 |
| Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso. (Foto: Merdeka.com) |
"Sekarang ini terjadi persimpangan. Kita perlu memiliki pemimpin pemimpin yang Pancasilais, bukan yang naik karena duit. Sekarang tidak peduli dia sudah dididik sedemikian rupa tetapi kalau tidak punya uang ya tidak bisa memimpin. Itu yg kita alami sekarang,”JAKARTA -- Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyerukan agar Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk disempurnakan. Menurut Djoko, konstitusi saat ini telah dimanfaatkan untuk keuntungan beberapa pihak saja, dan konstitusi membuat Indonesia tidak berdaya diserang bisnis dari asing. Hal itu terbukti dengan banyaknya merek asing yang membanjiri Indonesia.
“Itu yang salah amandemen UUD itu. Maka dari itu perlu kita sempurnakan. Makar itu ya merebut kekuasaan secara konstitusi itu. Kita harus melakukan rekonstruksi konstitusi yaitu dengan kembali ke UUD 45 karena ini biangnya,” kata Djoko, seperti dilansir cnnindonesia.com, Minggu (7/1).
Menurut Djoko, konstitusi seharusnya membawa keadilan sosial dengan menyusun ekonomi dengan asas kerakyatan. "Bukan bebas pasar yang menyebabkan berkembangnya liberalisme dan kapitalisme untuk kemudian melebarkan kesenjangan sosial," kata Djoko.
Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa Indonesia perlu memiliki pemimpin yang Pancasilais dalam menjaga persatuan dan mempertahankan NKRI sebagai negara yang maju.
"Sekarang ini terjadi persimpangan. Kita perlu memiliki pemimpin pemimpin yang Pancasilais, bukan yang naik karena duit. Sekarang tidak peduli dia sudah dididik sedemikian rupa tetapi kalau tidak punya uang ya tidak bisa memimpin. Itu yg kita alami sekarang,” kata Djoko.
Djoko juga mengungkap ancaman lain yang harus disikapi Indonesia dalam era global. Antara lain adalah Ancaman-Gangguan-Hambatan-Tantangan yang bersumber dari kekuatan modal dan teknologi.
Lebih lanjut, Djoko juga menyatakan bahwa Indonesia harus mampu mencermati perubahan geopolitik dan perkembangan strategis nasional, regional dan global. Hal-hal seperti bencana alam, konflik politik di laut China selatan dan Semenanjung Korea dan ancaman narkoba perlu diwaspadai.
“Kita semua harus membangun kesadaran dan pemahaman tentang kondisi bangsa dan kewaspadaan nasional. Di bidang ekonomi kita harus bisa menahan serangan ekonomi dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. Dari sisi peradaban kita harus merevitalisasi peradaban dalam gerak maki bangsa ke depan,” kata dia.(*)
