 |
| TNI memperingatkan Malaysia agar tidak bermain-main dalam soal penyelesaian masalah perbatasan kedua negara. Ketidakseriusan Malaysia dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan negara, dapat memicu terjadinya perang terbuka antara militer Indonesia melawan Malaysia. |
Ancaman Perang Terbuka RI vs Malaysia di Perbatasan Negara
Iran: Indonesia adalah Sekutu Kami
 |
| Pasukan militer Iran. Indonesia dan Republik Islam Iran hingga kini terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Selain bidang politik dan ekonomi, kerjasama militer dan pertahanan akan terus ditingkatkan. Iran menyatakan siap berbagi teknologi pertahanan dengan Indonesia. (Foto: istimewa) |
"Hubungan bilateral ekonomi dan politik antara Indonesia dan Iran berada di titik memuaskan, namun di bidang pertahanan masih kami upayakan agar setara dengan bidang politik dan ekonomi,"JAKARTA -- Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik cukup lama dengan Republik Islam Iran. Meski jauh dari pemberitaan media, kerjasama antara Indonesia dengan Iran menyentuh berbagai macam aspek, seperti kerjasama riset dalam bidang kesehatan, pendidikan, diplomasi luar negeri, bahkan kerjasama dalam bidang militer.
Seperti yang disampaikan Atase Militer Iran di Indonesia, Kolonel Shahriar Dasin beberapa hari lalu. Dasin mengatakan pihaknya siap untuk melakukan kerja sama dengan militer Indonesia seperti halnya yang sudah dilakukan kedua negara dalam sektor ekonomi dan politik.
"Kami sedang berusaha meningkatkan hubungan di bidang pertahanan, dan kami bertekad dan siap melakukan kerja sama di bidang pertahanan dan militer," kata Dasin yang ditemui di Jakarta, (15/4/16).
Kolonel Dasin menyebutkan, Indonesia merupakan sekutu negaranya, meski begitu dia juga mengaku kalau hubungan kedua negara di bidang militer dan pertahanan masih kurang berjalan mulus. Dasin mengungkapkan kehadirannya di Indonesia untuk mempererat hubungan pertahanan militer kedua negara.
"Saya beranggapan bahwa, Ini merupakan tugas bagi saya dan kolega di Indonesia untuk meluaskan hubungan," kata dia. Dasin menambahkan pihaknya juga siap untuk memproduksi persenjataan bersama, menjaga perdamaian bersama dan bisa latihan militer bersama.
"Hubungan bilateral ekonomi dan politik antara Indonesia dan Iran berada di titik memuaskan, namun di bidang pertahanan masih kami upayakan agar setara dengan bidang politik dan ekonomi," ujarnya.
Ia menyatakan pihaknya siap bagi pengalaman militer, penemuan di bidang industri pertahanan, dan siap bagikan pengalaman di bidang perlawanan terorisme. Jika diperhatikan, kata dia, peluangnya begitu besar dan banyak hal yang bisa dikerjakan bersama.
 |
| Atase Militer Iran di Indonesia, Kolonel Shahriar Dasin. (Foto: istimewa) |
Australia-Timor Leste Tolak Renegosiasi Celah Timor dengan Indonesia
 |
| Setelah tercapainya kesepakatan baru antara Timor Leste dan Australia terkait batas wilayah laut di celah Timor, timbul konsekuensi harus adanya perjanjian batas wilayah laut Australia dengan Indonesia. Namun, Australia menolak negosiasi ulang dengan RI karena dianggap akan merugikan negara Kangguru tersebut. (Foto: istimewa) |
”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,”CANBERRA -- Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan baru di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, untuk menyelesaikan perselisihan di perbatasan maritim. Kedua negara juga menyepakati cara membagi pendapatan dari ladang gas lepas Pantai Greater Sunrise.
Timor Leste akan memberikan bagian terbesar pendapatan dibandingkan dengan Australia tergantung pada konsep pengembangannya, yakni 70% pendapatan jika gas dikirim ke Australia untuk pemrosesan.
Kesepakatan itu juga menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kali. Australia telah mengajukan batas itu sesuai dengan landas kontinen, tapi Timor Leste berpendapat batas itu harus setengah antara wilayahnya dan Australia sehingga sebagian besar ladang gas Greater Sunrise berada dalam kontrolnya.
“Dengan kesepakatan ini kami membuka babak baru hubungan antara Australia dan Timor Leste,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop yang menandatangani traktat itu bersama Deputi Menteri Perdana Menteri untuk Pembatasan Perbatasan Timor Leste Augusto Cabral Pereira.
Perjanjian batas laut terbaru antara Australia dan Timor Leste tersebut ternyata juga mempengaruhi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia harus dibicarakan ulang.
Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia.
“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya seperti dilansir Fairfax Media.
 |
| Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. (Gambar: istimewa) |
”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop, dikutip Fairfax Media, Kamis (8/3/2018).
Alasan Australian Tolak Renegosiasi
Jika melihat catatan sejarah, batas laut Australia dan Indonesia disepakati pada awal 1971, ketika sebagian besar batas laut Australia masih didasarkan pada landas kontinen, yang jauh melampaui batas rata-rata dan sangat dekat dengan garis pantai pulau-pulau Indonesia.
Kini, hukum internasional telah berubah dan lebih mendahulukan garis median, dan bukan lagi landas kontinen. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 misalnya menetapkan bahwa "dimana pantai dua negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, kedua negara tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis pertengahan."
Hal ini berarti jika batas maritim dengan Indonesia dinegosiasikan saat ini, hasilnya akan sangat berbeda dan memberikan hak yang lebih besar bagi Indonesia untuk kandungan kekayaan laut. Lebih penting lagi, bisa dikatakan hal itu akan memberi hak kepada Indonesia atas kekayaan alam di Greater Sunrise.
Pada tahun 1977, lima tahun setelah perjanjian disepakati, Menlu Indonesia Mochtar Kusamaatmadja saat itu mengklaim bahwa Australia telah "merugikan Indonesia" atas perundingan perbatasan.
Garis median kemudian digunakan untuk menentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam perjanjian terpisah pada tahun 1997, sehingga hak penangkapan ikan nelayan Indonesia jauh lebih jauh ke selatan daripada hak atas kekayaan dasar laut (minyak dan gas).
Namun, batas laut di pertengahan antara Australia dan Timor Leste berimplikasi pada perbatasan Australia yang jauh lebih panjang dengan Indonesia ke depannya.
 |
| Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas menandatangani Timor Gap Treaty di atas pesawat terbang, 1989. (Foto: Istimewa) |
"Hal yang tidak diinginkan Australia yaitu mengurai semua perbatasan maritim yang telah kita dinegosiasikan susah payah selama bertahun-tahun dengan semua negara tetangga kita. Batas-batas maritim kita dengan Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah sangat besar bagi kita dan kita tidak ingin mau masuk dalam negosiasi ulang," kata Menlu Downer saat itu.
Sekarang, 16 tahun kemudian, skenario itu mungkin saja bisa terjadi. Pakar hukum internasional Don Rothwell dari Universitas Nasional Australia, yakin kesepakatan Australia-Timor Leste ini membuat pintu bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang perbatasannya dengan Australia. Sama seperti yang dilakukan Timor Leste.
"Karena Indonesia belum meratifikasi, hal itu membuat Indonesia bisa meminta Australia dan mengatakan ingin meninjau kembali aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Terutama mengingat pengaturan batas maritim yang Australia lakukan sekarang dengan Timor Leste," kata Profesor Rothwell.
"Hal itu bisa menimbulkan kerumitan serius bagi Australia dalam menghadapi kemungkinan negosiasi ulang batas maritim yang signifikan dengan Indonesia, yang membentang dari Timor Barat hingga ke Jawa dan Samudra Hindia," paparnya.
Ladang Minyak dan Zona Konflik Baru
Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. Jika Indonesia ingin mempermasalahkan isu ini, kemungkinan ada implikasi signifikan terhadap kedaulatan maritim Australia serta hak atas Greater Sunrise. Hal itu juga bisa mengarah pada pertengkaran hukum baru bagi Australia.
Skenario terburuk bagi Australia adalah, negara tersebut harus dapat mengizinkan Indonesia untuk mengklaim haknya atas cadangan minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor.
Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia. Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga meluas. Tapi, Indonesia belum pernah meratifikasi perjanjian tahun 1997, meski menyatakan menghargainya.
 |
| Rakyat Timor Leste melakukan unjuk rasa memprotes Australia. Selama lebih dari satu dekade, Australia dituduh telah berlaku curang dengan merampas kekayaan minyak di celah Timor. (Foto: istimewa) |
Timor Leste Minta Bantuan Indonesia untuk Selesaikan Konflik Perbatasan
 |
| Perdana Menteri Timor Leste Rui Araoujo mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (8/15), saat melakukan lawatan ke Indonesia. (Foto: Kompas.com/Dani Prabowo) |
"Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini,"JENEWA -- Merasa terus ditipu oleh Australia, Pemerintah Timor Leste meminta bantuan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan di Laut Timor, dengan negeri Kanguru tersebut. Hal ini disampaikan Timor Leste saat Parlemen Timor Leste mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Indonesia di sela sela agenda Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss.
Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan Australia. Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Den Haag, Belanda.
"Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini," kata Da Costa di Jenewa, di Swiss, seperti dilansir abc.net.au, (25/6).
Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan Da Costa dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berlangsung dalam Bahasa Indonesia. Da Costa meminta bantuan Indonesia karena mengaku dari era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo, komunikasi antar kedua negara berkembang dengan sangat baik.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Utusan Parlemen Indonesia, Fadli Zon, berjanji akan membantu Timor Leste menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Australia tersebut.
 |
| Konflik antara Timor Leste dan Australia di celah Laut Timor. |
Jika pengadilan memenangkan, keputusan tersebut akan menempatkan secara tegas cadangan minyak dan gas yang besar, yang terdapat di Laut Timor berada di dalam wilayah Timor Leste.
"Saya percaya diri hanya karena kita memahami apa yang telah diatur dalam hukum internasional mengenai hak-hak kami. Saya tidak akan bertaruh bahwa keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase akan melawan kami, karena kami benar-benar akrab dengan hukum internasional," kata Ramos.
Persoalan perbatasan antara Timor Leste dengan Australia di celah Laut Timor memanas setelah Australia dianggap menggunakan berbagai macam cara licik untuk menipu pemerintahan Dili. Bahkan Australia melakukan kegiatan spionase dengan menanamkan sejumlah alat penyadap di kantor Perdana Menteri Timor Leste yang saat itu masih dijabat Xanana Gusmao.
Alat penyadap dipasang saat Australia membantu membangun Istana Kepresidenan dan gedung Perdana Menteri, dengan tujuan untuk merekam dan mengetahui seluruh rencana pemerintah Timor Leste terkait dengan persoalan sengketa perbatasan laut yang kaya akan sumber daya alam tersebut.
 |
| Tentara Australia saat masih menjadi pahlawan bagi rakyat Timor Leste, karena sudah membantu memerdekakan wilayah tersebut dari Indonesia. (Foto: timorleste.embassy.gov.au) |
China Mengadu Domba Negara-Negara ASEAN untuk Kuasai Laut China Selatan
 |
| China menggunakan segala macam strategi untuk menguasai seluruh kawasan Laut China Selatan. Salah satu cara yang digunakan China adalah memecah keutuhan dan integritas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. (Foto: Istimewa) |
Salah satu keberhasilan diplomasi China adalah terpecahnya suara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menyikapi agresi militer China itu. Hingga kini, tidak pernah ada satu suarapun yang mengecam tindakan ekspansi China yang merampas kedaulatan negara anggota ASEAN.
Salah satu contohnya seperti saat Cina menggerakkan mesin diplomasi untuk mencari dukungan atas klaimnya di Laut Cina Selatan, menjelang pengumuman keputusan Pengadilan Arbitrasi Internasional di Den Haag.
Setelah bulan-bulan penuh provokasi militer, Cina menghidupkan mesin diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Laut Cina Selatan. Langkah itu diambil menjelang keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag yang akan diumumkan dalam beberapa pekan.
Baru-baru ini negeri tirai bambu itu berhasil mengamankan dukungan Belarusia dan Pakistan. Kedua negara kini menghormati sikap Cina dalam konflik tersebut, tulis Kementerian Luar Negeri di Beijing.
 |
| Pertemuan delegasi para menteri negara anggota ASEAN dengan pemerintah China. Setiap pertemuan yang membahas isu Laut China Selatan biasanya akan menemui jalan buntu akibat tidak satu suaranya para anggota ASEAN. (Foto: AFP) |
Beijing diyakini berupaya memecah ASEAN lewat diplomasi. Belum lama ini sebuah media-media Cina mengutip jurubicara Kementerian Luar Negeri, ihwal kesepakatan dengan Kamboja, Laos dan Brunei, bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak akan membebani hubungan Cina dan ASEAN.
Strategi Licik Cina
Salah satu cara China memecah belah ASEAN adalah dengan bujukan kekuatan ekonominya. Saat ini china membanjiri uangnya untuk Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, dan Indonesia demi memperoleh dukungan diplomatik.
Selain itu, keempat negara telah bersepakat akan mencari solusi lewat dialog langsung antara negara, bukan melalui ASEAN. Kesepakatan itu dibantah oleh Jurubicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan. Katanya Kamboja tetap bersikap netral.
Dengan strategi mencari damai lewat negosiasi bilateral, Cina dicurigai ingin menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan masing-masing negara yang bertikai. Sebab itu pula pemerintah Amerika Serikat mengimbau ASEAN untuk memperkuat persatuan.
 |
| Peta tumpang tindih antara negara-negara yang terlibat konflik di kawasan Laut China Selatan. |
Hubungan Militer Indonesia-Rusia Lebih dari Sekadar Sekutu
 |
| Presiden Federasi Rusia Vladimir V. Putin saat mengunjungi Indonesia. (Foto: Istimewa) |
"Kooperasi kedua negara sangat aktif sejak puluhan tahun lalu. Salah satu kerjasamanya terjadi pada tahun 1960-an di daerah Papua. Ini sudah menjadi tradisi antara Indonesia dan Rusia,"JAKARTA -- Kedekatan Indonesia dengan negara Federasi Rusia bukanlah sebuah kedekatan biasa. Sejarah mencatat, saat Rusia masih berbentuk kesatuan Uni Soviet, Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran dari negeri beruang merah tersebut. Andil Uni Soviet/ Rusia dalam mempertahakan kemerdekaan Indonesia terutama dalam mengembalikan Irian Jaya/Papua kedalam NKRI menjadi catatan manis dalam sejarah pertemanan kedua bangsa.
Banyak negara yang meyakini dengan melihat kedekatan Indonesia dan Rusia, sekalipun Indonesia mengatakan menganut politik luar negeri "bebas aktif", sudah terjalin aliansi yang kuat antara kedua negara ini. Hal ini tidak bisa dibantah, bahkan ini diakui oleh pihak Rusia sendiri.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y. Galuzin menuturkan, hubungan antara militer Indonesia dan Rusia sudah terjalin sangat lama. Galuzin menyebut, hubungan itu sudah terjalin tidak lama setelah Indonesia merdeka.
"Kooperasi kedua negara sangat aktif sejak puluhan tahun lalu. Salah satu kerjasamanya terjadi pada tahun 1960-an di daerah Papua. Ini sudah menjadi tradisi antara Indonesia dan Rusia," ucap Galuzin pada Senin (28/12).
 |
| Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y. Galuzin dan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu. (Foto: Istimewa) |
Produksi Komponen Pesawat Tempur Sukhoi SU-35S
Salah satu yang diminati Rusia adalah kerja sama pembuatan komponen Sukhoi dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
"Kami bersedia untuk berbicara dengan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksikan komponennya di sini," kata Menteri Industri dan Perdagangan Rusia Denis Valentinovich Manturov seperti dikutip dari siaran pers DPD RI, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Rusia berniat menggandeng PT DI untuk memproduksi pesawat Superjet 100 dan MDS-21 yang bisa dimulai pada tahun 2018.
Siap Melatih Pasukan TNI
Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko mengusulkan pertukaran delegasi militer, pelaksanaan latihan militer bersama, dan dilanjutkannya kegiatan masuknya kapal-kapal perang Rusia ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
 |
| Indonesia sudah memiliki beberapa varian pesawat tempur tercanggih dari Rusia saat ini, diantaranya adalah pesawat tempur Sukhoi SU27 dan Sukhoi SU30 SME 2. (Foto: Istimewa) |
Senjata dan Militer
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membeli satu skuadron Su-35 milik Rusia secara bertahap pada September lalu. Pesawat tempur ini nantinya akan menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger milik Amerika. Sepertinya, Indonesia pun akan mendapat pinjaman lunak senilai tiga miliar dolar AS atas pembelanjaan ini.
Selain itu, Kementerian Pertahanan Indonesia juga berencana membeli lima kapal selam Rusia. Sebelumnya, pihak Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pihak Rusia mengenai pembelian kapal selam bekas proyek 877 Paltus, tetapi kemudian pihak Indonesia mengumumkan pembatalan kesepakatan ini dan memilih untuk membeli kapal selam bertenaga diesel terbaru Amur-1650.
Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kapal selam bertenaga diesel milik Rusia memiliki karakteristik terbaik.
 |
| Utusan dari angkatan perang Federasi Rusia saat memberikan pengarahan kepada pasukan Marinir TNI AL. Rusia sering memberikan pelatihan untuk memperkuat pasukan TNI. (Foto: Istimewa) |
Rusia dan Indonesia memiliki pengalaman positif dalam kerja sama di bidang militer. Sejak tahun 2000, TNI menerima beberapa modifikasi jet tempur Su, helikopter Mi-17-IV dan Mi-35M, BTR-80A, BMP-3F, dan senjata AK-101 serta AK-102.
Energi Nuklir
Kerja sama yang intens diamati dari industri nuklir. Pada bulan Juni 2015 di Moskow, Indonesia dan Federasi Rusia menandatangani nota kesepahaman kerja sama di bidang energi nuklir damai. Kemudian, pada bulan September 2015 di Jakarta, telah ditandatangani nota kesepahaman terkait pembangunan proyek PLTN berdaya tinggi dan PLTN terapung di Indonesia .
Yaroslav Shtrombakh, anggota Presidium dan sekaligus Ketua Seksi Dewan Ilmiah dan Teknis perusahaan milik negara Rosatom, turut menyampaikan bahwa Rosatom siap untuk membangun PLTN di Indonesia jika permintaan telah diterima.
 |
| Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi Rusia untuk membeli kapal perang tercanggih jenis Kilo Class. Banyak negara yang dari hasil laporan intelijen mereka meyakini bahwa sebenarnya kapal selam ini sudah beroperasi di laut dalam Indonesia, meskipun pemerintah Indonesia tidak mengakuinya dan berusaha menutupi. (Foto: Istimewa) |
Selain itu, Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan teknologi nuklir damai. Pada tahun 2016, universitas-universitas teknik Rusia berencana menerima 20 siswa dari provinsi Kalimantan Timur yang akan mempelajari energi atom di Rusia.
Proyek Infrastruktur
Setelah pertemuan antara Menteri Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa dan Duta Besar Rusia Aleksander Ivanov pada 2011 silam, keinginan Rusia untuk berinvestasi dalam pembangunan kereta api di Indonesia menjadi jelas.
Pembangunan jalur kereta api (dengan panjang sekitar 300 km) antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Timur menuju terminal batu bara akan dikerjakan oleh Kalimantan Rail. Dalam proyek ini, Russian Railways memiliki 50 persen + 1 saham perusahaan.
 |
| Salah satu perjanjian kerjasama yang ditandatangani salah satu perusahaan BUMN Rusia yang memproduksi alutsista dengan Indonesia. (Foto: Istimewa) |
Netanyahu: Siapapun Presidennya, Amerika Serikat Akan Tetap Membela Israel
 |
| Perdebatan dan hiruk pikuk mengenai siapakah yang akan memenangkan pemilihan calon Presiden Amerika Serikat, tidak mengkhawatirkan Israel. Negara zionis itu meyakini, siapapun yang akan terpilih nantinya, AS akan tetap menjadi pembela dan pendukung setia mereka. (Gambar: Saudi Gazette) |
"Tidak peduli siapa yang akan dipilih, dukungan Amerika kepada Israel akan tetap kuat, aliansi ini akan tetap kuat dan bahkan akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang"TEL AVIV -- Jangan pernah bermimpi melihat Bangsa Palestina merdeka di tanah kelahirannya sendiri, jika Amerika Serikat (AS) masih menjadi kacung dan sekutu utama Zionis Israel. Kalimat tersebut, umumnya sudah menjadi keyakinan masyarakat dunia, terkait dengan penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Sejak dulu, AS selalu menjadi pelindung utama zionis Israel, baik di Timur Tengah, maupun di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tidak terhitung lagi sudah berapa kali AS menjatuhkan Veto untuk melindungi penjajahan Israel di Palestina. Kesetiaan AS dalam membantu Israel sampai menimbulkan sejumlah pemikiran bahwa yang menjadi "tuan sebenarnya" adalah Israel, sedangkan Amerika Serikat hanyalah seperti "anjing penjaga" yang selalu setia melindungi tuannya dalam kondisi apapun.
Kini, mendekati pemilihan presiden Amerika Serikat 2017 nanti, mulai muncul pertanyaan apakah AS akan tetap menjadi pendukung setia kekuatan zionis itu, atau bukan? Namun, pertanyaan itu sudah dijawab langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan keyakinan tinggi, Netanyahu menyatakan, siapapun presiden yang akan terpilih nanti, apakah itu Donald Trump atau Hillary Clinton, negara adidaya itu akan tetap menjadi sekutu setia Israel.
 |
| PM Israel, Benjamin Netanyahu saat bertemu Donald Trump dan Hillary Clinton. (Foto: istimewa) |
Keyakinan Netanyahu itu muncul setelah diadakannya pertemuan di New York dengan kedua calon presiden, Hillary Clinton dan Donald Trump. Kedua calon sama-sama menyampaikan dukungan kuat kepada rezim Israel.
"Tidak peduli siapa yang akan dipilih, dukungan Amerika kepada Israel akan tetap kuat, aliansi ini akan tetap kuat dan bahkan akan semakin kuat di tahun-tahun mendatang", kata Netanyahu.
Pemilihan capres As menjadi sorotan dunia saat ini. Karena siapapun yang terpilih akan sangat menentukan kebijakan luar negeri negara super power itu. Hillary dan Trump memiliki sejumlah kebijakan yang sangat bertolak belakang.
 |
| Sebuah karikator yang menyindir bentuk kedekatan hubungan AS dengan Israel. Saat ini sebagian rakyat AS menganggap bahwa negara mereka tak ubahnya seperti kacung bagi Israel. (Sumber: Cartoon Movement) |
Sedangkan Trump sebaliknya, menyatakan akan bekerjasama dengan Rusia untuk menumpas kekuatan ISIS baik di Suriah maupun di Irak. Selain itu Trump juga menyatakan akan menghormati kedaulatan dan kepemimpinan pemerintahan Assad.
Sementara itu, Israel sangat berharap pemerintahan resmi Suriah akan hancur. Karena jika Suriah menang, dengan segudang pengalaman perangnya, Israel khawatir Suriah akan dengan mudah menyerang mereka.(*)
Sumber: IT/Onh
Dikhianati AS dan Pemberontak, Presiden Assad Hentikan Gencatan Senjata
 |
| Presiden Suriah Bashar Al-Assad menghentikan masa gencatan senjata setelah adanya pengkhianatan yang dilakukan Amerika Serikat beserta koalisi, ISIS dan kelompok pemberontak. (Foto: express.co.uk) |
"Ini adalah tindakan pengecut dalam sejarah peperangan yang dilakukan negara yang mengaku sebagai yang terkuat (AS), mereka menyerang saat kami sedang sibuk membantu para korban perang,"DAMASKUS -- Setelah sempat mengizinkan pelaksanaan genjatan senjata di sejumlah titik konflik, Presiden Suriah, Bashar Al-Assad menghentikan genjatan senjata. Hal ini dilatarbelakangi pada sejumlah tindakan para teroris dan Amerika Serikat yang memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memperkuat posisi masing-masing guna kembali menyerang pasukan pemerintah.
Presiden Assad menyalahkan kelompok pemberontak telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung selama tujuh hari. Pemerintah Suriah mengklaim, kelompok pemberontak memanfaatkan waktu gencatan senjata untuk mengumpulkan senjata dan menyerang daerah yang dikuasai pemerintah.
Selain itu, Amerika Serikat dan koalisinya juga menyerang basis pertahanan pasukan Suriah di wilayah Deir ez Zor saat masa gencatan senjata masih berlaku. Bombardir pesawat tempur AS dan koalisi tersebut telah menewaskan 86 tentara Suriah dan mencederai ratusan lainnya.
 |
| Pesawat tempur Amerika Serikat dan koalisi membombardir salah satu basis pertahanan pasukan Presiden Assad di wilayah Deir ez Zor, Suriah, pada saat genjatan senjata masih diberlakukan. (Foto: istimewa) |
Namun alasan AS tersebut langsung dibantah Rusia dengan merekam sejumlah bukti yang ada. Dari tangkapan satelit dan kecanggihan pesawat tempur maupun persenjataan lain yang digunakan AS serta koalisi, Rusia menyatakan hampir mustahil adanya kekeliruan dalam serangan tersebut.
Dilansir dari Daily Mail, Assad mengatakan serangan AS terhadap pasukannya merupakan bentuk dukungan AS terhadap ISIS. Serangan AS disebut sebagai 'agresi terang-terangan' yang dilakukan AS terhadap pemerintahan resmi Suriah.
"Ini adalah tindakan pengecut dalam sejarah peperangan yang dilakukan negara yang mengaku sebagai yang terkuat (AS), mereka menyerang saat kami sedang sibuk membantu para korban perang," kata Presiden Assad.
Guna membalas tindakan AS tersebut, Presiden Assad menjalin kerjasama dengan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Jaberi Ansari, untuk meminta bantuan pasukan. Ansari mengatakan Iran akan memberikan dukungan terhadap Suriah dalam menghadapi terorisme dukungan AS dan negara-negara koalisinya.
 |
| Anak-anak Suriah yang menjadi korban perang, sempat merasakan kedamaian saat gencatan senjata diberlakukan selama beberapa hari. (Foto: istimewa) |
