Hadapi Militer China, AS Bangun Aliansi Dengan 7 Negara ASEAN

Armada kapal induk dan kapal perang Amerika Serikat saat memasuki perairan Laut China Selatan. Menghadapi agresi militer China di Laut China Selatan, Amerika Serikat berencana membangun kekuatan aliansi dengan tujuh negara di kawasan ASEAN, yang terlibat konflik wilayah perairan tersebut. Guna mewujudkan rencananya itu, AS siap menggelontorkan dana cukup besar untuk memperkuat militer negara-negara sekutunya di ASEAN. (ilustrasi)

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi AS menjalin kerja sama yang baru dengan mitra regionalnya (di ASEAN) dan negara-negara sekutu.

NEW YORK -- Walau dijuluki sebagai negara adidaya, Amerika Serikat sepertinya tetap tidak 'pede' menghadapi China dalam konflik wilayah di Laut China Selatan. 

Untuk menghadapi agresifitas kekuatan militer China, Amerika Serikat berencana membangun 'aliansi' dengan tujuh negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Pejabat Pentagon mengonfirmasi, Amerika Serikat (AS) telah mulai menerapkan strategi pembangunan kemampuan maritim bagi negara kawasan ASEAN yang berbatasan dengan Laut China Selatan (LCS) untuk menghadapi militer Negeri Tirai Bambu.

Program inisiatif yang dinamakan Southeast Asia Maritime Security Initiative (MSI) ini terutama akan melibatkan tujuh negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan Brunei. Serta juga mengajak Taiwan, untuk mengatasi berbagai tantangan maritim di kawasan sengketa LCS.

Diwartakan The Diplomat, Jumat (15/4/2016), program kerja sama maritim berbudget USD425 juta atau setara Rp5,6 triliun ini, telah diumumkan sejak Juni tahun lalu. Segera setelah mendapat persetujuan dari kongres AS.

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi AS menjalin kerja sama yang baru dengan mitra regionalnya (di ASEAN) dan negara-negara sekutu. Program ini akan secara khusus diarahkan kepada keamanan maritim yang kini tengah berada dalam fase genting.

Ketegangan maritim terjadi di mana-mana, termasuk di Laut Cina Timur, Selatan dan Samudera Hindia,” terang Menteri Pertahanan AS Ash Carter dari atas pesawatnya di New York untuk transit ke Washington DC.

Carter menambahkan, kerja sama ini akan menjadi momen penentuan bagi AS untuk terus memainkan peran penting yang konstruktif di LCS serta memberi semangat lebih kepada negara-negara kawasan dalam meningkatkan kekuatan maritimnya.

Perairan Laut China Selatan yang menjadi zona konflik baru di kawasan ASEAN. China mengklaim hampir 90 persen perairan Laut China Selatan sebagai negara kedaulatannya. (Gambar: Istimewa)

“Kami ingin mitra kami menjadi kuat dan menumbuhkan kemandirian yang merata di seluruh wilayah. Cara terbaik untuk membantu mereka mencapai posisi tersebut ialah dengan membangun kemampuan sumber daya manusianya,” sambung pejabat lain.

Sesuai persetujuan kongres, total dana MSI yang disetujui untuk 2016 sebesar USD49,72 juta atau Rp655,4 miliar dulu.

Dana ini nantinya akan dibagikan kepada negara-negara kawasan yang terlibat, antara lain untuk membiayai operasi militer gabungan di perairan, meningkatkan mutu intelijen maritim, pengawasan, pengintaian, patroli dan keamanan, termasuk menambah kapal dan pemeliharaannya, mutu pencarian dan penyelamatan, serta partisipasi dalam perjanjian multilateral dan pelatihan-pelatihan lainnya.(*JM) 

Sumber: The Diplomat

11/14/2018

China Nyatakan Siap Perang Hadapi Amerika di Laut China Selatan

Presiden China, Xi Jinping saat menghadiri sebuah parade militer angkatan perang China. (Foto: Istimewa)

"Amerika diharapkan untuk melakukan lebih banyak latihan kebebasan navigasi di wilayah Laut Cina Selatan, dan karena itu tidak mengakui hak Beijing terhadap pulau buatan, seperti Mischief Reef, mungkin akan ada lebih banyak gesekan militer antara kedua negara di sana,"

BEIJING -- Presiden China Xi Jinping memberikan komando kepada seluruh tentara negeri tirai bambu tersebut untuk selalu siap berperang dalam situasi apapun. Terutama terkait mengenai ekspansi militer China di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Jinping mengingatkan agar militer China selalu memantau LCS dengan ketat, terutama untuk mengetahui pergerakan militer negara-negara yang terlibat konflik dikawasan tersebut seperti Taiwan, Vietnam, Filipina dan ikut campurnya kekuatan militer Amerika Serikat (AS) di perairan kaya minyak tersebut.

"Ini perlu untuk memperkuat misi dan berkonsentrasi bersiap untuk berperang. Kami perlu mempertimbangkan semua situasi rumit dan membuat rencana darurat dengan tepat. Kami harus meningkatkan latihan kesiapan tempur, latihan bersama dan latihan konfrontatif untuk meningkatkan kemampuan prajurit dan persiapan untuk perang," kata Jinping, dikutip dari New Zealand Herald, Minggu (28/10/2018).

Kunjungan Jinping ke komando militer adalah salah satu dari beberapa yang dia buat selama perjalanan empat hari ke provinsi selatan China yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan di tengah perlambatan ekonomi, dan perdagangan yang berkembang dan sengketa strategis dengan Amerika.

Pernyataan ini muncul sehari setelah Menteri Penasihat Umum Chin dan Menteri Pertahanan Wei Fenghe mengatakan negara itu tidak akan pernah menyerahkan satu bagian dari wilayahnya, terutama terkait bantuan militer AS kepada Taiwan yang ingin melepaskan diri dari China daratan.

Salah satu misi utama dari Komando Militer Selatan China adalah mengawasi Laut Cina Selatan. Ini adalah area di mana ketegangan dan aktivitas militer yang melibatkan China, AS, dan kekuatan lainnya telah tumbuh dengan terus menerus.

Awal bulan ini, sebuah kapal perusak China hampir bertabrakan dengan kapal perang AS di perairan yang disengketakan setelah melakukan apa yang digambarkan AS sebagai manuver "berbahaya dan tidak profesional" dalam upaya untuk memperingatkannya agar meninggalkan daerah itu.

Pengamat militer mengatakan komentar Jinping kemungkinan besar dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan menegaskan kembali klaim teritorial Beijing di Laut Cina Selatan.

Kapal induk China, Liaoning, saat berpatroli di kawasan Laut China Selatan. (Foto: scmp.com)

10/30/2018

Bendung Dominasi China, Prancis Kirim Kapal Induk ke Samudera Hindia

Jet tempur Dassault Rafale Angkatan Udara Prancis, mengawal kapal induk Charles de Gaulle dari udara. Prancis menyatakan akan menempatkan kapal induk berkekuatan nuklir di kawasan Samudera Hindia untuk membendung ekspansi dan dominasi militer China. (Foto: Marine nationale)

10/21/2018

Militer China Sebar Kapal Selam Nuklir di Kawasan Laut China Selatan

Kapal selam class Jin, Angkatan Laut China, yang menampung 12 rudal balistik Jl-2 berhulu ledak nuklir. China menyatakan menolak keputusan Mahkamah Arbitrase internasional yang tidak mengakuia klaim China di Laut China Selatan. Militer China menyatakan siap memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan sengketa tersebut. (Foto: Istimewa)

"China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang nelayan China bekerja di zona tersebut,"

BEIJING -- Republik Rakyat China (RRC) sepertinya akan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi memenuhi ambisinya untuk menguasai seluruh kawasan di Laut China Selatan (LCS). 

Walau Filipina ingin menyeret China ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, untuk menentukan legalitas klaim China di LCS, tapi sepertinya negeri tirai bambu itu tak gentar. China kini justru semakin memperkuat armada militernya di kawasan kaya minyak tersebut.

Militer China menyatakan siap untuk mengirim kapal selam bersenjata rudal nuklir ke Samudera Pasifik dan Laut China Selatan. Langkah itu untuk melawan sistem senjata baru Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan yang dianggap mengancam Beijing.

Para pejabat militer China yang dikonfirmasi The Guardian pada Kamis (26/5/16) tidak menentukan waktu patroli kapal selam berudal nuklir itu. Hanya saja mereka menegaskan bahwa langkah itu tidak terelakkan.

China mendirikan sejumlah pulau buatan di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, elemen krusial bagi motivasi Cina untuk mendirikan pulau-pulau buatan terletak di bawah permukaan laut.

Rombongan armada kapal selam nuklir dan kapal perang Angkatan Laut China yang dikerahkan di Laut China Selatan. (Foto: Istimewa)

Pembangunan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan sejatinya punya dua fungsi, yakni memperkuat klaim kedaulatan Cina dan menjadi wadah keberadaan Cina di ranah militer dan sipil. China berdalih bahwa pulau-pulau buatan tak hanya penting bagi sistem pertahanan, tapi juga kepentingan publik.

Di Pulau Fiery Cross, China telah membangun mercusuar dan sebuah rumah sakit. Di masa mendatang bukan tidak mungkin Cina akan menempatkan kantor administratif pemerintahan di sana.

Kekhawatiran Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akan rentannya strategi penggentar berkekuatan nuklir di daratan dan kemampuan meluncurkan serangan balasan kedua telah mendorong China untuk menempatkan beberapa hulu ledak nuklirnya di dalam kapal selam.

Dua tahun lalu, China mengerahkan kapal selam yang menampung 12 rudal balistik Jl-2 berhulu ledak nuklir untuk pertama kali. Bertolak dari pangkalan militer dekat Sanya, di ujung selatan Pulau Hainan, kapal selam tersebut kini berpatroli di kedalaman Laut Cina Selatan. 

Pemerintah Cina mengeluarkan peta kawasan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut Cina Selatan. Untuk mewujudkan klaim tersebut, kapal selam China harus mampu meluncur dari pangkalan militer di Hainan dan melintasi Laut Cina Selatan ke Samudera Pasifik tanpa terdeteksi, hal ini untuk membendung armada militer Amerika Serikat yang saat ini sudah mulai memperkuat kehadirannya di Laut China Selatan.

Peta penyebaran kapal selam nuklir di Laut China Selatan, serta kemungkinan akses yang dilalui kapal selam nuklir China menuju Pasifik yang menjadi basis pertahanan Amerika Serikat. (Gambar: istimewa)

Departemen Pertahanan AS meyakini patroli kapal selam China akan bisa menembus Samudera Pasifik tahun ini, yang dianggap dapat mengancam basis militer Amerika Serikat di Guam dan Hawai.

Sebagian besar perairan bagian selatan China agak dangkal, dengan kedalaman di bawah 100 meter. Akan tetapi, di perairan yang tercakup dalam wilayah yang diklaim China di Laut China Selatan, landas kontinennya mencapai kedalaman 4.000 meter, cocok bagi persembunyian kapal selam.

Itulah sebabnya sejumlah pakar meyakini perairan dalam di Laut Cina Selatan, ditambah upaya China menangkal kapal selam asing di sana, amat mungkin menjadi basis kapal selam China pada masa mendatang.

China telah bekerja pada teknologi kapal selam rudal balistik selama lebih dari tiga dekade, namun penyebaran yang nyata telah tertunda oleh kegagalan teknis, persaingan institusional dan keputusan kebijakan pemerintah.

China Tidak Akui Keputusan Mahkamah Arbitrase

Beijing bereaksi keras setelah menolak keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, Selasa (12/7/16). PCA menutuskan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan.

Rakyat Filipina dengan dibantu tentara, berusaha menancapkan sebuah bendera Filipina di kawasan karang yang ingin dikuasai oleh militer China, di Laut China Selatan. (Foto: Istimewa)

"China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang nelayan China bekerja di zona tersebut," kata PCA dalam sebuah pernyataan.

Beijing justru menganggap angin lalu keputusan itu. Kementerian Luar Negeri China mengatakan, pemerintahnya tidak menerima dan takkan mengakui keputusan tersebut.

"China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah, hak maritim, dan kepentingannya," kata Partai Komunis China di halaman depan People's Daily, Rabu.

Beijing bahkan menuding para hakim PCA telah disumpali dengan uang oleh Filipina dan juga memojokkan PCA sebagai “boneka” dari kekuatan eksternal.

Dalam pernyataan, Rabu, Beijing mengatakan, klaim kedaulatan Filipina tak berdasar (baseless). Filipina telah melecehkan dan menyerang kapal-kapal China di Kepulauan Spratly.

Pulau buatan yang dibangun China dengan cara menimbun jejeran pulau-pulau kecil berkarang di kawasan Laut China Selatan. Pulau buatan itu kini dijadikan China sebagai pangkalan militer mereka di kawasan tersebut.

3/31/2018

China dan Amerika Bisa Picu Perang Nuklir di Kawasan Laut China Selatan

Kapal perang destroyer Amerika Serikat berkemampuan nuklir, di Laut China Selatan. Ambisi China untuk menguasai seluruh kawasan Laut China Selatan berpotensi terjadinya perang nuklir antara China dan Amerika Serikat, yang kini ikut campur dalam konflik tersebut. Kedua negara pemilik senjata pemusnah massal tersebut sama-sama mulai mengeluarkan senjata dan armada perang tercanggih mereka. (Foto: Istimewa)

”Karena SSBNs (kapal selam rudal nuklir) China berada di Laut China Selatan, Angkatan Laut AS akan mencoba untuk mengirim kapal mata-mata di sana dan mendekat dengan SSBNs. Angkatan Laut China membenci itu dan akan mencoba untuk mendorong mereka pergi,”

BEIJING -- Ikut campurnya negara adidaya Amerika Serikat dalam konflik teritori di Laut China Selatan menimbulkan potensi terjadinya perang nuklir antara militer China dan AS. Kedua negara yang memiliki senjata pemusnah massal tersebut kini sama-sama mulai mengeluarkan senjata dan armada perang tercanggih mereka di Laut China Selatan.

Salah satu contoh gesekan yang terjadi yakni, saat sebuah pesawat mata-mata AS dan dua jet tempur China nyaris bertabrakan di wilayah yang berjarak 50 mil dari pulau Hainan, di mana empat  kapal selam Jin-Class dengan rudal balistik disiagakan. Kapal selama kelima sedang dalam proses pembangunan.

Menurut Profesor Wu Riqiang dari School of International Studies di Renmin University, Beijing, angkatan laut AS dan China semakin berdekatan di kawasan pulau-pulau yang disengketakan. Menurutnya, potensi bentrok di antara dua kubu bisa saja terjadi jika kapal selam beroperasi.

”Karena SSBNs (kapal selam rudal nuklir) China berada di Laut China Selatan, Angkatan Laut AS akan mencoba untuk mengirim kapal mata-mata di sana dan mendekat dengan SSBNs. Angkatan Laut China membenci itu dan akan mencoba untuk mendorong mereka pergi,” kata Wu.

Kemampuan dari Kapal selam Type 094 Kelas Jin, menurut beberapa analisis dapat menjangkau daratan AS jika terjadi perang antara kedua Negara. Perbandikan kekuatan militer Cina dan kekuatan militer Cina memang masih sangat jauh.

China membangun pangkalan militer dengan menimbun dan mereklamasi pulau-pulau karang yang banyak bertebaran di Laut China Selatan. Meski mendapat penolakan dan kecaman dari dunia internasional, China tak bergeming dan kini mulai memindahkan armada perangnya ke pulau buatan tersebut.

Namun, militer Cina tidak berhenti untuk meningkatkan kemampuan militernya, bahkan militer Cina telah berhasil menciptakan kapal selam berpeluru kendali agar dapat mencapai daratan AS dengan jangakauan 8000 km.

Seperti laporan yang telah dilansir oleh media pertahanan memperkirakan tiga kapal selam selam rudal balistik PLA Angkatan Laut tipe 094 kelas Jin dan dua Jenis 093 Shang-kelas yang saat ini ditempatkan di Sanya, Armada Laut Selatan PLA di provinsi selatan Pulau Hainan.Lokasi ini sangat strategis dan yang paling dekat untuk penyebaran ke Laut Cina Selatan.

Sebuah serangan rudal Cina bisa mencapai sejauh Australia jika diluncurkan dari perairan Laut Cina Selatan. Serangan serupa menargetkan pantai barat AS akan tetap sangat sulit, kata laporan itu. 

Untuk menyerang Los Angeles, kapal selam Jin-kelas harus menembakan rudal JL-2 dari dua pulau yang membentang dari Honshu ke Nugini. Namun, hal ini akan sangat mungkin jika kapal selam Jenis 094 memasuki wilayah ini akan mudah terdeteksi oleh pesawat patroli P-8A Angkatan Laut AS, kata laporan itu.

Kapal selam Type 094 Kelas Jin adalah salah satu kelas baru dari kapal selam peluru kendali balistik yang dibangunkan untuk Angkatan Laut Tentera Pembebasan Rakyat China. Untuk Kapal pertama jenis kapal selam ini telah bangun di Limbungan Huludao, Wilayah Liaoning dan diluncurkan pada bulan Juli 2004. Sekurang-kurang dua kapal selam kelas ini telah sah dioperasikan.

Kapal selam kelas JIN Angkatan Laut China, yang memiliki kemampuan nuklir di Laut China Selatan. (Foto: Istimewa)

Sebuah gambar yang diambil dari sebuah satelit pada akhir tahun 2006 menangkap gambar dari sebuah gambar kapal selam jenis jin yang sedang berlabuh di Pangkalan Kapal Selam Xiaopingdao. Kapal selam type 04 ini telah di upgrade dan lebih panjang dari Type 092 dari panjang 122 kepada.

Kapal selam jenis 094 kelas jin ini mampu membawa 12 buah Rudal kendali JL-2 dengan jarak kira-kira 8,000 km. Type 094 dinyakini oleh beberapa analisis Barat merupakan kombinasi dari teknologi-teknologi Rusia yang akan menggantikan.

Konflik Semakin Memanas
 
Pada awal 2009, sejumlah kapal nelayan Cina berupaya memotong kabel penghubung peralatan sonar yang ditarik kapal pemantau AS, USNS Impeccable, di lepas pantai Pulau Hainan. Kemudian, pada akhir 2009, kapal selam Cina menghantam peralatan sonar bawah laut yang ditarik kapal perang AS, USS John McCain, di Subic Bay, lepas pantai Filipina.

Baru-baru ini, Cina meluncurkan kapal fregat tipe 056A, Quijing, yang memiliki peralatan pemburu kapal selam asing. Kapal ini akan ditempatkan di Laut Cina Selatan.

Seperti era Perang Dingin, tatkala AS dan para sekutunya menciptakan jaringan peralatan di dasar laut, yang terbenam di seluruh Asia untuk mendengarkan pergerakan kapal selam Rusia, China kini siap mengoperasikan jaringan serupa di Laut Cina Selatan.

Kapal selam Los Angeles Angkatan Laut Amerika Serikat, yang memiliki kemampuan nuklir. Amerika Serikat selain menurunkan kapal induk dipermukaan, armada kapal selam AS kini juga sudah mulai dikerahkan ke zona konflik di Laut China Selatan. (Foto: Istimewa)

3/31/2018

Pengamat: Miliki Presiden Lemah, Indonesia Bisa Kalah Lawan China di Natuna

Presiden Joko Widodo sedang 'ber-foto selfie' di atas kapal perang TNI AL, saat sedang mengunjungi perairan Natuna. Sempat dikatakan tidak akan pernah terlibat konflik di Laut China Selatan, Indonesia kini dengan tergopoh-gopoh akhirnya dipaksa untuk memperkuat pertahanannya di perairan pulau Natuna. Hal ini menindaklanjuti semakin seringnya angkatan perang China melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah itu. (Foto: Istimewa)

"Masalah ASEAN di sini, tidak ada pemimpin kuat. Ketidakhadiran Soeharto, ketidakhadiran Mahathir Mohammad, hanya menjadikan ASEAN ini sebagai tempat untuk konsultasi. Bukan lagi suatu kekuatan bersama untuk menghadapi China,"

JAKARTA -- Tindakan militer China yang sering melakukan pelanggaran wilayah dan pencurian ikan di perairan Natuna, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik senjata antara TNI dengan angkatan perang China. 

Namun, disaat China semakin memperkuat cengkramannya di Laut China Selatan, Indonesia justru dianggap mengalami krisis kepemimpinan akibat lemahnya pemerintahan saat ini dalam menyikapi berbagai hal.

Pengamat Budaya dan Politik China dari Universitas Indonesia, Abdullah Dahana menilai kepala negara dan pemerintahan yang ada di ASEAN, termasuk di Indonesia, terlalu lemah untuk menantang China.

Apalagi jika bicara sengketa di Laut China Selatan. Hasil pertemuan menteri luar negeri ASEAN (AMM) dan mitra wicaranya (ARF) di Vientiane, Laos kemarin juga tidak berdaya menghadapi klaim sepihak dari China di LCS.

"Masalah ASEAN di sini, tidak ada pemimpin kuat. Ketidakhadiran Soeharto, ketidakhadiran Lee Kuan Yew, ketidakhadiran Mahathir Mohammad, hanya menjadikan ASEAN ini sebagai tempat untuk konsultasi. Bukan lagi suatu kekuatan bersama untuk menghadapi China," kata Dahana dalam diskusi bertajuk 'Kita dan Sengketa Laut China Selatan' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/16).

Garis batas klaim yang dibuat China untuk menguasai hampir keseluruhan perairan Laut China Selatan. Negara yang terlibat akhirnya secara serentak memperkuat militer masing-masing guna menghadapi invasi China.

Dahana justru khawatir dengan sikap lemah ASEAN ini, bisa saja anggotanya di masa mendatang menuntut keluar. Sebut saja yang paling ngotot menghadapi China di LCS, Filipina dan Vietnam.

"Siapa tahu ya seperti yang terjadi di Uni Eropa. Jika di Inggris Raya ada Brexit, di ASEAN nanti ada Vietxit atau Filipinxit. Mereka akan keluar dari ASEAN karena merasa tidak mendapatkan dukungan dari organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara tersebut.," tukasnya.

Bahkan dua negara lain yang punya masalah dengan Negeri Panda di Laut China Selatan, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam tidak turut unjuk suara. "Begitu juga dengan Indonesia yang sempat bermasalah dengan China soal Natuna, diam-diam saja tuh," pungkas Abdullah.

Abdullah beranggapan  bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki sikap kepemimpinan dan pengetahuan yang kuat mengenai strategi perang dan diplomasi luar negeri, hal ini sangat bertolak belakang dibandingkan saat Indonesia di era presiden Soeharto yang sangat disegani di kawasan bahkan dunia.

Sengketa Natuna Meluas Jadi Masalah Kedaulatan

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Purnawirawan Ahmad Sucipto menyarankan jangan sampai sengketa klaim China atas perairan Natuna bergeser menjadi permasalahan politik bahkan masalah kedaulatan.

Armada kapal perang China, saat melakukan latihan militer di Laut China Selatan.

"Yang pokok, jangan digeser menjadi politik menurut saya. Jadi tetap masalah overlapping (tumpang-tindih) zona ekonomi ekskusif sajalah. Jangan berubah menjadi masalah kedaulatan. Karena kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan dimensinya akan lebih luas lagi," kata Ahmad, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/16).

Sebelumnya, Juni 2016 terjadi penangkapan sejumlah kapal nelayan China oleh satuan TNI AL. Hal ini bahkan memicu protes oleh pemerintah Beijing. Mereka mengatakan kawasan penangkapan itu sebagai zona penangkapan ikan tradisional nelayan China.

"Saya kira, kita ada clash menyangkut penangkapan kapal ikan China yang melanggar zona ekonomi ekslusif dan kebijakan IUU Fishing Indonesia," ungkap dia.

Ketika diberikan peringatan, China pun bereaksi. "Mereka bilang Indonesia dengan China ada masalah overlapping klaim di Laut China Selatan. Kata-kata itu (tumpang tindih) sebelumnya enggak pernah muncul," tuturnya.

Ahmad menjelaskan, ada perubahan pandangan. Indonesia tidak bisa lagi mengatakan tidak memihak (non alignment). Sehingga masalah tumpang tindih pada batas garis imajiner Nine Dash Line yang ditetapkan China dengan ZEE Indonesia harus segera diselesaikan.

Kebijakan Indonesia Lemah di Laut China Selatan

Terkait polemik ini, pengamat pertahanan, Rahakundini Bakrie mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran politik luar negeri non-alignment (tidak memihak) dengan sebaik-baiknya. Jangan malah karena tidak berpihak, Indonesia lantas boleh tenggelam di tengah-tengah Laut China Selatan.

China secara perlahan-lahan melakukan perluasan wilayah dengan cara membuat pulau buatan di Laut China Selatan.

"Kalau kita non-alignment, harus dipertahankan. Tapi berubah bentuk. Sayangnya, hari ini saya lihat non-alignment malah membuat kita mati di tengah-tengah. Sebentar geser ke kiri, sebentar geser ke kanan enggak punya sikap," katanya, Sabtu (30/7/16).

"Justru kita harus tentukan sikap sebagai non-alignment ini loh Indonesia. Bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama kita dengan China apakah perdagangankah, militerkah. Tapi di Timur kita enggak ada pilihan. Kita harus kerjasama dengan Australia karena kerjasama lebih ke Pasifik," katanya.

Bakrie menambahkan, "sekali lagi saya melihat jangan kita sampai ter-drive seolah-olah China itu mengancam kawasan. China sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya China itu GBHN-nya diikuti terus. Mau presidennya ganti 10 kali tetap aja dia mau bangun blue water navy pada 2050. Enggak geser, enggak tiba-tiba jadi 2100," ungkapnya.

Ambisi China dan Pengakuan Dunia

Setelah Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dan dimenangkan pengadilan Den Haag tersebut, China justru semakin memperkuat kehadiran militernya di LCS.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, China terbukti telah melanggar kedaulatan Filipina di LCS. Sembilan garis putus-putus (nine dash-line) yang diklaim terdapat dalam perkamen bersejarah China juga tidak dapat diakui kebenarannya.

Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. (Foto: Istimewa)

3/30/2018

Agresi Militer China di LCS Timbulkan Perpecahan di Kawasan ASEAN

Pertemuan para menteri pertahanan ASEAN dengan petinggi militer China untuk membahas agresi militer China yang mencaplok sejumlah wilayah negara anggota ASEAN. (Foto: Istimewa)

"Dulu ASEAN dibentuk untuk kepentingan ASEAN. Dengan ASEAN dibuka, masuk negara lain yang membuat komunikasi terpecah,"

JAKARTA -- Ekspansi wilayah yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan benar-benar membawa mimpi buruk bagi kawasan Asia. sejumlah negara di kawasan terpecah dalam menyikapi mendudukan wilayah yang dilakukan China itu, sebagian negara yang memiliki hubungan ekonomi, politik dan militer yang kuat dengan China, akan mendukung apapun langkah Beijing.

Sedangkan sebagian negara yang wilayahnya ingin direbut China, tidak memberikan kompromi apapun dan bahkan menyatakan siap berperang menghadapi negara komunis itu.

Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN saat ini sedang berusaha menepis kekhawatiran akan perpecahan di antara negara-negara anggota, setelah pertemuan tahunan yang kacau di Kamboja gagal menyepakati sikap mengenai Laut Cina Selatan.

Empat dari 10 anggota ASEAN - Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, mengklaim bagian-bagian dari perairan itu, yang memiliki sumber perikanan yang luas, menyediakan jalur pelayaran penting bagi perdagangan dan, katanya, kaya minyak. Namun, Cina juga menyatakan punya kedaulatan yang mencakup hampir seluruh wilayah itu.

Pertemuan awal bulan ini diharapkan membantu ASEAN mencapai kesepakatan yang lebih tinggi dan menyatukan keyakinan, tetapi malah mengungkap perpecahan yang terjadi di antara blok yang relevansinya selama ini dipertanyakan oleh banyak pengamat masalah-masalah luar negeri.

Peta perebutan wilayah sejumlah negara di Laut China Selatan. Ketenangan wilayah yang kaya sumber daya alam tersebut langsung bergolak saat China secara sepihak mengklaim seluruh wilayah LCS sebagai bagian dari teritori kedaulatannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengakui kekurangan kelompok itu dan menyatakan ASEAN harus lebih gesit dan efektif dalam menghadapi kekuatan luar.

"Negara-negara anggota ASEAN harus melakukan survei lansekap, wilayah dan perairan itu dengan sangat hati-hati, karena hal ini bisa menjadi isu kontroversi, supaya kita mampu menghindari atau mengecilkan dampaknya," ujar Pitsuwan.

Laporan yang dirilis oleh International Crisis Group menyebutkan ketidak-efektifan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa itu dan tindakan lebih agresif oleh negara-negara yang mengklaim kedaulatan atas bagian-bagian laut tersebut menimbulkan kekhawatiran terbesar kemungkinan konflik militer di kawasan itu akan berkembang menjadi konflik bersenjata.

Analis Bryony Lau, dari Crisis Group di Jakarta, menjelaskan mengapa kemungkinan penyelesaian tetap rendah. Ia mengatakan, "Tingkat kepercayaan menurun, dan pilihan diplomatik untuk berusaha meredakan ketegangan itu, sekarang ini tidak berhasil."

Laporan Crisis Group menyebutkan Cina sedang berusaha memanfaatkan perpecahan di antara anggota ASEAN dengan menawarkan perlakuan istimewa bagi mereka yang tidak memihak saingannya.

Kapal perang China saat melakukan latihan tempur di kawasan Laut China Selatan. (Foto: AP)

Vietnam mengangkat isu Laut Cina Selatan dalam forum regional ASEAN tahun 2010. Tahun 2011 Filipina mengangkat isu itu dengan lebih semangat. Menurut Lau, menciptakan ketegangan internal semakin memecah ASEAN.

Lau menambahkan, "Fakta bahwa negara-negara ASEAN punya kepentingan sangat berbeda, punya prioritas sangat berbeda, punya hubungan berbeda dengan Amerika dan Tiongkok, semua itu elemen yang muncul terkait kapasitas ASEAN dalam menangani Laut Cina Selatan."

Deklarasi enam pasal yang disusun Indonesia tentang bagaimana ASEAN akan terus maju dengan kode perilaku mengenai Laut Cina Selatan memberi jaminan, tetapi provokasi terus menerus dari Cina tidak banyak meredakan ketegangan.

Pengamat: Indonesia Bisa Tinggalkan ASEAN

Pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie menilai ASEAN yang ada sekarang sudah tidak memiliki kesamaan sikap dan suara. Terutama mereka terpecah belah dalam menyikapi sengketa Laut China Selatan (LCS). 

"Dulu ASEAN dibentuk untuk kepentingan ASEAN. Dengan ASEAN dibuka, masuk negara lain yang membuat komunikasi terpecah," papar Bakrie, Sabtu (30/7/16).

Rakyat Filipina melakukan demonstrasi menolak agresi militer China yang sebagian mencaplok wilayah kedaulatan mereka di kawasan Laut China Selatan. (Foto: Istimewa)

3/27/2018

China Mengadu Domba Negara-Negara ASEAN untuk Kuasai Laut China Selatan

China menggunakan segala macam strategi untuk menguasai seluruh kawasan Laut China Selatan. Salah satu cara yang digunakan China adalah memecah keutuhan dan integritas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. (Foto: Istimewa)

Jalurmiliter.com - China sepertinya benar-benar akan menggunakan segala macam cara demi bisa menguasai wilayah Laut china Selatan. Selain mengerahkan kekuatan militer besar-besaran ke wilayah konflik itu, China juga menerapkan strategi diplomatik nan licik serta cerdik demi mendapatkan dukungan dari berbagai negara.

Salah satu keberhasilan diplomasi China adalah terpecahnya suara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menyikapi agresi militer China itu. Hingga kini, tidak pernah ada satu suarapun yang mengecam tindakan ekspansi China yang merampas kedaulatan negara anggota ASEAN.

Salah satu contohnya seperti saat Cina menggerakkan mesin diplomasi untuk mencari dukungan atas klaimnya di Laut Cina Selatan, menjelang pengumuman keputusan Pengadilan Arbitrasi Internasional di Den Haag.

Setelah bulan-bulan penuh provokasi militer, Cina menghidupkan mesin diplomasi untuk membetoni klaimnya atas Laut Cina Selatan. Langkah itu diambil menjelang keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag yang akan diumumkan dalam beberapa pekan.

Baru-baru ini negeri tirai bambu itu berhasil mengamankan dukungan Belarusia dan Pakistan. Kedua negara kini menghormati sikap Cina dalam konflik tersebut, tulis Kementerian Luar Negeri di Beijing.

Pertemuan delegasi para menteri negara anggota ASEAN dengan pemerintah China. Setiap pertemuan yang membahas isu Laut China Selatan biasanya akan menemui jalan buntu akibat tidak satu suaranya para anggota ASEAN. (Foto: AFP)

Dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Asia dan Timur Tengah, Presiden Xi Jinping mengatakan pihaknya bersikeras memecahkan masalah Laut Cina Selatan secara damai lewat konsultasi dan negosiasi dengan pihak yang bersangkutan.

Beijing diyakini berupaya memecah ASEAN lewat diplomasi. Belum lama ini sebuah media-media Cina mengutip jurubicara Kementerian Luar Negeri, ihwal kesepakatan dengan Kamboja, Laos dan Brunei, bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak akan membebani hubungan Cina dan ASEAN.

Strategi Licik Cina

Salah satu cara China memecah belah ASEAN adalah dengan bujukan kekuatan ekonominya. Saat ini china membanjiri uangnya untuk Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, dan Indonesia demi memperoleh dukungan diplomatik.

Selain itu, keempat negara telah bersepakat akan mencari solusi lewat dialog langsung antara negara, bukan melalui ASEAN. Kesepakatan itu dibantah oleh Jurubicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan. Katanya Kamboja tetap bersikap netral.

Dengan strategi mencari damai lewat negosiasi bilateral, Cina dicurigai ingin menggunakan kekuatan politiknya untuk menekan masing-masing negara yang bertikai. Sebab itu pula pemerintah Amerika Serikat mengimbau ASEAN untuk memperkuat persatuan.

Peta tumpang tindih antara negara-negara yang terlibat konflik di kawasan Laut China Selatan.

3/26/2018