Ambisi Menhan Prabowo Bangkitkan Hankamrata dan Komcad

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan kembali memperkuat doktrin Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dan segera membentuk kekuatan komponen cadangan yang berasal dari rakyat di berbagai kalangan.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War,"

JAKARTA -- Setelah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet periode kedua rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto berambisi memperkuat sistem pertahanan Indonesia diberbagai lini. 

Bukan hanya berkomitmen menambah alat utama sistem senjata (alutsista), Menhan Prabowo juga bertekad kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia yang selama ini abai untuk diperhatikan.

Bicara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI. Prabowo menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta relevan untuk diberlakukan saat ini. Prabowo menilai bahwa saat ini, secara teknologi pertahanan, Indonesia tidak bisa mengalahkan negara lain. Namun, jikalau harus terlibat perang, dia menyebut konsep Pertahanan Rakyat Semesta harus dilaksanakan.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo menuturkan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat merupakan salah satu komponennya. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain. Pertahanan Rakyat Semesta dinilai cocok diterapkan di negara yang belum memiliki sistem pertahanan yang canggih.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Mengenai konsep lebih detilnya, Prabowo berkaca pada masa ketika Indonesia mengusir penjajah. Prabowo mengklaim konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut Indonesia selama ini. Menurut Prabowo, konsep Hankamrata ini masih berlaku di Indonesia.

Pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, rakyat di berbagai daerah membentuk laskar-laskar perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda, Jepang dan Sekutu. Laskar-laskar rakyat inilah yang akan menjadi cikal-bakal lahirnya tentara Indonesia di era pasca kemerdekaan. (foto: istimewa)

“Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, 45-50an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa. "Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Bentuk Komponen Cadangan

Selain kembali memperkuat doktrin pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo juga ingin segera membentuk komponen (tentara) cadangan. Tak tanggung-tanggung, mantan Danjen Kopassus itu menargetkan golongan terdidik untuk kekuatan cadangan pertahanan. Prabowo menyebut mahasiswa salah satu komponen dari Pertahanan Rakyat Semesta.

Terkait pembentukan dan penyusunan Komponen Cadangan, Prabowo menuturkan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Prabowo, Kemendikbud akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komponen Cadangan.

"Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem pertahanan negara tidak hanya terdiri dari pertahanan militer, tapi juga non-militer, serta fisik dan non-fisik. Pertahanan militer yang bersifat fisik terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama yakni TNI, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari elemen di luar TNI.

"Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1 lalu golongan mahasiswa,” kata Prabowo.

"Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Amerika, sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer, mungkin 20 persen, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas-universitas," ucap mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyadari Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tentang bela negara bersifat sukarela. Namun ia menegaskan jika konsepnya bersifat komponen cadangan.

“Saya kira dalam UU kita tidak sampai di situ (wajib militer), tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” ucap Prabowo.

Mengenai UU PSDN, dalam Pasal 12 Ayat (1) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.”

Dan Pasal 12 Ayat (2) “Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.”

Laskar-laskar rakyat yang terbentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadi kekuatan penentu dalam mengusir para penjajah di bumi pertiwi. (Foto: istimewa)

11/23/2019

Ancaman Perang Terbuka RI vs Malaysia di Perbatasan Negara

TNI memperingatkan Malaysia agar tidak bermain-main dalam soal penyelesaian masalah perbatasan kedua negara. Ketidakseriusan Malaysia dalam menyelesaikan perselisihan perbatasan negara, dapat memicu terjadinya perang terbuka antara militer Indonesia melawan Malaysia.

11/17/2019

'Bau Busuk' Nepotisme Jokowi di Balik Pelantikan Jenderal Andika dan Maruli

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan kebijakan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam,"

JAKARTA -- Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, dua menantu dari orang dekat Presiden Joko Widodo dilantik menempati dua posisi strategis di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Paling baru, ada Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak yang resmi diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres). Diketahui dia adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sebelum Maruli, ada Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Andika diketahui merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pengangkatan Maruli dan Andika tidak terlepas dari unsur nepotisme. Hal itu karena keduanya dekat dengan pusaran kekuasaan.

"Kalau soal nepotisme sedikit banyak masuk dalam pertimbangan itu, bisa jadi poin plus oh itu orang kita kan gitu tapi kalau itu menjadi alasan utama saya kira itu yang keliru," ucap Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Ia juga menilai pengangkatan keduanya bisa berpotensi memecah soliditas di tubuh TNI lantaran kompetisi internal seakan hilang. Maruli dan Andika terlihat seperti sudah disiapkan sejak lama untuk menduduki dua posisi tersebut.

"Ada kompetisi yang hilang dalam proses ini terkesan sejak awal mereka-mereka ini memang sudah disiapkan bahkan mengabaikan, cenderung abai terhadap kelayakan prestasi segala macam," tutur dia.

Dengan begitu, imbuh Fahmi, perwira yang tidak dekat dengan kekuasaan kemudian berpotensi kehilangan semangat karena putus asa. Jika hal itu terjadi tentunya akan merugikan bahkan bisa membahayakan organisasi TNI dan negara.

Kendati begitu isu perpecahan di TNI karena pengangkatan keduanya bisa diredam dengan berbagai cara. Kendati bisa diredam, Jokowi dan jajarannya harus lebih berhati-hati lagi agar tidak menggoyang keutuhan TNI sebagai organisasi.

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

"Kalau bicara potensi perpecahan saya kira ada tinggal nanti bagaimana itu dikonsolidasikan lagi tapi tentu saja luka tetap akan berbekas. Kalau bisa disembuhkan tapi saya kira akan tetap berbekas saya kira itu filosofi penting untuk dijaga artinya dalam hal ini jangan sampai terulang lah ya pola pengangkatan yang saya kira kurang rapih," tuturnya.

Jokowi Tersandera

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan pengangkatan Maruli dan Andika mengesankan Jokowi tersandera lantaran terlalu menumpukkan kepercayaan pada orang-orang terdekatnya seperti Luhut dan Hendropriyono.

"Kesan begitu ada ya karena kalau saya melihat bahwa menumpukan kepercayaan dan kekuatan pada satu dua orang atau segelintir orang itu lebih banyak bahayanya ya mudaratnya daripada manfaatnya bagi Jokowi," ujar dia.

Jokowi terkesan tidak menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI dengan pengangkatan Maruli dan Andika. Menurut dia, jika Jokowi bisa menciptakan kompetisi yang sehat di lingkungan TNI akan berdampak positif lantaran dia bisa memperkuat jaringan di sana.

"Karena mestinya kalau ada kompetisi sepanjang bisa mengelolanya lebih baik itu justru akan lebih menguntungkan. Karena dengan begitu dia bisa memperluas jaringannya kemudian memperluas pengaruhnya di lingkungan TNI," ucapnya.

"Dengan kesan ada anak emas seperti ini kesannya jadi kompetisi internal hilang, kompetisi tidak terjadi, dan ada penumpuan kepercayaan terhadap segelintir orang. Ini yang berbahaya bisa merugikan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat militer Muradi menilai pengangkatan Maruli dan Andika sarat dengan unsur politis. Hanya saja, menurut dia tujuan keduanya diangkat bukan untuk memenangkan petahana di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Keduanya diangkat dengan mempertimbangkan loyalitasnya terhadap kepala negara. Sosok Maruli dan Andika, kata dia, akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh Jokowi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai TNI.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

12/12/2018

Pengangkatan KSAD Berunsur Politik untuk Menangkan Jokowi di 2019

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM mempertanyakan niatan rezim Jokowi yang mengangkat para Jenderal TNI yang memiliki hubungan keluarga dengan sejumlah tokoh tim suksesnya. Jokowi diduga memiliki agenda terselubung untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi politik di 2019.

"Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,"

JAKARTA -- Kebijakan Presiden Joko Widodo dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat.

Bahkan sejumlah pengamat sudah jauh-jauh hari mengkritisi rezim Jokowi soal pengangkatan dua menantu tim sukses utamanya tersebut, yang dianggap tidak lumrah dan bahkan melabrak pakem jenjang karir para Jenderal di tubuh TNI

Saat Jokowi menaikkan dengan "kilat" jenjang karir Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Paspampres, Pengamat militer dari Presiden University, Anak Agung Banyu Perwita, menyatakan jabatan yang diberikan kepada Andika merupakan politik balas budi Jokowi kepada Hendropriyono yang telah mendukungnya dalam pilpres 2014 lalu.

Perwita menyatakan pengangkatan jabatan di militer berdasarkan tali hubungan keluarga adalah hal yang tidak biasa dan menduga tidak menutup kemungkinan adanya unsur KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pengangkatan Andika, karena adanya faktor tokoh tim suksesnya, yakni Hendropriyono di belakang Andika.

"Memang agak jarang jabatan di militer karena faktor itu (KKN). Meski penunjukan beliau jadi persoalan karenan ada tali hubungan dengan Hendropriyono, ya wajar," tuturnya," seperti dikutip dari laman Okezone.com, Kamis (16/10/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di tahun sebelumnya. 

IPW menilai pengangkatan Mayjen Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres dan Kolonel Inf Maruli Simanjuntak sebagai Dan Grup A Paspampres merupakan penyimpangan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pane mengatakan esensi dari Revolusi Mental ialah penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, bebas kolusi, maupun nepotisme, sedangkan kedua jenderal tersebut adalah dua keluarga dekat anggota tim suksesnya.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya seperti dikutip dari kabar24.bisnis.com, Kamis (23/10/2013).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Jika dugaan (KKN) tersebut benar, Neta berpendapat kabinet yang disusun Jokowi juga akan terjebak dalama nepotisme dan upaya balas jasa, tidak dapat merealisasikan kabinet yang profesional. Dia berharap Jokowi dapat bersikap konsisten dengan menjauhkan politik kolusi sehingga konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif.

Sekarang, seperti sudah disetting dan diplot jauh-jauh hari, Jokowi kembali mendongkrak karir kedua menantu orang kepercayaannya tersebut secara cepat dengan mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD TNI.

Aktivis HAM Haris Azhar, yang menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama pemimpin TNI AD tersebut.

Haris mengatakan, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono. Saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Saat menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Haris mengingatkan bahwa Hendropriyono dikenal mendukung Jokowi pada masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan pilpres 2014 silam. Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan TNI AD bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

"Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah," kata Haris seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

"Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A.)

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI. "Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi," kata Haris.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf, yang mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Sebuah diskusi ilmiah yang membedah dugaan keterlibatan mantan ketua BIN Purnawirawan Jenderal AM Hendropriyono dalam pembantaian Talangsari di Lampung. (Foto: satuharapan.com)

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

"Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan '87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?," ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, yang diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

Al Araf berpendapat, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik," kata Al Araf.

Andika memulai karir militernya sejak 1987 sebagai Komandan Pleton Kopassus. Kemudian pada tahun 2000, Jenderal Andika menyelesaikan pendidikan militernya di Seskoad dan meraih gelar doktor dari George Washington University.

Karier militer Andika melesat secara "instan" di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

Para demonstran dengan menggunakan topeng wajah aktivis HAM Munir, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Munir. AM Hendropriyono diduga turut memiliki andil besar dalam pembunuhan aktivis kemanusiaan tersebut. (Foto: ANTARA /Irsan Mulyadi)

12/12/2018

Jokowi Angkat 2 Menantu Tim Suksesnya Sebagai Petinggi TNI

Jokowi mengangkat menantu Luhut Binsar Panjaitan, Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Danpaspampres dan menantu AM Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kedua mantan jenderal tersebut merupakan tim sukses yang membantu Jokowi menduduki kursi RI-1.

"Ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan. Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar,"

JAKARTA -- Setelah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo mengangkat teman dekatnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terjadi mutasi dan perombakan besar-besaran di tubuh TNI, terutama di matra TNI AD.

Dan yang terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat adalah pengangkatan secara "instan" dua jenderal TNI yang merupakan keluarga orang dekat dan kaki tangan Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan dan AM Hendropriyono.

Presiden Jokowi mengangkat menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yakni Brigadir Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres), yang sebelumnya menempati posisi sebagai Kasdam Diponegoro.

Promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Surat Keputusan Nomor Kep/1240/XI/2018 soal Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Maruli menjadi Danpaspampres menggantikan posisi Mayor Jenderal Suhartono. Suhartono sendiri dimutasi untuk menjabat sebagai Komandan Komando Maritim. Bersama dengan surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD (Pangkostrad).

Tidak sampai disitu, Jokowi kemudian juga mengangkat menantu Hendropriyono, Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019.

Suami Dyah Erwiyani, anak pertama Hendropriyono, ini sebelumnya menjabat panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak 23 Juli 2018. Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sendiri tercatat sebagai salah satu anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu.

Karier militer Andika melesat tajam di era pemerintahan Jokowi. Dua hari atau tepatnya pada 22 Oktober 2014 setelah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI ke-7, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Paspampres. Bintang dua dengan pangkat mayor jenderal pun tersemat di pundaknya.

Alhasil, Andika tercatat menjadi orang pertama yang menyandang pangkat mayor jenderal di antara rekan sesama angkatannya di Akmil 1987. Setelah mengawal Presiden Jokowi sekitar satu setengah tahun, Andika dimutasi menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada Mei 2016.

Lalu pada awal Januari 2018, Andika mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi letnan jenderal dengan posisi Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian, Andika kembali mendapat promosi untuk menjabat sebagai Panglima Komando Strategis TNI AD (Pangkostrad).

AM Hendropriyono dan Luhut B. Panjaitan, dua mantan jenderal TNI yang menjadi tim sukses utama pemenangan Jokowi saat pemilu Presiden 2014 lalu. (Foto: Istimewa)

Kini Andika mampu melengkapi empat bintang di pundaknya sebagai seorang jenderal di pucuk pimpinan tertinggi TNI AD. Posisi KSAD yang dijabat Andika Perkasa kini menjadi posisi paling strategis. Sebab, memiliki prospek kuat menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dua tahun lagi.
 
Pengangkatan Orang Terdekat Jokowi Mengandung Unsur Politis

Kebijakan Jokowi yang secara "telanjang" mengangkat para Jenderal yang memiliki kedekatan langsung dengannya menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat dan pengamat. 

Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD, karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

"Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD," kata Al Araf seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif dan terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa. Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru , di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (Foto: ANTARA / Wahyu Putro A)

12/12/2018

OPM Bantai Puluhan Warga Sipil, TNI Terjunkan Pasukan Raider

Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). TNI berusaha memburu Kelompok OPM yang telah membunuh 31 karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. (Foto: ANTARA / Iwan Adisaputra)

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua,"

JAYAPURA -- Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Ke 31 orang pekerja jembatan ini merupakan buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jalan trans-Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, berdasarkan laporan dari lapangan, sebanyak 24 orang pekerja dari PT Istaka Karya dibunuh pada hari Sabtu (1/12/2018) sedangkan 8 lainnya yang sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi di salah satu rumah anggota DPRD setempat. Namun mereka pun dan dibunuh pada hari Minggu (2/12/2018) setelah dijemput oleh anggota OPM.

“Laporan terakhir total semua korban adalah 31 orang, 24 dibunuh pada hari pertama, delapan orang lainnya sempat lolos dan sembunyi di rumah anggota dewan, tapi keesokan hari nya mereka di jemput dan di bunuh. Satu orang lagi masih hilang,” jelas Kamal.

Panglima Daerah Militer Makodap III Ndugama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja tersebut. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kelompok OPM, Sebby Sambom dalam siaran pers kepada wartawan di Papua, Rabu (5/12/2018).

"Kami yang lakukan dan kami siap bertanggungjawab penyerangan ini dipimpin dibawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami lakukan pemantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi dan Pos Mbua," kata Sebby.

Sebby beralasan, pihaknya tidak akan berperang melawan warga sipil, namun sasaran mereka adalah aparat TNI-Polri. Diungkapkannya, Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi adalah murni anggota TNI (Zipur), walaupun mereka berpakaian sipil atau preman.

"Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan Trans dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI (Zipur)," timpalnya.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Kami tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan. Untuk itu kami imbau kepada pihak TNI/Polri Kolonial Indonesia bahwa berperanglah secara gentleman dan bertanggung jawab menjunjung tinggi Hukum Humanisme Internasional. Pisahkan mana basis rakyat sipil mana basis dan wilayah perang," ungkap Sebby.

"Kami menyampaikan kepada Negara Kolonial Indonesia bahwa kami berjuang bukan KKB, KKSB, dan lain-lain tetapi kami adalah Pejuang Sejati Untuk Kebebasan Republik West Papua. Kami tidak minta Jalan Trans dan Pembangunan namun Solusi Masalah Papua adalah Kemerdekaan dan Berdaulat sendiri sebagai Bangsa yang beradap," lanjut Sebby.

TNI Terjunkan Pasukan Raiders

Tim gabungan dari TNI dan Polri menerjunkan dua Satuan Setingkat Peleton (SST) berjumlah 70 personel ke lokasi pembunuhan 31 pekerja, Selasa (4/12/2018). Tim gabungan ini memiliki misi memburu KKB dan mengevakuasi para korban.

Selain itu, satu satuan setingkat kompi (SSK) gabungan dari personel Brimob Polda Papua dan pasukan TNI juga telah diberangkatkan ke lokasi pembantaian. Satu SSK memiliki kekuatan kurang lebih 100 personel. Pasukan ini diberangkatkan untuk memburu pelaku pembantaian.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, pasukan TNI yang dikerahkan ke Ndunga merupakan personel gabungan, Batalyon Infanteri (Yonif) 756/Wimane Sili dan Yonif 751/Vira Jaya yang berkualifikasi Raider ditambah anggota Kodim setempat.

"Pasukan TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) ini diberangkatkan dari Wamena Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIT. Pasukan ini dikerahkan untuk membantu Polri dan Pasukan Yonif 755/Yalet yang telah berada di Distrik Mbua, Ndunga," kata Wakapendam.

Perwira TNI ini menegaskan, pasukan yang diberangkatkan dalam kondisi siap tempur dengan kondisi apapun. Untuk jarak tempuh normal dari Wamena ke Mbua diperkirakan akan menempuh waktu sekitar 4 jam. Selanjutnya dari Mbua ke lokasi pembantaian di Yigi akan menumpuh waktu perjalanan sekitar 2,5 jam.

Jenazah para pekerja yang menjadi korban pembantaian kelompok OPM di Papua. (Foto: Facebook)

"Ya pasukan yang diberangkatkan pagi ini merupakan pasukan pemukul yang siap dengan kondisi terburuk di lapangan. Tentunya kami mengharapkan dan berdoa tidak ada kendala bagi pasukan di lapangan untuk menuju ke lokasi. Karena berdasarkan informasi yang ada telah terjadi pemalangan di daerah yang menuju ke lokasi di Mbua dan Yigi," kata Letkol Inf Dax Sianturi.

Pada Rabu (5/12/2018), Kodam XVII/Cenderawasih mengirimkan tambahan satu Kompi Pasukan Raider dari Yonif 751/Vira Jaya Sakti yang bermarkas di Sentani, Jayapura, Papua. Pasukan ini akan menambah kekuatan pasukan TNI-Polri untuk mengejar kelompok OPM.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan, satu kompi Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti yang dikirim ke Nduga merupakan stanby force, yaitu pasukan yang siap digerakkan kapan saja sesuai dibutuhkan.

"Satu Kompi Pasukan Yonif 751 telah berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani. Saat ini posisi mereka masih Stanby Force menunggu perintah operasi dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Josua Pandit Sembiring," kata Letkol Dax Sianturi, dilansir dari SINDOnews, Rabu pagi (5/12/2018).

Kelompok OPM Berlindung di Balik Warga Sipil dan Remehkan TNI

Saat ini pasukan gabungan TNI-Polri yang dipimpin Kabag OPS Polres Jayawijaya AKP RL Tahapary berhasil memasuki lokasi tempat pembantaian para pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Setelah menyeterilkan lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah para korban, TNI langsung mengejar para pelaku gerombolan OPM tersebut.

Informasinya, para pelaku sudah bergabung dan membaur bersama masyarakat sipil lainnya untuk menghilangkan jejak. Namun TNI saat ini sudah mengantongi nama-nama dari pelaku teror. “Dalam waktu dekat Polres Jayawijaya akan menyisir Kabupaten Nduga untuk menangkap pelaku teror kejahatan di wilayah itu,” kata Yan Pieter.

Polres Jayawijaya juga sudah berupaya berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan keamanan di wilayah itu. Namun anehnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga belum memberikan laporan dan informasi apapun kepada aparat TNI/Polri.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Makodap III Ndugama Pimpinan Egianus Kogoya menyatakan, bertanggungjawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan pekerja di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. (Foto: SINDOnews)

12/06/2018

Negara-negara di Kawasan Pasifik dan Oceania Dukung OPM

Desra Percaya, Utusan khusus Indonesia untuk Melanesian Spearhead Group (MSG). Indonesia menentang keberadaan pergerakan sayap politik Organisasi Papua Merdeka ULMWP di dalam organisasi MSG. ULMWP yang selalu membawa-bawa nama rakyat Papua ini ingin bergabung dalam MSG agar diakui oleh dunia internasional. (Foto: Istimewa).

"Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah,"

JAKARTA -- Organisasi Separatis Papua Merdeka (OPM) setelah tidak mendapat sambutan dan tempat di tengah-tengah masyarakat Papua, sepertinya tak patah arang. 

Saat ini kelompok pengacau keamanan itu melalui sayap politiknya di luar negeri terus berusaha mempengaruhi negara-negara lain bahwa rakyat Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jualan bahasa propaganda yang selalu mereka usung adalah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah Indonesia. 

Selain itu masalah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di tanah Papua juga dijadikan senjata untuk menyudutkan pemerintah Indonesia di kancah internasional. 

Kini salah satu propaganda yang ingin diusung para separatis Papua adalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia.

Melalui organisasi sayap politik Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) yang didanai oleh negara-negara barat, masalah perbedaan ras mendapat sambutan dalam organisasi negara-negara kecil yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). 

Dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara tertinggal di kepulauan Pasifik ini, ULMWP berusaha menjadi anggota dan bergabung dengan organisasi itu, sebagai upaya legitimasi bahwa keberadaan mereka diakui di kancah internasional.

Para simpatisan organisasi separatis Papua Merdeka. Salah satu bahasa propaganda yang diusung para komplotan separatis ini adalah mengangkat masalah perbedaan ras antara Melayu dan Melanesia. Mereka beranggapan bahwa Indonesia adalah sebuah negara Melayu dan Papua yang Melanesia bukan bagian dari NKRI harus merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. (Foto: istimewa)

MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru –aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia mewaspadai potensi gerakan separatis dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Negara-Negara Melanesia (MSG) yang akan berlangsung di Kepulauan Solomon, 14-16 Juli 2016.

 "Ada upaya-upaya dari kelompok separatis, tujuannya mereka ingin masuk tetapi mereka kan bukan negara, hanya NGO. Ya tidak bisa lah," ujar dia saat ditemui usai menggelar rapat tentang "Crisis Centre" pembebasan sandera WNI ABK di Jakarta, Jumat malam (1/7). 

Saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota tidak tetap. Dalam upaya menaikkan status dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh MSG, UMLWP dianggap tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili masyarakat Papua. 

Menurut Luhut, tudingan Indonesia kerap menganaktirikan Papua dengan tidak mengindahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di pulau tersebut tidak terbukti.

Pasalnya, pemerintah Indonesia telah mengupayakan penanganan dan penyelesaian masalah HAM di Papua secara holistik melalui pembentukan tim terpadu yang bertugas menghimpun data, informasi, dan analisa, kemudian melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo.

Tim terpadu yang dibentuk Kemenkopolhukam ini bertujuan mempercepat penuntasan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, yang telah diinisiasi Komnas HAM pada 2011.

Benny Wenda dan para dedengkot separatis Papua Merdeka lainnya di luar negeri saat menghadiri sidang MSG. Dengan bantuan dana tak terbatas dari Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya, ULMWP terus memperkuat propagandanya melepaskan Papua dari NKRI. (Foto: Istimewa)

11/20/2018

Mantan OPM: Isu Kemerdekaan Papua Propaganda LSM Asing

Kelompok separatis OPM yang melakukan perlawanan di hutan-hutan Papua. Sebagian besar dari mereka ikut serta karena terpengaruh propaganda yang dilakukan para petinggi OPM. (Foto: Istimewa)

"Saya ini mantan pelaku. Ketika saya ikuti perkembangan Papua dari teman-teman saya di LSM, belakang saya paham bahwa ternyata ada penipuan belaka yang dibuat oleh rekan-rekan LSM di luar negeri. Termasuk Benny Wenda dan Oktovianus Mote yang seringkali buat penipuan bagi rakyat dengan isu merdeka,"

JAYAPURA -- Semakin meningkatnya propaganda yang dilakukan kelompok separatis Papua Merdeka di luar negeri untuk memisahkan tanah Papua dari kedaulatan NKRI, memaksa mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman A. Yoku angkat bicara. Yoku menegaskan, keputusan Papua untuk bergabung dengan Indonesia adalah final dan telah selesai.

"Hari ini saya perlu ingatkan kembali kepada saudara-saudara generasi muda persoalan Papua pada 1962 sudah selesai yang dibuat oleh saudara Alm Theys Hiyo Eluay, yang mana hasil keputusan seluruh tokoh-tokoh intelektual persekutuan anak adat pada 1961," katanya di Jayapura, Rabu.

 Mantan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Kloofkamp, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 1979 hingga 1983 tersebut mengatakan, pernyataan dewan adat telah dibawa oleh alm Theys Hiyo Eluay ke PBB di New York pada 1962.

"Beliau (Theys) sampaikan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI yang tidak bisa memisahkan dirinya, tepatnya di Desember 1962, maka di tahun 1963 di Papua seluruh tokoh-tokoh termasuk mantan Gubernur pertama Frans Kaisepo, menyatakan diri berintegrasi dengan NKRI, itu 1 Mei 1963, itu sejarah mencatat dan tidak bohong," katanya melanjutkan.

Menurut pejuang OPM tersebut, masa OPM telah habis pada pada 1973 di Kecamatan Waris yang kini masuk Kabupateen Keerom. Untuk itu, kata ia, tidak perlu lagi diperdebatkan.

"Saya melihat dan merasakan perjuangan Papua Merdeka ini ternyata merupakan sisa-sisa kamuflase dari penjajah Belanda di tanah Papua, itu poin pertama yang harus saya ingatkan kepada rakyat saya di Tanah Papua," katanya.

Ia mengimbau kepada generasi muda Papua untuk tidak terhasut dengan isu merdeka yang dihembus-hembuskan oleh LSM di luar negeri. Imbauan berupa ajakan ini disampaikan olehnya menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok warga yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat di Lapangan Trikora, Distrik Abepura.

Mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman A. Yoku

"Saya ini mantan pelaku, saya pernah hidup di negara lain. Ketika saya ikuti perkembangan Papua dari teman-teman saya di LSM, belakang saya paham bahwa ternyata ada penipuan belaka yang dibuat oleh rekan-rekan LSM di luar negeri. Termasuk Benny Wenda dan Oktovianus Mote yang seringkali buat penipuan bagi rakyat dengan isu merdeka," katanya.
Herman A Yoku Ditipu Kelompok Separatis OPM

Herman A. Yoku yang pernah menjadi salah satu anggota TPN/OPM mengaku merasa tertipu dengan organisasi yang tidak jelas tersebut. Yakni pada saat Yoku mengasingkan diri ke Papua Nugini (PNG) selama 5 tahun sebelum menyerahkan diri dan bergabung ke NKRI.

"Selama saya tinggal di PNG dalam jangka waktu 5 Tahun, selama itu pula saya mau membuktikan apakah perjuangan saya untuk Papua Merdeka memang benar-benar mendapatkan dukungan dari Negara-negara Eropa,

"Kenyataan yang saya dapat selama 5 Tahun di PNG, hanya melihat orang-orang OPM yang saling bertengkar untuk merebutkan sebuah jabatan dalam Organisasi Papua Merdeka dan tidak ada sama sekali bukti dukungan dan bantuan dari Negara-negara Eropa tentang perjuangan Papua Merdeka tersebut," kata Yoku, Senin (11/7).

"Dari tahun 1974 sampai tahun 1979, saya berada di PNG dan hanya mendapat luka tombak pada kaki saja akibat pertengkaran sesama OPM dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Papua dan di tangkap kemudian masuk penjara tahun 1979,

"Pada tahun 1982 saya juga di fitnah sesama rekan saya juga tentang tentang masalah pencurian senjata sehingga saya masuk penjara lagi tetapi tidak ada bukti yang kuat sehingga saya dibebaskan" ungkap Yoku menjelaskan.
Yoku mengungkapkan, adanya maklumat yang mengatakan masyarakat Papua 100 persen mendukung organisasi sayap ULMWP, hanyalah isu yang dihembuskan organisasi KNPB yang tidak tahu sejarah Papua.

Benny Wenda, gembong kelompok separatis Papua Merdeka di luar negeri mendapatkan bantuan dana dari sejumlah LSM asing, untuk membantu lepasnya tanah Papua dari kedaulatan NKRI. (Foto: istimewa)

11/16/2018