Rakyat Libya Jual Senapan Serbu, Granat dan Rudal Lewat Facebook

Media sosial ternama Facebook di negara Libya menjadi salah satu alat yang dipakai oleh para penjual senjata berat untuk menjangkau para konsumennya. Hingga kini pihak Facebook mengaku belum bisa mengatasi semua penyalahgunaan dalam pengendalian media sosial tersebut. (Gambar: Facebook)

“Meskipun kebanyakan barang yang dijualbelikan adalah senjata ringan tradisional, pistol hingga senapan manual dan senapan mesin, terdapat juga sistem persenjataan yang lebih signifikan, yang dapat memberi dampak di medan perang atau digunakan teroris,"

TRIPOLI -- Jika di Indonesia media sosial ternama Facebook bisa sangat ketat dalam menyeleksi dan memblokir akun-akun yang dianggap menyalahi aturan, lain halnya kondisi di Libya. di negara tersebut senjata berat untuk perang justru dijual melalui media Facebook.

Studi terbaru menunjukkan bahwa perdagangan senjata ilegal di Libya dilakukan melalui media sosial, khususnya Facebook. Studi yang dilakukan selama 18 bulan itu menemukan penjualan berbagai senjata, dari pistol hingga granat berpeluncur roket. Kebanyakan ditawarkan di grup Facebook secara “tertutup” atau “rahasia”.

Laporan studi itu menggunakan data yang dikumpulkan oleh Armament Research Services (ARES) dari total 1.346 transaksi jual-beli. Peneliti yakin ini hanya sebagian kecil dari jumlah perdagangan di media sosial yang sebenarnya. Laporan itu dirilis pada Kamis (07/04), namun BBC Newsnight menerima telah menerima salinannya terlebih dahulu.

Jumlah anggota dalam satu grup bervariasi, dari 400 hingga hampir 1.400 anggota. Beberapa grup punya nama yang jelas, seperti The Libians Firearms Market (Pasar Senjata Libia) yang kini telah ditutup, dan banyak grup yang masih aktif selama 18 bulan waktu studi, hal ini mengisyaratkan, kata peneliti, bahwa grup seperti ini jarang dilaporkan ke pengelola situs.

Perdagangan gelap senjata melanggar persyaratan layanan Facebook, dan juru bicara Facebook mengatakan bahwa mereka menganjurkan pengguna untuk melaporkan hal seperti itu.

Peneliti yakin perdagangan di media sosial mulai populer pada 2013, dan pasarnya terus tumbuh. Mereka menelusuri perdagangan senjata ringan di situs-situs media sosial termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Alhasil, volume penjualan terbesar ditemukan di Facebook.

Sebagian besar senjata yang dijualbelikan adalah pistol atau senapan. Jenis senapan paling populer ialah Kalashnikov, yang terjual seharga rata-rata 1800 dinar Libia (Rp17 juta).

Salah satu tampilan grup penjual senjata berat di Libya melalui media sosial Facebook.

“Meskipun kebanyakan barang yang dijualbelikan adalah senjata ringan tradisional, pistol hingga senapan manual dan senapan mesin, terdapat juga sistem persenjataan yang lebih signifikan, yang dapat memberi dampak di medan perang atau digunakan teroris,” kata salah seorang peneliti Nic Jenzen-Jones dari ARES.

“Manpad adalah sistem anti-pesawat udara. Kami tak hanya menemukan sejumlah sistem yang komplet, tapi juga komponen individunya. Senjata ini tidak begitu ampuh melawan pesawat tempur modern, tapi ancaman besar terhadap pesawat sipil.” Peneliti menemukan sistem anti-pesawat udara dibanderol hingga 85.000 dinar Libia (sekitar Rp816 juta).

Salah satu tawaran meliputi senapan anti-udara yang dilengkapi satu unit truk. 'Tertutup' dan 'Rahasia' Kebanyakan perdagangan berpusat di kota-kota besar, terutama Tripoli, Benghazi, dan Sabratha. Pembelinya adalah gabungan dari milisi yang membeli senjata untuk berperang, dan milisi yang hendak menyingkirkan senjata mereka karena sudah tak terpakai.

Kebanyakan penjual berusia 20 atau 30-an, dan transaksi sering diselesaikan lewat pesan pribadi atau telepon.

Seorang anak kecil Libya saat sedang mempelajari menggunakan sebuah senapan AK47. Perang yang berkepanjangan yang terjadi di Libya saat ini memaksa anak-anak juga turut andil ke medan perang untuk mempertahankan diri mereka. (Foto: istimewa)

Mendiang Moammar Khadaffy dikenal sebagai pembeli senjata yang obsesif dan mengendalikan pasar senjata dengan ketat. Selama 40 tahun berkuasa, diperkirakan dia membelanjakan lebih dari 30 miliar dollar AS atau sekitar Rp 395 triliun untuk senjata. Ketika pasukan pemberontak menggulingkan rezimnya pada 2011, timbunan senjata milik Khadaffy dijual bebas ke pasar gelap.

Kebanyakan perdagangan berpusat di kota-kota besar, terutama Tripoli, Benghazi, dan Sabratha. Pembelinya adalah gabungan dari milisi yang membeli senjata untuk berperang, dan milisi yang hendak menyingkirkan senjata mereka karena sudah tak terpakai. (*JM)

Sumber: BBCIndonesia

11/12/2018

Israel Tolak Kembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah

Pasukan Israel saat berpatroli di Dataran Tinggi Golan. Perdana Menteri Israel menyatakan tidak akan pernah menyerahkan dataran tinggi Golan yang mereka rebut dari Suriah dalam perang Yom Kippur. Israel bahkan meminta sekutu abadinya Amerika Serikat mendukung klaim tersebut. (Foto: istimewa)

"UE mengakui Israel sesuai perbatasan pra tahun 1967-nya, apa pun klaim pemerintah (Israel) terkait daerah lain, sampai dengan penyelesaian akhir disimpulkan, Ini adalah posisi konsolidasi umum UE dan negara-negara anggotanya,"

TEL AVIV -- Zionis Israel sepertinya pantas disebut sebagai kolonial sejati di Timur Tengah. Setelah menjajah dan perampas seluruh tanah bangsa Palestina, kini Israel ingin menguasai secara utuh Dataran Tinggi Golan yang merupakan wilayah kedaulatan Suriah, ke dalam wilayah jajahan mereka.

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu saat memimpin rapat kabinet terbatas di Dataran Tinggi Golan pada Minggu 17 April siang waktu setempat, meminta dunia mengakui kedaulatan Israel di wilayah tersebut serta berjanji tidak akan mengembalikan Golan ke Suriah dalam pidato pembukaannya.

Pengambilan waktu dan lokasi rapat kabinet itu diduga sengaja dilakukan bertepatan dengan negosiasi damai Suriah di Jenewa, Swiss. “Dataran Tinggi Golan telah menjadi bagian integral Israel sejak zaman dahulu. 

Puluhan Sinagoga kuno di sekitar kita sekarang ini telah memberi bukti. Golan adalah bagian integral Israel di era baru,” ucap Netanyahu seperti dilansir New York Times, Senin (18/4/2016). Pria 66 tahun itu mengaku telah menyampaikan sikap Israel kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. 

Netanyahu tidak masalah dengan perjanjian diplomatik dengan Suriah selama tetangganya itu tidak mengganggu keamanan dalam negeri Israel.

Bashar al-Jaafari, Duta Besar Suriah untuk PBB, mengecam Israel, dengan menyebut negara zionis tersebut melakukan "provokasi yang tidak bertanggung jawab”.

Dunia Mengecam

Pernyataan Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi seluruh dataran tinggi Golan mendapat kecaman dunia. Bahkan kecaman pun datang dari negara-negara Uni Eropa yang selama ini biasanya selalu menyokong Israel.

Perdana Menteri Israel saat memimpin rapat kabinetnya di wilayah dataran tinggi Golan, yang merupakan wilayah kedaulatan Suriah. (Foto: istimewa)

Kepala Kebijakan Urusan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini, pada Selasa, 19/04/16, menyebut bahwa Uni Eropa (UE) tidak mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Mogherini mematahkan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengklaim Dataran Tinggi Golan adalah milik Israel dan takkan menyerahkan kepada Suriah.

"UE mengakui Israel sesuai perbatasan pra tahun 1967-nya, apa pun klaim pemerintah (Israel) terkait daerah lain, sampai dengan penyelesaian akhir disimpulkan, Ini adalah posisi konsolidasi umum UE dan negara-negara anggotanya," kata Mogherini.

Pernyataan UE itu disampaikan Mogherini menjelang pertemuan di Brussels, ibu kota Belgia, yang diikuti lembaga donor internasional dalam rangka mendukung perekonomian Palestina. Pertemuan itu dihadiri para menteri dan pejabat tinggi Israel, pada Ahad, 17/04/16.

Dataran Tinggi Golan adalah sebuah dataran tinggi di wilayah perbatasan Israel, Lebanon, Yordania dan Suriah. Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah, namun Israel mencaploknya dari tangan Suriah pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari. Setelah itu mereka perlahan-lahan mengambil wilayah Golan tanpa diketahui dunia internasional.

Pada awal Perang Yom Kippur 1973, Suriah berhasil merebutnya kembali, namun serangan balik Israel berhasil mengusir Suriah dari sebagian besar Dataran Tinggi Golan.

Dataran Tinggi Golan, tanah strategis milik Suriah yang berhasil direbut Israel pada saat perang Arab-Israel. (Gambar: Istimewa)

11/11/2018

Waspadai Rusia, Amerika Tumpuk Amunisi dan Rudal Balistik di Eropa

Staf Angkatan Udara AS Sgt. Jeric Hernandez, inspektur jaminan kualitas Skuadron ke-86, memeriksa pengiriman persenjataan besar baru-baru ini di pangkalan udara Ramstein di Jerman, 19 Oktober 2018. (Foto: Angkatan Udara AS / Senior Airman Joshua Magbanua via businessinsider.sg)

"Ini pengiriman terbesar dari jenisnya sejak Operasi Angkatan Bersenjata, yang berlangsung pada tahun 1999. Amunisi yang kami terima akan digunakan untuk operasi teater masa depan dan kehadiran Komando Eropa AS yang sedang berkembang,"

BERLIN -- Amerika Serikat (AS) dibawah kepemimpinan Donald Trump semakin memanaskan situasi di Eropa. Setelah melakukan latihan militer besar-besaran dengan NATO, yang membuat Rusia naik pitam, kini negara adidaya tersebut berencana menumpuk rudal-rudal balistik di Eropa.

Dilaporkan, pangkalan Udara Ramstein di Jerman telah menerima sekitar 100 kontainer amunisi dan rudal balistik dari Amerika. Pengiriman persenjataan itu tercatat yang terbesar oleh Washington sejak NATO melakukan pemboman di Yugoslavia pada tahun 1999.

"Berbagai amunisi sudah dikirim ke Ramstein selama bulan Oktober. Ramstein adalah pangkalan udara luar negeri dan pusat pengangkutan udara terbesar AS. Jadi tugas utama kami adalah mendapatkan amunisi di mana mereka harus tepat waktu," kata Sersan Arthur Myrick, kepala untuk Misioner Skuadron 86.

Pengiriman itu dimaksudkan untuk mendukung prakarsa NATO yang bernama "European Deterrence Initiative" dan memompa sumber daya yang tersedia untuk Angkatan Udara AS di Eropa.

Pentagon bertujuan untuk meningkatkan waktu respons militer AS dengan memposisikan amunisi, bahan bakar, dan peralatan untuk dapat memberikan respons cepat terhadap ancaman yang dibuat oleh aktor agresif, yang disini tentu saja ditujukan untuk militer Rusia.

"Ini adalah amunisi dunia nyata untuk memenuhi tujuan dunia nyata. Itulah alasan kami mengunduh hal-hal tersebut, untuk memastikan kami memiliki kemampuan untuk menggerakkan pertarungan ke depan jika perlu," jelas Sersan Arthur, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (27/10/2018).

Sersan David Head, Kepala Bagian Operasi Amunisi Skuadron 86, mencatat bahwa pengiriman itu adalah yang terbesar dari jenisnya sejak Operasi Pasukan Sekutu, yang berlangsung pada tahun 1999.

Staf Angkatan Udara AS Sgt. Jeric Hernandez, inspektur jaminan kualitas Skuadron ke-86, memeriksa pengiriman persenjataan besar baru-baru ini di pangkalan udara Ramstein di Jerman, 19 Oktober 2018. (Foto: Angkatan Udara AS / Senior Airman Joshua Magbanua via businessinsider.sg)

"Ini pengiriman terbesar dari jenisnya sejak Operasi Angkatan Bersenjata, yang berlangsung pada tahun 1999. Amunisi yang kami terima akan digunakan untuk operasi teater masa depan dan kehadiran Komando Eropa AS yang sedang berkembang," kata David dalam sebuah rilis.

Operasi Allied Force adalah nama kode NATO resmi untuk kampanye pengeboman 78 hari aliansi melawan pasukan Serbia selama Perang Serbia-Kosovo antara akhir Maret dan awal Juni 1999.

Saat itu, AS dan sekutunya meluncurkan serangan udara di Yugoslavia, tanpa restu Dewan Keamanan PBB, setelah menyalahkan Beograd atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional dalam konflik dengan pemberontakan etnik Albania di Kosovo.

Dalam pemboman di Yugoslavia, pesawat-pesawat tempur NATO meluncurkan 900 serangan mendadak selama operasi pemboman brutal selama 78 hari. Data resmi menyatakan 758 warga sipil tewas selama agresi tersebut. Namun sumber-sumber Serbia mengatakan jumlah korban sebenarnya dua kali lebih besar.

Lebih dari 1.000 pesawat NATO, yang sebagian besar berasal dari AS, melancarkan 38.000 total serangan, 30.000 di antaranya dilakukan oleh pesawat AS. Selama konflik, hanya dua pesawat berawak NATO yang ditembak jatuh. 

Salah satunya jet tempur siluman F-117 Nighthawks dan F-16 Angkatan Udara AS yang saat itu dipiloti oleh Letnan Kolonel David Goldfein, yang sekarang adalah kepala staf Angkatan Udara.

Amerika dan NATO Terus Provokasi Rusia

Tuan Sersan. Arthur Myrick mengatakan bahwa persediaan di Ramstein akan ditambahkan ke Bahan Cadangan Perang Angkatan Udara di Eropa dan akan mendukung European Deterrence Initiative (EDI) atau Inisiatif Pencegahan Eropa.

EDI, sebelumnya dikenal sebagai Prakarsa Reasuransi Eropa, yang telah mendanai proyek-proyek militer di Eropa sejak intervensi Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Sejak dimulainya konflik Ukraina dan reunifikasi Crimea dengan Rusia, NATO telah mengerahkan ribuan pasukan dan persenjataan berat ke negara-negara Baltik, Polandia, dan wilayah Eropa Tenggara.

Para penerbang AS yang ditugaskan ke Skadron Mesiu ke-86 membongkar pengiriman amunisi di pangkalan udara Ramstein di Jerman, 19 Oktober 2018. (Foto: Angkatan Udara AS / Senior Airman Joshua Magbanua via businessinsider.sg)

11/09/2018

Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon Dukung Kemerdekaan Papua

Pasukan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Papua. (Foto: Istimewa)

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,”

HONIARA -- Kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) gagal menjadi anggota penuh Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Gagalnya kelompok separatis itu masuk dalam MSG, karena terpecahnya suara para anggota antara yang setuju dan menolak. Papua Nugini dan Fiji adalah negara yang paling keras menolak masuknya ULMWP dalam organisasi itu. 

Sedangkan Vanuatu dan Kepulauan Solomon menjadi pendukung kuat bergabungnya kelompok separatis ULMWP menjadi anggota MSG.

Untuk memuluskan jalan masuknya kelompok separatis ULMWP ke dalam MSG, Republik Solomon dan Vanuatu mendesak perubahan aturan organisasi yang selama ini hanya mewakili sebuah negara, menjadi juga bisa mewakili kelompok lain selama itu masuk dalam etnis Melanesia.

“Ide tentang keanggotaan MSG yang lebih terbuka akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan para pemimpin nanti. Ini berarti, kelompok internasional atau regional maupun negara yang tidak berada dalam blok Melanesia bisa menjadi anggota penuh ataupun anggota asosiasi,” jelas Ketua MSG, Manaseh Sogavare usai bertemu dengan Pimpinan ULMWP, Octovianus Mote dan Benny Wenda, Rabu (13/7/16).

“Para pemimpin akan diberikan kesempatan bertemu dengan ULMWP. Dukungan dari lima anggota MSG ini datang dari dalam hati, lanjut Sogavare.

Benny Wenda dan Octovianus Mote, dua pemimpin ULMWP, usai bertemu Sogavare mengatakan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah siap dengan konsekuensi jika nantinya diterima sebagai anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menemui para petinggi separatis Papua Merdeka yang tergabung dalam ULMWP. Demi memuluskan jalan bergabungnya separatis ULMWP ke dalam MSG, Sogavare bertekad akan merubah aturan organisasi tersebut.

“Bangsa Papua sejak dulu adalah bagian dari Melanesia. Kami tentu sangat ingin berinteraksi dengan sesama saudara Melanesia kami di Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kanaki,” ujar Wenda.

Suara Anggota MSG Terpecah 

Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Walaupun Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua.

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,” jelas Salwai.

Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.

“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya.

Republik Vanuatu dan Solomon, Negara Miskin yang Banyak Tingkah

Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Negara yang terdiri dari 83 pulau ini, dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan.

Para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik dan Oceania yang dimotori oleh Republik Vanuatu dan Solomon, mengangkat masalah pelanggaran HAM berat di Papua. Propaganda tersebut ditujukan untuk menjadikan masalah Papua sebagai isu internasional. (Foto: Istimewa)

Vanuatu, merupakan satu-satunya negara yang secara konsisten mendukung OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan Pemerintah Vanuatu mensponsori acara yang bertajuk “rekonsiliasi” beberapa kelompok faksi politik OPM.

Pemerintah Indonesia seringkali mencoba membina hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy. Kebijakan diplomasi ini pada dasarnya adalah kebijakan dengan menggunakan bantuan ekonomi serta investasi yang disertai dengan pemberian pengaruh terkait pencapaian kepentingan nasional masing-masing.

Indonesia memberikan bantuan 25 traktor tangan untuk pemerintah Vanuatu yang ketika itu diwakili oleh Menteri Pertanian Vanuatu, Hon. David Tosul MP dan Dirjen Kementerian Pertanian Vanuatu Mr. Howard Aru. 

Sayangnya “bantuan” ini tidak berefek banyak, Pemerintah Vanuatu tetap mendukung OPM bahkan menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari faksi politik OPM.

Disamping memanfaatkan negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan, Vanuatu juga berusaha meningkatkan posisinya sebagai pemimpin negara-negara ras Melanesia. 

Diplomasi gaya Checkbook Diplomacy tidak bisa digunakan Indonesia kepada Pemerintah Vanuatu terkait permasalahan OPM. Selama Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati yang mendukung gerakan separatis OPM.

Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. 

Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia, maka dukungan tersebut bisa dicabut seketika.

Kondisi Vanuatu yang menjadi langganan bencana alam. Negara ini selalu masuk dalam daftar PBB sebagai negara yang memerlukan bantuan internasional untuk rakyatnya. (Foto: Istimewa)

11/09/2018

Separatis OPM Bohongi PBB Soal Laporan HAM Papua

Separatis Organisasi Papua Merdeka (OP), melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di sebuah hutan pegunungan Papua. (Foto: Istimewa)

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,”

WASHINGTON DC -- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah, dengan menipu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OPM menyebutkan dan berkoar-koar bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. 

Namun, hal ini dengan tegas dibantah PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkan kelompok separatis itu kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok antipembangunan Papua. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,” tegas Dujarric sebagaimana disampaikan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI dan situs resmi PBB, Kamis (2/6/16).

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM.

Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh kelompok antipembangunan Papua tersebut.

Sekjen Ban PBB, Ban Ki-moon saat bertemu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

11/05/2018

Tentara Israel Serang Pejuang Hamas di Dalam Terowongan Gaza

Pasukan zionis Israel saat menemukan sebuah terowongan para pejuang Hamas di jalur Gaza. Di tengah rasa takut dengan semakin agresifnya serangan para pejuang Hamas, zionis Israel meningkatkan pemburuannya hingga mencari terowongan yang selama ini dijadikan sebagai jalur suplai senjata, dan tempat bersembunyi para pejuang Hamas. (Foto: Istimewa)

"Hamas menggali terowongan untuk tujuan menyerang dan bertahan, sejauh ini belum pernah ditemukan adanya terowongan yang mengarah ke Israel sebelum 2014,"

YERUSSALEM -- Zionis Israel hingga kini terus memburu keberadaan pasukan perlawanan Palestina, Hamas. Bukan hanya dipermukaan, Israel juga memburu para pejuang Hamas hingga ke dalam terowongan yang banyak terdapat di sepanjang jalur Gaza. Info terbaru, militer Israel (IDF) menemukan terowongan Hamas dari Gaza yang tembus hingga wilayah Israel.

Ini adalah terowongan bawah tanah Hamas pertama yang diketahui tembus sampai Israel sejak Perang Gaza tahun 2004. Menurut informasi yang beredar, terowongan ditemukan 10 hari lalu saat IDF menggelar operasi. Sejak ditemukan, militer Israel telah menghancurkan pembuka terowongan di kedua sisi perbatasan.

Sumber pertahanan senior menyebut pembuka terowongan ditemukan di wilayah antara pagar perbatasan markas militer dan kota. Terowongan sepanjang ratusan meter dari Kibbutz Holit ini berlokasi di Dewan Kedaerahan Eshkol.

IDF hingga saat ini masih terus mendalami terowongan yang berawal dari selatan Gaza ini. Informasi sementara mengatakan kedalaman terowongan mencapai 30 meter. Sedangkan situs Palestina Zamn melaporkan, terowongan dibangun selama lebih dari dua tahun, termasuk kekuatan infrastruktur di dalamnya.

Israel menduga terowongan ini memiliki banyak cabang dan telah digunakan Hamas untuk tujuan perlawanan. "Hamas menggali terowongan untuk tujuan menyerang dan bertahan, sejauh ini belum pernah ditemukan adanya terowongan yang mengarah ke Israel sebelum 2014," kata seorang Komando Senior Selatan, seperti dikutip dari situs Haaretz, Senin (18/4).

Pejabat Israel mengatakan penemuan ini merupakan sebuah 'pertanda' dari teknologi militer IDF yang berhasil menemukan lokasi dari terowongan Hamas. "Terowongan adalah aset bagi Hamas," terang Komando Senior Selatan.

Pejuang Hamas Membalas

Menanggapi penghancuran terowongan Gaza, sayap militer Hamas, Brigade Qassam, melansir video yang berisi ancaman terhadap Israel. Roket-roket akan ditembakkan ke kota-kota besar Negeri Bintang Daud, jika terowongan Jalur Gaza diusik.

Para pejuang Hamas saat memobilisasi pasukan di dalam terowongan jalur Gaza. (Foto: Istimewa)

11/04/2018

Suku Maori Dukung Gerakan Separatis OPM Bentukan Barat

Para pendukung separatis Papua Merdeka dari etnis Maori. Menerima propaganda yang salah dan tidak berimbang, sebagian kecil kelompok etnis Maori menyatakan dukungannya terhadap kelompok separatis OPM untuk lepas dari kedaulatan NKRI. (Foto: Istimewa)

"Kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,”

WELLINGTON -- Ironis, mungkin itulah yang tepat diberikan untuk sejumlah kecil etnis Maori di Selandia Baru, pasalnya sejarah mencatat bahwa bangsa Maori yang merupakan suku asli di Selandia Baru sebelum dijajah dan dikuasai bangsa Barat, kini justru menyatakan mendukung pergerakan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang juga didukung oleh negara-negara Barat.

Alasan sebagai bentuk Solidaritas karena kesamaan nasib, ratusan mahasiswa/i Universitas Victoria University Wellington dari etnis Maori melakukan demonstrasi mendukung gerakan separati OPM di Indonesia (25/8). 

Menurut koordinator aksi, Raimona Tapiata, gerakan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk perasaan atas kesamaan nasib yang mereka rasakan sebagai orang Maori yang mengalami kolonialisme.

“Khususnya karena berasal dari latar belakang, kebudayaan, kepercayaan dan tata nilai serupa dengan kebudayaan kami, berbagai jenis keterhubungan antar semua bangsa-bangsa di Pasifik adalah elemen berikutnya yang mendorong solidaritas ini,” ujarnya.

Para mahasiswa/i tersebut menggelar demonstrasi bersamaan dengan konferensi tahunan Asosialis Mahasiswa/i Maori. Raimona mengatakan para mahasiswa mulai memperkenalkan yel-yel “Papua Merdeka” kepada publik Selandia Baru sebagai ajakan untuk mendukung pembebasan Papua Barat. 

Ia mengklaim, suara mahasiswa Maori adalah suara yang mewakili orang Papua Barat yang tidak bisa bebas menuntut pembebasan.

“Orang-orang di Papua Barat dipenjara atau dibunuh hanya untuk berbicara bahasa mereka. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan sesuatu? Peristiwa saat ini Papua Barat bergema dengan sejarah bangsa kita. Kami berdiri di sini untuk rakyat West Papua.” kata Raimona.

Orang-orang Maori pendukung separatis OPM. (Foto: Istimewa)

Namun, anehnya para etnis Maori yang mengakui bahwa bangsa mereka hampir punah akibat kolonialisme Barat itu justru melakukan demonstrasi ke depan gedung parlemen Selandia baru untuk mendukung tuntutan pembebasan Papua Barat. Padahal parlemen Selandia Baru hampir 100 persen diisi dan diduduki olah bangsa Barat yang pada masa lampau sudah menjajah mereka.

Saat sampai di gedung parlemen, para demonstran disambut oleh sejumlah perwakilan faksi partai politik nasional Selandia Baru. Kepada parlemen, etnis Maori pendukung OPM ini mengajukan Permintaan Resmi (Notice of Motion) guna mendukung nasib orang asli Papua di wilayah Indonesia.

Permintaan itu diajukan agar parlemen Selandia Baru mengakui dan menunjukkan simpatinya bagi 117 orang, yang menurut mereka mengalami siksaan dan pukulan serta sedang ditahan hingga saat ini, akibat melakukan demonstrasi mendukung gerakan separatis OPM di Papua dan Jakarta Senin, 15 Agustus 2016. 

Selain itu mereka juga mendesak penyelenggaraan referendum untuk memberikan kesempatan rakyat Papua menentukan pemerintahan mereka sendiri, lepas dari kedaulatan Indonesia.

“Kami tahu kekerasan yang terjadi di sana, dan kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,” ujarnya, seperti dilansir RNZI Sabtu (27/8/16).

Si Terjajah yang Mendukung Penjajah

Bangsa Maori adalah penduduk asli negara Selandia Baru sebelum datangnya para penjajah dari benua Eropa. Sama seperti suku Aborigin di Australia yang saat ini sedang menuju pintu kepunahannya, orang-orang Maori juga sedang berada dalam pemusnahan etnis secara sistematis yang dilakukan bangsa Barat di negara itu. 

Saat ini, suku Maori tak lebih dari 10 persen dari keseluruhan penduduk Selandia Baru, dan semakin berkurang dari tahun ke tahun akibat tingkat kematian yang tinggi dan diskriminasi di segala bidang.

Penjajahan sistematis bangsa-bangsa Barat dari masa ke masa dalam menginvasi Selandia Baru, yang merupakan tanah kelahiran suku pribumi Maori.

11/02/2018

Putra Muammar Gaddafi Ingin Rebut Kembali Pemerintahan Libya

Seorang siswa memegang gambar pemimpin Libya Moammar Gadhafi dan putranya Saif al-Islam dan Khamis, di dekat gedung di Universitas Fatih, di Tripoli. ( Foto: Reuters)

"Dia berencana untuk menjadikan Libya lebih aman dan stabil, sesuai dengan geografi Libya, dan berkoordinasi dengan semua faksi Libya,"

TRIPOLI -- Kabar mengejutkan datang dari Libya, anak dari mantan diktaktor Libya, Muammar Gaddafi, yakni Saif al-Islam Gaddafi dilaporkan akan maju dalam pemilihan Presiden Libya. Pilpres Libya sendiri akan berlangsung pada pertengahan tahun depan.

Saif al-Islam bertekad akan merebut kembali pemerintahan Libya melalui jalan demokrasi.

Kepastikan akan majunya Saif al-Islam dalam pilpres di Libya disampaikan langsung oleh juru bicara keluarga Gaddafi, Basem al-Hashimi al-Soul. Basem menuturkan, Saif al-Islam mendapatkan dukungan yang cukup luas dari sejumlah suku, dan kelompok di Libya untuk maju dalam pilpres pada tahun depan.

"Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan presiden Libya, mendapat dukungan dari suku-suku utama di Libya, sehingga dia dapat mencalonkan diri untuk pemilihan presiden yang akan datang, yang dijadwalkan pada 2018," kata Basem.

Saif berharap, dia bisa menyatukan seluruh suku dan faksi yang ada di Libya, dan menciptakan stabilitas. Bentuk stabilitas itu dituangkan pada program kampanye keamanan berdasarkan kondisi geografi Libya.

"Dia berencana untuk menjadikan Libya lebih aman dan stabil, sesuai dengan geografi Libya, dan berkoordinasi dengan semua faksi Libya," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (18/12).

Pengumuman majunya Saif sebagai capres terjadi pasca-keputusan Panglima Tertinggi Libya, Khalifa Haftar. Saat itu, Haftar menyatakan bakal mendengarkan keinginan rakyat Libya yang merdeka. Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal Haftar bakal menggelar pilpres.

"Kami percaya pilpres itu bakal digelar pertengahan 2018," kata menteri luar negeri Pemerintahan Kesepakatan Nasional Libya (GNA), Mohamed Siala.

Anak dari mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, yakni Saif al-Islam Gaddafi mendapat sambutan hangat dari Rakyat Libya sesaat setelah bebas dari penjara. (Foto/Reuters)

11/01/2018