OPM Bantai Puluhan Warga Sipil, TNI Terjunkan Pasukan Raider

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). TNI berusaha memburu Kelompok OPM yang telah membunuh 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. (Foto: ANTARA / Iwan Adisaputra)

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua,"

JAYAPURA -- Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Ke 31 orang pekerja jembatan ini merupakan buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jalan trans-Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, berdasarkan laporan dari lapangan, sebanyak 24 orang pekerja dari PT Istaka Karya dibunuh pada hari Sabtu (1/12/2018) sedangkan 8 lainnya yang sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi di salah satu rumah anggota DPRD setempat. Namun mereka pun dan dibunuh pada hari Minggu (2/12/2018) setelah dijemput oleh anggota OPM.

“Laporan terakhir total semua korban adalah 31 orang, 24 dibunuh pada hari pertama, delapan orang lainnya sempat lolos dan sembunyi di rumah anggota dewan, tapi keesokan hari nya mereka di jemput dan di bunuh. Satu orang lagi masih hilang,” jelas Kamal.

Panglima Daerah Militer Makodap III Ndugama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kelompok OPM, Sebby Sambom dalam siaran pers kepada wartawan di Papua, Rabu (5/12/2018).

"Kami yang lakukan dan kami siap bertanggungjawab penyerangan ini dipimpin dibawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua," kata Sebby.

Sebby beralasan, pihaknya tidak akan berperang melawan warga sipil, namun sasaran mereka adalah aparat TNI-Polri. Diungkapkannya, Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi adalah murni anggota TNI (Zipur), walaupun mereka berpakaian sipil atau preman.

"Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan Trans dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI (Zipur)," timpalnya.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Kami tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan. Untuk itu kami imbau kepada pihak TNI/Polri Kolonial Indonesia bahwa berperanglah secara gentleman dan bertanggung jawab menjunjung tinggi Hukum Humanisme Internasional. Pisahkan mana basis rakyat sipil mana basis dan wilayah perang," ungkap Sebby.

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua. Kami tidak minta Jalan Trans dan Pembangunan namun Solusi Masalah Papua adalah Kemerdekaan dan Berdaulat sendiri sebagai Bangsa yang beradap," lanjut Sebby.

TNI Terjunkan Pasukan Raiders

Tim gabungan dari TNI dan Polri menerjunkan dua Satuan Setingkat Peleton (SST) berjumlah 70 personel ke lokasi pembunuhan 31 pekerja, Selasa (4/12/2018). Tim gabungan ini memiliki misi memburu KKB dan mengevakuasi para korban.

Selain itu, satu satuan setingkat kompi (SSK) gabungan dari personel Brimob Polda Papua dan pasukan TNI juga telah diberangkatkan ke lokasi pembantaian. Satu SSK memiliki kekuatan kurang lebih 100 personel. Pasukan ini diberangkatkan untuk memburu pelaku pembantaian.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, pasukan TNI yang dikerahkan ke Ndunga merupakan personel gabungan, Batalyon Infanteri (Yonif) 756/Wimane Sili dan Yonif 751/Vira Jaya yang berkualifikasi Raider ditambah anggota Kodim setempat.

"Pasukan TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) ini diberangkatkan dari Wamena Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIT. Pasukan ini dikerahkan untuk membantu Polri dan Pasukan Yonif 755/Yalet yang telah berada di Distrik Mbua, Ndunga," kata Wakapendam.

Perwira TNI ini menegaskan, pasukan yang diberangkatkan dalam kondisi siap tempur dengan kondisi apapun. Untuk jarak tempuh normal dari Wamena ke Mbua diperkirakan akan menempuh waktu sekitar 4 jam. Selanjutnya dari Mbua ke lokasi pembantaian di Yigi akan menumpuh waktu perjalanan sekitar 2,5 jam.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Ya pasukan yang diberangkatkan pagi ini merupakan pasukan pemukul yang siap dengan kondisi terburuk di lapangan. Tentunya kami mengharapkan dan berdoa tidak ada kendala bagi pasukan di lapangan untuk menuju ke lokasi. Karena berdasarkan informasi yang ada telah terjadi pemalangan di daerah yang menuju ke lokasi di Mbua dan Yigi," kata Letkol Inf Dax Sianturi.

Pada Rabu (5/12/2018), Kodam XVII/Cenderawasih mengirimkan tambahan satu Kompi Pasukan Raider dari Yonif 751/Vira Jaya Sakti yang bermarkas di Sentani, Jayapura, Papua. Pasukan ini akan menambah kekuatan pasukan TNI-Polri untuk mengejar kelompok OPM.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, satu kompi Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti yang dikirim ke Nduga merupakan stanby force, yaitu pasukan yang siap digerakkan kapan saja sesuai dibutuhkan.

"Satu Kompi Pasukan Yonif 751 telah berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani. Saat ini posisi mereka masih Stanby Force menunggu perintah operasi dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Josua Pandit Sembiring," kata Letkol Dax Sianturi, dilansir dari SINDOnews, Rabu pagi (5/12/2018).

Kelompok OPM Berlindung di Balik Warga Sipil dan Remehkan TNI

Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin Kabag OPS Polres Jayawijaya AKP RL Tahapary berhasil memasuki lokasi tempat pembantaian para pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Setelah menyeterilkan lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah para korban, TNI langsung mengejar para pelaku gerombolan OPM tersebut.

Informasinya, para pelaku sudah bergabung dan membaur bersama masyarakat sipil lainnya untuk menghilangkan jejak. Namun TNI saat ini sudah mengantongi nama-nama dari pelaku teror. “Dalam waktu dekat Polres Jayawijaya akan menyisir Kabupaten Nduga untuk menangkap pelaku teror kejahatan di wilayah itu,” kata Yan Pieter.

Polres Jayawijaya juga sudah berupaya berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan keamanan di wilayah itu. Namun anehnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga belum memberikan laporan dan informasi apapun kepada aparat TNI/Polri.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Makodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. (Foto: SINDOnews)

12/06/2018

Negara-negara di Kawasan Pasifik dan Oceania Dukung OPM

Desra Percaya, Utusan khusus Indonesia untuk Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia menentang keberadaan pergerakan sayap politik Organisasi Papua Merdeka ULMWP di dalam organisasi MSG. ULMWP yang selalu membawa-bawa nama rakyat Papua ini ingin bergabung dalam MSG agar diakui oleh dunia internasional. (Foto: Istimewa).

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah,"

JAKARTA -- Organisasi Separatis Papua Merdeka (OPM) setelah tidak mendapat sambutan dan tempat di tengah-tengah masyarakat Papua, sepertinya tak patah arang. 

Saat ini kelompok pengacau keamanan itu melalui sayap politiknya di luar negeri terus berusaha mempengaruhi negara-negara lain bahwa rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jualan bahasa propaganda yang selalu mereka usung adalah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah Indonesia. 

Selain itu masalah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di tanah Papua juga dijadikan senjata untuk menyudutkan pemerintah Indonesia di kancah internasional. 

Kini salah satu propaganda yang ingin diusung para separatis Papua adalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia.

Melalui organisasi sayap politik Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang didanai oleh negara-negara barat, masalah perbedaan ras mendapat sambutan dalam organisasi negara-negara kecil yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). 

Dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara tertinggal di kepulauan Pasifik ini, ULMWP berusaha menjadi anggota dan bergabung dengan organisasi itu, sebagai upaya legitimasi bahwa keberadaan mereka diakui di kancah internasional.

Para simpatisan organisasi separatis Papua Merdeka. Salah satu bahasa propaganda yang diusung para komplotan separatis ini adalah mengangkat masalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Melayu dan Papua yang Melanesia bukan bagian dari NKRI harus merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. (Foto: istimewa)

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia mewaspadai potensi gerakan separatis dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Negara-Negara Melanesia (MSG) yang akan berlangsung di Kepulauan Solomon, 14-16 Juli 2016.

 "Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah," ujar dia saat ditemui usai menggelar rapat tentang "Crisis Centre" pembebasan sandera WNI ABK di Jakarta, Jumat malam (1/7). 

Saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota tidak tetap. Dalam upaya menaikkan status dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG, UMLWP dianggap tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili masyarakat Papua. 

Menurut Luhut, tudingan Indonesia kerap menganaktirikan Papua dengan tidak mengindahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di pulau tersebut tidak terbukti.

Pasalnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa, kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo.

Tim terpadu yang dibentuk Kemenkopolhukam ini bertujuan mempercepat penuntasan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, yang telah diinisiasi Komnas HAM pada 2011.

Benny Wenda dan para dedengkot separatis Papua Merdeka lainnya di luar negeri saat menghadiri sidang MSG. Dengan bantuan dana tak terbatas dari Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya, ULMWP terus memperkuat propagandanya melepaskan Papua dari NKRI. (Foto: Istimewa)

11/20/2018

Mantan OPM: Isu Kemerdekaan Papua Propaganda LSM Asing

Kelompok separatis OPM yang melakukan perlawanan di hutan-hutan Papua. Sebagian besar dari mereka ikut serta karena terpengaruh propaganda yang dilakukan para petinggi OPM. (Foto: Istimewa)

"Saya ini mantan pelaku. Ketika saya ikuti perkembangan Papua dari teman-teman saya di LSM, belakang saya paham bahwa ternyata ada penipuan belaka yang dibuat oleh rekan-rekan LSM di luar negeri. Termasuk Benny Wenda dan Oktovianus Mote yang seringkali buat penipuan bagi rakyat dengan isu merdeka,"

JAYAPURA -- Semakin meningkatnya propaganda yang dilakukan kelompok separatis Papua Merdeka di luar negeri untuk memisahkan tanah Papua dari kedaulatan NKRI, memaksa mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman A. Yoku angkat bicara. Yoku menegaskan, keputusan Papua untuk bergabung dengan Indonesia adalah final dan telah selesai.

"Hari ini saya perlu ingatkan kembali kepada saudara-saudara generasi muda persoalan Papua pada 1962 sudah selesai yang dibuat oleh saudara Alm Theys Hiyo Eluay, yang mana hasil keputusan seluruh tokoh-tokoh intelektual persekutuan anak adat pada 1961," katanya di Jayapura, Rabu.

 Mantan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Kloofkamp, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 1979 hingga 1983 tersebut mengatakan, pernyataan dewan adat telah dibawa oleh alm Theys Hiyo Eluay ke PBB di New York pada 1962.

"Beliau (Theys) sampaikan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI yang tidak bisa memisahkan dirinya, tepatnya di Desember 1962, maka di tahun 1963 di Papua seluruh tokoh-tokoh termasuk mantan Gubernur pertama Frans Kaisepo, menyatakan diri berintegrasi dengan NKRI, itu 1 Mei 1963, itu sejarah mencatat dan tidak bohong," katanya melanjutkan.

Menurut pejuang OPM tersebut, masa OPM telah habis pada pada 1973 di Kecamatan Waris yang kini masuk Kabupateen Keerom. Untuk itu, kata ia, tidak perlu lagi diperdebatkan.

"Saya melihat dan merasakan perjuangan Papua Merdeka ini ternyata merupakan sisa-sisa kamuflase dari penjajah Belanda di tanah Papua, itu poin pertama yang harus saya ingatkan kepada rakyat saya di Tanah Papua," katanya.

Ia mengimbau kepada generasi muda Papua untuk tidak terhasut dengan isu merdeka yang dihembus-hembuskan oleh LSM di luar negeri. Imbauan berupa ajakan ini disampaikan olehnya menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok warga yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat di Lapangan Trikora, Distrik Abepura.

Mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman A. Yoku

"Saya ini mantan pelaku, saya pernah hidup di negara lain. Ketika saya ikuti perkembangan Papua dari teman-teman saya di LSM, belakang saya paham bahwa ternyata ada penipuan belaka yang dibuat oleh rekan-rekan LSM di luar negeri. Termasuk Benny Wenda dan Oktovianus Mote yang seringkali buat penipuan bagi rakyat dengan isu merdeka," katanya.
Herman A Yoku Ditipu Kelompok Separatis OPM

Herman A. Yoku yang pernah menjadi salah satu anggota TPN/OPM mengaku merasa tertipu dengan organisasi yang tidak jelas tersebut. Yakni pada saat Yoku mengasingkan diri ke Papua Nugini (PNG) selama 5 tahun sebelum menyerahkan diri dan bergabung ke NKRI.

"Selama saya tinggal di PNG dalam jangka waktu 5 Tahun, selama itu pula saya mau membuktikan apakah perjuangan saya untuk Papua Merdeka memang benar-benar mendapatkan dukungan dari Negara-negara Eropa,

"Kenyataan yang saya dapat selama 5 Tahun di PNG, hanya melihat orang-orang OPM yang saling bertengkar untuk merebutkan sebuah jabatan dalam Organisasi Papua Merdeka dan tidak ada sama sekali bukti dukungan dan bantuan dari Negara-negara Eropa tentang perjuangan Papua Merdeka tersebut," kata Yoku, Senin (11/7).

"Dari tahun 1974 sampai tahun 1979, saya berada di PNG dan hanya mendapat luka tombak pada kaki saja akibat pertengkaran sesama OPM dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Papua dan di tangkap kemudian masuk penjara tahun 1979,

"Pada tahun 1982 saya juga di fitnah sesama rekan saya juga tentang tentang masalah pencurian senjata sehingga saya masuk penjara lagi tetapi tidak ada bukti yang kuat sehingga saya dibebaskan" ungkap Yoku menjelaskan.
Yoku mengungkapkan, adanya maklumat yang mengatakan masyarakat Papua 100 persen mendukung organisasi sayap ULMWP, hanyalah isu yang dihembuskan organisasi KNPB yang tidak tahu sejarah Papua.

Benny Wenda, gembong kelompok separatis Papua Merdeka di luar negeri mendapatkan bantuan dana dari sejumlah LSM asing, untuk membantu lepasnya tanah Papua dari kedaulatan NKRI. (Foto: istimewa)

11/16/2018

Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon Dukung Kemerdekaan Papua

Pasukan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Papua. (Foto: Istimewa)

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,”

HONIARA -- Kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) gagal menjadi anggota penuh Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Gagalnya kelompok separatis itu masuk dalam MSG, karena terpecahnya suara para anggota antara yang setuju dan menolak. Papua Nugini dan Fiji adalah negara yang paling keras menolak masuknya ULMWP dalam organisasi itu. 

Sedangkan Vanuatu dan Kepulauan Solomon menjadi pendukung kuat bergabungnya kelompok separatis ULMWP menjadi anggota MSG.

Untuk memuluskan jalan masuknya kelompok separatis ULMWP ke dalam MSG, Republik Solomon dan Vanuatu mendesak perubahan aturan organisasi yang selama ini hanya mewakili sebuah negara, menjadi juga bisa mewakili kelompok lain selama itu masuk dalam etnis Melanesia.

“Ide tentang keanggotaan MSG yang lebih terbuka akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan para pemimpin nanti. Ini berarti, kelompok internasional atau regional maupun negara yang tidak berada dalam blok Melanesia bisa menjadi anggota penuh ataupun anggota asosiasi,” jelas Ketua MSG, Manaseh Sogavare usai bertemu dengan Pimpinan ULMWP, Octovianus Mote dan Benny Wenda, Rabu (13/7/16).

“Para pemimpin akan diberikan kesempatan bertemu dengan ULMWP. Dukungan dari lima anggota MSG ini datang dari dalam hati, lanjut Sogavare.

Benny Wenda dan Octovianus Mote, dua pemimpin ULMWP, usai bertemu Sogavare mengatakan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah siap dengan konsekuensi jika nantinya diterima sebagai anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menemui para petinggi separatis Papua Merdeka yang tergabung dalam ULMWP. Demi memuluskan jalan bergabungnya separatis ULMWP ke dalam MSG, Sogavare bertekad akan merubah aturan organisasi tersebut.

“Bangsa Papua sejak dulu adalah bagian dari Melanesia. Kami tentu sangat ingin berinteraksi dengan sesama saudara Melanesia kami di Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kanaki,” ujar Wenda.

Suara Anggota MSG Terpecah 

Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Walaupun Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua.

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,” jelas Salwai.

Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.

“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya.

Republik Vanuatu dan Solomon, Negara Miskin yang Banyak Tingkah

Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Negara yang terdiri dari 83 pulau ini, dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan.

Para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik dan Oceania yang dimotori oleh Republik Vanuatu dan Solomon, mengangkat masalah pelanggaran HAM berat di Papua. Propaganda tersebut ditujukan untuk menjadikan masalah Papua sebagai isu internasional. (Foto: Istimewa)

Vanuatu, merupakan satu-satunya negara yang secara konsisten mendukung OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan Pemerintah Vanuatu mensponsori acara yang bertajuk “rekonsiliasi” beberapa kelompok faksi politik OPM.

Pemerintah Indonesia seringkali mencoba membina hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy. Kebijakan diplomasi ini pada dasarnya adalah kebijakan dengan menggunakan bantuan ekonomi serta investasi yang disertai dengan pemberian pengaruh terkait pencapaian kepentingan nasional masing-masing.

Indonesia memberikan bantuan 25 traktor tangan untuk pemerintah Vanuatu yang ketika itu diwakili oleh Menteri Pertanian Vanuatu, Hon. David Tosul MP dan Dirjen Kementerian Pertanian Vanuatu Mr. Howard Aru. 

Sayangnya “bantuan” ini tidak berefek banyak, Pemerintah Vanuatu tetap mendukung OPM bahkan menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari faksi politik OPM.

Disamping memanfaatkan negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan, Vanuatu juga berusaha meningkatkan posisinya sebagai pemimpin negara-negara ras Melanesia. 

Diplomasi gaya Checkbook Diplomacy tidak bisa digunakan Indonesia kepada Pemerintah Vanuatu terkait permasalahan OPM. Selama Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati yang mendukung gerakan separatis OPM.

Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. 

Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia, maka dukungan tersebut bisa dicabut seketika.

Kondisi Vanuatu yang menjadi langganan bencana alam. Negara ini selalu masuk dalam daftar PBB sebagai negara yang memerlukan bantuan internasional untuk rakyatnya. (Foto: Istimewa)

11/09/2018

Separatis OPM Bohongi PBB Soal Laporan HAM Papua

Separatis Organisasi Papua Merdeka (OP), melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di sebuah hutan pegunungan Papua. (Foto: Istimewa)

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,”

WASHINGTON DC -- Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah, dengan menipu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OPM menyebutkan dan berkoar-koar bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua, kepada PBB. 

Namun, hal ini dengan tegas dibantah PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkan kelompok separatis itu kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok antipembangunan Papua. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,” tegas Dujarric sebagaimana disampaikan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI dan situs resmi PBB, Kamis (2/6/16).

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM.

Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh kelompok antipembangunan Papua tersebut.

Sekjen Ban PBB, Ban Ki-moon saat bertemu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.

11/05/2018

Suku Maori Dukung Gerakan Separatis OPM Bentukan Barat

Para pendukung separatis Papua Merdeka dari etnis Maori. Menerima propaganda yang salah dan tidak berimbang, sebagian kecil kelompok etnis Maori menyatakan dukungannya terhadap kelompok separatis OPM untuk lepas dari kedaulatan NKRI. (Foto: Istimewa)

"Kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,”

WELLINGTON -- Ironis, mungkin itulah yang tepat diberikan untuk sejumlah kecil etnis Maori di Selandia Baru, pasalnya sejarah mencatat bahwa bangsa Maori yang merupakan suku asli di Selandia Baru sebelum dijajah dan dikuasai bangsa Barat, kini justru menyatakan mendukung pergerakan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang juga didukung oleh negara-negara Barat.

Alasan sebagai bentuk Solidaritas karena kesamaan nasib, ratusan mahasiswa/i Universitas Victoria University Wellington dari etnis Maori melakukan demonstrasi mendukung gerakan separati OPM di Indonesia (25/8). 

Menurut koordinator aksi, Raimona Tapiata, gerakan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk perasaan atas kesamaan nasib yang mereka rasakan sebagai orang Maori yang mengalami kolonialisme.

“Khususnya karena berasal dari latar belakang, kebudayaan, kepercayaan dan tata nilai serupa dengan kebudayaan kami, berbagai jenis keterhubungan antar semua bangsa-bangsa di Pasifik adalah elemen berikutnya yang mendorong solidaritas ini,” ujarnya.

Para mahasiswa/i tersebut menggelar demonstrasi bersamaan dengan konferensi tahunan Asosialis Mahasiswa/i Maori. Raimona mengatakan para mahasiswa mulai memperkenalkan yel-yel “Papua Merdeka” kepada publik Selandia Baru sebagai ajakan untuk mendukung pembebasan Papua Barat. 

Ia mengklaim, suara mahasiswa Maori adalah suara yang mewakili orang Papua Barat yang tidak bisa bebas menuntut pembebasan.

“Orang-orang di Papua Barat dipenjara atau dibunuh hanya untuk berbicara bahasa mereka. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan sesuatu? Peristiwa saat ini Papua Barat bergema dengan sejarah bangsa kita. Kami berdiri di sini untuk rakyat West Papua.” kata Raimona.

Orang-orang Maori pendukung separatis OPM. (Foto: Istimewa)

Namun, anehnya para etnis Maori yang mengakui bahwa bangsa mereka hampir punah akibat kolonialisme Barat itu justru melakukan demonstrasi ke depan gedung parlemen Selandia baru untuk mendukung tuntutan pembebasan Papua Barat. Padahal parlemen Selandia Baru hampir 100 persen diisi dan diduduki olah bangsa Barat yang pada masa lampau sudah menjajah mereka.

Saat sampai di gedung parlemen, para demonstran disambut oleh sejumlah perwakilan faksi partai politik nasional Selandia Baru. Kepada parlemen, etnis Maori pendukung OPM ini mengajukan Permintaan Resmi (Notice of Motion) guna mendukung nasib orang asli Papua di wilayah Indonesia.

Permintaan itu diajukan agar parlemen Selandia Baru mengakui dan menunjukkan simpatinya bagi 117 orang, yang menurut mereka mengalami siksaan dan pukulan serta sedang ditahan hingga saat ini, akibat melakukan demonstrasi mendukung gerakan separatis OPM di Papua dan Jakarta Senin, 15 Agustus 2016. 

Selain itu mereka juga mendesak penyelenggaraan referendum untuk memberikan kesempatan rakyat Papua menentukan pemerintahan mereka sendiri, lepas dari kedaulatan Indonesia.

“Kami tahu kekerasan yang terjadi di sana, dan kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,” ujarnya, seperti dilansir RNZI Sabtu (27/8/16).

Si Terjajah yang Mendukung Penjajah

Bangsa Maori adalah penduduk asli negara Selandia Baru sebelum datangnya para penjajah dari benua Eropa. Sama seperti suku Aborigin di Australia yang saat ini sedang menuju pintu kepunahannya, orang-orang Maori juga sedang berada dalam pemusnahan etnis secara sistematis yang dilakukan bangsa Barat di negara itu. 

Saat ini, suku Maori tak lebih dari 10 persen dari keseluruhan penduduk Selandia Baru, dan semakin berkurang dari tahun ke tahun akibat tingkat kematian yang tinggi dan diskriminasi di segala bidang.

Penjajahan sistematis bangsa-bangsa Barat dari masa ke masa dalam menginvasi Selandia Baru, yang merupakan tanah kelahiran suku pribumi Maori.

11/02/2018

Perang Diplomasi antara Indonesia Versus OPM di Pasifik

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendeklarasikan pernyataan perang melawan Indonesia di salah satu persembunyian mereka di hutan belantara Papua. (Foto: Istimewa)

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara,"

JAKARTA -- Pergerakan dan propaganda kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka yang awalnya diremehkan, kini justru semakin kuat. OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi sayap politiknya di luar negeri, kini sedang berusaha untuk bisa bergabung dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group.

'Perang diplomasi' pun terjadi antara delegasi Indonesia dan kelompok ULMWP di sidang MSG. Bukan tanpa alasan, bagi RI langkah yang dilakukan kelompok separatis tersebut dianggap akan mencoreng nama Indonesia di luar negeri. 

Sedangkan kelompok ULMWP menganggap bergabungnya mereka dalam MSG akan menjadikan mereka memiliki kedudukan setara dengan pemerintah RI dalam organisasi itu.

Namun, delegasi Indonesia meyakini bahwa kelompok separatis ULMWP hanya akan melakukan hal yang sia-sia.  

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, memastikan ULMWP gagal menjadi anggota penuh MSG.

Desra menyatakan Indonesia dan MSG memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan masa negara kawasan Pasifik yang berpenduduk ras melanesia.

"Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG. Ekonomi dan zona kebudayaan antara Asia Tenggara dan wilayah MSG bisa membuat tujuan yang ingin dicapai kedua organisasi dunia ini semakin dekat," kata Desra dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).

Adapun Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, menyatakan proposal keanggotaan ULMWP justru selangkah lagi disetujui. Dia mengklaim pihaknya didukung penuh oleh Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. (Foto: istimewa)

Belum adanya keputusan soal keanggotaan organisasi beraspirasi memerdekakan Papua ini, dinilai sekadar perkara teknis. Ketua KNPB ini optimis sudah ada kejelasan status pada KTT berikutnya di Vanuatu September 2016.

"Alasan penundaan karena definisi keanggotaan yang baru belum dirumuskan secara benar untuk menjamin lamaran ULMWP agar diterima," kata Yeimo melalui akun Facebook-nya.

Yeimo sebelumnya mengunggah status facebook yang menyatakan delegasi Indonesia keluar dari ruangan sidang MSG karena bendera Bintang Kejora ikut dikibarkan pada forum Rabu 13 Juli.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kabar itu bohong. 

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Kelompok Separatis ULMWP Ditolak Bergabung

Negara-negara anggota MSG pada pertemuan KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 14 Juli menolak permintaan ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi subregional tersebut, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (14/7).

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan negara-negara anggota MSG itu. Sejak awal, Indonesia menolak keras kelompok gerakan separatis ULMWP bergabung dalam pertemuan-pertemuan MSG.

Dia mengatakan, hasil itu tidak sesuai dengan harapan kelompok gerakan separatis Papua ULMWP yang meyakini mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.

Suasana sidang MSG, yang mana Indonesia sudah menjadi salah satu anggota resmi organisasi tersebut. (Foto: Istimewa)

Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang juga terdiri atas perwakilan lima provinsi Indonesia berbudaya Melanesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat telah berhasil meyakinkan para pemimpin negara anggota MSG untuk tidak menerima lamaran keanggotaan ULMWP.

"Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG," ujar Desra.

Lebih lanjut, Desra juga menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. 

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia adalah anggota penuh dalam forum tersebut, sementara ULMWP sementara berstatus pemantau. Pemerintah RI berulang kali menyatkaan ULMWP sebagai gerakan separatis yang tidak punya basis ikut serta dalam MSG.

Benarkah Indonesia Sudah Menang?
 
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penolakan UMWLP menjadi anggota penuh tersebut merupakan sikap positif dari negara-negara MSG.

Luhut mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia yang diwakili oleh delegasi Kementerian Luar Negeri bisa meyakinkan negara negara MSG agar tidak melibatkan UMLWP bergabung dalam MSG. Indonesia, kata ia, sudah mengajukan diri kepada MSG untuk menjadi anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menerima kedatangan kelompok separatis ULMWP. (Foto: istimewa)

10/31/2018

RI: Negara-negara Sponsor OPM di Pasifik Jangan Ikut Campur Soal Papua!

Para anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendesak negara-negara di kawasan Pasifik untuk ikut campur dalam agenda melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia. Dukungan dana dari sejumlah negara sponsor, membuat sejumlah negara di kawasan Pasifik kini mulai bermain dalam permasalahan Papua. (Foto: istimewa)

POHNPEI -- Negara-negara asing tak henti-hentinya mengganggu dan merusak kestabilan keamanan dan pembangunan di Provinsi Papua. Sejumlah negara-negara kecil di kawasan Pasifik menyatakan mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, dengan mendorong masuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam permasalahan Papua. 

Terang saja, Indonesia langsung menolak tegas sikap permusuhan tersebut, dengan menyatakan tidak boleh ada satu negarapun yang ikut campur masalah dalam negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.   

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil dialog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Selain itu, Indonesia juga menilai bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Indonesia adalah tidak berdasar dan bersifat manipulatif. Karena itu, desakan-desakan yang muncul dari organisasi tersebut tidak akan diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), seperti dilansir Okezone, (14/9/16).

Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme nasional yang kredibel terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Apalagi, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, perlindungan terhadap HAM tentunya akan dijaga oleh Pemerintah RI. Terlebih lagi, HAM merupakan amanah konstitusi bagi Indonesia.

Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, pertemuan ini disusupi agenda mendukung gerakan separatis OPM untuk melepaskan Papua dari kedaulatan Indonesia. (Foto: Istimewa)

10/28/2018