Sri Sultan Usir Separatis OPM dari Yogyakarta, Petinggi Papua Marah

Mahasiswa Papua pendukung OPM, melakukan aksi makar di Kota Yogyakarta mendukung organisasi sayap politik ULMWP bergabung dalam MSG.

“Karena gerakan separatis. Kalau keluar (dari asrama) itu nantang orang Jogja. Pasti perang. Kami siap perang,”

JAYAPURA -- Ketegasan Sri Sultan Hamengkubuwono X, untuk tidak memberikan ruang pergerakan para komplotan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Yogyakarta, ternyata tidak ditanggapi positif oleh semua kalangan. 

Sejumlah pihak dan tokoh yang umumnya menjadi pendukung dan simpatisan OPM, justru mendesak Sri Sultan meminta maaf kepada warga Papua yang menurut mereka sudah diintimidasi.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Aktivis HAM Papua, Pastor John Djonga. Ia mengatakan peristiwa di Daerah Istimewah Yogyakarta itu ancaman keras, karena mahasiswa sudah tidak aman lagi hidup di Yogyakarta, berarti bukan saja ancaman Indonesia tapi pukulan keras pada Pemerintahan Jokowi bahwa rakyat sudah tidak aman hidup.

“Masih menangkap orang Papua padahal ini rakyatnya. Dengan peristiwa ini sungguh sangat memalukan kalau kita lihat secara nasional. Sebab, peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi ini tidak bersatu untuk melindungi dan mengambil hati serta melindungi mereka,” kata Pastor John kepada Jubi di Jayapura, Senin (25/7/2016)

Menurut Djonga, peristiwa ini, tampaknya Presiden Jokowi tidak turun tangan untuk mengambil secara darurat, dan ekstra kekuatan, maka keinginan mahasiswa Papua di DIY itu wajar saja. “Anak-anak Papua yang ada di luar (seluruh Indonesia) mereka bisa pulang ke Papua,” katanya.

“Terkait pernyataan Sultan, saya minta Sultan sebagai negarawan. Maka dia harus meminta maaf kepada bangsa Papua, dan tarik kembali pernyataannya itu karena sudah salah. Negara ini diberi kebebasan kok, ada UU bebas berekspresi. 

Apalagi kalau memang apa yang mereka buat itu juga tidak melanggar UU dan apa yang dibuat oleh pemerintah Yogyakarta. Saya pikir tidak ada soal itu. Menurut saya, kalau statemen dari Sultan itu benar, maka sangat memalukan,” tuturnya.

Aktivis HAM Papua pro ULMWP, Pastor John Djonga

Dia menegaskan, Presiden Jokowi jangan diam sehingga orang-orang yang tidak memahami situasi Papua dampaknya sangat besar. Apalagi ribuan anak-anak Papua yang sedang belajar di negara Indonesia ini serius dan sangat mendesak bagi pemerintahan Jokowi.

“Dan dia harus turun tangan, tidak usah dia datang ke Papua bangun banyak-banyak proyek lagi. Kalau orang tidak aman di negaranya, untuk apa masih setia kepada negara itu. Ini yang penting. Jokowi harus meminta kepada pak Sultan supaya segara meminta maaf kepada orang Papua dan segera menarik atas semua pernyataannya yang sangat memalukan itu sebagai seorang negarawan dan sebagai nasionalis itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Anjelus Wakekako menilai, tindakan represif itu menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan pencederaan keberagaman dengan penghujatan rasial yang dilakukan oleh ormas reaksioner Yogya maupun personil gabungan kepolisian DIY.

“Dalam menerjemahkan demokrasi, negara seharusnya menjamin kehadirannya dalam menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hujatan berbau rasialis yang dilontarkan ormas-ormas reaksioner merupakan bentuk kehadiran tidak terpuji dan bentuk pencideraan terhadap keberagaman,” ujar Anjelus.

Menurutnya, mahasiswa Papua di DIY merupakan sesama anak negri yang harus saling dijaga. Ormas- ormas harus mampu menempatkan dirinya dengan bijak sehingga tidak terkesan menindas.

DPRD Papua Menemui Sri Sultan

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa yang ikut dalam tim DPR Papua mengatakan, tim dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni tiba di Yogya, Minggu (24/7/2016). Direncanakan, Selasa (26/7/2016), tim akan bertemu mahasiswa Papua di Yogyakarta. Setelah itu tim DPR Papua juga akan bertemu kepolisian setempat.

“Tim terdiri dari Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM yakni Ketua Komisi I, Elvis Tabuni, Sekretaris Komisi I, Mathea Mamoyau, anggota Komisi I selain saya ada juga Wilhelmus Pigai, Tan Wie Long dan Wakil Ketua Komisi II, Madai Gombo,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (25/7/2016).

Aparat kepolisian dengan dibantu berbagai organisasi massa, saat melakukan pengepungan asrama mahasiswa Papua, yang selama ini menjadi penggerak dan pendukung separatis OPM di Kota Yogyakarta.

Menurutnya, tim DPR Papua ke Yogyakarta untuk mendengar keterangan dari berbagai pihak seperti apa kejadian sebenarnya. Tak hanya dari mahasiswa dan kepolisian, tim DPR Papua juga berencana bertemu DPRD dan Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Kami ingin mendengar langsung keterangan dari mahasiswa seperti apa dan kepolisian seperti apa. Nantinya tentu akan ada langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan pihak DPR Papua. Pertemuan dengan DPRD dan Sultan Yogyakarta, kami masih berusaha melobi,” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, tim DPR Papua ke Yogyakarta seijin Ketua DPR Papua. Parlemen diutus secara kelembagaan.

“Kami ingin mendengar langsung kronologis kejadian itu. Selama ini kan hanya didengar dari media dan berbagai informasi dari berbagai sumber lainnya termasuk media sosial. Kami akan ambil data dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan,” kata Elvis.

Apalagi katanya, informasi yang didapat pihaknya, ada ormas yang ikut insiden Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

“Mahasiswa Papua juga warga negara. Kalau informasi yang selama ini kami dengar benar adanya, itu jelas presenden buruk dalam demokrasi,” ucapnya.

Mahasiswa Papua Pro OPM Ancam Hengkang dari Yogya

Yona Pulalo, mahasiswi pascasarjana Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang ikut dalam pertemuan antara tim pencari solusi utusan Provinsi Papua di Asrama Kamasan I, Jl Kusuma Negera, pada Selasa (26/7/2016) mengatakan pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kapolda DIY akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (27/7/2016).

Pertemuan tersebut juga rencananya akan diikuti oleh tujuh orang mahasiswa yang ditunjuk untuk mengawal tim itu, hingga mendapatkan solusi untuk jaminan keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di sana.

Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa menolak berkembangnya separatis OPM di Kota Yogyakarta.

“Tujuh orang telah ditunjuk untuk terus mengawal tim dari DPRP hingga masalah ini tuntas. Dan, besok (tim) ini akan bertemu Kapolda dan Sultan,” kata Yona, yang masuk dalam tujuh perwakilan mahasiswa tersebut, kepada Jubi, Selasa (26/7/2016)  sore.

Terkait tempat pertemuan, Yona menjelaskan bahwa mereka masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pihak kesultanan dan Polda DIY. “(Tempat) pertemuannya masih menunggu jawaban surat DPRP ke Polda DIY dan Kesultanan Yogya. Kemungkinan besok baru tahu pastinya,” terangnya.

Dengan kedatangan tim utusan Gubernur Papua Lukas Enembe itu, mahasiswa Papua pendukung ULMWP yang awalnya mengancam akan hengkang dari Yogyakarta, sementara mengurungkan niatnya untuk pulang ke tanah Papua.

Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua, Aris Yeimo, mengatakan pihaknya berharap agar pertemuan yang berlangsung hari ini dapat membuahkan hasil positif dan menjamin keberadaan mereka.

“Kami minta tim ini berikan rasa aman dan nyaman untuk semua anggota kami di Jawa hingga Bali, khususnya yang di Yogya. Ini menyangkut kehidupan manusia, nayawa mahasiswa Papua yang terancam. Itu masalah serius yang harus diselesaikan,” kata Aris.

Sementara menunggu hasil pertemuan itu, Yona mengatakan, mahasiswa Papua akan mengambil tindakan untuk pulang apabila Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak mencabut pernyataan “separatis bagi mahasiswa Papua di Yogya.”

“Dong sepakat pulang. Jika pertemuan tim DPRP dengan Polda DIY dan Sultan tidak membuahkan hasil bahwa Sultan menjamin raas aman dan nyaman bagi mahasiswa Papua di Yogya. Dan juga jika Sultan tidak mencabut pernyataan separatis bagi mahasiswa Papua di kota ini,” ujar Yona.

Para Mahasiswa Papua pendukung separatis OPM, melakukan aksi makar di Kota Yogyakarta.

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, ada dua hal utama yang diinginkan mahasiswa Papua. Pertama mereka ingin Gubernur dan Ketua DPR Papua hadir di Yogya. Kedua, mahasiswa ingin Sultan mengklarifikasi pernyataannya beberapa waktu lalu yang mengatakan Yogya bukan tempat untuk pergerakan separatisme.

“Kami akan berupaya melobi untuk bisa bertemu Sultan dan meminta agar ada jaminan tertulis seperti yang dinginkan mahasiswa dan warga Papua di Yogya. Namun alangkah baiknya jika Gubernur dan Ketua DPR Papua juga hadir di Yogyakarta,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris II DAP, John Gobay menyampaikan kepada Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan para pemangku kepentingan di wilayah itu agar tak memberikan stigma negatif berlebihan kepada mahasiswa Papua di Yogya.

“Anak dan adik kami di Yogya hanya ingin menyampaikan pendapatnya dan berekspresi dan tentunya dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Nomor 9 tahun 2008. Kami tidak pernah memberikan stigma negatif kapada saudara kami yang berasal dari wilayah lain di Indonesia dan tinggal di Papua,” kata John Gobay ketika menghubungi Jubi via teleponnya.

Sri Sultan: Masalah Separatis Papua Merdeka Telah Selesai

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X akhirnya turun tangan menangani perseteruan antara mahasiswa Papua dan sejumlah komunitas nasionalis garis keras di wilayah itu.

"Sudah clear. Enggak ada masalah dengan mahasiswa Papua. Saya juga orang tuanya. (Mereka harus) Sekolah dengan baik. Jangan bicara soal politik,” kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Kamis, 21 Juli 2016.

Pernyataan Sultan itu dilontarkan sehari setelah dia menerima kedatangan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, 20 Juli 2016. Sultan juga menerima kedatangan empat tokoh masyarakat Papua di Yogya dan sejumlah ormas yang mengatasnamakan Elemen Merah Putih Anti Komunis di Kepatihan Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menanggapi maraknya pergerakan mahasiswa Papua yang melakukan aksi separatisme di bumi Yogyakarta, membuat Sri Sultan mengeluarkan pernyataan tegas dengan tidak akan memberikan ruang berkembangnya komplotan pembangkang tersebut.

7/28/2016

Hebat! Indonesia Kembali Luncurkan Kapal Perang Buatan Dalam Negeri

KRI Cakalang 852. Kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut, yang merupakan kapal perang asli buatan dalam negeri. (Foto: Istimewa)

"Dengan kehadiran KRI Cakalang-852 yang memiliki kecepatan tinggi, manuver lincah dan mampu dioperasikan pada sea state-3, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan keamanan maritim,”

JAKARTA -- Di tengah kurangnya armada kapal perang, Indonesia terus berupaya melakukan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan kapal perang buatan dalam negeri.

TNI Angkatan Laut saat ini diperkuat lagi oleh satu unsur KRI jenis Patroli Cepat (PC-43 M). Pembangunan KRI ini dilaksanakan oleh galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati (CMS Banten) yaitu KRI Cakalang-852.

Sesuai fungsi utamanya, KRI Cakalang-852 adalah pengadaan kapal patroli cepat 43 meter keempat, setelah sebelumnya diresmikan KRI Pari-849, KRI Sembilang-850 dan KRI Sidat-851. KRI ini untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pokok.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, selaku inspektur upacara memimpin jalannya upacara peresmian KRI Cakalang-852, Rabu (20/7) di Dermaga Batavia Marina Sunda Kelapa, Jakarta.

Peresmian peluncuran KRI Cakalang. (Foto: Istimewa)

Peresmian KRI Cakalang-852 secara simbolis ditandai dengan pemecahan kendi dan penaikan ular-ular perang yang dilanjutkan dengan pengukuhan komandan KRI Cakalang-852 yaitu Mayor Laut (P) Akhmad Effendy Kurniansyah.

KRI Cakalang-852 sebagai hasil produksi dalam negeri telah membuktikan bahwa industri pertahanan memiliki kemampuan untuk mendukung program pemerintah, sekaligus membangun kemandirian nasional bidang teknologi pengembangan alutsista TNI.

Acara diawali dengan sambutan dari Dirut PT Caputra Mitra Sejati (CMS), laporan serah terima KRI PC 43 M oleh Dansatgas, penandatanganan berita acara serah terima KRI PC 43 M dari Dirut PT Caputra Mitra Sejati (CMS) kepada Kadisadal, dari Kadisadal kepada Aslog Kasal, dan Aslog Kasal kepada Pangarmabar.

Dilanjutkan dengan penyerahan maket KRI dari Dirut PT CMS kepada Kasal dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan peninjauan ke kapal.

KRI Cakalang - 852. (Foto: Istimewa)

Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan perwujudan sebuah negara maritim.

Di sisi lain wilayah perairan indonesia mengandung sumber daya laut yang melimpah dan merupakan jalur pelayaran dunia, sehingga perairan indonesia memerlukan pengawasan, pengendalian dan perlindungan dari berbagai ancaman baik aspek pelayaran maupun pengelolaan sumber daya.

“Untuk melaksanakan hal tersebut, tentunya memerlukan peran TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen kekuatan maritim. Dengan kehadiran KRI Cakalang-852 yang memiliki kecepatan tinggi, manuver lincah dan mampu dioperasikan pada sea state-3, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan keamanan maritim,” ujar Ade.

Beberapa kemampuan KRI Cakalang-852 diantaranya mampu melaksanakan peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, operasi patroli laut, dan operasi Search And Rescue (SAR).

KRI Cakalang - 852. (Foto: Istimewa)

7/22/2016

Erdogan Tuduh Fethullah Gullen Dalang Dibalik Kudeta Militer Turki

Pendukung Erdogan dan Fethullah Gullen. Pernah menjadi rekan politik paling dekat, kini Erdogan menjatuhkan tuduhannya kepada Gullen sebagai dalang terjadinya kudeta di Turki. (Foto: Istimewa)

"Pemberontakan oleh anggota militer negara itu bisa saja "diselenggarakan" oleh pemerintah itu sendiri. Saya tidak percaya bahwa dunia mempercayai tuduhan yang dibuat oleh Presiden Erdogan,"

ISTANBUL -- Kudeta yang terjadi secara instan dan cepat di Turki berhasil digagalkan. Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan dengan dibantu aparat keamanan dan para pendukungnya, berhasil menangkap seluruh pelaku dan tersangka kudeta yang sebagian besar berasal dari kalangan militer. Walau belum melalui proses hukum yang jelas, Erdogan telah menjatuhkan telunjuknya kepada kubu pesaingnya.

Erdogan menyalahkan Fethullah Gulen dan pendukungnya sebagai provokator kudeta. Gulen adalah ulama muslim yang hidup dalam pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat. Gulen dan Erdogan dulunya saling bersekutu. Namun, hubungan mereka putus pada tahun 2013 karena Gullen menuduh Erdogan dan lingkarannya melakukan korupsi.

Selama bertahun-tahun, Gulen membangun pengaruhnya di lembaga hukum dan polisi. Erdogan kemudian menyingkirkan orang-orang Gulen tersebut. Dia juga menyebut Gulen sebagai kepala kelompok teror.

Gullen adalah warga Turki, seorang mantan imam, penulis sekaligus tokoh politik. Pria 75 tahun ini membentuk gerakan politik keagamaan bernama gerakan Gulen, atau yang dikenal dengan nama Hizmet di Turki. 

Mengaku bermazhab Hanafi, Gulen menekankan pengajarannya dengan memadukan agama dengan ilmu pengetahuan alam, mendorong dialog antar agama, serta demokrasi multi partai. Dia menginisiasi dialog dengan Vatikan dan organisasi-organisasi Yahudi.

Para pendukung Erdogan berhasil melumpuhkan sebuah tank yang digunakan pihak militer Turki untuk melakukan kudeta. (Foto: Twitter)

Awalnya, Gulen merupakan pendukung Erdogan. Kongsi kedua tokoh ini pecah tahun 2013 saat kasus korupsi mendera keluarga dan para pendukung Erdogan di pemerintahan dan kepolisian. Erdogan membantah tudingan tersebut dan menuduh Gulen berada di balik fitnah korupsi terhadap dirinya. Gulen kemudian kabur ke AS, upaya Turki mendeportasinya belum membuahkan hasil.

Ajaran Gulen diyakini oleh sekitar 10 persen populasi Turki, atau yang disebut Gulenis. Saat ini Gulen masuk dalam salah satu buronan teroris nomor satu Turki. Hizmet yang dijuluki Turki sebagai Organisasi Teror Gulenis, FETO, dituding mencoba menggulingkan pemerintahan Erdogan, salah satunya dengan menebar fitnah korupsi di ring satu pemerintahan.

Dalam sebuah rekaman video tahun 1999, Gulen menyarankan para pengikutnya untuk menyusup ke institusi-institusi pemerintahan.

"Kalian harus masuk ke urat nadi sistem, tanpa seorang pun yang mengetahui kehadiran kalian, sampai kalian mencapai pusat dari kekuatan, kalian harus menunggu sampai memperoleh semua kekuatan di pemerintahan, sampai semua kekuatan di institusi konstitusional berada di pihak kalian," ujar Gulen saat itu.

Gullen membantahnya, mengatakan video rekaman itu telah diubah.

Erdogan dan Gullen saat mereka masih menjadi rekan dekat dan sahabat politik yang loyal. (Foto: Istimewa)

Pengacara pemerintah Turki, Robert Amsterdam, mengatakan ada indikasi keterlibatan para Gulenis dalam upaya kudeta militer ini. Menurut laporan intelijen yang diterima Amsterdam, ada "tanda-tanda Gulen bekerja sama dengan beberapa petinggi militer untuk melawan pemerintah terpilih."

Fethullah Gullen Membantah

Dari kediamannya di kota kecil Saylorsburg, Pennsylvania, Gulen membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku menentang perebutan kekuasaan dengan kekerasan. "Sebagai seseorang yang menderita akibat beberapa kali kudeta militer selama lima dekade terakhir, sebuah penghinaan jika saya dituduh terkait dalam upaya yang sama," kata Gulen. 

Bahkan dirinya menilai bisa saja kudeta itu diselenggarakan oleh pemerintahan Erdogan itu sendiri.

"Pemberontakan oleh anggota militer negara itu bisa saja "diselenggarakan" oleh pemerintah itu sendiri. Saya tidak percaya bahwa dunia mempercayai tuduhan yang dibuat oleh Presiden Erdogan," kata Gulen dalam sebuah wawancara yang singkat dengan sekelompok kecil wartawan di kediamannya di Saylorsburg, Pennsylvania dikutip dari di The Guardian.

"Ada kemungkinan jika terselenggaranya kudeta itu bisa dimaksudkan untuk tuduhan lainnya yakni melawan diriku dan para pengikutku," tambah ulama kharismatik yang kerap disapa Hocaefendi itu.

"Setelah kudeta militer di Turki, saya telah ditekan dan saya telah dipenjara. Saya telah mencoba dan menghadapi berbagai bentuk pelecehan. Sekarang bahwa Turki adalah pada jalur demokrasi, itu tidak bisa kembali," tuturnya.

Ketika ditanya apakah ia akan kembali ke Turki jika kudeta itu berhasil, Gulen mengatakan: "Sesungguhnya, Aku sangat rindu dengan tanah air. Tapi ada faktor lain yang lebih penting, yaitu kebebasan. Saya di sini, jauh dari masalah politik Turki dan aku hidup dengan kebebasan saya," tutur pira yang dinobatkan sebagai orang nomor satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi Foreign Policy Magazine, Amerika Serikat tahun 2008 itu.

Fethullah Gullen, saat kediamannya di kota Saylorsburg, Pennsylvania. (Foto: Istimewa)

7/20/2016

Kelompok Militan Abu Sayyaf Kembali Menyandera WNI

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. Sejumlah WNI kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Kejadian penculikan WNI secara berulang-ulang tersebut menjadi pertanyaan sejumlah pihak akan kemampuan Presiden Joko Widodo dalam melindungi warga negaranya. (Foto: Istimewa)

"ABK dan pelaut kita benar-benar jadi bulan-bulanan perompak dan teroris dari kelompok Abu Sayyaf,"

JAKARTA -- Terus terjadinya penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan banyak pihak dan masyarakat. Kemampuan Jokowi dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat lemah. Bahkan DPR RI menganggap terulangnya penculikan WNI di luar negeri sebagai bukti bahwa di era pemerintahan Jokowi, Indonesia sama sekali tak dipandang apalagi ditakuti oleh dunia.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai penculikan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) menunjukkan Indonesia dilecehkan oleh orang atau kelompok. Atas persoalan penculikan ABK WNI yang selalu berulang, ia mengatakan langkah pertama yang harusnya dilakukan pemerintah memperbaiki diplomasi Indonesia agar semakin bagus.

"Itu artinya kewibawaan kita tidak dihitung," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat dihubungi, Senin 11 Juli 2016.

Abdul menyatakan sudah mewanti-wanti agar solusi penculikan jangan menggunakan tebusan. Tapi menurutnya semua orang tahu kasus-kasus terdahulu diselesaikan dengan membayarkan tebusan.

"Bukan sekadar jadi pembelajaran tapi harus belajar lebih cepat lagi, jangan belajarnya terlalu lama apalagi ini sudah ke empat. Kalau di Filipina dilakukan Abu Sayyaf maka mereka menghitung banget, kenyataannya ditebus juga," kata Abdul.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. (Foto: Istimewa)

Ia menegaskan kalau Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi disegani, maka tidak akan ada pihak yang berani menculik WNI. Persoalannya diplomasi yang pemerintah Indonesia lakukan ke negara-negara yang bersangkutan belum berhasil.

Penculikan WNI Terjadi Lagi

Peristiwa penculikan WNI yang berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) kerap berulang. Tercatat, hingga pertengahan tahun ini, sudah empat kali terjadi penculikan oleh "lanun" atau kelompok pembajak/perompak dari Filipina selatan.

Yang terbaru, pada Sabtu, 9 Juli 2016, tiga orang diculik oleh lima orang bersenjata di Perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sampai berucap kalau berulang-ulangnya penculikan sudah mencapai titik nadir. Tidak bisa lagi ditolerir.

Bagi politisi Partai Golkar Tantowi Yahya, serangkaian aksi penculikan ini menunjukan Indonesia telah menjadi sasaran empuk kelompok itu.

"ABK dan pelaut kita benar-benar jadi bulan-bulanan perompak dan teroris dari kelompok Abu Sayyaf," kata Tantowi melalui pesan singkat, Selasa, 12 Juli 2016.

Kapal Brahma 12, sebuah kapal yang sempat dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, persoalan yang membuat kelompok Abu Sayyaf berani menyandera pelaut Indonesia, jika berkaca pada penanganan saat pembebasan sebelumnya, "Kita terlalu lembek, terlalu persuasif istilahnya Panglima TNI."

Anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan ini mengingatkan, mengenai perjanjian tiga negara, yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia. Pada perjanjian ini, semua menteri luar negeri dan panglima militer tiga negara itu sepakat melakukan patroli bersama di perairan yang rawan tersebut.

Sedangkan, Pengamat hubungan internasional Emil Radiansyah menuturkan satu faktor kemungkinan mengapa WNI menjadi sasaran penculikan kelompok yang diduga termasuk ke dalam jaringan Abu Sayyaf itu.

Pada kasus penculikan April lalu, menurut Emil, WNI dibebaskan diduga dengan cara ditebus. Itu indikasi sangat kuat, meskipun pemerintah tidak pernah mengakuinya.

“Menurut saya, indikasi kuat mengapa WNI jadi sasaran penculikan karena (dugaan) faktor tebusan itu," kata dia, Senin, 11 Juli 2016.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan. (Foto: Istimewa)

7/19/2016

AS Minta Erdogan Buktikan Keterlibatan Gulen dalam Kudeta Militer Turki

Pendukung Presiden Erdogan berusaha melumpuhkan sebuah tank tempur yang digunakan tentara untuk melakukan kudeta. Kudeta yang dilakukan militer Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan, berhasil digagalkan. Erdogan menyatakan kudeta didalangi oleh ulama oposisi Fathullah Gulen. (Foto: Istimewa)

"Kami mengundang pemerintah Turki, seperti yang selalu dilakukan selama ini untuk memberikan kami bukti yang sah. AS akan menerima dan meneliti serta membuat kesimpulan objektif terhadap bukti tersebut,"

NEW YORK -- Usaha kudeta yang dilakukan militer Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan, dilaporkan telah gagal. Ribuan pelaku kudeta telah ditangkap oleh otoritas keamanan Turki yang pro Erdogan. Namun, penyelidikan belum berjalan, Erdogan telah menjatuhkan telunjuknya kepada pihak oposisi yang selama ini menentang pemerintahannya.

Erdogan sebelum ini menyebut bahwa tragedi kudeta militer diprakarsai oleh seorang ulama terkemuka Turki, Fathullah Gulen.

Terkait tuduhan itu, Amerika Serikat (AS) sebagai tempat tinggal Gulen saat ini meminta kepada Presiden Erdogan untuk memberikan bukti bahwa Gulen benar-benar terlibat dalam kudeta militer tersebut. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Selain itu, Kerry juga menawarkan bantuan kepada Turki untuk membantu penyelidikan kudeta berdarah tersebut. Karena itu, AS mengundang pihak Turki untuk membeberkan keterlibatan Gulen dalam kudeta tersebut.

Saat berbicara di Luxembourg, Kerry mengatakan Washington belum menerima secara resmi permintaan untuk melakukan ekstradisi Gulen, tapi mereka telah mengantisipasi jika muncul pertanyaan terkait Gulen.

Fathulah Gulen saat berada di pengasingan, Amerika Serikat. (Foto: Istimewa)

"Kami mengundang pemerintah Turki, seperti yang selalu dilakukan selama ini untuk memberikan kami bukti yang sah. AS akan menerima dan meneliti serta membuat kesimpulan objektif terhadap bukti tersebut," ujar Kerry, sebagaimana dilansir Middle East, Sabtu (16/7/2016).

Erdogan Minta AS Tangkap Fethullah Gulen

Presiden Erdogan meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menangkap Fethullah Gulen dan memulangkannya ke Ankara jika AS memang teman Turki.

Permintaan Erdogan kepada Obama muncul setelah penguasa militer Turki memblokir Pangkalan Udara Incirlik yang menjadi rumah senjata nuklir AS di Adana, Turki. Pangkalan itu jadi basis militer AS dalam memerangi kelompok ISIS di Suriah dan Irak.

”Negara ini banyak menderita di tangan gerakan Gulen,” kata Erdogan di depan kerumunan pendukungnya di dekat rumahnya di Istanbul, seperti dikutip CNN, Minggu (17/7/2016).

”Saya menyerukan kepada Amerika Serikat dan Presiden Barack Obama (untuk) menangkap Fethullah Gulen atau memulangkannya ke Turki,” imbuh Erdogan. ”Jika kita adalah mitra strategis atau mitra model, lakukan apa yang diperlukan,” lanjut seruan Erdogan.

Rakyat Turki pro pemerintah berhasil melumpuhkan sebuah tank tempur yang sebelumnya digunakan tentara untuk berusaha menjatuhkan pemerintahan Erdogan. (Foto: Istimewa)

7/17/2016

Rekam Jejak Sejarah Kudeta Militer Turki

Pihak militer Turki kembali berusaha melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kudeta militer yang terjadi sangat singkat ini berhasil digagalkan oleh para pendukung Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan. Namun, dalam sejarahnya kudeta militer bukan sekali ini saja terjadi di Turki. (Foto: istimewa)

ISTANBUL -- Peristiwa yang menggemparkan dunia terjadi di Turki, militer negara itu kembali melakukan usaha kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan. Turki sejak Jumat (15/7) malam setempat diguncang aksi percobaan penggulingan kekuasaan yang sah oleh sebuah faksi di tubuh angkatan bersenjata setempat, yang diawali dengan penutupan dua jembatan penting di Istanbul.

Kemudian pengepungan dan pendudukan sejumlah fasilitas penting negara juga berusaha dilakukan oleh para pengkudeta, dalam aksi yang juga menimbulkan baku tembak serta serangan bom terhadap gedung parlemen di ibu kota Ankara.

Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tengah berlibur segera kembali ke Istanbul, menyerukan masyarakat turun ke jalan menolak kudeta serta bertolak kembali ke ibu kota, sebelum belakangan Perdana Menteri Binali Yildirim mengklaim keadaan sudah bisa dikendalikan dan menyebut kelompok pro Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang menetap di negara bagian Pennsylvania AS, sebagai dalang di balik percobaan kudeta tersebut.

Percobaan kudeta tersebut bukan kali pertama terjadi di Turki, setidaknya dalam 50 tahun terakhir tak kurang dari enam kali percobaan kudeta oleh tentara terjadi di Turki sebagaimana dilaporkan Reuters berikut.

1960

Pada 2 Mei berlangsung percobaan kudeta yang nyaris tanpa pertumpahan darah, dipimpin oleh sejumlah prajurit serta kadet dari akademi angkatan bersenjata di Istanbul dan Ankara.

Para pendukung Erdogan merayakan kemenangannya setelah berhasil menggagalkan aksi kudeta yang dilakukan pihak militer Turki. (Foto: AP)

Sehari setelahnya, pejabat Panglima Angkatan Darat Jenderal Cemal Gursel menuntut reformasi politik serta mengancam bakal mundur jika tuntutannya tak dipenuhi.

Para pemimpin membentuk Komite Persatuan Nasional beranggotakan 38 orang dengan Gursel diberi jabatan ketua. Sebanyak 601 orang pemerintahan lama diproses hukum oleh junta militer, 464 di antaranya divonis bersalah.

Tiga mantan menteri termasuk Perdana Menteri Adnan Menderes dieksekusi mati oleh junta militer sementara 12 lainnya, termasuk Presiden Celal Bayar, vonisnya dikurangi dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

1971

Angkatan bersenjata mengirimkan sebuah peringatan kepada pemerintah untuk mengembalikan kekuasaan berlangsungnya kericuhan dan kekerasan jalanan antara sayap kiri dengan kubu nasionalis selama berbulan-bulan.

Sebuah tank pasukan militer Turki yang melakukan kudeta berhasil dihentikan oleh para pendukung Erdogan di Ankara. (Foto: EPA)

Beberapa bulan kemudian PM Suleyman Demirel (PM pertama terpilih lewat pemilihan demokratis selepas kudeta 1960) mengundurkan diri dan sebuah koalisi antara politisi konservatif dengan teknokrat dibentuk untuk masa pemulihan dengan pengawasan dari angkatan bersenjata.

Status darurat militer diberlakukan di beberapa provinsi dan belum semuanya disudahi hingga September 1973.

1980

Pada 12 September 1980 petinggi angkatan bersenjata yang dipimpin Jenderal Kenan Evren melangsungkan percobaan kudeta, menyusul kembali merebaknya kericuhan terbuka antara sayap kiri dengan kubu nasionalis.
Sejumlah politisi kesohor ditangkap, sementara parlemen, beberapa partai politik hingga serikat pekerja dibubarkan.

Dewan Keamanan Nasional beranggotakan lima orang mengambil alih kendali kekuasaan, mencabut konstitusi dan menerapkan konstitusi pengganti yang memberikan kewenangan hampir tak terbatas bagi petinggi angkatan bersenjata.

1997

Pada 18 Juni 1997 PM Necmettin Erbakan yang disebut oposan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan paham sekuler di Turki mengundurkan diri dari jabatannya di bawah tekanan angkatan bersenajata, kalangan pebisnis, penegak hukum serta sesama politisi.

Para pendukung Erdogan memukuli para tentara pelaku kudeta yang berhasil mereka tangkap.  (Foto: istimewa)

Pihak-pihak tersebut mengambil langkah bersama didasarkan semangat menjaga keberlangsungan negara sekuler yang diusung Mustafa Kemal Ataturk.

2007

Jaringan bawah tanah Ergenekon muncul pertama kali ke permukaan saat serpihan bahan peledak ditemukan dalam serangan di Istanbul. Belakangan ratusan orang diproses atas tuduhan percobaan kudeta terhadap PM Erdogan, 275 orang dari berbagai latar belakang termasuk pegawai, wartawan dan pengacara ditemukan bersalah.

Seluruh vonis tersebut dibatalkan setelah pengadilan banding memutuskan tidak pernah ada bukti keberadaan jaringan Ergenekon.

Erdogan yang pada 2014 naik jabatan menjadi Presiden Turki cenderung mendukung putusan pengadilan banding tersebut, namun belakangan menyalahkan polisi serta jaksa yang terkait dengan kelompok pro Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang mengasingkan diri ke negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, yang dianggap telah membuat-buat teori konspirasi Ergenekon tersebut. Gulen menyangkal tuduhan tersebut.

2010

Sebuah surat kabar mengungkap rencana kudeta, yang diberi kode Sledgehammer atau godam, yang direncanakan pada 2003 dengan sasaran menimbulkan kekacauan sosial demi menggulingkan kekuasaan Partai AK, partai Erdogan yang berbasis Islam.

Para pendukung Erdogan berhasil menangkap seorang tentara pelaku kudeta di Istanbul. (Foto: istimewa)

7/17/2016

Kudeta Militer Turki Telah Gagal, Ribuan Pelaku Ditahan

Para tentara pelaku kudeta yang berhasil ditangkap, menjadi bulan-bulanan para pendukung Erdogan. Ribuan pendukung Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan turun ke jalan-jalan utama di Turki menyatakan dukungannya kepada pemerintah dan menolak aksi kudeta yang dilakukan militer negara tersebut. (Foto: Getty)

“Kami akan terus bersatu. Kami akan menjadi besar dan tetap bertahan. Semua berjuang bersama Turki!”

ISTANBUL -- Kudeta yang dilakukan militer Turki pada Jumat 15 Juli 2016 waktu setempat, dilaporkan telah gagal. Juru bicara Intelijen Turki (MIT) Nuh Yilmaz, mengatakan bahwa kudeta Turki yang dilakukan oleh pihak militer telah dikalahkan. 

“Orang-orang beramai-ramai dalam grup. Setiap orang yang mengambil bagian dalam kejadian ini akan dikenai hukuman dengan tuntutan sebagai pengkhianat,” ujar Nuh Yilmaz seperti diberitakan BBC, Sabtu (16/7/2016).

Beberapa anggota militer dikabarkan sempat mengambil alih beberapa tempat krusial seperti kompleks kepresidenan dan alun-alun Taksim yang terdapat di Istanbul. Informasi mengenai kudeta ini bermula ketika salah satu media Turki menyatakan bahwa pihak mileter telah mengambil alih kepemimpinan.

Erdogan juga langsung meninggalkan masa liburannya dan terbang ke Istanbul. Dirinya langsung melakukan jumpa pers dan menyatakan bahwa kudeta telah digagalkan. Dalam jumpa pers tersebut dirinya berjanji akan melakukan pembersihan di militer Turki.

Dalam jumpa wartawan tersebut Erdogan juga mengatakan bahwa kudeta tersebut hanya dilakukan oleh kelompok minoritas di dalam militer Turki yang ingin memecahkan integeritas persatuan Turki.

“Kami akan terus bersatu. Kami akan menjadi besar dan tetap bertahan. Semua berjuang bersama Turki!” tulis Erdogan dalam akun Twitter-nya.

Tahan Ribuan Pelaku Kudeta

Pemerintah Turki menangkap hampir 3.000 orang yang diduga anggota komplotan militer pada Sabtu dan memerintahkan ribuan hakim ditahan, setelah menggagalkan kudeta yang mencoba untuk menggulingkan Presiden Tayyip Erdogan.

Erdogan bersama para pendukungnya, saat tiba di Istanbul. Erdogan meminta para pendukungnya untuk melawan aksi kudeta yang dilakukan pihak militer Turki. (Foto: Istimewa)

7/17/2016