat (AS) atau negara  anggota NATO lainnya, karena hanya Rusia yang bersedia untuk menjual sistem pertahanan udara mereka kepada Turki.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menjelaskan, AS dan negara anggota NATO lainnya menolak menjual persenjataan canggih ke Turki. Menurut Ankara, Turki tidak diberikan sistem pertahanan dengan kecanggihan serupa dari AS maupun sekutu NATO-nya yang lain. Sedangkan Rusia bahkan menawarkan untuk melakukan produksi bersama misil pertahanan canggih tersebut.

"Kami sangat membutuhkannya, karena kami tidak memiliki sistem pertahanan udara. Kami bahkan memiliki masalah dengan membeli senapan sederhana dari AS, karena kekhawatiran Kongres. Kami harus membelinya dari orang lain," ucap Cavusoglu, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (11/3).

Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan, Turki berhak memperkuat pertahanan mereka, demi menjaga keamanan negara. Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Dia lalu mengatakan, jika NATO tidak bisa memberikan alternatif lain, maka sebaiknya mereka diam.

Pemimpin negara anggota NATO berpose untuk sebuah foto saat upacara pembukaan markas baru aliansi di Brussels, Belgia, 25 Mei 2017. (Foto: dailysabah.com)

"Mereka menjadi gila karena kita membuat kesepakatan S-400.  Apa yang harus kita lakukan, menunggu mereka? Kita akan mengambil semua tindakan untuk memperkuat keamanan," kata Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (13/9).

Sistem pertahanan udara S-400 dapat membawa tiga jenis rudal yang berbeda yang mampu menghancurkan sasaran udara pada jarak pendek hingga jarak sangat jauh. Senjata ini dirancang untuk melacak dan menghancurkan berbagai jenis target udara, dari pesawat pengintai hingga rudal balistik.

Amerika Serikat 'Ngamuk' dan Lontarkan Ancaman

Keputusan Turki dengan membeli misil S-400 mendapat tentangan keras dari negara-negara anggota pakta pertahanan NATO. Bahkan Amerika Serikat menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi tertentu untuk menghukum 'kebandelan' Turki tersebut.

AS dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan tengah menggodok rencana untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki. Juli lalu, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

Sedangkan markas pertahanan AS, Pentagon, kepada Deutsche Welle menyampaikan, Turki telah merusak skema sistem pertahanan yang selama ini telah dibangun oleh AS dan NATO untuk menghadapi ancaman dari negara-negara musuh seperti Rusia, China, Iran dan Korea Utara.

Juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis menjelaskan, hampir seluruh negara-negara anggota NATO menggunakan senjata dari Amerika Serikat atau Eropa Barat. Mereka tidak dilatih mengoperasikan senjata produksi Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-400.

Pasukan Rusia mengisi ulang sistem rudal permukaan-ke-udara S-400 Triumf, dalam pelatihan militer Resimen Rudal Tugas Tempur Zvenigorod 428. (Foto: Mikhail Japaridze / TASS / Getty)

Selain itu, alasan AS melarang Turki untuk memiliki misil S-400 karena takut sistem pertahanan buatan Rusia itu bisa membongkar rahasia kecanggihan pesawat-pesawat tempur siluman AS yang dioperasikan Ankara. Jika itu terjadi, maka keuntungan besar akan diperoleh militer Rusia.

"Kami ingin sekutu NATO kami ketika membeli senjata bisa berkoordinasi dengan sekutu kami lainnya. Penggunaan senjata Rusia oleh salah satu sekutu NATO dapat menimbulkan kebingungan antara Ankara dengan anggota sekutu lainnya," ujar Davis, Senin, 31 Juli 2017.

Awal pekan ini, Kepala Komando Tertinggi AS-Eropa Curtis Scaparrotti juga mengatakan bahwa AS meminta Turki untuk mengubah keputusannya terkait pembelian sistem rudal S-400 Rusia. Dia  memperingatkan bahwa Ankara mungkin akan menghadapi konsekuensi berat dan tak terduga atas tindakan tersebut.

Turkish Heritage Organization dalam laporannya mengenai hubungan kedua negara, juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait jatuhnya sanksi terhadap Turki, walaupun di atas kertas, Turki masih berstatus sebagai sekutu bagi AS dan NATO.

”Ada kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat memicu sanksi AS pada 2018 di bawah ‘Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act’ (CAATSA) yang ditandatangani pada Agustus 2017,” bunyi laporan tersebut yang diterbitkan hari Senin.

Turki Tidak Takut dan Bersumpah Akan Balik Membalas

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menegaskan, pihaknya tidak takut dengan rencana AS untuk menjatuhkan sanksi kepada Ankara. Cavusoglu justru melemparkan ancaman balik, dengan menyatakan Turki akan memberikan respon yang sesuai jika sanksi itu jadi dijatuhkan.

Sebuah parade militer untuk memperingati kejayaan ke-Khalifahan Ustmaniyah. (Foto: /sputniknews.com)

”Jika (Amerika Serikat) ingin menghukum Turki dengan sanksi, Turki akan bereaksi dengan cara lain, tidak seperti Rusia atau negara lainnya. Kami akan merespons Anda sehingga tidak dapat mengancam kami,” ujar Cavusoglu.

“Amerika Serikat mengancam banyak negara dengan mengatakan; 'Jangan membeli gas dari satu atau negara lain’.  Itu tidak berhasil,” lanjut Cavusoglu seperti dilansir Sputnik, Minggu (11/3).

Presiden Recep Tayyip Erdogan juga mengecam AS yang sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Ankara.

”Biarkan mereka yang mengkritik kita karena membeli S-400 untuk melawan terorisme dengan melihat diri mereka sendiri. Mengapa mereka diam tentang S-300 yang dimiliki Yunani? Dan mereka mengatakan kepada kita bahwa ini adalah langkah yang salah. Aliansi macam apa, jenis solidaritas apa ini? (Aliansi) ini akan terbang, tapi tidak dengan kami,” kata Erdogan.

AS Panik Melihat Kemesraan Hubungan Rusia-Turki

Hubungan Rusia dan Turki dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini dipicu semakin seringnya Turki melakukan interaksi dengan Rusia terkait konflik dan permasalahan di Suriah. Turki menyatakan, bersama dengan Rusia telah mencapai kemajuan nyata dalam penyelesaian konflik Suriah.

”Dalam satu setengah tahun, kita bersama-sama dengan Rusia mencapai kemajuan dalam memastikan rezim melakukan gencatan senjata dan (penciptaan) zona de-eskalasi untuk menemukan solusi politik (dari konflik Suriah),” imbuh Cavusoglu.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Erdogan saat bertemu dan melakukan konferensi pers bersama di Sochi, Rusia, 3 Mei 2017. (Foto: Thomson / Reuters)

3/14/2018

Pertempuran Sengit Terjadi, Militer Turki Bombardir Posisi Muslim Kurdi

Pasukan militer Turki memasuki Suriah dan mendirikan kamp pertahanan di perbatasan kedua negara. Meski pemerintah Suriah sudah melayangkan penolakan hadirnya militer Turki dalam wilayah kedaulatannya, namun Turki dengan alasan ingin memerangi muslim Kurdi, tetap membombardir Suriah. (Foto: Istimewa)

DIYARBAKIR -- Setelah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mulai mampu mengendalikan situasi pasca terjadinya kudeta yang dilakukan sekelompok militer Turki, kini Erdogan kembali meningkatkan perannya dalam medan perang Suriah. Turki meningkatkan intensitas serangan mereka ke Suriah. 

Pada Selasa 23 Agustus 2016, mereka bahkan memerintahkan warga di perbatasan dengan Suriah untuk mengosongkan kota. Sebab, pasukan Turki bersama pemberontak Suriah beralasan hendak menyerang kelompok teroris ISIS.

Serangan jet tempur dan juga artileri milik Turki berhasil menyentuh target mereka di Suriah. Namun, seperti dimuat Reuters, Minggu (28/8/2016), serangan tersebut ternyata menyasar kota yang diduduki oleh pasukan militan suku Kurdi, YPG. Belum ada pernyataan dari pihak YPG sejauh ini. 

Namun, pasukan yang berhubungan dekat dengan YPG menuturkan, tidak ada militan Kurdi di wilayah tersebut saat diterjang serangan Turki. Ankara sendiri menyatakan serangan mereka ke Suriah tidak hanya menargetkan ISIS, tetapi juga pasukan Kurdi.

Konvoi tank berat Turki saat memasuki Suriah. (Foto: Istimewa)

Kelompok pengamat Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) menyatakan, jet tempur Turki melakukan serangan di Manbij yang belum lama ini berhasil direbut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dari tangan ISIS. SDF bersama militan Kurdi mendapat dukungan penuh dari koalisi Amerika Serikat (AS) untuk menyingkirkan ISIS dari wilayah tersebut.

Puluhan Warga Sipil Kurdi Tewas Jadi Korban

Pergerakan militer Turki yang membabi buta di Suriah untuk menarget kelompok Muslim Kurdi hingga kini terus berlanjut. Pasukan Turki dan sekutunya terus bergerak merebut daerah-daerah yang dikuasai militan Kurdi di Suriah. Serangan udara dan tembakan artileri menghujani lokasi-lokasi yang diyakini dikuasai oleh milisi Muslim Kurdi atau YPG.

Militer Turki mengatakan telah menewaskan 25 militan Kurdi, namun mereka membantah ada warga sipil yang turut menjadi korban. Sedangkan Kelompok pengamat hak asasi manusia melaporkan, operasi militer lintas batas negara yang telah memasuki hari kelima itu menewaskan sedikitnya 35 warga sipil.

Laporan kelompok Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah yang dilansir Dari Reuters, Senin (29/8/2016) mengatakan pasukan Turki telah menguasai Desa Jub al-Kousa dan Al-Amarna yang terletak di sebelah selatan Jarablus setelah melalui pertempuran sengit. Pertempuran tersebut menewaskan 20 warga sipil di Jub al-Kousa dan 15 lainnya di Al-Amarna. Sejumlah penduduk juga dikabarkan mengalami luka-luka.

Para wanita Kurdi terpaksa ikut angkat senjata demi melindungi diri mereka akibat agresi militer yang dilakukan Turki. (Foto: Istimewa)

9/07/2016

Oposisi: Erdogan Rekayasa Kudeta Militer Turki untuk Perkuat Kekuasaan

Banyaknya kecurigaan yang terjadi setelah gagalnya kudeta yang dilakukan sekelompok militer Turki, menimbulkan sebuah hipotesa baru. Erdogan, hanya dalam hitungan jam dan hari, menangkap ribuan para pelaku yang dituduh terlibat kudeta, sekalipun belum dilakukan pengadilan hukum apapun. Pihak oposisi meyakini kudeta militer merupakan rekayasa rezim Erdogan, karena gerakan pembersihan yang dilakukan Erdogan sangat sistematis dan terencana. (Gambar: Istimewa)

"Saya tidak percaya dunia percaya tuduhan Presiden Erdogan, Mungkin saja kudeta itu telah direncanakan sebelumnya dan bisa jadi untuk menunjukkan tuduhan pada kami,"

ISTANBUL -- Aksi kudeta yang dilakukan sebuah kelompok di dalam militer Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, berhasil digagalkan. Saat ini, aparat keamanan pendukung Erdogan sudah menangkap lebih dari 80.000 para tersangka yang dianggap ikut ambil bagian dalam kudeta tersebut. 

Bukan hanya menangkap para tentara yang terlibat kudeta, Erdogan juga menanggap ribuan guru, hakim, jaksa, tokoh politik, anggota kepolisian, ilmuwan, tokoh politik, dan bahkan warga biasa yang dianggap menjadi simpatisan kudeta militer tersebut.

Dengan sadis Erdogan mengatakan, bahwa para pelaku kudeta akan diperlakukan sama layaknya teroris. "Mereka yang bertanggung jawab atas kudeta ini akan membayar sangat mahal," kata Erdogan.

Melihat tindakan rezim Erdogan yang menangkap pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku kudeta hanya dalam hitungan hari, sejumlah pengamat internasional meyakini jika kudeta militer itu sudah direkayasa Erdogan sendiri, hal ini dilakukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan jajaran militer yang tidak loyal.

Ulama Turki, Fethullah Gulen, yang pasca kudeta langsung dituduh mendalangi aksi kudeta itu meyakini, kudeta militer yang terjadi di Turki merupakan permainan politik tingkat tinggi Erdogan. Dia bahkan menyebut kudeta militer itu dilakukan oleh Presiden Erdogan sendiri.

Para pendukung Erdogan menyiksa dan memukuli para tentara yang dituduh terlibat dalam kudeta untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Erdogan. (Foto: istimewa)

Dalam sebuah wawancara singkat Saylorsburgm Pennsylvania, Sabtu (16/7/2016), Gulen menentang tuduhan yang dituujukan kepada dirinya.

"Sebagai seseorang yang berulang kali pernah menderita di bawah kudeta militer selama lima dekade ini, tuduhan itu sangat menyinggung," ucap Gulen.

Menurutnya, tak mungkin dirinya yang selama ini melarikan diri dari tekanan dan siksaan kudeta malah melakukan kudeta. Ia justru menyebut ada kemungkinan kudeta yang telah menewaskan sebanyak 265 orang itu malah didalangi rezim Turki.

"Saya tidak percaya dunia percaya tuduhan Presiden Erdogan, Mungkin saja kudeta itu telah direncanakan sebelumnya dan bisa jadi untuk menunjukkan tuduhan pada kami (Gulen dan pengikutnya) kata Gullen, seperti dilansir koran the Guardian, Ahad (17/7).

Dia mengatakan membantah semua tuduhan keterlibatan militer dan mengaku menderita akibat kudeta yang gagal pada 1990-an. "Setelah kudeta militer di Turki saya ditekan dan dipenjara. Saya menjalani pengadilan dan berbagai bentuk pelecehan. Kini Turki sudah di jalan demokrasi dan tak bisa kembali, kata Gullen.

Para tentara dan rakyat yang berhasil ditangkap ditelanjangi dan diperlakukan dengan hina oleh para pendukung rezim Erdogan. (Foto: Istimewa)

Pernyataan ini telah membuat Erdogan semakin murka. Dia bahkan mendesak Presiden AS Barack Obama untuk mengekstradisi ulama Turki tersebut. Otoritas AS mengatakan, pihaknya tak akan mengekstradisi Gullen tanpa ada bukti bahwa sang ulama terlibat sebagai dalang utama kudeta.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan bahwa Turki harus menunjukkan bukti kepada AS bahwa pria berusia 75 tahun itu dalang utama kudeta. Kerry juga meminta otoritas Turki menghormati aturan hukum selama penyelidikan terhadap mereka yang diduga terlibat upaya kudeta. 

Hal ini dilontarkan Kerry karena Erdogan sejak kudeta gagal, telah melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap ribuan orang yang dituduh terlibat dalam aksi penggulingan dirinya.

Erdogan Alami Paranoid

Presiden Erdogan selama ini selalu merasa 'paranoid' terhadap gerakan Gullen yang dulu sempat menjadi sekutunya itu. Bukan hanya langsung mengkambinghitamkan kelompok Gulen dalam kudeta gagal tersebut, Pemerintahan Erdogan selalu menuduh Fethullah Gülen dan gerakan Hizmet, setiap terjadi kerusuhan di Turki. Sebagai contoh, pembersihan militer tak hanya terjadi setelah kudeta gagal akhir pekan lalu.

Pada 2012, Erdogan juga pernah melakukan pembersihan di tubuh militer dengan memecat 236 tentara, mulai dari level tinggi sampai rendah. Dia menuding para tentara itu sebagai loyalis Gullen yang mencoba akan menggulingkan kekuasaannya. Bahkan, sejak 2013, Erdogan mengumumkan Gerakan Gullen sebagai kelompok teroris yang membuat banyak pengikut kelompok tersebut mencari suaka ke luar negeri.

Ulama kharismatik Turki, Fethullah Gullen. (Foto: Istimewa)

Gullen sendiri sudah lebih dari satu dekade tinggal di pengasingan di AS. Dia bahkan menegaskan, gerakan Hizmet didirikan berdasarkan prinsip perdamaian dan demokrasi. Oleh karena itu, kudeta sangat bertentangan dengan prinsip Hizmet.

Dalam wawancara khusus dengan jurnalis Guardian Amana Fontanella-Khan yang menemui sang ulama ternama tersebut di kediamannya di Amerika Serikat, Gullen mengatakan bahwa kudeta tersebut tak terjadi secara spontan, tetapi telah dirancang oleh rezim Erdogan. 

Dilansir Guardian, mayoritas kalangan internasional tak percaya dengan tudingan Erdogan bahwa Gulen adalah dalang utama insiden Jumat 15 Juli 2016 lalu.

Selain menuduh sebagai pelaku utama, Erdogan juga mengatakan bahwa Fethullah Gulen hanyalah pion dari dalang kudeta Turki yang berhasil digagalkan. Erdogan tidak menyebut siapa dalang kudeta yang sebenarnya. 

Meski demikian, menurut laporan Reuters, Minggu (31/7/2016), dalam berbagai pidatonya, Erdogan kerap menggunakan istilah “dalang” yang secara tersirat menunjuk Barat sebagai referensi umum dan Amerika Serikat (AS) sebagai referensi khusus.

Erdogan sebelumnya juga mulai menyuarakan sentimen anti-AS  dengan menuduh bahwa Washington membantu dan bersimpati kepada para Gulenist yang berusaha untuk menggulingkan Pemerintah Erdogan.

Kedekatan Erdogan dan Gullen saat masih menjadi sahabat dekat. (Foto: istimewa)

8/22/2016

Pasca Kudeta Militer, Erdogan Penjarakan Ratusan Jenderal

Setelah gagalnya kudeta yang dilakukan militer Turki untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan, kini Erdogan bertindak semakin otoriter dan brutal terhadap kelompok oposisi. Dilaporkan, ratusan ribu rakyat Turki dari berbagai kalangan yang anti-Erdogan telah ditangkap dan dipenjara. (Foto: Istimewa)

ANKARA -- Gagalnya kudeta yang dilakukan pihak militer Turki pada 15 Juli lalu, memperlihatkan wajah baru Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Hingga saat ini Erdogan telah menahan ribuan warganya sendiri yang diduga terlibat dalam aksi kudeta, meskipun belum ada keadilan hukum yang diberikan kepada para tersangka tersebut.

Seperti dilansir dari kantor berita Reuters, Kamis (28/7), pemerintah Turki menutup sejumlah sekolah, universitas, serta menangkapi personel tentara dan militer yang dianggap terlibat kudeta dan menjadi lawan politiknya.

Puluhan ribu orang, termasuk polisi, hakim, jaksa, guru, juga dipecat. Keputusan pemerintah itu semakin memperkuat tuduhan sejumlah kalangan yang menyatakan Erdogan akan semakin otoriter setelah kudeta militer tempo hari.

Selain itu, pada Kamis (28/7/2016), tiga kantor berita, 16 stasiun televisi, 45 harian, dan 15 majalah akan ditutup oleh pemerintah Turki. Di tempat terpisah, 1.700 tentara juga mengalami pemecatan.

Pemerintah Turki juga telah menutup puluhan organisasi media pada Rabu 27 Juli 2016. Selain menutup media, aparat pro-Erdogan sudah mengeluarkan surat penangkapan bagi 42 jurnalis.

Ribuan tentara yang diduga mendukung atau simpatisan kudeta militer, ditangkap pihak keamanan pendukung pemerintahan Erdogan. (Foto: cnn.com)

Otoritas Turki menerbitkan surat penahanan terhadap 47 wartawan. Perintah tersebut muncul hanya beberapa hari setelah surat serupa yang ditujukan bagi 42 wartawan. Sebagian besar dari 47 orang itu adalah wartawan harian Zaman yang sudah ditutup oleh pemerintah.

Erdogan Tangkap Ratusan Jenderal

Selain memberangus media massa, Erdogan juga melakukan penangkapan terhadap ratusan para jederal militer yang dianggap pro kudeta dan tidak loyal pada pemerintahannya. Sekitar 8.000 personel polisi di seluruh Turki dipecat, sebagai langkah pembersihan yang dilakukan pemerintahan Erdogan.

Tak hanya itu, sebanyak 103 jenderal dan laksamanan ditahan menyusul kudeta yang gagal menggulingkan Presiden Erdogan yang terjadi pada pekan lalu.

Sebelumnya, sebanyak 6.000 anggota militer, aparat kehakiman dan berbagai institusi negara ditangkap menyusul bentrokan di Istanbul dan Ankara yang menewaskan setidaknya 290 orang.

Dari semua tersangka yang ditangkap ini, tak kurang dari 100 orang yang diyakini terkait dengan kudeta yang terjadi pada Jumat pekan lalu itu.

Ribuan rakyat Turki melakukan demonstrasi menentang kekuasaan Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Pasca Kudeta gagal, Erdogan dianggap semakin brutal dan otoriter dengan menangkap ribuan rakyatnya tanpa proses hukum. Sebagian rakyat Turki mengibaratkan Erdogan seperti kebengisan pemimpin Jerman, Adolf Hitler. (Foto: Istimewa)

8/09/2016