Rusia Nyatakan Siap Kembali Perkuat Militer Indonesia

Kapal perang penjelajah proyek Cruiser 68-bis "Ordzhonikidze" yang dinamakan sebagai KRI Irian 201, merupakan salah satu persenjataan tercanggih yang pernah diberikan Uni Soviet kepada Indonesia pada era perjuangan kemerdekaan. Kapal perang raksasa ini menjadi armada tempur yang paling ditakuti Belanda dan sekutu, karena memiliki persenjataan super canggi pada eranya. (Sumber foto: Ria Novosti)

"Saat ini kita telah memasuki babak baru dalam hubungan ini, khususnya dalam bidang militer. Indonesia dan Rusia adalah dua negara yang bersahabat. Kita memiliki kerjasama tehnik militer yang sangat aktif."

JAKARTA -- Pemerintah Federasi Rusia menyatakan siap dan bersedia untuk kembali memperkuat postur pertahanan Indonesia, hal ini disampaikan Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolay Nikolayuk, di Hotel Borobudur, Jakarta, dalam moment Perayaan Hari Pasukan Bersenjata Rusia.

Nikolayuk menegaskan, Rusia selalu siap mengembangkan dan memperkuat militer Indonesia sejauh yang Indonesia inginkan, karena kedua negara memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang dan dalam. Dia menyebut, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Rusia sudah memberikan dukungan dari segi politik maupun militer ke Indonesia.

"Berbicara mengenai sejarah hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa Rusia sudah menyediakan banyak dukungan militer dan politik kepada Indonesia sedari awal kemerdekaan (Indonesia)," ucap Nikolayuk, dilansir dari Sindonews.com, Senin (26/2/2018).

Nikolayuk mengatakan, saat ini hubungan kedua negara sudah mencapai babak baru, khususnya dalam bidang militer. Indonesia telah lama mengoperasikan berbagai alutsista dan persenjataan buatan Rusia, dan jika memungkinkan, Rusia akan memberikan bantuan kerjasama militer untuk Indonesia, hingga kembali menjadi yang terkuat di wilayah bumi bagian selatan.

"Saat ini kita telah memasuki babak baru dalam hubungan ini, khususnya dalam bidang militer. Indonesia dan Rusia adalah dua negara yang bersahabat. Kita memiliki kerjasama tehnik militer yang sangat aktif. Waktu demi waktu kita meningkatkan hubungan antar-militer. Dan sangat penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa Rusia siap untuk mengembangkan proses ini sejauh yang Indonesia inginkan," ucapnya.

Namun, Rusia menyadari semuanya kembali ke pihak Indonesia dan bagaimana merespon tawaran yang diberikan Moskow. Sebab, kerjasama kedua negara akan tetap berjalan diberbagai bidang.

Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolay Nikolayuk. (Foto: Istimewa)

"Kita memiliki tradisi yang bagus dan pengalaman kerja sama yang luas, yang dapat menjadi dasar yang baik untuk pengembangan lebih lanjut hubungan persahabatan kita," tukasnya.

Persahabatan Tak Lekang Oleh Zaman

Sejarah mencatat, hubungan Indonesia-Rusia atau dulu dikenal dengan Uni Soviet, hampir sama tuanya dengan umur Republik Indonesia. Uni Soviet sudah memberikan bantuan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Soviet mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Soekarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari kolonial Belanda.

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.

Soekarno akhirnya memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Upaya S0ekarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda.

Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal ini pun terbukti sia-sia. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno, melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow.

Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev ketika itu, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia.

Moskow mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

Dari kiri ke kanan: kosmonot legendaris Uni Soviet Yuri Gagarin, Presiden Uni Soviet, Nikita Khrushchev, Presiden Republik Indonesia, Soekarno, dan Leonid Brezhnev di Kremlin, Moskow, Juni 1961. (Foto: Istimewa)

11/02/2018

Dubes Rusia: Proses Indonesia untuk Bisa Miliki Sukhoi SU-35 Masih Panjang

Jet tempur Sukhoi SU-35. (Foto: nationalinterest.org)

"Tidak pernah disebutkan bahwa pesawat itu akan dikirimkan tahun ini. Mungkin tahun depan, di akhir tahun depan, tapi saya tidak bisa memberikan tanggal pastinya. Karena jet tempur ini memiliki teknologi yang cukup rumit, jadi diperlukan pelatihan dan ini akan membutuhkan waktu. Ini adalah proses yang cukup panjang,"

JAKARTA -- Keinginan Indonesia untuk bisa segera memiliki jet tempur canggih Sukhoi SU-35 hingga kini masih menemui banyak kendala. Hal ini ditekankan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva.

Dubes Rusia itu menyatakan, pembelian peralatan militer, khususnya jet tempur tidak sesederhana membeli barang dari supermarket. Dan butuh proses panjang dalam pengirimanya. Vorobieva menuturkan jet tempur generasi terbaru Rusia itu mungkin baru akan diterima Indonesia pada tahun depan dan pengiriman akan dilakukan dalam beberapa tahap.

"Soal Su-35, kontraknya sudah ditandangani, tapi ini bukan transaksi instan. Perakitan jet tempur itu membutuhkan waktu, uji coba dan juga pengirimannya membutuhkan waktu," jelas Vorobieva, Rabu (17/10/2018).

Ia lalu menuturkan, setelah pengiriman, masih ada proses lain yang harus dijalankan, yakni pelatihan. Vorobieva menuturkan, para pilot Indonesia harus terlebih dahulu mendapat pelatihan dari pilot Rusia dalam mengoperasikan jet tempur ini.

"Tidak pernah disebutkan bahwa pesawat itu akan dikirimkan tahun ini. Mungkin tahun depan, di akhir tahun depan, tapi saya tidak bisa memberikan tanggal pastinya. Karena jet tempur ini memiliki teknologi yang cukup rumit, jadi diperlukan pelatihan dan ini akan membutuhkan waktu. Ini adalah proses yang cukup panjang," tukasnya, seperti dilansir Sindonews.com.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva.

10/18/2018

Australia Dukung Separatis OPM, Menhan RI: Jangan Bangunkan Macan Tidur!

Pasukan separatis OPM saat bergerilya di hutan-hutan Papua. OPM mendapat dukungan dana dan persenjataan dari beberapa negara, diantaranya dari Belanda, Inggris, Amerika dan Australia. (Foto: Istimewa)

"Tadi malam saya bilang, tolong sampaikan negara kamu itu, Solomon atau apa itu, jangan pernah mengganggu-ganggu atau mengajak-ajak Papua untuk bergabung. Memang siapa dia? Jangan membangunkan macan tidur. Kita ini macan, bukan tikus,"

NUSA DUA -- Dukungan negara-negara Oceania dan Pasifik terhadap keberadaan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. 

Pernyataan negara-negara seperti Vanuatu, Solomon Island dan sejumlah negara Pasifik lainnya di dalam Sidang Umum PBB yang menuduh Indonesia telah melakukan kejahatan HAM berat di wilayah Papua, dianggap Indonesia sebagai bentuk provokasi dari negara-negara yang selama ini menjadi sponsor utama kelompok separatis tersebut.

Menanggapi peristiwa ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara lain tidak perlu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Termasuk juga Australia, terkait upaya pemisahan Papua dari Nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan Ryamizard saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Marisa Payne, Ryamizard membahas tentang pihak-pihak yang hendak memisahkan Papua dari Indonesia. Dia juga meminta Australia tidak mengusik kedamaian Indonesia, serta meminta untuk menegur negara-negara di dekat wilayah Papua yang memprovokasi provinsi paling timur di Indonesia itu untuk merdeka.

Ryamizard juga memperingatkan pemerintah Australia dan mewanti-wanti Negara Kanguru itu untuk tidak membangunkan macan yang sedang tidur terkait Papua. Sebab selama ini, Indonesia-Australia memiliki hubungan yang baik. Di saat yang sama, Indonesia juga tidak mencampuri urusan Australia terkait hal apa pun.

"Tadi malam saya bilang, tolong sampaikan negara kamu itu, Solomon atau apa itu, jangan pernah mengganggu-ganggu atau mengajak-ajak Papua untuk bergabung. Memang siapa dia? Jangan membangunkan macan tidur. Kita ini macan, bukan tikus," tegas Ryamizard, seperti dilansir dari Okezone.com, Jumat (28/10/16).

Menhan Ryamizar Ryacudu saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Australia di Nusa Dua, Bali. (Foto: istimewa)

Dalam Pertemuan 2+2, itu kepada Marisa Payne, Ryamizard menegaskan bahwa pihaknya akan siap membentengi Indonesia jika suatu saat beberapa negara di sekitaran Australia dan Papua yang terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

"Kalau ada yang ganggu Indonesia, saya menjadi garda paling depan untuk menghadapi mereka. Indonesia dengan Australia berjalan dengan baik ini harus dijaga. Dulu waktu di Australia sudah sampaikan, kita tidak akan mengganggu atau ikut campur urusan negara lain. Dan saya minta negara lain jangan pernah mengganggu Indonesia," kata Ryamizard, seperti dikutip dari laman detikcom.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.   

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil diaolog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Australia di Nusa Dua, Bali, memberikan peringatan keras kepada Australia agar tidak mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua. (Foto: Okezone)

10/16/2018

Brunai Darussalam Beli Sejumlah Alutsista Canggih Buatan Indonesia

Presiden Jokowi saat mengajak Sultan Brunei Darussalam HM Sultan Haji Hassanal Bolkiah melihat pameran alustista dan demontrasi prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/5/2018). Sultan Brunai menyatakan ketertarikannya untuk membeli sejumlah alutsista buatan Indonesia. (Foto: Puspen TNI)

“Asal muasal pembicaraan untuk membantu angkatan darat Brunei melakukan proses retrofit (modifikasi) 45 unit ranpur (kendaraan tempur) 4x4 VAB buatan Perancis dan membangun workshop maintenance angkatan darat Brunei,”

JAKARTA -- Kerajaan Brunai Darussalam kini menjadi salah satu negara yang banyak membeli sejumlah alat utama sistem senjata (Alutsista) buatan Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan mengapresiasi segala bentuk kerjasama militer dan kepercayaan yang diberikan Brunai kepada Indonesia.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan Brunei terhadap industri pertahanan dalam negeri Indonesia melalui pembelian 45 unit Ranpur Anoa. Dan, sejumlah senjata ringan seperti  SS2 V5 dan Pistol G2 Elite pada Mei 2018 yang lalu," ujarnya saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Brunei Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (9/10/2018),

Sedangkan Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad (Persero), Widjajanto mengatakan, kerajaan Brunei Darussalam menjajaki rencana pembelian 45 kendaraan tempur lapis baja Anoa 6x6 dan senjata SS2 buatan Pindad.

“Asal muasal pembicaraan untuk membantu angkatan darat Brunei melakukan proses retrofit (modifikasi) 45 unit ranpur (kendaraan tempur) 4x4 VAB buatan Perancis dan membangun workshop maintenance angkatan darat Brunei,” kata dia, Jumat, 4 Mei 2018.

Widjajanto mengatakan, pembahasan tersebut bergeser setelah kunjungan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Brunei memutuskan membatalkan rencana memodifikasi kendaraan tempur lama buatan Perancis itu, dan memilih membeli unit baru. Alasannya, secara ekonomis pembelian unit baru dinilai lebih hemat daripada memodifikasi kendaraan tempur lama.

KSAD Jenderal TNI Mulyono saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Darat Brunei Brigadir Jenderal Dato Seri Pahlawan Awang Khairul Hamed bin Awang Haji Lampoh di Mabesad, Jakarta, Selasa (9/10/2018). (Foto: Koran SINDO/Sucipto)

Widjajanto mengatakan, dalam waktu dekat tim Angkatan Darat Brunei akan membentuk tim uji kendaraan tempur dan senjata untuk menguji produk Anoa dan senjata SS2 produksi Pindad. Pengujian itu menjadi tindak lanjut rencana pembelian kendaraan tempur dan senjata yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro mengatakan belum mengetahui berapa nilai transaksi rencana pembelian kendaraan tempur dan senjata Pindad tersebut. Bayu menjelaskan, pembahasan yang sudah dilakukan baru tahap awal.

“Masih dalam proses pembahasan dengan Angkatan Darat Brunei. Pembicaraan awal saja. Tapi segera kita follow up,” kata dia seperti dilansir Tempo.co, Jumat, 4 Mei 2018.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Brunei Darussalam sepakat membeli Tank Anoa dan senjata dari PT Pindad. Kesepakatan ini tercapai usai pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/5/2018).

Yang Dipertuan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah menyampaikan, ketertarikannya untuk membeli alutsista buatan PT. Pindad (Persero). Hanya saja, dia tidak menyebutkan secara spesifik alat tempur yang diminati Brunei Darussalam.

Kecanggihan Alutsista Buatan Indonesia

Ketertarikan Brunai Darussalam kepada alutsista buatan PT Pindad, berawal dari pameran alutsista yang digelar di Brunei beberapa waktu lalu. Alutsista buatan PT Pindad dihadirkan di pameran tersebut, seperti tank Anoa, pesawat angkut jenis CN, dan senjata senjata serbu SS2 V2.

Alutsista APS Anoa. Salah satu kendaraan tempur buatan Indonesia yang diminati oleh Brunai Darussalam. (Foto: Dok. PT. Pindad)

10/15/2018

Paspampres Indonesia Terlibat Transaksi Senjata Ilegal di AS

Sebuah senjata yang khusus dipakai pasukan pengaman presiden. Pengadilan di Amerika Serikat memberitakan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) RI terlibat transaksi senjata ilegal di negara tersebut. (Foto: Istimewa)

“Tetapi kalau dilihat dari cara penjualan senjatanya memang ada yang nggak betul, kenapa bisa urusannya kayak personal,"

CONCORD -- Berita tidak mengenakkan datang dari negara penjual senjata terbesar di dunia, Amerika Serikat menyatakan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) Republik Indonesia terlibat transaksi senjata ilegal di negara tersebut.

Paspampres RI diduga membeli senjata secara ilegal dari Amerika Serikat (AS). Padahal, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual-beli senjata. Kabar ini diketahui dari media asing di AS.

New York Times mengulas Audi Sumilat (36) adalah anggota angkatan darat Negeri Paman Sam yang bertanggung jawab atas kasus penyelundupan senjata ini. Tidak hanya ke Indonesia, tetapi ia juga mendistribusikannya ke sejumlah negara, seperti Ghana, Kanada, dan Meksiko.

Sumilat mengaku, dia dan tiga anggota Paspampres itu membuat rencana tersebut pada Oktober 2014, saat keempatnya berlatih bersama di Fort Benning, Georgia. Setahun setelah pertemuan di Fort Benning, Sumilat kemudian membeli sejumlah senjata api di Texas. Dia kemudian mengirimkan berbagai jenis senjata tersebut ke kawannya, Feky R Sumual, di New Hampshire.

Selanjutnya, Sumual mengantarkan senjata-senjata itu ke beberapa anggota Paspampres yang sedang berdinas di Washington DC dan markas besar PBB, New York. Perjalanan dinas beberapa anggota Paspampres itu bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS.

Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) sedang melakukan latihan simulasi pengamanan. (Foto: Istimewa)

Kasusnya ini sekarang ditangani Pengadilan Negeri New Hampshire. Jika terbukti bersalah, maka Sumilat terancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan sanksi administratif USD250 ribu atau Rp3,2 miliar. Vonisnya akan dijatuhkan pada Oktober 2016.

Bill Morse, asisten jaksa yang menangani perkara ini, mengungkapkan Sumilat sudah mengakui kesalahannya di persidangan. Dia juga mengaku bahwa dalam menjalankan aksinya dibantu oleh tiga anggota lain. Seorang dari mereka telah dijadwalkan lebih dulu, yakni pada 19 Juli 2016.

Penyelundupan itu direncanakan pada 2014, ketika mereka sama-sama diposkan dalam pelatihan militer di Fort Benning, Georgia. Senjata-senjata itu dibeli dari Texas untuk kemudian dia selundupkan ke dalam perahu dan dibawa kepada seorang rekannya yang sudah menunggu di New Hampshire.

Dari sana, senjata tersebut diantarkan ke penjaga yang hendak berkunjung ke Washington DC dan penjaga lain yang akan melakukan perjalanan ke Majelis Umum PBB yang berbasis di New York. Dari situlah, senjata-senjata itu diselundupkan keluar AS.

“Kasus ini merupakan yang pertama kalinya, dan dikhawatirkan pihak yang diuntungkan dari perdagangan tersebut adalah perwakilan dari pemerintah asing,” ujar Morse, dikutip dari Army Times, Kamis (7/7/16).

Paspampres RI saat mengawal Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Morse menjelaskan, di AS pun ada peraturan bagi anggota militer dalam menjual senjata. Setiap pengekspor diwajibkan memiliki lisensi sebagai penjual. Izin tersebutlah yang faktanya tidak dimiliki oleh Sumilat.

Jaksa Agung New Hampshire, Emily Gray Rice, mengatakan konsekuensi dari perdagangan senjata internasional ini sangat besar. “Senjata api yang diekspor ke luar negeri secara ilegal dapat dengan mudah berakhir di tangan yang salah,” tegasnya.

“Penyelundupan senjata (dalam skala) internasional bisa dituntut semaksimal mungkin, guna melindungi orang yang tidak bersalah dari penggunaan pidana senjata AS di luar negeri. Hukum ini berlaku, baik korbannya adalah warga AS maupun orang asing,” timpalnya.

Menurut pengamat militer Connie Bakrie, pengadaan senjata api setiap tahunnya diajukan TNI ke Kementerian Pertahanan untuk dijadikan anggaran. “Tetapi kalau dilihat dari cara penjualan senjatanya memang ada yang nggak betul, kenapa bisa urusannya kayak personal," kata Connie Bakrie tanpa berkomentar lebih lanjut.

Audi Sumilat akan didakwa 11 Oktober mendatang. Dia menghadapi dakwaan maksimal lima tahun penjara dan denda US$250.000 (Rp3,3 miliar). Rekan Sumilat, Feky R Sumual, akan diajukan ke pengadilan 19 Juli mendatang.

DPR Desak Pengusutan Kasus

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutia Hafidz meminta agar isu pembelian senjata api ilegal oleh cepat diklarifikasi. Sebab, menurut dia, tugas Paspampres menyangkut keamanan Presiden.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Brigadir Jenderal Marinir Bambang Suswantono. (Foto: Istimewa)

10/14/2018

Terikat Sejarah Panjang, Rusia Siap Berikan Bantuan Militer Apapun untuk Indonesia

Pesawat pengebom strategis Tu-95 MS saat mendarat di Biak, Provinsi Papua, Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua pesawat pengebom jarak jauh Tu-95MS terbang melintasi Samudra Pasifik yang luas dan singgah di Indonesia. (Foto: Layanan Pers Kementerian Pertahanan Rusia/AP)

"Waktu demi waktu kita meningkatkan hubungan antar militer. Dan sangat penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa Rusia siap untuk mengembangkan proses ini sejauh yang Indonesia inginkan,"

JAKARTA -- Negara Federasi Rusia atau dulu dikenal dengan Uni Soviet, terikat hubungan sejarah yang sangat panjang dan hampir tak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Walau penuh dengan pasang surut, nyatanya Rusia menjadi negara adidaya yang paling banyak membantu Indonesia, khususnya dalam bidang militer hingga kini.

Bahkan, Rusia menyatakan siap untuk membantu Indonesia mengembangkan dan memperkuat bidang militer. Hal itu disampaikan oleh Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolay Nikolayuk. Lagi-lagi hal ini didasari faktor kedekatan sejarah.

Nikolayuk menyatakan hubungan antara Rusia dan Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dia menyebut, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Rusia sudah memberikan dukungan dari segi politik maupun militer ke Indonesia.

"Berbicara mengenai sejarah hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa Rusia sudah menyediakan banyak dukungan militer dan politik kepada Indonesia sedari awal kemerdekaan (Indonesia)," ucap Nikolayuk, dikutip dari Sindonews.com, (26/2).

Nikolayuk mengatakan, saat ini hubungan kedua negara sudah mencapai babak baru, khususnya dalam bidang militer. Dia lalu menegaskan bahwa Rusia siap untuk membantu mengembangkan dan memperkuat militer, sejauh yang Indonesia inginkan.

Atase Militer Kedutaan Besar Rusia, Kolonel Nikolay Nikolayuk. (Foto: Victor Maulaua/Sindonews)

"Saat ini kita telah memasuki babak baru dalam hubungan ini, khususnya dalam bidang militer. Indonesia dan Rusia adalah dua negara yang bersahabat. Kita memiliki kerjasama tehnik militer yang sangat aktif. 

Waktu demi waktu kita meningkatkan hubungan antar militer. Dan sangat penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa Rusia siap untuk mengembangkan proses ini sejauh yang Indonesia inginkan," ucapnya.

Terikat Sejarah yang Dalam

Perjalanan sejarah mencatat, Uni Soviet mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Sukarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintahan kolonial Belanda.

Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya.

Presiden pertama RI Sukarno, yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Upaya Sukarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal ini pun terbukti sia-sia.

Pada tahun 1956, Presiden Sukarno, melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan antikolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia.

Moskow mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Sukarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan satu kapal penjelajah, 14 kapal perusak, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom.

Pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang diberikan Uni Soviet kepada Indonesia, sempat menjadikan AURI sebagai Angkatan Udara terkuat di bumi bagian selatan, melampaui negara-negara lainnya. (Foto: istimewa)

Aktivitas militer Indonesia terus meningkat di wilyah yang dipersengketakan ini sampai pertengahan tahun 1962. AURI mulai beroperasi dari pangkalan di pulau-pulau sekitar Irian Barat dan pesawat pengebom Tupolev Tu-16 yang dikirim Soviet, lengkap dengan misil antikapal AS-1 Kennel/KS-1 Kome, dikerahkan untuk mengantisipasi serangan kapal HNLMS Karel Doorman milik Belanda.

“Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet. Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern,” kata Clarice Van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, seperti dilansir dari RBTH.

Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Tahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer skala penuh, suatu rencana berisiko yang akan memaksa Amerika untuk campur tangan dan membantu Belanda.

Menteri Luar Negeri RI Subandrio, Selama puncak konfrontasi, terbang ke Moskow untuk meminta dukungan Soviet. Kemampuan Menlu Sukarno yang fasih berbahasa Rusia itu, menjadikan proses diplomatik dapat berjalan lancar.

Dalam memoarnya  Nikita Khrushchev mengatakan kepada Subandrio, "Jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang, pada batas tertentu, bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja.”

Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang menlu, menurut memoar Khrushchev, mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika, yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi Perang Dunia.

“Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat. Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, AS tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka,” kata Van den Hengel.

Di bawah tekanan Amerika, pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke Otoritas PBB (UNTEA). Pada 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

KRI IRIAN, merupakan kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia hingga detik ini. Kapal perang bantuan dari Uni Soviet ini benar-benar menjadi efek penggentar dalam operasi pengusiran Belanda dari Irian Jaya (sekarang Papua). (Foto: istimewa)

3/02/2018