AS dan Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini, Indonesia Terancam

Kapal induk Angkatan Laut AS USS Carl Vinson, semakin sering melakukan patroli di kawasan Asia-Pasifik, sejak bangkitnya kekuatan militer China di regional tersebut. (Foto: MC2 Z.A. Landers / US Navy via defensenews.com)

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China."

PORT MORESBY -- Amerika Serikat (AS) semakin meningkatkan kehadiran militer di kawasan Asia-Pasifik. Setelah membangun dan memperkuat pangkalan militer di Darwin, Australia, Amerika kini berencana akan membangun pangkalan militer di Papua Nugini (PNG), yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Kebijakan ini yang rencananya akan menggandeng Australia, diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini, Sabtu (17/11). 

Menurut Pence, AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dilansir dari AFP (17/11).

Rencana Amerika tersebut sebenarnya dipicu oleh strategi militer Australia yang akan mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus, Papua Nugini yang secara defacto merupakan negara boneka negeri Kangguru tersebut.

Salah satu alasan Australia meningkatkan kekuatan militernya di PNG adalah untuk membendung pergerakan China di kawasan Pasifik, dan Amerika sebagai sekutu utama Australia menyetujui langkah Sydney tersebut.

Australia 'ketar-ketir' dengan langkah China yang semakin memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara kecil di Pasifik. Salah satunya China ingin membangun fasilitas militer di Fiji, Pulau Blackrock, Manus atau di negara Vanuatu.

Amerika menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

Papua Nugini menyambut kedatangan Wakil Presiden AS Mike Pence saat mengunjungi negara tersebut. (Foto: AFP / Saeed KHAN)

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata Pence  dikutip dari ABC. 

Pernyataan Pence tersebut ditujukan kepada negara-negara kecil di kawasan Pasifik yang rela menjual kedaulatan negara mereka demi mendapatkan bantuan ekonomi dari china.

Terciumnya strategi militer China di Pasifik langsung menjadi pembahasan utama di Gedung Putih.

Amerika dan Australia khawatir, ekspansi China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama. Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?" kata Xi.

Pangkalan Militer Amerika Mengancam Indonesia

Rencana Amerika dan Australia untuk membangun pangkalan militer di Papua Nugini, langsung menjadi topik utama para pemerhati militer tanah air. 

Bukan tanpa sebab, Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia, akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan dan kedaulatan NKRI di kawasan timur.

Sejumlah pengamat bahkan mengkritik lambatnya rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon kebijakan AS tersebut. Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik di Papua.

Pasukan Pertahanan Papua New Guinea saat mengoperasikan Lombrum Naval Base di Manus. (Foto: Departemen Pertahanan / Sersan W. Guthrie via abc.net.au)

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Karena besarnya potensi ancaman yang akan dihadapi Indonesia, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua.

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

Pengajar di Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun (pangkalan militer) itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Posisi Papua Nugini dan Pulau Manus yang direncanakan menjadi pangkalan militer terbaru Amerika di Pasifik, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua dan perairan Indonesia.

11/26/2018

Negara-negara di Kawasan Pasifik dan Oceania Dukung OPM

Desra Percaya, Utusan khusus Indonesia untuk Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia menentang keberadaan pergerakan sayap politik Organisasi Papua Merdeka ULMWP di dalam organisasi MSG. ULMWP yang selalu membawa-bawa nama rakyat Papua ini ingin bergabung dalam MSG agar diakui oleh dunia internasional. (Foto: Istimewa).

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah,"

JAKARTA -- Organisasi Separatis Papua Merdeka (OPM) setelah tidak mendapat sambutan dan tempat di tengah-tengah masyarakat Papua, sepertinya tak patah arang. 

Saat ini kelompok pengacau keamanan itu melalui sayap politiknya di luar negeri terus berusaha mempengaruhi negara-negara lain bahwa rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jualan bahasa propaganda yang selalu mereka usung adalah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah Indonesia. 

Selain itu masalah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di tanah Papua juga dijadikan senjata untuk menyudutkan pemerintah Indonesia di kancah internasional. 

Kini salah satu propaganda yang ingin diusung para separatis Papua adalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia.

Melalui organisasi sayap politik Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang didanai oleh negara-negara barat, masalah perbedaan ras mendapat sambutan dalam organisasi negara-negara kecil yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). 

Dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara tertinggal di kepulauan Pasifik ini, ULMWP berusaha menjadi anggota dan bergabung dengan organisasi itu, sebagai upaya legitimasi bahwa keberadaan mereka diakui di kancah internasional.

Para simpatisan organisasi separatis Papua Merdeka. Salah satu bahasa propaganda yang diusung para komplotan separatis ini adalah mengangkat masalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Melayu dan Papua yang Melanesia bukan bagian dari NKRI harus merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. (Foto: istimewa)

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia mewaspadai potensi gerakan separatis dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Negara-Negara Melanesia (MSG) yang akan berlangsung di Kepulauan Solomon, 14-16 Juli 2016.

 "Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah," ujar dia saat ditemui usai menggelar rapat tentang "Crisis Centre" pembebasan sandera WNI ABK di Jakarta, Jumat malam (1/7). 

Saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota tidak tetap. Dalam upaya menaikkan status dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG, UMLWP dianggap tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili masyarakat Papua. 

Menurut Luhut, tudingan Indonesia kerap menganaktirikan Papua dengan tidak mengindahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di pulau tersebut tidak terbukti.

Pasalnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa, kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo.

Tim terpadu yang dibentuk Kemenkopolhukam ini bertujuan mempercepat penuntasan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, yang telah diinisiasi Komnas HAM pada 2011.

Benny Wenda dan para dedengkot separatis Papua Merdeka lainnya di luar negeri saat menghadiri sidang MSG. Dengan bantuan dana tak terbatas dari Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya, ULMWP terus memperkuat propagandanya melepaskan Papua dari NKRI. (Foto: Istimewa)

11/20/2018

SBY Protes Pembangunan Pangkalan Militer Amerika di Australia

Amerika Serikat (AS) melakukan rotasi pasukan Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D17) yang akan mulai tiba di Darwin minggu ini untuk memulai rotasi keenam mereka di Australia Utara, sebagai bagian dari keterlibatan AS di kawasan Asia-Pasifik. The 2017 Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D 17) adalah perpanjangan dari hubungan pertahanan Australia dengan AS yang akan meningkatkan kerja sama militer praktis, interoperabilitas dan berkontribusi pada keamanan dan keterlibatan regional. (Foto: aeroaustraliamag.com)

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,”

CANBERRA -- Amerika Serikat (AS) telah memiliki hubungan militer yang sangat erat sejak era Perang Dunia II. Kini, aliansi Australia-AS lebih dalam dan lebih dekat dari sebelumnya. AS dan Australia memperkuat aliansi untuk menghadapi kebangkitan kekuatan militer negara-negara kuat di kawasan Asia-Pasifik. 

Salah satu ancaman potensial bagi AS dan Australia adalah kebangkitan militer China, Rusia dan potensi ancaman Indonesia.

Meski pernah dianggap sebagai presiden yang lamban dan merespon pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kota Darwin, Australia, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata memberikan perhatian serius terhadap kebijakan yang dibuat oleh Australia tersebut.

SBY mengatakan penting bagi Amerika Serikat dan Australia bersikap transparan soal kebijakan pertahanan. Berbicara pada konferensi yang digelar Institut Kebijakan Strategis Australia di Canberra, SBY mengaku kaget ketika pertama kali mendengar rencana Presiden AS Barack Obama untuk menempatkan ribuan marinir di Kota Darwin.

Rencana itu, menurut SBY, pertama kali didapat dari wartawan sebelum menghadiri KTT APEC di Hawaii, 2011 silam.

“Mengejutkan buat saya. Pada akhirnya semua jelas, tapi komunikasi penting untuk menghindari kesalahpahaman serta membangun kepercayaan dan keyakinan,” kata SBY sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press.

SBY menekankan pentingnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik mempertahankan transparansi soal kebijakan pertahanan.

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,” kata SBY.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bersama mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbot, (Foto: istimewa)

Pada 2011 lalu, Obama mengemukakan rencana untuk menempatkan sekitar 2.500 anggota marinir AS pada tahun 2016-2017 di pangkalan militer Kota Darwin.

Penempatan itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik di tengah kekhawatiran terhadap upaya Cina yang terus mengembangkan kekuatannya.

Marty Natalegawa, yang menjabat menteri luar negeri Indonesia kala itu, mengatakan RI tidak keberatan dengan rencana AS. Indonesia, menurutnya, melihat penempatan pasukan itu sebagai kesempatan berharga untuk mengembangkan respon dalam penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Saat ini banyak pengamat militer yang menghimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dengan meningkatkan kemampuan militer Indonesia, terutama di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang sangat mudah dijangkau oleh militer Amerika Serikat dan Australia.

Selain itu, saat ini dengan melambatnya pembangunan kekuatan TNI dalam program 'Minimun Essential Force' atau MEF yang dicanangkan pada saat pemerintahan mantan Presiden SBY, Jokowi dianggap banyak pihak mengabaikan kedaulatan NKRI di bagian timur Indonesia yang sudah semakin terkepung oleh pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat dan Australia. 

Kenapa Amerika Menumpuk Kekuatan Militer di Australia?

Melalui aliansi ANZUS, Australia telah menjadi bagian penting dari struktur persekutuan Asia-Pasifik Amerika Serikat selama lebih dari enam puluh tahun. Aliansi ini awalnya dibentuk untuk menghadapi kebangkitan dan invasi militer kekaisaran Jepang pada era Perang Dunia II. Aliansi juga efektif untuk membendung pengaruh Uni Soviet pada era Perang Dingin di kawasan Asia Pasifik.

Kini bentuk aliansi telah terus bergeser, sebagai satu kesatuan pivot Amerika di Pasifik, Australia kini lebih tertanam secara strategis dan militeris ke dalam perencanaan militer global AS, terutama di Asia, daripada sebelumnya.

Marinir AS yang ditugaskan untuk Angkatan Rotasi Marinir, Darwin bersiap untuk menaiki helikopter. Kehadiran pasukan militer AS di pelabuhan Darwin utara, Australia akan meningkat dari 250 pasukan, menjadi 2.200. Amerika juga akan mendeploy berbagai macam sistem persenjataan dari tiga matra, seperti pesawat tempur, kapal perang, kapal Induk, rudal, radar militer, dan berbagai macam amunisi di Australia. Salah satu alasan Amerika menumpuk kekuatan militer di Australia adalah untuk menghadapi China, dan kekuatan regional lainnya di Asia-Pasifik.

11/14/2018

Republik Vanuatu dan Kepulauan Solomon Dukung Kemerdekaan Papua

Pasukan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Papua. (Foto: Istimewa)

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,”

HONIARA -- Kelompok separatis Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) gagal menjadi anggota penuh Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Gagalnya kelompok separatis itu masuk dalam MSG, karena terpecahnya suara para anggota antara yang setuju dan menolak. Papua Nugini dan Fiji adalah negara yang paling keras menolak masuknya ULMWP dalam organisasi itu. 

Sedangkan Vanuatu dan Kepulauan Solomon menjadi pendukung kuat bergabungnya kelompok separatis ULMWP menjadi anggota MSG.

Untuk memuluskan jalan masuknya kelompok separatis ULMWP ke dalam MSG, Republik Solomon dan Vanuatu mendesak perubahan aturan organisasi yang selama ini hanya mewakili sebuah negara, menjadi juga bisa mewakili kelompok lain selama itu masuk dalam etnis Melanesia.

“Ide tentang keanggotaan MSG yang lebih terbuka akan menjadi pembahasan khusus dalam pertemuan para pemimpin nanti. Ini berarti, kelompok internasional atau regional maupun negara yang tidak berada dalam blok Melanesia bisa menjadi anggota penuh ataupun anggota asosiasi,” jelas Ketua MSG, Manaseh Sogavare usai bertemu dengan Pimpinan ULMWP, Octovianus Mote dan Benny Wenda, Rabu (13/7/16).

“Para pemimpin akan diberikan kesempatan bertemu dengan ULMWP. Dukungan dari lima anggota MSG ini datang dari dalam hati, lanjut Sogavare.

Benny Wenda dan Octovianus Mote, dua pemimpin ULMWP, usai bertemu Sogavare mengatakan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah siap dengan konsekuensi jika nantinya diterima sebagai anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menemui para petinggi separatis Papua Merdeka yang tergabung dalam ULMWP. Demi memuluskan jalan bergabungnya separatis ULMWP ke dalam MSG, Sogavare bertekad akan merubah aturan organisasi tersebut.

“Bangsa Papua sejak dulu adalah bagian dari Melanesia. Kami tentu sangat ingin berinteraksi dengan sesama saudara Melanesia kami di Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kanaki,” ujar Wenda.

Suara Anggota MSG Terpecah 

Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Walaupun Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai usai pertemuan para pemimpin MSG, menegaskan posisi Vanuatu tidak pernah berubah. Vanuatu secara tradisional adalah pendukung pembebasan Papua.

“Melanesia belum bebas jika masih ada bagian Melanesia yang belum bebas dari penjajahan Indonesia,” jelas Salwai.

Sementara itu, Desra Percaya, Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan MSG ini mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa saat Indonesia menjalin kerjasama dengan MSG di masa mendatang, kehadiran ULMWP adalah penghambat dalam proses tersebut.

“ULMWP adalah kelompok separatis yang seharusnya tidak mendapatkan tempat dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya.

Republik Vanuatu dan Solomon, Negara Miskin yang Banyak Tingkah

Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Vanuatu terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon. Negara yang terdiri dari 83 pulau ini, dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan.

Para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik dan Oceania yang dimotori oleh Republik Vanuatu dan Solomon, mengangkat masalah pelanggaran HAM berat di Papua. Propaganda tersebut ditujukan untuk menjadikan masalah Papua sebagai isu internasional. (Foto: Istimewa)

Vanuatu, merupakan satu-satunya negara yang secara konsisten mendukung OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan Pemerintah Vanuatu mensponsori acara yang bertajuk “rekonsiliasi” beberapa kelompok faksi politik OPM.

Pemerintah Indonesia seringkali mencoba membina hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy. Kebijakan diplomasi ini pada dasarnya adalah kebijakan dengan menggunakan bantuan ekonomi serta investasi yang disertai dengan pemberian pengaruh terkait pencapaian kepentingan nasional masing-masing.

Indonesia memberikan bantuan 25 traktor tangan untuk pemerintah Vanuatu yang ketika itu diwakili oleh Menteri Pertanian Vanuatu, Hon. David Tosul MP dan Dirjen Kementerian Pertanian Vanuatu Mr. Howard Aru. 

Sayangnya “bantuan” ini tidak berefek banyak, Pemerintah Vanuatu tetap mendukung OPM bahkan menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari faksi politik OPM.

Disamping memanfaatkan negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan, Vanuatu juga berusaha meningkatkan posisinya sebagai pemimpin negara-negara ras Melanesia. 

Diplomasi gaya Checkbook Diplomacy tidak bisa digunakan Indonesia kepada Pemerintah Vanuatu terkait permasalahan OPM. Selama Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati yang mendukung gerakan separatis OPM.

Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. 

Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia, maka dukungan tersebut bisa dicabut seketika.

Kondisi Vanuatu yang menjadi langganan bencana alam. Negara ini selalu masuk dalam daftar PBB sebagai negara yang memerlukan bantuan internasional untuk rakyatnya. (Foto: Istimewa)

11/09/2018

Suku Maori Dukung Gerakan Separatis OPM Bentukan Barat

Para pendukung separatis Papua Merdeka dari etnis Maori. Menerima propaganda yang salah dan tidak berimbang, sebagian kecil kelompok etnis Maori menyatakan dukungannya terhadap kelompok separatis OPM untuk lepas dari kedaulatan NKRI. (Foto: Istimewa)

"Kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,”

WELLINGTON -- Ironis, mungkin itulah yang tepat diberikan untuk sejumlah kecil etnis Maori di Selandia Baru, pasalnya sejarah mencatat bahwa bangsa Maori yang merupakan suku asli di Selandia Baru sebelum dijajah dan dikuasai bangsa Barat, kini justru menyatakan mendukung pergerakan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang juga didukung oleh negara-negara Barat.

Alasan sebagai bentuk Solidaritas karena kesamaan nasib, ratusan mahasiswa/i Universitas Victoria University Wellington dari etnis Maori melakukan demonstrasi mendukung gerakan separati OPM di Indonesia (25/8). 

Menurut koordinator aksi, Raimona Tapiata, gerakan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk perasaan atas kesamaan nasib yang mereka rasakan sebagai orang Maori yang mengalami kolonialisme.

“Khususnya karena berasal dari latar belakang, kebudayaan, kepercayaan dan tata nilai serupa dengan kebudayaan kami, berbagai jenis keterhubungan antar semua bangsa-bangsa di Pasifik adalah elemen berikutnya yang mendorong solidaritas ini,” ujarnya.

Para mahasiswa/i tersebut menggelar demonstrasi bersamaan dengan konferensi tahunan Asosialis Mahasiswa/i Maori. Raimona mengatakan para mahasiswa mulai memperkenalkan yel-yel “Papua Merdeka” kepada publik Selandia Baru sebagai ajakan untuk mendukung pembebasan Papua Barat. 

Ia mengklaim, suara mahasiswa Maori adalah suara yang mewakili orang Papua Barat yang tidak bisa bebas menuntut pembebasan.

“Orang-orang di Papua Barat dipenjara atau dibunuh hanya untuk berbicara bahasa mereka. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan sesuatu? Peristiwa saat ini Papua Barat bergema dengan sejarah bangsa kita. Kami berdiri di sini untuk rakyat West Papua.” kata Raimona.

Orang-orang Maori pendukung separatis OPM. (Foto: Istimewa)

Namun, anehnya para etnis Maori yang mengakui bahwa bangsa mereka hampir punah akibat kolonialisme Barat itu justru melakukan demonstrasi ke depan gedung parlemen Selandia baru untuk mendukung tuntutan pembebasan Papua Barat. Padahal parlemen Selandia Baru hampir 100 persen diisi dan diduduki olah bangsa Barat yang pada masa lampau sudah menjajah mereka.

Saat sampai di gedung parlemen, para demonstran disambut oleh sejumlah perwakilan faksi partai politik nasional Selandia Baru. Kepada parlemen, etnis Maori pendukung OPM ini mengajukan Permintaan Resmi (Notice of Motion) guna mendukung nasib orang asli Papua di wilayah Indonesia.

Permintaan itu diajukan agar parlemen Selandia Baru mengakui dan menunjukkan simpatinya bagi 117 orang, yang menurut mereka mengalami siksaan dan pukulan serta sedang ditahan hingga saat ini, akibat melakukan demonstrasi mendukung gerakan separatis OPM di Papua dan Jakarta Senin, 15 Agustus 2016. 

Selain itu mereka juga mendesak penyelenggaraan referendum untuk memberikan kesempatan rakyat Papua menentukan pemerintahan mereka sendiri, lepas dari kedaulatan Indonesia.

“Kami tahu kekerasan yang terjadi di sana, dan kami ingin pemerintah Selandia Baru berbicara di forum internasional sehingga orang Papua Barat bisa bebas untuk hidup. Kita tidak diam sementara kekejaman di Papua Barat terjadi,” ujarnya, seperti dilansir RNZI Sabtu (27/8/16).

Si Terjajah yang Mendukung Penjajah

Bangsa Maori adalah penduduk asli negara Selandia Baru sebelum datangnya para penjajah dari benua Eropa. Sama seperti suku Aborigin di Australia yang saat ini sedang menuju pintu kepunahannya, orang-orang Maori juga sedang berada dalam pemusnahan etnis secara sistematis yang dilakukan bangsa Barat di negara itu. 

Saat ini, suku Maori tak lebih dari 10 persen dari keseluruhan penduduk Selandia Baru, dan semakin berkurang dari tahun ke tahun akibat tingkat kematian yang tinggi dan diskriminasi di segala bidang.

Penjajahan sistematis bangsa-bangsa Barat dari masa ke masa dalam menginvasi Selandia Baru, yang merupakan tanah kelahiran suku pribumi Maori.

11/02/2018

Perang Diplomasi antara Indonesia Versus OPM di Pasifik

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendeklarasikan pernyataan perang melawan Indonesia di salah satu persembunyian mereka di hutan belantara Papua. (Foto: Istimewa)

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara,"

JAKARTA -- Pergerakan dan propaganda kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka yang awalnya diremehkan, kini justru semakin kuat. OPM melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang merupakan organisasi sayap politiknya di luar negeri, kini sedang berusaha untuk bisa bergabung dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group.

'Perang diplomasi' pun terjadi antara delegasi Indonesia dan kelompok ULMWP di sidang MSG. Bukan tanpa alasan, bagi RI langkah yang dilakukan kelompok separatis tersebut dianggap akan mencoreng nama Indonesia di luar negeri. 

Sedangkan kelompok ULMWP menganggap bergabungnya mereka dalam MSG akan menjadikan mereka memiliki kedudukan setara dengan pemerintah RI dalam organisasi itu.

Namun, delegasi Indonesia meyakini bahwa kelompok separatis ULMWP hanya akan melakukan hal yang sia-sia.  

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, memastikan ULMWP gagal menjadi anggota penuh MSG.

Desra menyatakan Indonesia dan MSG memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan masa negara kawasan Pasifik yang berpenduduk ras melanesia.

"Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG. Ekonomi dan zona kebudayaan antara Asia Tenggara dan wilayah MSG bisa membuat tujuan yang ingin dicapai kedua organisasi dunia ini semakin dekat," kata Desra dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).

Adapun Ketua Komite Nasional Papua Barat, Victor Yeimo, menyatakan proposal keanggotaan ULMWP justru selangkah lagi disetujui. Dia mengklaim pihaknya didukung penuh oleh Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. (Foto: istimewa)

Belum adanya keputusan soal keanggotaan organisasi beraspirasi memerdekakan Papua ini, dinilai sekadar perkara teknis. Ketua KNPB ini optimis sudah ada kejelasan status pada KTT berikutnya di Vanuatu September 2016.

"Alasan penundaan karena definisi keanggotaan yang baru belum dirumuskan secara benar untuk menjamin lamaran ULMWP agar diterima," kata Yeimo melalui akun Facebook-nya.

Yeimo sebelumnya mengunggah status facebook yang menyatakan delegasi Indonesia keluar dari ruangan sidang MSG karena bendera Bintang Kejora ikut dikibarkan pada forum Rabu 13 Juli.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan kabar itu bohong. 

"Itu (walk out) tidak benar. Ini merupakan kebohongan dan upaya disinformasi. Delegasi Indonesia tetap ada di dalam ruang pertemuan MSG yang dilaksanakan di Honiara," ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Kelompok Separatis ULMWP Ditolak Bergabung

Negara-negara anggota MSG pada pertemuan KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 14 Juli menolak permintaan ULMWP untuk menjadi anggota penuh organisasi subregional tersebut, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (14/7).

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan negara-negara anggota MSG itu. Sejak awal, Indonesia menolak keras kelompok gerakan separatis ULMWP bergabung dalam pertemuan-pertemuan MSG.

Dia mengatakan, hasil itu tidak sesuai dengan harapan kelompok gerakan separatis Papua ULMWP yang meyakini mereka akan diterima sebagai anggota penuh di KTT Khusus MSG di Honiara.

Suasana sidang MSG, yang mana Indonesia sudah menjadi salah satu anggota resmi organisasi tersebut. (Foto: Istimewa)

Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif Delegasi Indonesia yang juga terdiri atas perwakilan lima provinsi Indonesia berbudaya Melanesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat telah berhasil meyakinkan para pemimpin negara anggota MSG untuk tidak menerima lamaran keanggotaan ULMWP.

"Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, nonintervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG," ujar Desra.

Lebih lanjut, Desra juga menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. 

MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia adalah anggota penuh dalam forum tersebut, sementara ULMWP sementara berstatus pemantau. Pemerintah RI berulang kali menyatkaan ULMWP sebagai gerakan separatis yang tidak punya basis ikut serta dalam MSG.

Benarkah Indonesia Sudah Menang?
 
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penolakan UMWLP menjadi anggota penuh tersebut merupakan sikap positif dari negara-negara MSG.

Luhut mengatakan, pada pertemuan itu Indonesia yang diwakili oleh delegasi Kementerian Luar Negeri bisa meyakinkan negara negara MSG agar tidak melibatkan UMLWP bergabung dalam MSG. Indonesia, kata ia, sudah mengajukan diri kepada MSG untuk menjadi anggota penuh.

Ketua MSG, Manasseh Sogavare saat menerima kedatangan kelompok separatis ULMWP. (Foto: istimewa)

10/31/2018

Australia-Timor Leste Tolak Renegosiasi Celah Timor dengan Indonesia

Setelah tercapainya kesepakatan baru antara Timor Leste dan Australia terkait batas wilayah laut di celah Timor, timbul konsekuensi harus adanya perjanjian batas wilayah laut Australia dengan Indonesia. Namun, Australia menolak negosiasi ulang dengan RI karena dianggap akan merugikan negara Kangguru tersebut. (Foto: istimewa)

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,”

CANBERRA -- Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan baru di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, untuk menyelesaikan perselisihan di perbatasan maritim. Kedua negara juga menyepakati cara membagi pendapatan dari ladang gas lepas Pantai Greater Sunrise.

Timor Leste akan memberikan bagian terbesar pendapatan dibandingkan dengan Australia tergantung pada konsep pengembangannya, yakni 70% pendapatan jika gas dikirim ke Australia untuk pemrosesan.

Kesepakatan itu juga menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kali. Australia telah mengajukan batas itu sesuai dengan landas kontinen, tapi Timor Leste berpendapat batas itu harus setengah antara wilayahnya dan Australia sehingga sebagian besar ladang gas Greater Sunrise berada dalam kontrolnya.

“Dengan kesepakatan ini kami membuka babak baru hubungan antara Australia dan Timor Leste,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop yang menandatangani traktat itu bersama Deputi Menteri Perdana Menteri untuk Pembatasan Perbatasan Timor Leste Augusto Cabral Pereira.

Perjanjian batas laut terbaru antara Australia dan Timor Leste tersebut ternyata juga mempengaruhi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia harus dibicarakan ulang.

Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia. 

“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya seperti dilansir Fairfax Media.

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. (Gambar: istimewa)

Namun, permintaan ini langsung ditolak Australia, yang menyebutkan Pemerintah Perdana Menteri Malcom Turnbull enggan melakukan negosiasi ulang soal batas wilayah maritim dengan Indonesia. Menlu Julie Bishop mengatakan negosiasi ulang batas wilayah maritim dengan pihak Jakarta tak perlu.

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop, dikutip Fairfax Media, Kamis (8/3/2018).

Alasan Australian Tolak Renegosiasi

Jika melihat catatan sejarah, batas laut Australia dan Indonesia disepakati pada awal 1971, ketika sebagian besar batas laut Australia masih didasarkan pada landas kontinen, yang jauh melampaui batas rata-rata dan sangat dekat dengan garis pantai pulau-pulau Indonesia.

Kini, hukum internasional telah berubah dan lebih mendahulukan garis median, dan bukan lagi landas kontinen. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 misalnya menetapkan bahwa "dimana pantai dua negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, kedua negara tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis pertengahan."

Hal ini berarti jika batas maritim dengan Indonesia dinegosiasikan saat ini, hasilnya akan sangat berbeda dan memberikan hak yang lebih besar bagi Indonesia untuk kandungan kekayaan laut. Lebih penting lagi, bisa dikatakan hal itu akan memberi hak kepada Indonesia atas kekayaan alam di Greater Sunrise.

Pada tahun 1977, lima tahun setelah perjanjian disepakati, Menlu Indonesia Mochtar Kusamaatmadja saat itu mengklaim bahwa Australia telah "merugikan Indonesia" atas perundingan perbatasan.

Garis median kemudian digunakan untuk menentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam perjanjian terpisah pada tahun 1997, sehingga hak penangkapan ikan nelayan Indonesia jauh lebih jauh ke selatan daripada hak atas kekayaan dasar laut (minyak dan gas).

Namun, batas laut di pertengahan antara Australia dan Timor Leste berimplikasi pada perbatasan Australia yang jauh lebih panjang dengan Indonesia ke depannya.

Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas menandatangani Timor Gap Treaty di atas pesawat terbang, 1989. (Foto: Istimewa)

Kemungkinan seperti ini telah lama dihindari oleh pemerintahan di Australia sebelumnya. Pada tahun 2002 ketika Timor Leste merdeka, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer saat itu memperingatkan bahwa penetapan ulang batas-batas maritim dengan Timor Leste akan berisiko "mengurai" ribuan kilometer perbatasan laut dengan Indonesia.

"Hal yang tidak diinginkan Australia yaitu mengurai semua perbatasan maritim yang telah kita dinegosiasikan susah payah selama bertahun-tahun dengan semua negara tetangga kita. Batas-batas maritim kita dengan Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah sangat besar bagi kita dan kita tidak ingin mau masuk dalam negosiasi ulang," kata Menlu Downer saat itu.

Sekarang, 16 tahun kemudian, skenario itu mungkin saja bisa terjadi. Pakar hukum internasional Don Rothwell dari Universitas Nasional Australia, yakin kesepakatan Australia-Timor Leste ini membuat pintu bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang perbatasannya dengan Australia. Sama seperti yang dilakukan Timor Leste.

"Karena Indonesia belum meratifikasi, hal itu membuat Indonesia bisa meminta Australia dan mengatakan ingin meninjau kembali aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Terutama mengingat pengaturan batas maritim yang Australia lakukan sekarang dengan Timor Leste," kata Profesor Rothwell.

"Hal itu bisa menimbulkan kerumitan serius bagi Australia dalam menghadapi kemungkinan negosiasi ulang batas maritim yang signifikan dengan Indonesia, yang membentang dari Timor Barat hingga ke Jawa dan Samudra Hindia," paparnya.

Ladang Minyak dan Zona Konflik Baru

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. Jika Indonesia ingin mempermasalahkan isu ini, kemungkinan ada implikasi signifikan terhadap kedaulatan maritim Australia serta hak atas Greater Sunrise. Hal itu juga bisa mengarah pada pertengkaran hukum baru bagi Australia.

Skenario terburuk bagi Australia adalah, negara tersebut harus dapat mengizinkan Indonesia untuk mengklaim haknya atas cadangan minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor.

Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia. Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga meluas. Tapi, Indonesia belum pernah meratifikasi perjanjian tahun 1997, meski menyatakan menghargainya.

Rakyat Timor Leste melakukan unjuk rasa memprotes Australia. Selama lebih dari satu dekade, Australia dituduh telah berlaku curang dengan merampas kekayaan minyak di celah Timor. (Foto: istimewa)

10/31/2018