AS Upgrade Pesawat Pembom B-52 "Big Ugly Fat Fellow" dengan Rudal Hipersonik

Militer Amerika Serikat menyatakan akan terus memperkuat pesawat pembom "gaek" B-52 Stratofortress dengan persenjataan super canggih. (Foto: Istimewa)

WASHINGTON DC -- Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) menginginkan armada pesawat pembom (bomber), termasuk B-52 Stratofortress, berevolusi untuk dipersenjatai dengan rudal hipersonik.

Asisten Sekretaris Angkatan Udara untuk Akuisisi, Teknologi dan Logistik Will Roper mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa mengepak pesawat dengan senjata hipersonik bisa dilakukan, yang akan mengubah pesawat-pesawat pembom Amerika menjadi "pesawat arsenal".

Pesawat pembom AS yang membawa rudal jelajah bukanlah hal baru, tetapi peran utama pembom strategis seperti B-52 Stratofortress dan B-1B Lancer adalah apa yang selalu diharapkan dilakukan oleh pesawat pembom, yakni terbang di atas target dan menjatuhkan bom.

Namun, dengan pertahanan udara yang lebih canggih dari sebelumnya, ide evolusi itu muncul. "Bisakah kita berpikir lebih luas tentang bagaimana sebuah pesawat yang membawa banyak senjata dapat dilihat?," kata Roper, seperti dikutip dari Military.com, Kamis (14/11/2019).

"Sebagai contoh, bagaimana bomber kebuntuan ini bekerja di lingkungan yang diperebutkan dengan cara yang komplementer dengan B-21?," ujarnya.

Laporan media itu mencatat rentetan tes baru-baru ini dengan Skuadron Uji Penerbangan ke-419, Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, menunjukkan upaya tersebut.

Komandan Komando Serangan Global AS, Jenderal Tim Ray, pada bulan September mengatakan bahwa para pejabat sekarang membahas bagaimana menempatkan empat hingga potensial delapan senjata hipersonik besar dalam ruang bom pesawat-pesawat pembom. Roper menunjukkan preferensi untuk B-52 "Big Ugly Fat Fellow" sebagai pesawat arsenal masa depan.

Sejarah Panjang Pesawat pembom B-52 Stratofortress

Amerika Serikat hingga detik ini masih menjadikan pesawat pembom B-52 sebagai salah satu tulang punggung kekuatan militer mereka. Tercatat, pembom B-52 selalu diterjunkan menghadapi musuh-musuh terkuat AS di seluruh dunia.

Di Timur Tengah, Selama operasi Desert Storm, pembom B-52 mengirim 40 persen dari semua senjata yang dijatuhkan oleh pasukan koalisi. Ini sangat efektif ketika digunakan untuk pengawasan laut, dan dapat membantu Angkatan Laut AS dalam operasi anti-kapal dan pembersihan ranjau. Dua B-52, dalam dua jam, dapat memonitor permukaan laut seluas 364.000 kilometer persegi.

Pesawat Komando Udara Strategis B-52G Stratofortress bersiap untuk berangkat selama misi Operasi Badai Gurun. (Foto: Istimewa)

Saat ini, Pentagon mengirim empat pesawat pengebom B-52 Stratofortress ke Timur Tengah untuk merespon dugaan ancaman Iran di kawasan Teluk Persia. Di Afghanistan, pengebom B-52 menjadi senjata paling efektif bagi AS dalam menghancurkan basis-basis pertahanan pasukan Taliban. 

Tercatat dalam perang tersebut, pembom B-52 menjatuhkan peluru kendali presisi di pusat-pusat pertahanan Taliban, terbanyak sepanjang sejarah pesawat tua tersebut masuk dalam layanan militer AS.

AS juga menerjunkan Dua pesawat pengebom B-52 Stratofortress untuk menghadapi agresi militer China  di kawasan Laut China Selatan. Pesawat pengebom itu terbang dari Pangkalan Andersen di Guam.

Terbangnya B-52 terjadi setelah AS menuduh China menghalangi adanya upaya pengembangan energi di Laut China Selatan melalui "cara yang memaksa". Negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi sekutu AS di kawasan Indo-Pacific, tidak bisa melakukan eksplorasi sumber daya energi terbarukan senilai 2,5 triliun dollar AS, atau Rp 35.695 triliun.

Saat terjadi agresi militer Rusia di semenanjung Krimea, Pentagon juga menjadikan pembom B-52 sebagai penggertak agar Rusia tidak memperluas ambisi teritorialnya di benua Eropa. Setidaknya enam pesawat pengebom B-52 berkemampuan nuklir milik Angkatan Udara AS itu telah dikirim ke Benua Eropa.

Terakhir Satuan tugas pesawat pengebom B-52 Stratofortress, kru operator, maupun peralatan pendukung dari Wing Pengebom Kedua tiba di Fairford Inggris dari Barksdale. AU menyatakan, beberapa unit pesawat itu sudah berpartisipasi dalam misi yang dilaksanakan di seluruh Eropa. Pembom B-52 benar-benar menjadi "mata dan telinga" AS untuk mengawasi sepak terjadi militer Moskow di kawasan benua biru tersebut.

Boeing B-52 Stratofortress merupakan sebuah pesawat pengebom strategis jarak jauh pengintai (reconnaissance aircraft) bermesin delapan yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) sejak 1954, menggantikan Convair B-36 dan Boeing B-47.

Pesawat seberat 84 ribu kilogram tersebut pertama kali digunakan di era 1950-an saat Perang Dingin memasuki puncaknya. Semula, Stratofortress didesain sebagai pengebom nuklir jarak jauh antarbenua yang bisa terbang tinggi dan menyerang jantung Uni Soviet.

B-52 paling baru mulai digunakan pada 1962, dan pesawat sepanjang 48 meter itu pun kemudian menjadi ikon perang dingin. Pesawat ini banyak dimodifikasi sejak Perang Dingin berakhir dan diperbarui dengan peluru kendali presisi, peralatan elektronik dan sensor canggih.

Walaupun dibuat untuk peran era Perang Dingin, pencegahan perang nuklir, pemakaian konvensionalnya pada masa kini adalah semakin penting dalam operasi-operasi USAF, di mana jarak jangkaunya yang jauh, muatan senjata beratnya, dan biaya operasionalnya yang ekonomis (dibanding dengan armada kapal pengebom strategis USAF yang lain) sangat berguna.

Sebuah pesawat pengebom AS B-52H terbang melintasi Laut China selatan. (Foto: Defense World)

B-52 Stratofortress atau biasa disebut BUFF, merupakan pembom strategis super berat yang dirancang oleh Boeing pada 15 April 1952, dan digunakan oleh USAF. Pesawat ini diawaki oleh 5 orang kru yang terdiri dari pilot, copilot, weapon system officer, navigator, electronic warfare officer. Kecepatan terbang dari BUFF mencapai 1.047 km/perjam, dengan radius terbang 16.232 km, di ketinggian 15 km. Seluruh jenis bom yang dimiliki oleh Amerika sanggup diangkut oleh BUFF.

Menurut situs Angkatan Udara AS US Air Force, www.af.mil, yang dikutip 14 Mei 2019, B-52 adalah pesawat pengebom jarak jauh yang masuk dalam ketegori pengebom berat dan bisa melaksanakan berbagai jenis misi. B-52 mampu terbang dengan kecepatan subsonik dengan ketinggian 15.166 meter. Pesawat ini mampu membawa nuklir atau bom konvensional kendali presisi tinggi.

Semua B-52 dapat dilengkapi dengan dua sensor penglihatan elektro-optik, inframerah yang melihat ke depan dan teropong penargetan (pod) canggih untuk meningkatkan penargetan, penilaian pertempuran, dan keselamatan penerbangan, sehingga semakin meningkatkan kemampuan tempurnya.

Pilot mengenakan kacamata penglihatan malam, atau nightvision google (NVG), untuk meningkatkan penglihatan mereka selama operasi malam hari. Kacamata penglihatan malam memberikan keamanan yang lebih besar selama operasi malam hari dengan meningkatkan kemampuan pilot untuk membersihkan medan secara visual.

B-52 ditingkatkan dari Pod Penargetan Lanjutan Litening ke Pod Penargetan Lanjutan Sniper. Pod sniper memberikan peningkatan deteksi atau identifikasi target jarak jauh dan pengawasan yang stabil terus menerus untuk semua misi, termasuk dukungan udara dekat pasukan darat.

Penargetan canggih dan teknologi pemrosesan gambar pod secara signifikan meningkatkan keefektifan tempur B-52 pada siang hari, malam hari dan kondisi cuaca di bawah serangan sasaran darat dengan berbagai senjata penahan (yaitu, bom yang dipandu laser, konvensional bom dan senjata yang dipandu GPS).

Penggunaan pengisian bahan bakar udara memberi B-52 rentang yang hanya dibatasi oleh daya tahan kru. Pesawat pengebom B-52 memiliki jangkauan jelajah lebih dari 14.080 kilometer. Dalam konflik konvensional, B-52 dapat melakukan serangan strategis, dukungan jarak dekat, larangan udara, operasi serangan balik udara dan maritim.

Pesawat pengebom B-52 memang pesawat generasi tua. Namun sejak enam puluh tujuh tahun setelah Angkatan Udara AS menerima B-52 terakhir dari Boeing, Angkatan Udara AS menyesuaikan pembom berat dengan mesin baru. Menurut nationalinterest.org, Majalah Air Force dalam edisi Januari 2019 membahas tentang upaya pembaruan mesin.

Pesawat pembom B-52 saat melakukan operasi pengeboman di era perang dingin. (Foto: istimewa)

Selain mesin baru, 76 B-52 dalam Angkatan Udara juga dapat ditingkatkan avionik, peralatan defensif, sensor dan kursi ejeksi, ungkap wartawan War Zone Joe Trevithick. Bomber yang direkayasa ulang dan ditingkatkan dapat menerima sebutan baru B-52J.

Pada tahun 2018, Angkatan Udara mengumumkan akan menghentikan 62 pembom B-1B tahun 1980-an dan 20 pembom siluman B-2 selambat-lambatnya tahun 2040-an, sementara pesawat pengebom B-52 yang diperbarui akan terus beroperasi bersama 100 pembom siluman B-21.

Berikut spesifikasi pesawat pembom B-52 tersebut: 

Ciri-ciri umum :
    Kru: 5 Pilot, kopilot, navigator radar, navigator, dan Electronic Warfare Officer.
    Panjang: 159 ft 4 inci (48.5 m)
    Rentang sayap: 185 ft 0 in (56.4 m)
    Tinggi: 40 ft 8 in (12.4 m)
    Luas sayap: 4,000 ft² (370 m²)
    Airfoil: NACA 63A219.3 mod root, NACA 65A209.5 tip
    Berat kosong: 185,000 lb (83,250 kg)
    Berat isi: 265,000 lb (120,000 kg)
    Berat maksimum saat lepas landas: 488,000 lb (220,000 kg)
    Fuel capacity: 47,975 US gal (181,725 L))
    Mesin: 8 × Pratt & Whitney TF33-P-3/103 turbofans, 17,000 lbf (76 kN) masing-masing
    * Zero-lift drag coefficient: 0.0119 (estimated)
    Drag area: 47.60 ft² (4.42 m²)
    Aspect ratio: 8.56

Kinerja :
    Laju maksimum: 560 kt (650 mph, 1,000 km/h[6])
    Radius tempur: 4,480 mi (3,890 NM, 7,210 km)
    Jangkauan feri: 10,145 mi (8,764 nm, 16,232 km)
    Langit-langit batas: 50,000 ft[6] (15,000 m[6])
    Laju tanjak: 6,270 ft/min.[7] (31.85 m/s)
    Beban sayap: 30 lb/ft² (150 kg/m²)
    Dorongan/berat: 0.51
    Lift-to-drag ratio: 21.5 (estimated)

Persenjataan :
Senjata mesin: M61 Vulcan 1× 20 mm.
Munisi: sampai 60.000 lb (27,200 kg) bomb, peluru kendali, dan ranjau

Data dari Quest for Performance
*Dari berbagai sumber

11/14/2019

Tak Mampu Kalahkan Pejuang Taliban, AS Terjebak di Afghanistan

Seorang tentara yang terluka dari Resimen Artileri Lapangan 1-320, Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat AS, dibantu melewati kendaraan lapis baja M-ATV yang terbakar akibat terkena ranjau bom Improvised Explosive Device (IED) yang dipasang oleh para pejuang Taliban di jalan dekat Combat Outpost Nolen di Lembah Arghandab, Afghanistan, 23 Juli 2010. (Foto: REUTERS / Bob Strong via boston.com)

"Cepat atau lambat, suka tidak suka, Amerika dan Afghanistan, akan menghadapi akhir perang. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi pengamat yang melihat perang Afghanistan bisa dimenangkan AS,"

WASHINGTON DC -- Setelah melewati perang sangat panjang dengan biaya perang yang begitu besar, Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui tetap tidak bisa mengalahkan para pejuang Taliban di Afghanistan. 

Sejumlah analis AS bahkan menyatakan aksi "koboy" Amerika yang berusaha menginvasi Afghanistan selama 17 tahun lebih, kini sudah pupus.

Pejabat militer Amerika menyebut kelompok Taliban di Afghanistan belum sepenuhnya kalah. Amerika terpaksa melunakkan sikapnya dengan mengajak para milisi Taliban untuk duduk di meja perundingan, suatu sikap sangat mahal yang pernah ditunjukkan AS, setelah berulang kali mengalami kekalahan di negara itu.

"Mereka belum kalah sekarang, saya pikir itu adil untuk dikatakan. Kami bertemu jalan buntu pada tahun lalu, dan kami relatif mengajak berbicara, hal itu tidak banyak berubah," kata Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford, saat berdiskusi di forum keamanan di Halifax, Kanada, dilansir  dari CNN.com, Senin (19/11).

Dunford menyatakan sementara ini tidak akan pernah ada jalan keluar dengan jalan militer untuk membawa perdamaian ke Afghanistan. Ia menyebut AS dan NATO akan bekerja untuk meningkatkan tekanan politik, dan ekonomi untuk meyakinkan kelompok Taliban.

"Tanpa menyebutkan rinciannya di sini, kami yakin Taliban tahu bahwa pada titik tertentu mereka harus melakukan rekonsiliasi. Kunci keberhasilan ini adalah menggabungkan seluruh tekanan itu untuk memberikan waktu yang insentif kepada Taliban untuk bernegosiasi," tegas Dunford.

Kemenangan Amerika di Afghanistan Telah Lenyap

Pengamat politik di RAND Corporation dan perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri AS untuk Afghanistan dan Pakistan, Laurel Miller mengatakan, ambisi Amerika memenangkan perang di Afghanistan kini sudah pupus. Alih-alih menjadikan Afghanistan semakin kuat dan makmur, seperti propaganda militer yang selalu digaungkan, Amerika malah membuat masa depan Afghanistan semakin kacau menjadi tak menentu.

Tentara Nasional Afghanistan (ANA) berjaga di samping helikopter Chinook milik ISAF (AS) yang jatuh di distrik timur Kabul pada 26 Juli 2010, akibat ditembak jatuh oleh para pejuang Taliban, setelah terjadinya pertempuran sengit di sepanjang perimeter kamp pasukan koalisi di provinsi Kabul. (Foto: SHAH MARAI / AFP / Getty Images).

Pengamat ini menilai, setelah menghabiskan dana perang lebih dari USD 100 miliar dan ribuan nyawa melayang, setelah dua pekan paling berdarah di Kabul, Amerika kini tampaknya memilih status quo.

Miller menyebut strategi AS kini adalah mencegah kalahnya "pemerintahan boneka" Afghanistan dan mencegah kemenangan Taliban selama mungkin. 

"Cepat atau lambat, suka tidak suka, Amerika dan Afghanistan, akan menghadapi akhir perang. Saya kira sekarang ini tidak ada lagi pengamat yang melihat perang Afghanistan bisa dimenangkan AS," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Frances Z Brown, seorang pakar Afghanistan dari Carnegie Endowment for International Peace. Dilansir dari laman the New York Times, Kamis (1/2), Brown mengatakan, ada dua skenario yang kemungkinan akan terpaksa diambil oleh AS untuk menutupi kekalahannya dalam menaklukkan negara miskin tersebut.

Skenario pertama, koalisi Amerika akan mengabaikan upaya untuk membentuk negara terpusat dan memberikan kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk membangun negara mereka sendiri dari bawah.

Itu artinya pemerintah pusat hanya sebagai perantara di antara para pemimpin lokal dan pemimpin perang. Idealnya, seiring berjalannya waktu, Afghanistan akan menjalankan ekonominya kemudian merangkul demokrasi dan akhirnya mencapai perdamaian dan stabilitas.

Skenario ini menuntut toleransi bagi kehadiran Taliban di kawasan terpencil dan kondisi bisa memicu kemelut krisis lebih pelik. "Tapi dari kasus yang sudah-sudah ini semua butuh waktu bergenerasi," ujar Brown.

Seorang prajurit Angkatan Darat Afghanistan menembakkan granat berpeluncur roket ke arah milisi Taliban saat terjadi pertempuran di Combat Outpost Nolen, Lembah Arghandab di utara Kandahar 22 Juli 2010. Amerika dan sekutu dengan dibantu para tentara pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat, bahu-membahu berusaha mengalahkan para pejuang Taliban. (Foto: REUTERS / Bob Strong via Boston.com)

Yang berikutnya adalah skenario ala Somalia. Yaitu Pemerintah Afghanistan akan melepaskan kota-kota besar dan beralih menjadi sistem federal, seperti yang dilakukan Somalia pada 2012. Kekuasaan bisa diraih oleh para tokoh masyarakat dan para pemimpin perang, termasuk Taliban yang bisa bangkit dari kawasan pedalaman.

Model Somalia ini bisa 'membantu' terjadinya perpecahan. Warga lokal bisa berupaya sendiri untuk berdamai dengan Taliban dan di beberapa daerah terpencil hal inilah yang sedang terjadi.

Bangkit Kembali Kekuatan Para Pejuang Taliban

Amerika Serikat sempat sesumbar bahwa misi mereka dalam menaklukkan para milisi Taliban yang digelari "teroris" telah sukses besar. Bahkan negara adidaya itu sempat mengejek Rusia yang terpaksa angkat kaki dari Afghanistan, saat Uni Soviet berusaha menginvasi negara itu. Tapi seperti Sebuah karma, hinaan itu justru berbalik dan kini Amerika seakan jadi pecundang di Afghanistan.

Sebuah penelitian yang dirilis BBC mengungkapkan, kelompok militan Taliban telah bergerak secara aktif di hampir 70 persen tanah Afghanistan. 

Penelitian itu menunjukkan, jumlah distrik yang dikuasai Taliban semakin meningkat sejak invasi AS dan sekutunya di negara tersebut dianggap berakhir pada 2014 lalu.

"Sekitar 15 juta warga Afghanistan tinggal di daerah yang dikontrol oleh gerakan radikal tersebut atau di distrik yang sering menjadi target serangan Taliban," ungkap penelitian BBC, dikutip dari Sputniknews.com, Rabu (31/1).

Taliban telah menguasai setidaknya 14 distrik di negara tersebut dan menunjukkan 'tanda-tanda' keberadaannya di 263 daerah lainnya.

Sersan Staf Brenden Patterson dari Skuadron Penyelamatan ke-58, Las Vegas, melakukan pemindaian untuk mencari basis-basis pertahanan para pejuang Taliban dengan menggunakan helikopter Pavehawk CASEVAC, di pegunungan tandus yang terletak di provinsi Kandahar, Afghanistan selatan pada Rabu 28 Juli 2010. Terlihat dilatar belakang para penembak jitu dan seorang tentara menggunakan senjata artileri berat. (Foto: Brennan Linsley / Boston.com)

12/10/2018

Amerika Mulai Jadi Ancaman, UE Bentuk Aliansi Pertahanan Baru

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sedang merancang sebuah draft untuk pembentukan aliansi pertahanan baru di luar NATO di kawasan benua Eropa. Aliansi ini sebagai bentuk antisipasi guna menghadapi negara-negara kuat seperti Rusia, China dan Amerika Serikat yang kini juga dianggap sebagai ancaman potensial sejak kepemimpinan Donald Trump. (Foto: AFP / Mehdi Fedouach via sputniknews.com)

"kami orang Eropa benar-benar harus mengambil nasib kami ke tangan kami sendiri."

BERLIN -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pembentukan pasukan militer Uni Eropa secara nyata, menyikapi rencana Amerika Serikat (AS) yang akan keluar dari perjanjian pembatasan senjata nuklir jarak menengah (INF).

Pernyataan Merkel ini sekaligus mendukung usulan serupa yang sudah pernah dilontarkan Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk membuat pasukan gabungan Uni Eropa pekan lalu.

Merkel secara terang-terangan mendukung usulan Macron terkait perencanaan pertahanan Eropa baik melalui operasi militer maupun pengembangan senjata. Menurut Merkel, pasukan militer Uni Eropa tidak akan merusak aliansi yang dibentuk lewat Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

"Kami harus bekerja pada visi membangun militer Eropa yang nyata. Pasukan militer Uni Eropa bisa jadi pelengkap NATO," tegas Merkel saat berpidato di Parlemen Eropa seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).

Sejak tahun 2013, Jerman telah mengambil kebijakan pengintegrasian sistem pertahanan yang lebih erat dengan sejumlah negara anggota Uni Eropa. Jerman berbagi pasukan dan kemampuan dengan negara-negara Eropa lainnya. 

Dua brigade Belanda telah diintegrasikan ke dalam Divisi Respons Cepat Bundeswehr dan Divisi Lapis Baja ke-1. Jerman juga melakukan hal yang sama untuk pasukan Ceko dan Rumania.

Dalam banyak hal, Jerman sering bersilang pendapat dan kebijakan dengan Prancis, Namun soal menghadapi arogansi AS di benua Eropa, Jerman dan Prancis berada dalam visi dan misi yang sama. Kedua negara kuat ini berangggapan bahwa sudah saatnya "menendang" Amerika dari kawasan tersebut.

Sebelumnya Macron menegaskan bahwa Benua Biru harus mulai mengurangi ketergantungan kepada AS. Macron menyerukan agar dibentuk sebuah pasukan militer Eropa untuk menangkal ancaman dari AS, Rusia, dan China.

Pernyataan ini disampaikan Macron terkait sikap AS yang disebut akan keluar dari kesepakatan bernama Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF). Menurut Macron, Eropa akan menjadi korban jika AS keluar dari perjanjian yang melarang AS maupun Rusia membuat rudal dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer tersebut.

Macron menegaskan perlindungan terhadap masyarakat Eropa akan terwujud melalui pasukan militer Eropa yang tangguh tanpa harus bergantung pada AS. Macron menyerukan dibentuknya pasukan khusus gerak cepat dari sembilan negara Eropa yang sifatnya bebas dari campur tangan NATO.

Pernyataan Macron membuat Presiden AS Donald Trump kesal. Melalui akun twitter pribadinya pada 9 November lalu, Trump menuding Macron sedang berusaha membangun pasukan militernya sendiri untuk melawan AS.

Hari ini, Selasa (13/11) Trump kembali berkicau dan membidik Macron. Trump mengecam Perancis yang kalah pada dua perang dunia karena dekat dengan Jerman. Tak hanya itu, Trump juga menyinggung industi anggur Perancis.

Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu dengan Pasukan ke-4, Angkatan Udara Cepat (SES) dari angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, di sebuah barak tentara di Leer, Ostfriesland, Jerman. (Foto: Fabian Bimmer / Reuters)

Menurut Trump, AS dipersulit untuk mengirim anggur ke Perancis karena dikenakan tarif besar. Trump juga menyinggung tingkat akseptabilitas Macron di Perancis yang terus menurun karena meningkatkan angka pengangguran.

Upaya Uni Eropa Keluar dari Cengkraman Amerika Serikat

Usulan pembentukan pasukan khusus Uni Eropa yang lepas dari pengaruh Amerika dan NATO sebenarnya sudah diajukan oleh sejumlah tokoh dan petinggi Uni Eropa, dan bahkan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker telah membicarakannya empat tahun lalu.

Kepada surat kabar Die Welt pada 2015 Jucker mengatakan bahwa, "sebuah pasukan Eropa yang umum akan menyampaikan pesan yang jelas kepada Rusia bahwa kami serius membela nilai-nilai Eropa kami."

Usulan Jucker yang rencana awalnya hanya untuk menghadapi militer Rusia, kini semakin berkembang setelah menilai bahwa AS bukan lagi sekutu yang jujur bagi kawasan itu. Ditambah lagi kebangkitan militer China juga menjadi ancaman baru bagi eksistensi Uni Eropa.

Pada bulan Maret, Uni Eropa juga mengumumkan pembukaan "markas militer gabungan." Namun, Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengatakan bahwa markas militer gabungan itu "bukan tentara Eropa."

Pada awal November, Presiden Emmanuel Macron menyerukan pembentukan tentara Eropa yang akan independen dari Amerika Serikat, menekankan bahwa Prancis baru-baru ini menghadapi beberapa upaya oleh kekuatan luar untuk ikut campur dalam urusan domestik dan cyber security.

Secara khusus, presiden Prancis menyebutkan ancaman yang diduga datang dari Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Kanselir Jerman Angela Merkel menyuarakan dukungannya untuk gagasan itu.

Merkel menyatakan bahwa Eropa tidak dapat lagi bergantung pada sekutunya di Inggris dan Amerika Serikat dan bahwa "kami orang Eropa benar-benar harus mengambil nasib kami ke tangan kami sendiri."

Pada bulan Desember, negara-negara anggota UE, kecuali Denmark, Malta, dan Kerajaan Inggris, mengadopsi keputusan untuk membentuk Kerja Sama Terstruktur Permanen (PESCO). Negara-negara menyepakati daftar 17 proyek yang akan dilakukan di bawah PESCO, termasuk pelatihan, pengembangan kemampuan, dan kesiapan pertahanan operasional.

Musim panas ini, Komisi Eropa mengusulkan peningkatan investasi keamanan sebesar 40 persen dalam anggaran 2021-2027. Blok tersebut juga mendukung Program Pengembangan Industri Pertahanan Eropa (EDIDP), yang bertujuan untuk mendanai pengembangan produk dan peningkatan teknologi baru.

Program ini akan diluncurkan sebagai bagian dari Dana Pertahanan Uni Eropa, yang dibentuk pada 2017 untuk mengoordinasikan investasi negara-negara Uni Eropa dalam pertahanan, penelitian, dan perolehan teknologi dan peralatan militer baru.

Presiden Perancis Emmanuel Macron, salah satu pemimpin Eropa yang paling keras menetang hegemoni dan arogansi Amerika Serikat di kawasan Eropa. (Foto: Reuters)

Tapi negara-negara di benua biru itu belum menemukan konsep integrasi militer seperti apa yang akan dipilih oleh negara-negara anggota UE, setelah November lalu Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang membuka jalan bagi pembentukan aliansi pertahanan baru.

Dalam resolusi itu sudah dibuat sebuah draft yang mewajibkan setiap anggota mendedikasikan 2 persen PDB negara anggota untuk pertahanan, mendirikan pasukan multinasional UE, yang memungkinkan blok tersebut bertindak dalam situasi apa pun di mana "NATO tidak mau."

Masalah anggaran pertahanan, tidak semua negara di kawasan itu yang setuju dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sejumlah negara dengan sukarela menyatakan menyetujuinya. Brussels adalah salah satu negara yang menyatakan siap menggelontorkan dana lebih untuk pembentukan aliansi baru.

Bahkan, salah satu negara termakmur di dunia tersebut telah meluncurkan Dana Pertahanan Eropa, dan berkomitmen untuk menginvestasikan hingga lebih dari € 5 milyar per tahun setelah 2020 untuk mengembangkan dan mendapatkan teknologi militer terbaru.

Saat ini, UE sedang mempertimbangkan tiga skenario integrasi. Pertama skenario "Keamanan dan Kerja Sama Pertahanan." Skenario pertama ini lebih longgar dan ringan, karena negara-negara anggotanya hanya secara sukarela berkontribusi dan akan mengeluarkan anggaran masing-masing jika ada ancaman keamanan kasus per-kasus.

Kedua, skenario "Keamanan Bersama dan Pertahanan." Skenario kedua ini lebih ketat, karena mengharuskan dan mewajibkan negara-negara anggota memperkuat pertahanan mereka dengan berkontribusi mengerahkan seluruh aset keuangan dan operasional pertahanan masing-masing anggota.

Opsi terakhir, adalah skenario "Pertahanan Umum dan Keamanan." Ini adalah langkah paling tegas dan nyata, karena pembentukan kebijakan pertahanan UE bersama akan dibangun berdasarkan Pasal 42 dari Traktat UE.

Skenario terakhir ini akan menganggap setiap ancaman dari negara musuh akan dipandang sebagai ancaman bagi seluruh negara anggota. Seluruh persenjataan, perangkat militer, teknologi, operasional dan bahkan strategi setiap negara anggota UE akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk menghadapi dan menggempur serangan musuh.

Dari sejumlah skenario yang ada, kendala terbesar pembentukan aliansi adalah tidak adanya dukungan dari negara terkuat di Eropa, yaitu Inggris. Sejumlah usulan, dan rencana integrasi yang diajukan, selalu ditolak oleh Inggris. Negara kerajaan tertua di dunia itu tetap 'ngotot' dengan pendiriannya yang akan keluar dari Uni Eropa dan berdiri dengan kaki sendiri.

Sejak Inggris mengambil kebijakan keluar dari Uni Eropa yaitu lebih dikenal dengan Brexit, London merasa tidak memiliki kewajiban apapun dengan UE dan tidak akan ikut campur dengan setiap kebijakan yang akan dibuat oleh persekutuan. 

Namun, tidak mengajak Inggris sebagai negara besar di benua itu dalam rencana pembentukan aliansi baru oleh sejumlah analis Barat juga dianggap merupakan sebuah keanehan.

Presiden AS Donald Trump, menyaksikan kedekatan hubungan Presiden Perancis Emmanuel Macron dengan Kanselir Jerman Angela Merkel saat menghadiri upacara Arc de Triomphe, 11 November. (Foto: AP / Francois Mori)

12/07/2018

Amerika Tuding Korut Masih Miliki 13 Pangkalan Rudal Nuklir Rahasia

Sebuah laporan yang dikeluarkan lembaga thing-thank Amerika Serikat menyatakan, Korea Utara memiliki pangkalan rudal rahasia yang mampu melancarkan serangan terhadap AS. (Foto: GETTY via express.co.uk)

"Korea Utara memang tidak pernah berjanji menutup basis rudal ini. Mereka tidak pernah menandatangani perjanjian apa pun, atau negosiasi apa pun yang membuat penutupan basis-basis rudal itu menjadi sebuah kewajiban,"

WASHINGTON DC -- Perundingan senjata nuklir Korea Utara dengan Amerika Serikat (AS), masih berlangsung hingga kini. Walau Korut menyatakan bersedia melucuti kekuatan senjata nuklirnya, dengan syarat Amerika dan negara-negara Barat menghapus seluruh sanksi yang dijatuhkan terhadap Korut, namun Amerika sepertinya tidak percaya begitu saya.

Lembaga think tank AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS) melaporkan, Korut Disebut masih memiliki 13 Pangkalan Rudal nuklir yang disembunyikan. Laporan ini merujuk pada citra satelit yang mereka himpun.

Korut setidaknya masih mengoperasikan 13 pangkalan nuklir yang dirahasiakan, di tengah perundingan perlucutan senjata nuklir dengan Amerika. 

Kepala CSIS untuk Program Korea Utara, Victor Cha mengatakan bahwa Kim Jong-un tampaknya "mengelabui" Presiden Donald Trump dengan menghancurkan salah satu pangkalan rudal, tapi masih ada belasan situs lain yang beroperasi.

"Tampaknya pangkalan-pangkalan ini belum dibekukan. Pekerjaan masih berlangsung. Yang dikhawatirkan semua orang adalah Trump akan menerima kesepakatan buruk. Mereka hanya menghancurkan satu situs uji coba dan menutup beberapa hal lain, dengan timbal balik mereka ingin kesepakatan damai," ujar Cha sebagaimana dikutip AFP, Senin (12/11).

Berdasarkan laporan CSIS, situs-situs rudal tersebut berlokasi di daerah pinggiran pegunungan di Korut. Situs itu dapat digunakan untuk menyimpan rudal berbagai jarak, yang terjauh bisa mencapai wilayah AS.

"Basis rudal yang beroperasi ini bukan fasilitas peluncuran. Rudal bisa diluncurkan dari dalam situs itu dalam keadaan darurat, dengan prosedur operasi tentara Korut memerintahkan semua pelontar rudal disebar ke situs-situs operasi itu," demikian bunyi laporan tersebut.

Salah satu situs yang paling dekat dengan perbatasan Korea Selatan, Sakkanmol, dilaporkan "aktif dan dikelola dengan sangat baik." Lembaga think tank itu menyatakan bahwa pemerintah AS seharusnya mengetahui keberadaan semua situs senjata nuklir dan rudal sebelum mencapai kesepakatan.

Kim Jong-Un memeriksa sebuah perangkat nuklir, saat mengunjungi salah satu situs instalasi rudal nuklir negara tersebut. (Foto: STR / AFP / Getty via independent.co.uk)

11/27/2018

AS dan Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini, Indonesia Terancam

Kapal induk Angkatan Laut AS USS Carl Vinson, semakin sering melakukan patroli di kawasan Asia-Pasifik, sejak bangkitnya kekuatan militer China di regional tersebut. (Foto: MC2 Z.A. Landers / US Navy via defensenews.com)

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China."

PORT MORESBY -- Amerika Serikat (AS) semakin meningkatkan kehadiran militer di kawasan Asia-Pasifik. Setelah membangun dan memperkuat pangkalan militer di Darwin, Australia, Amerika kini berencana akan membangun pangkalan militer di Papua Nugini (PNG), yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Kebijakan ini yang rencananya akan menggandeng Australia, diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini, Sabtu (17/11). 

Menurut Pence, AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dilansir dari AFP (17/11).

Rencana Amerika tersebut sebenarnya dipicu oleh strategi militer Australia yang akan mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus, Papua Nugini yang secara defacto merupakan negara boneka negeri Kangguru tersebut.

Salah satu alasan Australia meningkatkan kekuatan militernya di PNG adalah untuk membendung pergerakan China di kawasan Pasifik, dan Amerika sebagai sekutu utama Australia menyetujui langkah Sydney tersebut.

Australia 'ketar-ketir' dengan langkah China yang semakin memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara kecil di Pasifik. Salah satunya China ingin membangun fasilitas militer di Fiji, Pulau Blackrock, Manus atau di negara Vanuatu.

Amerika menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

Papua Nugini menyambut kedatangan Wakil Presiden AS Mike Pence saat mengunjungi negara tersebut. (Foto: AFP / Saeed KHAN)

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata Pence  dikutip dari ABC. 

Pernyataan Pence tersebut ditujukan kepada negara-negara kecil di kawasan Pasifik yang rela menjual kedaulatan negara mereka demi mendapatkan bantuan ekonomi dari china.

Terciumnya strategi militer China di Pasifik langsung menjadi pembahasan utama di Gedung Putih.

Amerika dan Australia khawatir, ekspansi China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama. Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?" kata Xi.

Pangkalan Militer Amerika Mengancam Indonesia

Rencana Amerika dan Australia untuk membangun pangkalan militer di Papua Nugini, langsung menjadi topik utama para pemerhati militer tanah air. 

Bukan tanpa sebab, Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia, akan menjadi ancaman langsung bagi keamanan dan kedaulatan NKRI di kawasan timur.

Sejumlah pengamat bahkan mengkritik lambatnya rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon kebijakan AS tersebut. Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik di Papua.

Pasukan Pertahanan Papua New Guinea saat mengoperasikan Lombrum Naval Base di Manus. (Foto: Departemen Pertahanan / Sersan W. Guthrie via abc.net.au)

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/11).

Karena besarnya potensi ancaman yang akan dihadapi Indonesia, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua.

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

Pengajar di Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada. Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun (pangkalan militer) itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Posisi Papua Nugini dan Pulau Manus yang direncanakan menjadi pangkalan militer terbaru Amerika di Pasifik, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua dan perairan Indonesia.

11/26/2018

Hadapi Militer China, AS Bangun Aliansi Dengan 7 Negara ASEAN

Armada kapal induk dan kapal perang Amerika Serikat saat memasuki perairan Laut China Selatan. Menghadapi agresi militer China di Laut China Selatan, Amerika Serikat berencana membangun kekuatan aliansi dengan tujuh negara di kawasan ASEAN, yang terlibat konflik wilayah perairan tersebut. Guna mewujudkan rencananya itu, AS siap menggelontorkan dana cukup besar untuk memperkuat militer negara-negara sekutunya di ASEAN. (ilustrasi)

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi AS menjalin kerja sama yang baru dengan mitra regionalnya (di ASEAN) dan negara-negara sekutu.

NEW YORK -- Walau dijuluki sebagai negara adidaya, Amerika Serikat sepertinya tetap tidak 'pede' menghadapi China dalam konflik wilayah di Laut China Selatan. 

Untuk menghadapi agresifitas kekuatan militer China, Amerika Serikat berencana membangun 'aliansi' dengan tujuh negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Pejabat Pentagon mengonfirmasi, Amerika Serikat (AS) telah mulai menerapkan strategi pembangunan kemampuan maritim bagi negara kawasan ASEAN yang berbatasan dengan Laut China Selatan (LCS) untuk menghadapi militer Negeri Tirai Bambu.

Program inisiatif yang dinamakan Southeast Asia Maritime Security Initiative (MSI) ini terutama akan melibatkan tujuh negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan Brunei. Serta juga mengajak Taiwan, untuk mengatasi berbagai tantangan maritim di kawasan sengketa LCS.

Diwartakan The Diplomat, Jumat (15/4/2016), program kerja sama maritim berbudget USD425 juta atau setara Rp5,6 triliun ini, telah diumumkan sejak Juni tahun lalu. Segera setelah mendapat persetujuan dari kongres AS.

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi AS menjalin kerja sama yang baru dengan mitra regionalnya (di ASEAN) dan negara-negara sekutu. Program ini akan secara khusus diarahkan kepada keamanan maritim yang kini tengah berada dalam fase genting.

Ketegangan maritim terjadi di mana-mana, termasuk di Laut Cina Timur, Selatan dan Samudera Hindia,” terang Menteri Pertahanan AS Ash Carter dari atas pesawatnya di New York untuk transit ke Washington DC.

Carter menambahkan, kerja sama ini akan menjadi momen penentuan bagi AS untuk terus memainkan peran penting yang konstruktif di LCS serta memberi semangat lebih kepada negara-negara kawasan dalam meningkatkan kekuatan maritimnya.

Perairan Laut China Selatan yang menjadi zona konflik baru di kawasan ASEAN. China mengklaim hampir 90 persen perairan Laut China Selatan sebagai negara kedaulatannya. (Gambar: Istimewa)

“Kami ingin mitra kami menjadi kuat dan menumbuhkan kemandirian yang merata di seluruh wilayah. Cara terbaik untuk membantu mereka mencapai posisi tersebut ialah dengan membangun kemampuan sumber daya manusianya,” sambung pejabat lain.

Sesuai persetujuan kongres, total dana MSI yang disetujui untuk 2016 sebesar USD49,72 juta atau Rp655,4 miliar dulu.

Dana ini nantinya akan dibagikan kepada negara-negara kawasan yang terlibat, antara lain untuk membiayai operasi militer gabungan di perairan, meningkatkan mutu intelijen maritim, pengawasan, pengintaian, patroli dan keamanan, termasuk menambah kapal dan pemeliharaannya, mutu pencarian dan penyelamatan, serta partisipasi dalam perjanjian multilateral dan pelatihan-pelatihan lainnya.(*JM) 

Sumber: The Diplomat

11/14/2018