Ambisi Menhan Prabowo Bangkitkan Hankamrata dan Komcad

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan kembali memperkuat doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dan segera membentuk kekuatan komponen cadangan yang berasal dari rakyat di berbagai kalangan.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War,"

JAKARTA -- Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet periode kedua rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto berambisi memperkuat sistem pertahanan Indonesia diberbagai lini. 

Bukan hanya berkomitmen menambah alat utama sistem senjata (alutsista), Menhan Prabowo juga bertekad kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia yang selama ini abai untuk diperhatikan.

Bicara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini. Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain. Pertahanan Rakyat Semesta dinilai cocok diterapkan di negara yang belum memiliki sistem pertahanan yang canggih.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Mengenai konsep lebih detilnya, Prabowo berkaca pada masa ketika Indonesia mengusir penjajah. Prabowo mengklaim konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut Indonesia selama ini. Menurut Prabowo, konsep Hankamrata ini masih berlaku di Indonesia.

Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat di berbagai daerah membentuk laskar-laskar perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu. Laskar-laskar rakyat inilah yang akan menjadi cikal-bakal lahirnya tentara Indonesia di era pasca kemerdekaan. (foto: istimewa)

“Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, 45-50an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa. "Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Bentuk Komponen Cadangan

Selain kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo juga ingin segera membentuk komponen (tentara) cadangan. Tak tanggung-tanggung, mantan Danjen Kopassus itu menargetkan golongan terdidik untuk kekuatan cadangan pertahanan. Prabowo menyebut mahasiswa salah satu komponen dari Pertahanan Rakyat Semesta.

Terkait pembentukan dan penyusunan Komponen Cadangan, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Prabowo, Kemendikbud akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komponen Cadangan.

"Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem pertahanan negara tidak hanya terdiri dari pertahanan militer, tapi juga non-militer, serta fisik dan non-fisik. Pertahanan militer yang bersifat fisik terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama yakni TNI, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari elemen di luar TNI.

"Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1 lalu golongan mahasiswa,” kata Prabowo.

"Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ucap mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang bela negara bersifat sukarela. Namun ia menegaskan jika konsepnya bersifat komponen cadangan.

“Saya kira dalam UU kita tidak sampai di situ (wajib militer), tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” ucap Prabowo.

Mengenai UU PSDN, dalam Pasal 12 Ayat (1) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.”

Dan Pasal 12 Ayat (2) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.”

Laskar-laskar rakyat yang terbentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadi kekuatan penentu dalam mengusir para penjajah di bumi pertiwi. (Foto: istimewa)

11/23/2019

SBY Protes Pembangunan Pangkalan Militer Amerika di Australia

Amerika Serikat (AS) melakukan rotasi pasukan Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D17) yang akan mulai tiba di Darwin minggu ini untuk memulai rotasi keenam mereka di Australia Utara, sebagai bagian dari keterlibatan AS di kawasan Asia-Pasifik. The 2017 Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D 17) adalah perpanjangan dari hubungan pertahanan Australia dengan AS yang akan meningkatkan kerja sama militer praktis, interoperabilitas dan berkontribusi pada keamanan dan keterlibatan regional. (Foto: aeroaustraliamag.com)

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,”

CANBERRA -- Amerika Serikat (AS) telah memiliki hubungan militer yang sangat erat sejak era Perang Dunia II. Kini, aliansi Australia-AS lebih dalam dan lebih dekat dari sebelumnya. AS dan Australia memperkuat aliansi untuk menghadapi kebangkitan kekuatan militer negara-negara kuat di kawasan Asia-Pasifik. 

Salah satu ancaman potensial bagi AS dan Australia adalah kebangkitan militer China, Rusia dan potensi ancaman Indonesia.

Meski pernah dianggap sebagai presiden yang lamban dan merespon pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kota Darwin, Australia, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata memberikan perhatian serius terhadap kebijakan yang dibuat oleh Australia tersebut.

SBY mengatakan penting bagi Amerika Serikat dan Australia bersikap transparan soal kebijakan pertahanan. Berbicara pada konferensi yang digelar Institut Kebijakan Strategis Australia di Canberra, SBY mengaku kaget ketika pertama kali mendengar rencana Presiden AS Barack Obama untuk menempatkan ribuan marinir di Kota Darwin.

Rencana itu, menurut SBY, pertama kali didapat dari wartawan sebelum menghadiri KTT APEC di Hawaii, 2011 silam.

“Mengejutkan buat saya. Pada akhirnya semua jelas, tapi komunikasi penting untuk menghindari kesalahpahaman serta membangun kepercayaan dan keyakinan,” kata SBY sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press.

SBY menekankan pentingnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik mempertahankan transparansi soal kebijakan pertahanan.

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,” kata SBY.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bersama mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbot, (Foto: istimewa)

Pada 2011 lalu, Obama mengemukakan rencana untuk menempatkan sekitar 2.500 anggota marinir AS pada tahun 2016-2017 di pangkalan militer Kota Darwin.

Penempatan itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik di tengah kekhawatiran terhadap upaya Cina yang terus mengembangkan kekuatannya.

Marty Natalegawa, yang menjabat menteri luar negeri Indonesia kala itu, mengatakan RI tidak keberatan dengan rencana AS. Indonesia, menurutnya, melihat penempatan pasukan itu sebagai kesempatan berharga untuk mengembangkan respon dalam penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Saat ini banyak pengamat militer yang menghimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dengan meningkatkan kemampuan militer Indonesia, terutama di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang sangat mudah dijangkau oleh militer Amerika Serikat dan Australia.

Selain itu, saat ini dengan melambatnya pembangunan kekuatan TNI dalam program 'Minimun Essential Force' atau MEF yang dicanangkan pada saat pemerintahan mantan Presiden SBY, Jokowi dianggap banyak pihak mengabaikan kedaulatan NKRI di bagian timur Indonesia yang sudah semakin terkepung oleh pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat dan Australia. 

Kenapa Amerika Menumpuk Kekuatan Militer di Australia?

Melalui aliansi ANZUS, Australia telah menjadi bagian penting dari struktur persekutuan Asia-Pasifik Amerika Serikat selama lebih dari enam puluh tahun. Aliansi ini awalnya dibentuk untuk menghadapi kebangkitan dan invasi militer kekaisaran Jepang pada era Perang Dunia II. Aliansi juga efektif untuk membendung pengaruh Uni Soviet pada era Perang Dingin di kawasan Asia Pasifik.

Kini bentuk aliansi telah terus bergeser, sebagai satu kesatuan pivot Amerika di Pasifik, Australia kini lebih tertanam secara strategis dan militeris ke dalam perencanaan militer global AS, terutama di Asia, daripada sebelumnya.

Marinir AS yang ditugaskan untuk Angkatan Rotasi Marinir, Darwin bersiap untuk menaiki helikopter. Kehadiran pasukan militer AS di pelabuhan Darwin utara, Australia akan meningkat dari 250 pasukan, menjadi 2.200. Amerika juga akan mendeploy berbagai macam sistem persenjataan dari tiga matra, seperti pesawat tempur, kapal perang, kapal Induk, rudal, radar militer, dan berbagai macam amunisi di Australia. Salah satu alasan Amerika menumpuk kekuatan militer di Australia adalah untuk menghadapi China, dan kekuatan regional lainnya di Asia-Pasifik.

11/14/2018

GFP: Peringkat Kekuatan Militer Indonesia Turun di 2018

Pasukan militer Indonesia berdiri dalam formasi di depan alutsista kanon 155mm dan beberapa senjata peluncur roket, pada perayaan HUT TNI ke-67 di bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, pada 5 Oktober, 2012. (Sumber Foto: AFP / ROMEO GACADROMEO GACAD / GettyImages)

JAKARTA -- Kekuatan militer Indonesia mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini terdata dalam situs Global Fire Power (GFP) yang kembali merilis peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. 

Dalam peringkat terbaru itu, kekuatan militer Indonesia masuk dalam daftar 15 besar dunia. Indonesia turun satu peringkat dari tahun lalu. Data GFP 2017 menyebutkan bahwa, Indonesia berada di urutan ke-14 daftar kekuatan tempur dunia.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di regional ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Singapura, Indonesia masih menempatkan posisi sebagai yang terkuat di kawasan.

Posisi ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara ASEAN yang masuk dalam 20 besar peringkat GFP. Negara Asia Tenggara lainnya yang masuk dalam daftar tersebut adalah Vietnam di peringkat ke-17. Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).

Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.

Selain persenjataan dan anggaran pertahanan, GFP juga memberikan penilaian berdasarkan cadangan energi, modernisasi, kesehatan ekonomi sebuah negara, kemampuan Naval (AL) yang mumpuni, jumlah penduduk usia produktif, dan luas wilayah suatu negara.

Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer aktif sebesar 975.750 terdiri dari TNI/Polri, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, 420 pesawat, 5 unit kapal selam dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.

Peringkat militer dunia pada tahun 2017, dimana Indonesia menempati posisi 14 besar dunia. (infografis: GFP)

Sejumlah negara yang secara kekuatan militer berada di bawah posisi Indonesia antara lain, Israel, Vietnam, Brazil, Taiwan, Iran, Australia, dan Arab Saudi. Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10).

Salah satu penyebab turunnya peringkat kekuatan militer Indonesia adalah, tidak adanya pembelian persenjataan atau alutsista yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Selain itu juga ditambah kondisi perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi stabil, sehingga mempengaruhi finansial Indonesia secara nasional.

Sedangkan disisi lain, negara yang peringkat sebelumnya berada dibawah Indonesia, seperti Pakistan, justru memperkuat persenjataannya, sehingga mampu melewati Indonesia.

Berikut daftar 10 negara dengan militer terkuat di 2018:

1. Militer Amerika Serikat
Angaran militer: USD601 miliar (Rp7.945 triliun) pertahun
Personel tentara aktif: 1,4 juta
Personel cadangan: 1,1 juta
Tank: 8.848
Kendaraan lapis baja: 41.000 
Senjata artileri: 3.000 lebih 
Sistem peluncur roket: 1.331
Pesawat militer: 13.444
Pesawat tempur: 5.039
Pesawat angkut: 5.739
Helikopter serbu: 957
Kapal perang: 415 (19 kapal induk)
Kapal selam: 74
Kapal penyapu ranjau: 11

2. Militer Rusia
Angaran militer: USD84,5 miliar (Rp1.120 triliun) pertahun
Personel aktif: 766.055
Personel cadangan: 2,4 juta
Tank: 15.398
Kendaraan lapis baja: 31.298
Senjata artileri: 10.000 
Sistem peluncur roket: 3.793
Pesawat militer: 3.547
Helikopter serbu: 478
Kapal perang: 352 (1 kapal induk)
Kapal selam: 60

3. Militer China
Angaran militer: USD216 miliar (Rp3.000 triliun) pertahun
Personel aktif: 2,3 juta   
Personel cadangan: 2,3 juta
Tank: 9.150
Kendaraan lapis baja: 4.788  
Sistem peluncur roket: 1.770
Pesawat militer: 2.615
Helikopter serbu: 200
Kapal perang: 714 (1 kapal induk)
Kapal selam: 68

Jumlah perbandingan Personel militer aktif negara-negara di kawasan Asia.

11/01/2018

Militer Indonesia Resah dengan Kebangkitan PKI dan LGBT

Seorang perwira militer Indonesia memperlihatkan buku-buku tentang komunisme di Indonesia, disita bersama dengan hampir 90 buku lainnya, dari rak-rak di dalam sebuah mal di Tegal, Jawa Tengah, 11 Mei 2016. (Foto: Antara Foto)

"Siapa yang membuat kerusuhan dan membunuh jenderal militer pada saat itu? Itu adalah PKI (partai komunis). Jangan mencari pembenaran. Aku tidak suka itu. Kami mencoba membasmi mereka (komunis) di masa lalu sehingga mungkin mereka ingin membalas dendam. Jelas, ada hubungan dengan 1965,"

JAKARTA -- Para elit militer Indonesia secara terbuka memicu kecemasan publik tentang komunisme, kaum LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) dan 'pengaruh asing' lainnya. Sejumlah pengamat mengatakan, apa yang dilakukan para elit militer tersebut, bertujuan untuk merebut peran yang lebih besar dalam urusan sipil, di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu.

Namun, tindakan keras militer terhadap aktivitas komunis yang dicurigai berambisi untuk menciptakan kekuatan pertahanan sipil  (Angkatan ke-5), mulai menciptakan kegelisahan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jokowi bahkan secara terbuka menghardik militer, setelah menahan beberapa orang Indonesia yang dicurigai menyebarkan ideologi komunis, perlawanan publik pertama oleh presiden terhadap pengaruh militer yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari.

"Presiden telah tegas dan jelas mengatakan kepada militer dan kepala polisi, dan memerintahkan untuk segera menginstruksikan kepada pasukannya," kata Sekretaris Kabinet dan pembantu presiden Pramono Anung kepada wartawan.

Di bawah Jokowi, militer telah bergabung dengan perjuangan bangsa melawan narkoba, terorisme dan korupsi, area yang sebelumnya merupakan wewenang kepolisian. 

Namun tindakan tegas dilakukan, ketika tentara secara cepat menahan dua aktivis mahasiswa di Indonesia bagian timur, karena mengenakan kaos merah bertuliskan gambar palu dan arit di dalam cangkir kopi. Itu adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan militer dan polisi terhadap orang-orang yang diduga radikal sayap kiri.

Para prajurit TNI menyerukan untuk melawan dan menumpas LGBT yang saat ini sedang marak menyebar di masyarakat. (Foto: Istimewa)

"Alasan yang diberikan komando militer setempat (untuk penahanan) adalah bahwa orang-orang itu menyebarkan komunisme melalui kaos T-shirt. Kami memprotes karena tentara militer tidak dapat menangkap, menginterogasi dan menyita harta benda warga sipil," kata Abdon Nababan, kepala organisasi tempat kedua aktivis di provinsi Maluku Utara itu menjadi anggota.

Pasukan keamanan juga baru-baru ini mulai menyita buku-buku kiri dari warga negara dalam upaya nyata untuk mencegah kebangkitan komunisme yang ditakuti. Juru bicara Angkatan Bersenjata Tatang Sulaiman mengatakan militer bekerja di dalam hukum.

"Jika kami menemukan kelompok yang menyebarkan ideologi komunis atau materi yang dapat mempengaruhi pemikiran publik, maka kami akan bertindak sesuai dengan hukum. Peran kami adalah membantu polisi," katanya seperti dilansir Reuters.

Jokowi Perintahkan Selidiki Pembantaian PKI

Penindakan penangkapan sejumlah kelompok yang diduga aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) ini, bertepatan dengan perintah Jokowi untuk melakukan penyelidikan terhadap pembersihan anti-komunis tahun 1965, sebuah langkah yang membuat jengkel beberapa kalangan elit militer.

Sebagian sejarawan mengatakan, setidaknya setengah juta orang tewas dalam kekerasan yang dimulai pada Oktober 1965, setelah tersangka komunis membunuh enam jenderal dalam upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno saat itu. Pemerintah berturut-turut menolak untuk meminta maaf atau menerima korban tewas itu.

Indonesia saat itu memiliki partai komunis terbesar yang tidak berkuasa di dunia, dan didukung oleh China. Di bawah pemerintahan Soeharto yang otoriter yang mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, partai itu dibubarkan dan semua material dan simbol kiri - bahkan karakter Cina pada tanda-tanda dan di media - dilarang.

TNI dari Kodim 1501 Ternate, Maluku Utara menangkap empat mahasiswa karena memiliki kaos bergambar palu arit yang identik dengan lambang PKI. Penangkapan ini berawal dari penyerahan kaos beratribut serupa oleh seorang warga. (Foto: Istimewa)

Keresahan mengenai isu kebangkitan PKI menyebar ke berbagai daerah. Di Yogyakarta, masyarakat anti-komunis yang sebagian besar anak-anak pejabat militer dan polisi, mencegah pemutaran film berhaluan kiri dan bernuansa bermuatan propaganda komunis atau PKI. Namun, hal ini dibantah oleh koordinator pembuat acara.

"Acara itu sama sekali bukan tentang komunisme. Itu adalah film tentang pekerja," kata Suarjono, penyelenggara pemutaran film. Untuk militer.

Ingatan tentang pemberontakan dan kekejaman PKI tahun 1965, masih kuat tertanam di benak para petinggi TNI. Terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat, yang menjadi korban utama dalam kudeta berdarah tersebut.

Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada Reuters mengatakan, mulai munculnya simbol-simbol dan pergerakan para aktivis PKI saat ini memiliki hubungan erat dengan pemberotakan tahun 1965. Sebagian dari mereka bahkan merupakan pelaku di masa lalu yang kini mulai mempropagandakan ideologi PKI kepada kaum muda.

"Siapa yang membuat kerusuhan dan membunuh jenderal militer pada saat itu? Itu adalah PKI (partai komunis). Jangan mencari pembenaran. Aku tidak suka itu. Kami mencoba membasmi mereka (komunis) di masa lalu sehingga mungkin mereka ingin membalas dendam. Jelas, ada hubungan dengan 1965," kata Ryacudu.

Cegah PKI dengan Gerakan Bela Negara

Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, TNI akan mendirikan hampir 900 pusat pelatihan tahun ini untuk membentuk sebuah korps pertahanan sipil yang dikenal sebagai "Bela Negara" (membela negara).

Misinya adalah mempertahankan "perang proksi" yang dilakukan oleh komunis, kaum LGBT, militan agama, dan "pengaruh asing" lainnya, yang ingin memecah-belah negara dan menurunkan nilai-nilai moral dan nasionalisnya, kata militer.

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mendengarkan pertanyaan selama wawancara dengan Reuters di Jakarta, Indonesia 11 Mei 2016. (Foto: REUTERS / Darren Whiteside)

Pusat pelatihan akan mengajarkan jutaan siswa, dokter, pegawai negeri sipil mengenai keterampilan bertahan hidup, pertolongan pertama, dan sejarah Indonesia, tetapi tidak ada pelatihan senjata.

"Bela Negara adalah respon langsung terhadap ancaman yang kita hadapi dari perang proksi," kata Hartin Asri, seorang perwira militer yang bertanggung jawab atas program tersebut.

Militer Indonesia memiliki sejarah terlibat dalam urusan sipil sejak kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1947. Di bawah doktrin yang dikenal sebagai dwifungsi (fungsi ganda), militer diberikan kekuasaan atas urusan sipil dan politik untuk mempromosikan nasionalisme dan pembangunan. Doktrin itu sebagian besar disingkirkan setelah Soeharto jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998, tetapi masih memiliki pengikut di militer.

"Ada upaya dalam jajaran senior militer untuk menciptakan rasa paranoia yang menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia perlu dinyalakan kembali. Militer benar-benar percaya itu merupakan solusi untuk membawa Indonesia kembali ke jalurnya," kata Sidney Jones, seorang ahli keamanan yang berbasis di Jakarta.

Pemerintah Indonesia Menolak Minta Maaf pada PKI

Sebelumnya, beredar berita baik di media massa maupun media sosial yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf kepada para keluarga PKI yang dianggap menjadi korban pada saat penumpasan pemberontakan PKI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah setelah kerasnya penolakan dan kecaman dari masyarakat, terutama dari kalangan TNI dan umat Islam.

Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat sebagai Menkopolhukam kepada Forum Jakarta mengatakan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia tetapi menegaskan kembali posisi resmi, bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan permintaan maaf resmi.

"Jangan pernah berpikir bahwa pemerintah akan meminta maaf untuk ini dan itu. Kami tahu apa yang kami lakukan, yang terbaik untuk bangsa ini," kata Jakarta Post mengutipnya.

Pemuda Indonesia dari kelompok pengusaha muda mengambil bagian dalam program 'Bela Negara', kekuatan pertahanan sipil yang dipimpin militer, di sebuah kamp militer di Makassar, Sulawesi Selatan 24 April 2016. Aksi Bela Negara dibentuk salah satunya untuk membendung paham komunisme menyebar di kalangan pemuda Indonesia. (Foto: Antara Foto)

10/16/2018

Mantan Wakasad: LGBT Alat Perang Barat untuk Hancurkan Indonesia

Pelaku penyuka sesama jenis atau LGBT di dalam militer Amerika Serikat (AS). Fenomena maraknya kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) membuat banyak kalangan merasa khawatir akan masa depan generasi muda Indonesia. Bahkan beberapa pengamat menganggap kebangkitan LGBT adalah sebuah cara perang baru yang dilakukan negara sekuler dari barat untuk menghancurkan Indonesia secara perlahan dari dalam.  (Foto: dailypost.ng)

“Perang G-IV tidak lagi mengandalkan senjata militer yang berbiaya mahal untuk pengerahannya. Perang ini lebih halus dan tak terlihat.

JAKARTA -- Tanpa disadari, Indonesia saat ini berada dalam situasi perang Generasi Keempat (G-IV). Dalam perang ini, senjata yang digunakan bukanlah kecanggihan peralatan militer (hardpower) tetapi senjata nonmiliter (softpower) yang antara lain meliputi penghancuran budaya, ekonomi, perusakan moral generasi masa depan bangsa.

Selain berbiaya murah dibanding pengerahan senjata militer (hardpower), perang G-IV, yang biasanya disebut dengan istilah proxy war, tidak bertujuan jangka pendek tetapi berakibat fatal untuk jangka panjang di saat suatu bangsa sudah begitu terlambat menyadarinya.

Gaya hidup LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) adalah salah satu senjata (softpower) yang digunakan oleh negara adikuasa (hegemony countries) yang bersifat kolonialisme dan imperialisme untuk menghancurkan nilai budaya, ketahanan ekonomi dan karakter bangsa.

Demikian dijelaskan oleh Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri, mantan Wakasad dan sekaligus Ketua Yayasan Jati Diri Bangsa di Jakarta, Kamis (25/2).

Disebut sebagai G-IV, karena perang ini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer tetapi terlebih menggunakan kekuatan budaya dan ekonomi. Perang Generasi I (G-I) adalah perang tradisional dengan menyepakati hari perang dan perang Bharatayudha, sebagai contoh, adalah jenis perang G-I.

Letjen TNI (P) Kiki Syahnakri. (Foto: TribunNews)

Perang Generasi II (G-II), adalah jenis perang kota dan Perang Generasi III (G-III) adalah perang dalam skala modern dengan menggunakan pengerahan senjata militer secara penuh seperti halnya Perang Dunia I atau Perang Dunia II.

“Perang G-IV tidak lagi mengandalkan senjata militer yang berbiaya mahal untuk pengerahannya. Perang ini lebih halus dan tak terlihat. Namun dalam jangka panjang, suatu negara akan dicaplok oleh negara lain melalui penguasaan ekonomi ataupun budayanya. Dan, Indonesia tanpa disadari oleh bangsanya pada saat ini telah memasuki G-IV,” ujar Kiki Syahnakri.

Menurut Kiki, LGBT merupakan salah satu senjata yang digunakan negara adikuasa untuk menguasai negara lain dengan menghancurkan budaya asli dan menggantikan dengan budaya yang dapat menghancurkan negara tersebut dari dalam. 

Memang lebih memakan waktu, Kiki mengurai lebih lanjut, dan sifatnya tidak menghancurkan secara fisik tetapi menghancurkan secara mental dan moral.

Para pelaku LGBT saat melakukan unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta. Meningkatnya gaya hidup LGBT saat ini membuat banyak orang tua dan keluarga yang mencemaskan perkembangan anak-anak mereka. (Foto: Istimewa)

10/14/2018

Menhan: Indonesia Akan Segera Luncurkan Satelit Komunikasi Militer

Dalam waktu dekat Kementerian Pertahanan RI dan markas besar TNI akan segera meluncurkan sebuah satelit militer. Keberadaan dan cara kerja satelit canggih ini akan sangat dirahasiakan untuk memperkuat sistem pertahanan militer Indonesia. (Foto: Istimewa)

"Satelit ini bersifat rahasia, dan nantinya semua komunikasi Tentara Nasional Indonesia akan menggunakan satelit tersebut. (Satelit) enggak boleh campur-campur. Itu kan rahasia,"

JAKARTA -- Di tengah semakin cepatnya perkembangan teknologi militer dan pertahanan, Indonesia sepertinya juga harus berpacu dengan waktu. Dalam waktu dekat, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan segera meluncurkan sebuah satelit militer canggih ke orbit.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, satelit komunikasi militer Indonesia yang rencananya diluncurkan pada 2019 bersifat rahasia dan berbeda dengan satelit-satelit lain yang. Hal itu dikatakannya di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Jumat (1/7/16). 

 "Tidak seperti satelit lain yang bisa digunakan untuk umum atau perusahaan, di mana-mana kan satelit militer itu rahasia," ujar Ryamizard.

"Satelit ini bersifat rahasia, dan nantinya semua komunikasi Tentara Nasional Indonesia akan menggunakan satelit tersebut. (Satelit) enggak boleh campur-campur. Itu kan rahasia," kata Ryamizard.

Indonesia akan meluncurkan satelit komunikasi militer buatan konsorsium Eropa Airbus Defence and Space pada 2019. Airbus ditunjuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggarap satelit militer itu setelah memenangi tender yang juga diikuti oleh Orbital Sciences Corporation asal Amerika Serikat, Loral Space & Communications asal AS, serta satu perusahaan satelit asal Rusia.

Sebuah skema cara kerja dari satelit militer untuk mengintegrasikan seluruh sistem pertahanan dan militer sebuah negara. (Foto: Istimewa)

10/14/2018

Ingin Beli 8 Kapal Perang Frigat dan Korvet, TNI Minta Kenaikan Anggaran di 2019

Kapal perang Frigate Van Speijk Class TNI AL, saat melakukan ujicoba penembakan rudal Yakhont dari KRI Oswald Siahaan 354. Setelah 30 tahun bertugas di Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL, dan setengah abad berlayar sejak dioperasikan AL Belanda, akhirnya enam unit frigat Van Speijk Class (Ahmad Yani Class) dipensiunkan pada tahun 2017. Frigat Van Speijk Class menjadi kapal perang terkuat dan tercanggih yang dimiliki Indonesia, bahkan setelah datangnya korvet Sigma Class, Van Speijk Class masih sangat diperhitungkan, dan Van Speijk Class dipercaya jadi maskot kekuatan TNI AL. Van Speijk Class TNI AL hingga akhirnya di tahun 2022 semuanya akan decommission. (Foto: Istimewa)

"Kapal perang Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) ada empat, PKR (Perusak Kawal Rudal) nanti ada pengadaan dua. Nanti proses dua lagi. Jadi rencana ada delapan kapal. Modelnya begitu (medium). Satu dua di sana, tiga empat di sini. Sudah selesai dua. Sekarang lagi dibangun lagi,"

JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI harus bergerak cepat untuk segera melakukan peremajaan dan pergantian kapal-kapal perang (KRI) yang sudah banyak memasuki usia tua dan tidak layak operasi. Salah satu agenda yang dilakukan Kemhan adalah berencana membeli dan mendatangkan delapan kapal perang baru.

Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji saat mendampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam Rapat Kerja bersama Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/9) mengatakan, dari delapan kapal tersebut, ada kapal yang dibeli dari Belanda. Sebagian lain diproduksi PT PAL. Saat ditanya bentuknya, dia menegaskan berukuran medium.

"Kapal perang Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) ada empat, PKR (Perusak Kawal Rudal) nanti ada pengadaan dua. Nanti proses dua lagi. Jadi rencana ada delapan kapal. Modelnya begitu (medium). Satu dua di sana, tiga empat di sini. Sudah selesai dua. Sekarang lagi dibangun lagi," kata Agus menjelaskan.

Ajukan Kenaikan Anggaran Pertahanan

Kementerian Pertahanan dan TNI mengajukan usulan dana Rp 215,29 triliun untuk anggaran Tahun 2019. Namun dari surat PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 16 April 2018, pagu indikatif untuk Kemhan/TNI tahun 2019 hanya Rp 107,16 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Jakarta, Jumat (7/9).

Ia menjelaskan, menurut jenis belanja, dana itu dipakai untuk belanja pegawai sebesar Rp 41,65 triliun, belanja barang Rp 36,30 triliun dan belanja modal sebesar Rp 29,20 triliun.

Korvet Kelas SIGMA TNI AL "KRI Diponegoro-365" memasuki Samudera Hindia pada Juli 2011. (Foto: US Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Kelas Adam K. Thomas.)

Sementara penggunaan dana sesuai unit organisasi dan program adalah Kemhan mencapai Rp 19,06 trilun dengan 11 program. Kemudian Mabes TNI sebanyak Rp 7,96 triliun untuk empat program. Untuk TNI AD mencapai Rp 47,54 triliun dengan empat program, TNI AL mencapai 18,25 triliun untuk empat program dan TNI AU Rp 14,33 triliun untuk empat program.

Selain itu, dia menegaskan, dalam pengamanan pemilu, TNI akan benar-benar netral. TNI juga akan bekerja profesional dan memegang teguh sumpah prajurit.

“Prioritas kami adalah mendukung stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Kemudian pertahanan wilayah perbatasan dan keamanan wilayah udara. Pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya sudah ada bukti. Jadi tidak perlu diragukan lagi netralitas TNI,” tegas Ryamizard, seperti dilansir dari Suara Pembaruan.

Namun, jika pun pengajuan tambahan anggaran tersebut dikabulkan pemerintah, hal ini tidak akan merubah postur dan kekuatan pertahanan Indonesia secara signifikan. Pasalnya, sebagian dana selain banyak terserap untuk belanja pegawai, pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) juga lebih difokuskan untuk pembeli persenjataan yang sudah tua dan tidak layak pakai.

Sejauh ini TNI AL telah memiliki empat kapal perang korvet kelas Sigma 9113, yakni KRI Diponegoro 365, KRI Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan KRI Frans Kaisiepo 368. Semua kapal perang yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden SBY tersebut, dalam pembuatannya bekerjasama dengan galangan kapal Damen's Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Senjata utama kapal perang Korvet Kelas SIGMA meriam Otobreda 76 mm . (Foto: Saberwyn)

Selain itu TNI AL juga telah memiliki empat kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Frigat ringan yang juga dibangun dan kontrak pembelian dilakukan pada masa pemerintahan SBY. 

Salah satu PKR Sigma yang sudah selesai adalah KRI Raden Eddy Martadinata dengan nomor lambung  331. Kapal Perang RI Raden Eddy Martadinata-331 menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini.

KRI RE Martadinata-331 merupakan hasil hasil kerja sama alih teknologi antara TNI AL bersama PT PAL dengan galangan kapal Damen Schiede Naval Ship Building (DSNS), Belanda.

Seperti diketahui, Proyek SIGMA PKR 10514 diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia pada bulan Agustus 2010. Kementerian Pertahanan Indonesia itu memberikan kontrak untuk DSNS pembangunan PKR SIGMA 10514 pertama pada bulan Desember 2012. Pemotongan baja pertama dilakukan pada bulan Januari 2014 dan keel dibaringkan pada April 2014 di galangan kapal PT PAL di Surabaya, Indonesia.

Sementara kontrak untuk pembangunan kapal kedua  ditandatangani pada bulan Februari 2013 dengan  baja pertama dipotong pada bulan September 2014 dan peletakan pada Desember 2014.

Empat dari enam modul inti dibangun di galangan kapal Surabaya, sedangkan dua sisanya dibangun dan diuji di galangan kapal Vlissingen di Belanda. Kapal dijadwalkan untuk pengiriman pada tahun 2017. Pada November 2013, Thales dianugerahi kontrak oleh DSNS untuk memberikan suite sistem misi untuk dua frigat pertama.

KRI Raden Eddy Martadinata-331 saat bersandar di Dermaga Pondok Dayung TNI AL, Jakarta Utara, Jumat (7/4/2017). Kapal itu dikukuhkan sebagai kapal perang pimpinan atau flagship. (Foto: Kompas.com/Lutfy Mairizal Putra)

9/25/2018

Pengamat: Miliki Presiden Lemah, Indonesia Bisa Kalah Lawan China di Natuna

Presiden Joko Widodo sedang 'ber-foto selfie' di atas kapal perang TNI AL, saat sedang mengunjungi perairan Natuna. Sempat dikatakan tidak akan pernah terlibat konflik di Laut China Selatan, Indonesia kini dengan tergopoh-gopoh akhirnya dipaksa untuk memperkuat pertahanannya di perairan pulau Natuna. Hal ini menindaklanjuti semakin seringnya angkatan perang China melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah itu. (Foto: Istimewa)

"Masalah ASEAN di sini, tidak ada pemimpin kuat. Ketidakhadiran Soeharto, ketidakhadiran Mahathir Mohammad, hanya menjadikan ASEAN ini sebagai tempat untuk konsultasi. Bukan lagi suatu kekuatan bersama untuk menghadapi China,"

JAKARTA -- Tindakan militer China yang sering melakukan pelanggaran wilayah dan pencurian ikan di perairan Natuna, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik senjata antara TNI dengan angkatan perang China. 

Namun, disaat China semakin memperkuat cengkramannya di Laut China Selatan, Indonesia justru dianggap mengalami krisis kepemimpinan akibat lemahnya pemerintahan saat ini dalam menyikapi berbagai hal.

Pengamat Budaya dan Politik China dari Universitas Indonesia, Abdullah Dahana menilai kepala negara dan pemerintahan yang ada di ASEAN, termasuk di Indonesia, terlalu lemah untuk menantang China.

Apalagi jika bicara sengketa di Laut China Selatan. Hasil pertemuan menteri luar negeri ASEAN (AMM) dan mitra wicaranya (ARF) di Vientiane, Laos kemarin juga tidak berdaya menghadapi klaim sepihak dari China di LCS.

"Masalah ASEAN di sini, tidak ada pemimpin kuat. Ketidakhadiran Soeharto, ketidakhadiran Lee Kuan Yew, ketidakhadiran Mahathir Mohammad, hanya menjadikan ASEAN ini sebagai tempat untuk konsultasi. Bukan lagi suatu kekuatan bersama untuk menghadapi China," kata Dahana dalam diskusi bertajuk 'Kita dan Sengketa Laut China Selatan' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/16).

Garis batas klaim yang dibuat China untuk menguasai hampir keseluruhan perairan Laut China Selatan. Negara yang terlibat akhirnya secara serentak memperkuat militer masing-masing guna menghadapi invasi China.

Dahana justru khawatir dengan sikap lemah ASEAN ini, bisa saja anggotanya di masa mendatang menuntut keluar. Sebut saja yang paling ngotot menghadapi China di LCS, Filipina dan Vietnam.

"Siapa tahu ya seperti yang terjadi di Uni Eropa. Jika di Inggris Raya ada Brexit, di ASEAN nanti ada Vietxit atau Filipinxit. Mereka akan keluar dari ASEAN karena merasa tidak mendapatkan dukungan dari organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara tersebut.," tukasnya.

Bahkan dua negara lain yang punya masalah dengan Negeri Panda di Laut China Selatan, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam tidak turut unjuk suara. "Begitu juga dengan Indonesia yang sempat bermasalah dengan China soal Natuna, diam-diam saja tuh," pungkas Abdullah.

Abdullah beranggapan  bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki sikap kepemimpinan dan pengetahuan yang kuat mengenai strategi perang dan diplomasi luar negeri, hal ini sangat bertolak belakang dibandingkan saat Indonesia di era presiden Soeharto yang sangat disegani di kawasan bahkan dunia.

Sengketa Natuna Meluas Jadi Masalah Kedaulatan

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto menyarankan jangan sampai sengketa klaim China atas perairan Natuna bergeser menjadi permasalahan politik bahkan masalah kedaulatan.

Armada kapal perang China, saat melakukan latihan militer di Laut China Selatan.

"Yang pokok, jangan digeser menjadi politik menurut saya. Jadi tetap masalah overlapping (tumpang-tindih) zona ekonomi ekskusif sajalah. Jangan berubah menjadi masalah kedaulatan. Karena kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan dimensinya akan lebih luas lagi," kata Ahmad, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/16).

Sebelumnya, Juni 2016 terjadi penangkapan sejumlah kapal nelayan China oleh satuan TNI AL. Hal ini bahkan memicu protes oleh pemerintah Beijing. Mereka mengatakan kawasan penangkapan itu sebagai zona penangkapan ikan tradisional nelayan China.

"Saya kira, kita ada clash menyangkut penangkapan kapal ikan China yang melanggar zona ekonomi ekslusif dan kebijakan IUU Fishing Indonesia," ungkap dia.

Ketika diberikan peringatan, China pun bereaksi. "Mereka bilang Indonesia dengan China ada masalah overlapping klaim di Laut China Selatan. Kata-kata itu (tumpang tindih) sebelumnya enggak pernah muncul," tuturnya.

Ahmad menjelaskan, ada perubahan pandangan. Indonesia tidak bisa lagi mengatakan tidak memihak (non alignment). Sehingga masalah tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan China dengan ZEE Indonesia harus segera diselesaikan.

Kebijakan Indonesia Lemah di Laut China Selatan

Terkait polemik ini, pengamat pertahanan, Rahakundini Bakrie mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran politik luar negeri non-alignment (tidak memihak) dengan sebaik-baiknya. Jangan malah karena tidak berpihak, Indonesia lantas boleh tenggelam di tengah-tengah Laut China Selatan.

China secara perlahan-lahan melakukan perluasan wilayah dengan cara membuat pulau buatan di Laut China Selatan.

"Kalau kita non-alignment, harus dipertahankan. Tapi berubah bentuk. Sayangnya, hari ini saya lihat non-alignment malah membuat kita mati di tengah-tengah. Sebentar geser ke kiri, sebentar geser ke kanan enggak punya sikap," katanya, Sabtu (30/7/16).

"Justru kita harus tentukan sikap sebagai non-alignment ini loh Indonesia. Bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama kita dengan China apakah perdagangankah, militerkah. Tapi di Timur kita enggak ada pilihan. Kita harus kerjasama dengan Australia karena kerjasama lebih ke Pasifik," katanya.

Bakrie menambahkan, "sekali lagi saya melihat jangan kita sampai ter-drive seolah-olah China itu mengancam kawasan. China sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya China itu GBHN-nya diikuti terus. Mau presidennya ganti 10 kali tetap aja dia mau bangun blue water navy pada 2050. Enggak geser, enggak tiba-tiba jadi 2100," ungkapnya.

Ambisi China dan Pengakuan Dunia

Setelah Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dan dimenangkan pengadilan Den Haag tersebut, China justru semakin memperkuat kehadiran militernya di LCS.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, China terbukti telah melanggar kedaulatan Filipina di LCS. Sembilan garis putus-putus (nine dash-line) yang diklaim terdapat dalam perkamen bersejarah China juga tidak dapat diakui kebenarannya.

Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. (Foto: Istimewa)

3/30/2018