Ratusan Anggota Separatis OPM Kembali Gabung dalam NKRI

Pasukan TNI saat bersama anggota OPM. Ratusan anggota separatis Organisasi Papua Merdeka menyatakan kembali bergabung dalam NKRI. Turun gunungnya para anggota separatis tersebut berdasarkan atas kemauan mereka sendiri. Namun, sejumlah oknum anggota DPRD Papua pendukung kelompok separatis OPM membantahnya dengan keras. (Foto: istimewa)

"Kami menyatakan diri kembali ke Indonesia bukan paksaan siapa-siapa, tetapi kami sendiri yang menginginkan, karena kami melihat bahwa saat ini sudah ada pembangunan di daerah Puncak Jaya,"

Puncak Jaya -- Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 71 tahun menjadi awal baru bagi ratusan para anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena sebanyak 100 orang mantan anggota kelompok tentara pembebasan nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dahulu ingin memisahkan Papua dari NKRI, kini akhirnya menyatakan kesetiaannya kepada RI.

Pernyatan kesetiaan 100 mantan anggota OPM dari berbagai kelompok seperti di Tingginambut, Yambu, dan Mewuluk itu dinyatakan dengan membaca ikrar kesetiaan yang dibacakan salah satu dari anggota TPN-OPM Boni Telenggen seusai upacara peringatan HUT ke-71 RI yang dipimpin Bupati Puncak Jaya, Hanock Ibo di Lapangan Roh Kudus, Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Rabu, (17/8).

Dikatakan, kembalinya ratusan anggota TPN-OPM itu merupakan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan karena mereka melihat bahwa pemerintah serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya.

"Kami menyatakan diri kembali ke Indonesia bukan paksaan siapa-siapa, tetapi kami sendiri yang menginginkan, karena kami melihat bahwa saat ini sudah ada pembangunan di daerah Puncak Jaya,” sebut Boni Telengge.

Ikrar kesetiaan di antaranya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah RI karena mereka sudah menikmati pembangunan bersama masyarakat lainnya. Dikatakan, bahwa setelah mereka bergabung dengan NKRI, maka mereka akan membantu pemerintah dalam pembangunan di Puncak Jaya, serta akan mengajak anggota mereka yang lain untuk “turun gunung” bersama-sama membangun daerah itu dalam bingkai NKRI.

"Terima kasih kepada pemerintah karena pembangunan yang telah dilakukan, kami akan turut mendukung pembangunan dan menjaga keamanan dengan masyarakat lain yang ada disini, kami juga tetap mengajak anggota yang masih dihutan untuk turun gunung membantu pemerintah, " katanya.

Komandan Kodim 1714 Puncak Jaya Letkol inf Hindratno Devidanto seperti dilansir Beritasatu, membenarkan kembalinya para anggota TPN-OPM ini ke pangkuan NKRI. Dikatakan, ratusan anggota TPN/OPM yang kembali terdiri dari beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.

"Mereka yang menyatakan diri kembali ini merupakan anggota dari beberapa kelompok di puncak jaya ini, jadi bukan satu kelompok saja, mulai dari kelompok Yambi, Tingginambut, Mewuluk, dan filia, " ujar Dandim.

Para anggota OPM yang telah menyatakan bergabung kembali dalam NKRI, ikut mengikuti upacara kemerdekaan RI ke 71 di Papua. (foto: istime

Para mantan anggota OPM itu juga mendesak kelompok-kelompok lainnya untuk berhenti berteriak merdeka karena mereka sudah merdeka 71 tahun bersama Indonesia, sehingga sekarang waktunya bekerja dan anak-anak belajar. 

Selain mengucapkan ikrar kesetiaan kepada NKRI,maka para mantan OPM juga membentangkan spanduk bertulis "Saya NKRI" sambil membawa bendera Merah Putih.

Sementara Bupati Puncak Jaya Henock Ibo menyatakan apresiasi yang tinggi atas kembalinya para anggota TPN/OPM ini, dan pemerintah akan memberikan rumah dan pekerjaan yang dibutuhkan oleh mereka. 

Dikatakan, dirinya akan terus melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk menunjukan kepada kelompok pimpinan Goliat Tabuni bahwa pemerintah serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya.

"Saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada para anggota yang kembali ini, kami akan memberikan bantuan berupa rumah dan pekerjaan kepada mereka, dan bagi yang masih sekolah kami akan fasilitasi untuk mendapat pendidikan yang layak, dan tentu kami akan melibatkan dalam pembangunan daerah ini," kata Bupati.

"Pembangunan akan terus kami lakukan supaya kelompok yang masih tidak sepaham melihat, dan kalau bisa mereka juga kembali ke NKRI, termasuk pimpinan TPN-OPM Goliat Tabuni," ungkap Bupati.

Bupati Puncak Jaya, Hanock Ibo seusai mendengar pembacaan ikrar kepada wartawan mengatakan, Pemda siap membantu para mantan OPM sesuai kemampuan mereka. Ada beberapa mantan OPM yang kini jadi pengusaha kayu dengan menggunakan mesin pemotong kayu atau chainsaw bantuan Pemda.

Bupati Puncak Jaya, Hanock Ibo, saat bersama para mantan anggota OPM yang telah menyatakan bergabung kembali dalam NKRI. Bupati menyatakan akan membantu para anggota OPM dalam upaya berbaur kembali dalam masyarakat dan juga menyediakan lapangan kerja maupun tempat tinggal. (foto: istimewa)

"Mari kita bangun Puncak Jaya bersama sama sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, " harap Bupati Hanock Ibo.

HUT Kemerdekaan RI Diadakan di Basis OPM

Wilayah Tingginambut, Papua, sudah lama menjadi basis kelompok separatis OPM pimpinan Goliat Tabuni. Kelompok TPN/OPM sangat menguasai Distrik Tingginambut. Berita kematian karena penembakan TPN/OPM pun sering menghiasi berita-berita di tanah air. 

Saat kelompok OPM masih melakukan aksi separatisme dan mengacau keamanan, wilayah ini sangat ditakuti, karena kelompok OPM tak segan-segan akan langsung menembak mati warga yang dianggap menentang mereka atau mendukung NKRI, sekalipun itu warga asli Papua sendiri. dan orang pun enggan untuk hadir kesana. Warganya pun seakan ingin pindah dari wilayahnya karena konflik yang tidak pernah usai.

Namun kini, suasana horor itu telah sirna setelah ratusan anggota OPM menyatakan akan menghentikan aksi mereka. Bahkan, pada HUT RI ke 71 ini, kota Tingginambut langsung menjadi kota yang semarak dan ceria dengan berbagai macam perlombaan. Warga semuanya keluar berdatangan ke Lapangan Bola  di dekat Kantor Distrik Tingginambut.

Mereka bersenda gurau dan bersorak-sorak merasakan suasana aman dan damai di Distrik Tingginambut dalam menyambut HUT RI ke 71 dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan aparat kampong dan warga setempat.

Nampak perlombaan panjat pinang, tarik tambang, balap karung, makan kerupuk dll. Semua warga Distrik Tingginambut merasakan suasana yang benar-benar hingar binger tidak seperti tahun-tahun sebelumya suasana kelabu dan mencekam. 

Panjat pinang sangat diminati oleh warga karena setumpuk hadiah menunggu diatas puncak kayu pinang yang berjejer hadiah seperti kaos, celana pendek dan kebutuhan warga lainnya. Namun dengan biasa diambil harus dengan memanjatnya terlebih dahulu.

Salah satu warga Distrik Tingginambut sangat ceria saat itu diapun berujar “Kami baru merasakan kemeriahan saat ini. Sebelumnya tak pernah ada suasana seperti ini. Kami sangat menikmati,” kata warga tersebut.

Kemeriahan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-71 di Wilayah Tingginambut, Papua. (foto: istimewa)

Saat ini, rumah-rumah yang dirusak oleh TPN/OPM dibangun kembali. Listrik sudah bisa menerangi distrik Tingginambut. Mobilisasi warga  sudah nyaman dari hasil pembangunan tersebut. 

Warga sering melihat bahwa Goliath masih mengintai pembangunan yang sedang berjalan. Namun, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan sabar membangun kembali sekolah dan pasar tersebut. 

Anggota DPRD Papua Pendukung OPM Membantah

Menanggapi kembalinya ratusan anggota separatis OPM kedalam pangkuan NKRI membuat para pendukung kelompok separatis yang duduk di DPRD Papua merasa gerah. Bahkan mereka membantah berita tersebut.

Legislator Papua pendukung separatis OPM, Deerd Tabuni menyatakan, kurang lebih 300 orang yang diklaim anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Puncak Jaya, pimpinan Goliat Tabuni kembali ke pangkuan NKRI pada peringatan HUT RI ke-71, 17 Agustus 2016 bukan OPM. 

Ia mengatakan, kurang lebih 300 orang itu bukanlah anggota OPM pimpinan Goliat Tabuni. Tapi masyarakat dari Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang mengungsi pasca penyerangan Polsek Sinak lalu.

“300 orang yang disebut OPM turun gunung, itu pengungsi dari Sinak. Itu masyarakat biasa. Harus diingat, pada 2011 Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo menyatakan akan menurunkan 100 orang anggota OPM, tapi tidak jadi. 2013 juga tidak jadi. Jadi jangn disamaratakan. Jangan bermain dengan cara ini,” kata Deerd, seperti dilansir tabloidjubi, Minggu (21/8/2016).

Deerd menyatakan, 6 Agustus lalu, dua orang yakni Tidiman Enumbi, gembala jemaat salah satu jemaat di Tinggi Neri dan Terinus Enumbi salah satu dari sembilan orang yang dinyatakan turun gunung lalu dipaksa menyerahkan senjata. Menurutnya Tidiman dan Terinus diancam jika tak menyerahkan senjata akan ditangkap. Padahal semua senjata ada di markas Goliat Tabuni.

Anggota DPRD Papua pendukung separatis OPM, Deerd Tabuni. (foto: jubi)

“Data akurat yang kami dapat ada 127 pucuk senjata berbagai jenis di markas Goliat. Akibat dipaksa menyerahkan senjata, dua pihak keluarga nyaris bentrok. Menghindari bentrok, Goliat Tabuni menyerahkan pistol yang dirampas Terinus Enumbi dari aparat keamanan beberapa waktu lalu untuk dikembalikan,” ucapnya.

Anggota DPRD Papua pendukung separatis OPM lainnya Laurenzus Kadepa juga membantah dan menyatakan, hampir setiap tahun selalu ada informasi yang menyebut puluhan, belasan hingga ratusan anggota OPM turun gunung. Kembali ke pangkuan NKRI. Namun toh hingga kini OPM tetap eksis. 

“Tak ada habis-habisnya. Saya tidak tahu siapa tipu siapa. Siapa yang dapat untung. Ini masih cara-cara lama,” kata Kadepa kala itu.

Dukungan yang diberikan sejumlah anggota DPRD Papua bukanlah suatu hal yang baru. Sudah sejak lama sejumlah anggota DPRD Papua menerapkan politik dua kaki. Di satu sisi, demi mendapatkan jabatan di pemerintahan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mereka akan berucap manis setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, ketika telah terpilih, mereka akan bersikap lain dengan memberikan bantuan dana, bantuan politik, dan bahkan bantuan informasi kepada kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka.

Hal inilah yang menjadi penyebab terbesar kelompok separatis OPM hingga kini belum juga bisa dibasmi hingga ke akar-akarnya, karena kelompok pengacau keamanan itu memang sengaja dipelihara oleh sejumlah anggota DPRD Papua yang bersikap munafik dan pengkhianat. 

Mereka bukan hanya mengkhianati NKRI yang selama ini sudah menggaji dan memberikan fasilitas serta keamanan kepada mereka, namun mereka juga mengkhianati rakyat Papua sendiri yang selama ini ingin Papua maju dalam kedamaian, demi kepentingan pribadi.

Anggota DPRD Papua pendukung separatis OPM, Laurenzus Kadepa. (foto: istimewa)

8/30/2016

Balas Provokasi AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik dari Kapal Selam

Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik berkemampuan nuklir untuk melawan provokasi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun kali ini Korut meluncurkan rudal dari kapal selam yang mampu menjangkau hampir seluruh wilayah AS. (Foto: northkoreatimes)

“Uji coba SLBM sukses dilakukan di bawah pengawasan langsung komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea Kim Jong-un. Beliau mengapresiasi uji coba tersebut sebagai kesuksesan terbesar dan sebuah kemenangan,”

PYONGYANG -- Aksi provokasi yang terus saja dilakukan militer Amerika Serikat di semenanjung Korea, membuat Korea Utara murka. Untuk mengingatkan AS dan Korea Selatan agar tidak macam-macam, Korut dikabarkan kembali meluncurkan rudal balistik. 

Seperti dimuat Independent, Rabu (24/8/2016), peluncuran dilakukan dengan menggunakan kapal selam sekira pukul 05.30 waktu setempat di wilayah pantai timur.

Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un mengawasi langsung uji coba rudal balistik pada Rabu 24 Agustus 2016 pagi waktu setempat. Putra Kim Jong-il itu mengklaim peluncuran tersebut sebagai kesuksesan terbesar dan menempatkan Korut sebagai salah satu negara terdepan dalam persenjataan nuklir. Korut meluncurkan rudal balistik kapal selam (SLBM) dengan jarak tempuh mencapai 500 kilometer (km).

“Uji coba SLBM sukses dilakukan di bawah pengawasan langsung komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea Kim Jong-un. Beliau mengapresiasi uji coba tersebut sebagai kesuksesan terbesar dan sebuah kemenangan,” ujar agen berita KCNA, seperti diberitakan Reuters, Kamis (25/8/16).

“Beliau sangat bangga hasil dari uji coba tersebut membuktikan bahwa DPRK (nama resmi Korut) bergabung dalam negara-negara terdepan dalam hal kekuatan militer yang disokong kemampuan senjata nuklir,” sambung KCNA.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tertawa senang saat militer Korut berhasil meluncurkan rudal balistik dari kapal selam. (Foto: rt.com)

Namun, KCNA tidak menyebutkan dengan pasti tanggal peluncuran rudal tersebut, begitu juga dengan tanggal dan lokasi peluncuran. Tes dilakukan untuk menguji kontrol bahan bakar padat dan sistem pemandu serta atmosfer hulu ledak hingga sesuai dengan kebutuhan operasional.

Peluncuran saat itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap latihan gabungan antara militer Korsel dengan AS. Pyongyang menganggap latihan tersebut sebagai persiapan untuk invasi. Sebagai antisipasi rudal Korut, Seoul siap menempatkan sistem pertahanan antirudal THAAD.

Tindakan nekat Korut tersebut mendapat perhatian serius dari rivalnya Korea Selatan. Militer Korsel dan Amerika Serikat (AS) menyebut rudal tersebut ditembakkan dari dekat Sinpo, Korut yang menjadi pangkalan bagi kapal selam Pyongyang, ke arah Jepang.

Negeri Sakura membenarkan bahwa rudal Korut masuk ke area identifikasi pertahanan udara (ADIZ) mereka, sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Para pengamat dan pemerintah Korea Selatan mengatakan peluncuran itu menunjukkan kemajuan teknis dalam program SLBM Korut.

Negara-Negara di Kawasan Langsung Waspada

Menanggapi pergerakan militer Korea Utara yang sangat provokatif, membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, China Wang Yi, dan Korea Selatan (Korsel) Yun Byung-se menggelar pertemuan di Tokyo. Ketiga menlu sepakat untuk mendesak Korut mengurangi provokasi mereka dengan meluncurkan rudal, serta berusaha untuk patuh dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

Kapal selam Angkatan Laut Korea Utara. Walau Korut hanya memiliki armada kapal selam yang sudah tua, tapi dengan inovasi yang dilakukan ilmuwan Korut, kapal selam tersebut kini memiliki kemampuan yang sangat mematikan. (Foto: journal-neo.org)

8/25/2016

Oposisi: Erdogan Rekayasa Kudeta Militer Turki untuk Perkuat Kekuasaan

Banyaknya kecurigaan yang terjadi setelah gagalnya kudeta yang dilakukan sekelompok militer Turki, menimbulkan sebuah hipotesa baru. Erdogan, hanya dalam hitungan jam dan hari, menangkap ribuan para pelaku yang dituduh terlibat kudeta, sekalipun belum dilakukan pengadilan hukum apapun. Pihak oposisi meyakini kudeta militer merupakan rekayasa rezim Erdogan, karena gerakan pembersihan yang dilakukan Erdogan sangat sistematis dan terencana. (Gambar: Istimewa)

"Saya tidak percaya dunia percaya tuduhan Presiden Erdogan, Mungkin saja kudeta itu telah direncanakan sebelumnya dan bisa jadi untuk menunjukkan tuduhan pada kami,"

ISTANBUL -- Aksi kudeta yang dilakukan sebuah kelompok di dalam militer Turki untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan, berhasil digagalkan. Saat ini, aparat keamanan pendukung Erdogan sudah menangkap lebih dari 80.000 para tersangka yang dianggap ikut ambil bagian dalam kudeta tersebut. 

Bukan hanya menangkap para tentara yang terlibat kudeta, Erdogan juga menanggap ribuan guru, hakim, jaksa, tokoh politik, anggota kepolisian, ilmuwan, tokoh politik, dan bahkan warga biasa yang dianggap menjadi simpatisan kudeta militer tersebut.

Dengan sadis Erdogan mengatakan, bahwa para pelaku kudeta akan diperlakukan sama layaknya teroris. "Mereka yang bertanggung jawab atas kudeta ini akan membayar sangat mahal," kata Erdogan.

Melihat tindakan rezim Erdogan yang menangkap pihak-pihak yang dituduh sebagai pelaku kudeta hanya dalam hitungan hari, sejumlah pengamat internasional meyakini jika kudeta militer itu sudah direkayasa Erdogan sendiri, hal ini dilakukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan jajaran militer yang tidak loyal.

Ulama Turki, Fethullah Gulen, yang pasca kudeta langsung dituduh mendalangi aksi kudeta itu meyakini, kudeta militer yang terjadi di Turki merupakan permainan politik tingkat tinggi Erdogan. Dia bahkan menyebut kudeta militer itu dilakukan oleh Presiden Erdogan sendiri.

Para pendukung Erdogan menyiksa dan memukuli para tentara yang dituduh terlibat dalam kudeta untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Erdogan. (Foto: istimewa)

Dalam sebuah wawancara singkat Saylorsburgm Pennsylvania, Sabtu (16/7/2016), Gulen menentang tuduhan yang dituujukan kepada dirinya.

"Sebagai seseorang yang berulang kali pernah menderita di bawah kudeta militer selama lima dekade ini, tuduhan itu sangat menyinggung," ucap Gulen.

Menurutnya, tak mungkin dirinya yang selama ini melarikan diri dari tekanan dan siksaan kudeta malah melakukan kudeta. Ia justru menyebut ada kemungkinan kudeta yang telah menewaskan sebanyak 265 orang itu malah didalangi rezim Turki.

"Saya tidak percaya dunia percaya tuduhan Presiden Erdogan, Mungkin saja kudeta itu telah direncanakan sebelumnya dan bisa jadi untuk menunjukkan tuduhan pada kami (Gulen dan pengikutnya) kata Gullen, seperti dilansir koran the Guardian, Ahad (17/7).

Dia mengatakan membantah semua tuduhan keterlibatan militer dan mengaku menderita akibat kudeta yang gagal pada 1990-an. "Setelah kudeta militer di Turki saya ditekan dan dipenjara. Saya menjalani pengadilan dan berbagai bentuk pelecehan. Kini Turki sudah di jalan demokrasi dan tak bisa kembali, kata Gullen.

Para tentara dan rakyat yang berhasil ditangkap ditelanjangi dan diperlakukan dengan hina oleh para pendukung rezim Erdogan. (Foto: Istimewa)

Pernyataan ini telah membuat Erdogan semakin murka. Dia bahkan mendesak Presiden AS Barack Obama untuk mengekstradisi ulama Turki tersebut. Otoritas AS mengatakan, pihaknya tak akan mengekstradisi Gullen tanpa ada bukti bahwa sang ulama terlibat sebagai dalang utama kudeta.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan bahwa Turki harus menunjukkan bukti kepada AS bahwa pria berusia 75 tahun itu dalang utama kudeta. Kerry juga meminta otoritas Turki menghormati aturan hukum selama penyelidikan terhadap mereka yang diduga terlibat upaya kudeta. 

Hal ini dilontarkan Kerry karena Erdogan sejak kudeta gagal, telah melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap ribuan orang yang dituduh terlibat dalam aksi penggulingan dirinya.

Erdogan Alami Paranoid

Presiden Erdogan selama ini selalu merasa 'paranoid' terhadap gerakan Gullen yang dulu sempat menjadi sekutunya itu. Bukan hanya langsung mengkambinghitamkan kelompok Gulen dalam kudeta gagal tersebut, Pemerintahan Erdogan selalu menuduh Fethullah Gülen dan gerakan Hizmet, setiap terjadi kerusuhan di Turki. Sebagai contoh, pembersihan militer tak hanya terjadi setelah kudeta gagal akhir pekan lalu.

Pada 2012, Erdogan juga pernah melakukan pembersihan di tubuh militer dengan memecat 236 tentara, mulai dari level tinggi sampai rendah. Dia menuding para tentara itu sebagai loyalis Gullen yang mencoba akan menggulingkan kekuasaannya. Bahkan, sejak 2013, Erdogan mengumumkan Gerakan Gullen sebagai kelompok teroris yang membuat banyak pengikut kelompok tersebut mencari suaka ke luar negeri.

Ulama kharismatik Turki, Fethullah Gullen. (Foto: Istimewa)

Gullen sendiri sudah lebih dari satu dekade tinggal di pengasingan di AS. Dia bahkan menegaskan, gerakan Hizmet didirikan berdasarkan prinsip perdamaian dan demokrasi. Oleh karena itu, kudeta sangat bertentangan dengan prinsip Hizmet.

Dalam wawancara khusus dengan jurnalis Guardian Amana Fontanella-Khan yang menemui sang ulama ternama tersebut di kediamannya di Amerika Serikat, Gullen mengatakan bahwa kudeta tersebut tak terjadi secara spontan, tetapi telah dirancang oleh rezim Erdogan. 

Dilansir Guardian, mayoritas kalangan internasional tak percaya dengan tudingan Erdogan bahwa Gulen adalah dalang utama insiden Jumat 15 Juli 2016 lalu.

Selain menuduh sebagai pelaku utama, Erdogan juga mengatakan bahwa Fethullah Gulen hanyalah pion dari dalang kudeta Turki yang berhasil digagalkan. Erdogan tidak menyebut siapa dalang kudeta yang sebenarnya. 

Meski demikian, menurut laporan Reuters, Minggu (31/7/2016), dalam berbagai pidatonya, Erdogan kerap menggunakan istilah “dalang” yang secara tersirat menunjuk Barat sebagai referensi umum dan Amerika Serikat (AS) sebagai referensi khusus.

Erdogan sebelumnya juga mulai menyuarakan sentimen anti-AS  dengan menuduh bahwa Washington membantu dan bersimpati kepada para Gulenist yang berusaha untuk menggulingkan Pemerintah Erdogan.

Kedekatan Erdogan dan Gullen saat masih menjadi sahabat dekat. (Foto: istimewa)

8/22/2016

Indonesia Berambisi 9 Tahun Lagi Mampu Produksi Jet Tempur Sendiri

Purwa rupa pesawar tempur KFX/IFX. Bersama Korea Selatan, Indonesia bertekad mampu menciptakan dan memproduksi pesawat tempur canggih buatan sendiri. Walau melalui jalan dan proses yang tidak mudah, kemampuan menguasai teknologi pesawat tempur siluman dianggap Indonesia sebagai suatu hal yang wajib. (Foto: Istimewa)

“Indonesia memang harus buat pesawat tempur karena Indonesia ini negara besar, nomor tiga terbesar di dunia dengan daratan dan lautan begitu luasnya. Tentu harus punya kemampuan laut dan udara yang andal,”

BANDUNG -- Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, dan memiliki wilayah yang begitu luas, kemampuan dalam menguasai teknologi pesawat tempur dianggap suatu hal yang mutlak, guna menjaga kedaulatan Indonesia di masa depan.

Untuk itu, Indonesia bertekad masuk deretan negara elite pembuat pesawat tempur tersebut. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan akan menciptakan jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan hampir setara dengan pesawat tempur siluman (stealth fighter) generasi 5.

Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) direncanakan bakal menandingi kehebatan Dassault Rafale produksi Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium Eropa, F/A-18 Super Hornet dan F-16 Fighting Falcon asal AS, serta Sukhoi Su-30 buatan Rusia.

Jakarta dan Seoul menandatangani kontrak cost share agreement atau kesepakatan berbagi biaya untuk mewujudkan KF-X/IF-X yang ditargetkan mengudara sembilan tahun lagi.

Kolaborasi antarpemerintah kedua negara diperkuat dengan kerja sama konkret melalui skema business to business antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Korea Aerospace Industries (KAI) yang menyertakan kesepakatan transfer teknologi.

Mock up pesawat tempur KFX/IFX disebuah pameran kedirgantaraan. (Foto: Istimewa)

“Mulai tahun ini sampai 2019, kami buat prototipe bersama Korea. Lalu akan kami uji terbang di Korea dan Indonesia karena kedua negara punya kondisi alam dan geografis yang berbeda. Tahun 2020 mulai produksi, tahun 2025 pesawat beroperasi,” kata Direktur Utama PTDI Budi Santoso di markas PTDI, Bandung, Jawa Barat.

Dalam pembuatan prototipe pesawat tempur multiperan itu, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Anne Kusmayati, PTDI akan membuat sayap, penguat di bagian bawah sayap, dan ekor.

Nantinya untuk tiap pesawat tempur K-FX/I-FX yang diproduksi, PTDI akan tetap membuat komponen-komponen tersebut. Itu sebabnya untuk menunjang penggarapan, PTDI membuat hanggar composing.

Pengerjaan jet tempur KF-X/IF-X akan dipusatkan di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan, kota yang menjadi lokasi markas dan pabrik utama Korea Aerospace Industries. Sebanyak 200 insinyur Indonesia di Sacheon selama satu-dua tahun, merancang desain pesawat. Para insinyur itu juga akan ikut mendesain seluruh komponen pesawat.

Dari total pekerja kedua negara yang terlibat pembuatan KF-X/IF-X, 30 persen lebih berasal dari Indonesia dan mayoritas sisanya dari Korea Selatan. Ini pula alasan pembuatan pesawat dipusatkan di Sacheon, bukan di Indonesia.

Eurofighter Typhoon buatan konsorsium Eropa. Salah satu pesawat tempur tercanggih saat ini yang ingin dilampaui kemampuannya oleh Indonesia dengan pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. (Foto: Istimewa)

Proporsi 30 persen lebih insinyur Indonesia yang terlibat pengerjaan KF-X/IF-X itu sesungguhnya bertambah dari jumlah semula sebanyak 20 persen. Penambahan pekerja Indonesia itu terjadi seiring berjalannya waktu penggarapan.

“Itu menandakan insinyur Indonesia diperhitungkan Korea. Bahkan ada paket pekerjaan yang satu teknologinya hanya dimiliki orang Indonesia. Dia doktor dari ITB (Institut Teknologi Bandung), satu-satunya yang memiliki kemampuan inlight design. Jadi Korea tak memandang enteng Indonesia,” kata Anne.

Indonesia Mampu Produksi Jet Tempur Canggih

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama bertekad menyukseskan program pembuatan jet tempur KF-X/IF-X ini. Masing-masing negara punya kepentingan atas proyek yang diinisasi oleh Korea Selatan itu.

“Indonesia memang harus buat pesawat tempur karena Indonesia ini negara besar, nomor tiga terbesar di dunia dengan daratan dan lautan begitu luasnya. Tentu harus punya kemampuan laut dan udara yang andal. Harus,” kata Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama Indonesia-Korea Selatan di Jakarta, 7 Januari.

“Kalau tak dimulai dari sekarang, kapan lagi Indonesia bisa membuat (pesawat tempur). Kalau membeli, semua bisa. Kalau membuat kan tidak semua bisa,” ujar Ryamizard.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sama Indonesia-Korea Selatan, dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. (Foto: Sindonews)

Ryamizard menargetkan memiliki sedikitnya dua skuadron KF-X/IF-X untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Satu skuadron bisa terdiri dari 12 sampai 24 pesawat. Total sekitar 50 unit pesawat yang diincar Indonesia.

“Pesawat kesatu dan kedua dibuat di Korea Selatan. Selanjutnya pembuatan pesawat ketiga akan dilakukan di Indonesia, dengan pengerjaan melibatkan 80 persen orang Indonesia,” kata Ryamizard.

Korea Selatan sebagai pihak yang menginisiasi proyek tersebut gembira dengan kerja sama antara negaranya dan Indonesia. Korsel pertama kali mengumumkan rencana mereka membuat pesawat tempur Maret 2001, saat Presiden Kim Dae-jung berpidato pada upacara kelulusan Akademi Angkatan Udara Korea.

“Ini titik awal kerja sama ilmuwan Indonesia dan Korea Selatan. Saya bertanggung jawab penuh dan optimistis proyek ini akan sukses,” kata Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, Chang Myoung-jin.

Suasana kesibukan para teknisis di PT. Dirgantara Indonesia dalam memproduksi sejumlah pesawat pesanan negara asing. (Foto: Istimewa)

8/20/2016

Terus Dipecundangi di Suriah, CIA Kobarkan Perang Terbuka Lawan Rusia

Pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat saat diterjun ke medan perang Suriah. Kehadiran kekuatan militer Rusia di Suriah dianggap menjadi ancaman bagi hegemoni AS di Timur Tengah. CIA meminta adanya tindakan tegas untuk menghentikan pergerakan Rusia itu. (Foto: sputniknews.com)

"Iran telah membuat kita membayar harga yang sangat mahal. Kita perlu membuat Iran membayar harga di Suriah. Kita perlu membuat Rusia membayar harga,"

WASHINGTON DC -- Sejak Rusia mengambil kebijakan ikut campur dalam medan perang Timur Tengah, wajah sesungguhnya dari pendekatan Amerika Serikat di wilayah ikut terkuak. Bahkan dalam beberapa kejadian, Amerika Serikat merasa terus dipecundangi dengan hadirnya militer Rusia di wilayah bergejolak itu.
 
Untuk melawan tindakan Rusia itu, mantan Direktur Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA, Michael Morell menyatakan AS harus meneruskan bantuan kepada pemberontak Suriah. Ini dilakukan untuk membantu kelompok itu membantai tentara Rusia dan Iran yang bertugas di Suriah.

Morell menuturkan langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas apa yang dilakukan Rusia dan Iran di Irak pada 2003 lalu. Menurut Morell, saat itu Iran dan Rusia memberikan bantuan pada milisi Syiah, yang telah banyak membantai pasukan AS.

"Ketika kami berada di Irak, Iran telah memberikan senjata kepada milisi Syiah, yang membunuh tentara Amerika," ucap Morell dalam wawancara itu, seperti dilansir Alaraby, Selasa (9/8/2016).

"Iran telah membuat kita membayar harga yang sangat mahal. Kita perlu membuat Iran membayar harga di Suriah. Kita perlu membuat Rusia membayar harga," tambahnya.

Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin saat memeriksa kesiapan pasukan yang akan terjun dalam medan perang Suriah. (Foto: vox.com)

Ketika ditanya apa maksudnya dengan membayar harga, dia menjelaskan, membayar harga berarti membunuh tentara Rusia dan Iran dan militan berjuang bersama pasukan rezim Bashar al-Assad.

Morell adalah seorang veteran yang telah mengabdi selama 33 tahun di CIA dan dua kali menjabat sebagai kepala agen mata-mata itu. Morell telah menyatakan dukungan kepada calon Presiden AS dari partai Demokrat Hillary Clinton, yang sama-sama mendukung aksi militer di Suriah untuk menggulingkan Assad.    

Hadapi Rusia, Amerika Serikat Terbelah

Pemerintah Amerika Serikat terpecah menjadi dua kubu akibat langkah militer Rusia, terkait perang saudara di Suriah. Kubu pertama yakin Presiden Rusia, Vladimir Putin, sungguh-sungguh mendukung prakarsa PBB mengakhiri perang di Suriah, yang sudah berlangsung lima tahun.

Sementara itu, kubu berseberangan menyatakan Moskow hanya memanfaatkan perundingan PBB untuk memperkuat dukungan militer kepada Presiden Suriah, Bashar al Assad. Kebijakan militer terkini Rusia itu adalah penempatan meriam di dekat medan tempur Aleppo.

Meski sudah menarik sejumlah pesawat tempur pada Maret, Rusia memperkuat pasukannya di Suriah dengan beberapa helikopter perang canggih untuk menyerang kelompok oposisi moderat, kata sejumlah sumber pemerintahan Amerika Serikat.

Pesawat tempur Sukhoi SU-34 Rusia membombardir posisi kelompok ISIS dan kelompok pemberontak lainnya yang didukung Amerika Serikat. (Foto: time.com)

Menurut kubu meragukan niat Putin, penguatan kehadiran militer Rusia di Suriah harus ditanggapi tegas. Jika tidak, Moskow akan meremehkan kekuatan Amerika Serikat sehingga membuat negara tersebut semakin garang.

Menurut mereka, Amerika Serikat harus meningkatkan dukungan kepada unsur gerilyawan moderat dengan bantuan berupa rudal anti-tank dan pelempar granat. Namun, kubu lain dalam pemerintahan Amerika Serikat tidak sependapat. Penasihat Keamanan Nasional, Susan Rice, menolak eskalasi keterlibatan Washington di Suriah.

"Rice adalah yang kukuh menolak," kata sumber yang mengetahui perpecahan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama sendiri selama ini keberatan untuk meningkatkan keterlibatan negaranya dalam perang di Suriah. Pada Oktober lalu, dia menyatakan bahwa Washington tidak akan terseret dalam perang proksi dengan Moskow.

Selama ini, negara Barat kebingungan dalam membaca niat Putin sebenarnya sejak tokoh itu mengirim pesawat tempur mendukung Bashar pada September. Kebingungan Barat semakin bertambah setelah Putin tiba-tiba menarik sebagian pesawat tempurnya dari Suriah pada Maret.

Rusia Bombardir Posisi Pasukan AS

Bukan hanya mempermalukan AS di Suriah, Rusia juga berani menyerang pemberontak Suriah yang disokong AS. Rusia membombardir gerilayawan Suriah yang didukung AS. Agresifitas Moskow menimbulkan "kekhawatiran serius" ihwal situasi di dataran Syam tersebut.

Sejumlah pesawat tempur Rusia di pangkalan militer Latakia, Suriah. Untuk menggempur ISIS, Rusia mengerahkan sistem persenjataan canggihnya ke medan perang Suriah. (Foto: Istimewa)

8/14/2016

Lawan Invasi China, Vietnam Sebar Rudal Balistik di Laut China Selatan

Sistem pertahanan udara S-300 Vietnam, salah satu misil canggih yang dikabarkan akan ditempatkan di wilayah konflik Laut China Selatan. (Foto: tuoitrenews.vn)

"Adalah bagian dari hak pertahanan diri untuk menempatkan senjata kami di wilayah manapun yang merupakan milik kami,"

HANOI -- Tak ingin dipecundangi China, Vietnam Vietnam diam-diam menempatkan beberapa peluncur roket baru di pulau-pulaunya yang berada di wilayah sengketa Laut China Selatan. Peluncur roket ini diduga dijadikan bagian dari pengamanan untuk menangkal manuver militer China di wilayah sengketa tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (10/8/2016) informasi ini didapatkan dari para pejabat negara Barat. Dilaporkan, mereka menuturkan dari data intelijen yang ada dalam beberapa bulan ini, Vietnam telah menempatkan beberapa peluncur roket di lima markas militer yang mereka miliki di Pulau Spratly.

Para diplomat dan pejabat militer mengaku memiliki informasi intelejen, yang menunjukkan bahwa Hanoi menempatkan beberapa peluncur rudal ke lima pangkalan di sekitar kepulauan Spratly dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut sumber, seperti dilaporkan Reuters, peluncur itu tidak terlihat dari pemantauan udara dan belum dipersenjatai. Peluncur rudal ditempatkan di lokasi yang tersembunyi dari pengintaian udara dan hingga kini masih belum aktif
 
Namun, peluncur roket tersebut dapat langsung dioperasional dan hanya saja butuh waktu sekitar dua hingga tiga hari untuk membuat peluncur rudal tersebut bisa menembakkan peluru kendali.

Peluru kendali angkatan perang Vietnam. (Foto: thesundaytimes)

Beberapa pengamat militer menduga peluncur rudal baru milik Vietnam adalah bagian dari sistem artileri canggih bernama EXTRA yang baru-baru ini dibeli dari Israel.

Peluru EXTRA dikenal akurat sampai jarat 150 km dengan hulu ledak seberat 150 kg. Peluru ini bisa menyasar kapal maupun target darat.

Instalasi militer dan ladasan udara sepanjang 3.000 m milik China di Suby, Fiery Cross, dan Mischief Reef masih berada dalam jarak sasar EXTRA.

Peluncur peluru kendali tersebut punya kemampuan menyerang sarana militer dan landasan pesawat, yang tengah dibangun China di kawasan sengketa yang sama.

Vietnam Membantah

Beredarnya infomasi ini disanggah oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam. Pihak Kemlu Vietnam mengatakan, informasi itu tidak akurat namun mereka menolak untuk memberikan komentar lain.

Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Chi Vinh saat berada di Sungapura, Juni lalu, mengatakan, Hanoi tidak mempunyai peluncur maupun senjata lain di Kepulauan Spratly.

Sistem artileri canggih EXTRA, buatan Israel.

Vietnam tidak melakukan itu, kata Nguyen, meski negaranya mempunyai hak melakukannya. "Adalah bagian dari hak pertahanan diri untuk menempatkan senjata kami di wilayah manapun yang merupakan milik kami," kata dia.

Tindakan yang dilakukan Vietnam dianggap ingin menunjukkan mereka siap menangkal pengaruh China di LCS, khususnya di kepulauan Spratly. Dilaporkan, penempatan peluncur roket ini juga bisa sebagai bentuk respons Vietnam terhadap pembangunan instalasi militer dan radar oleh China di wilayah LCS.

Sejumlah analis militer mengatakan bahwa hal tersebut adalah tindakan pertahanan Vietnam yang paling besar terkait sengketa wilayah Laut China Selatan.

Carl Thayer, pakar militer Vietnam di Akademi Pertahanan Australia, mengatakan, penempatan peluncur peluru kendali itu  menunjukkan keseriusan tekad Vietnam menghalangi China.

"Landasan pacu China dan instalasi militer di Spratly merupakan tantangan langsung ke Vietnam, khususnya di perairan selatan dan udara. China tidak mungkin untuk melihat ini sebagai murni defensif, dan itu bisa menandai tahap baru militerisasi Spratly," kata dia.

China Semakin Agresif, Vietnam Resah

Vietnam mengajukan protes resmi ke Cina diduga terkait penempatan rudal darat ke udara di pulau yang masih menjadi sengketa di Laut Cina Selatan. Protes resmi itu yang antara lain menyebut Cina mengancam perdamaian- juga disampaikan kepada Sekjen PBB.

Kapal perang Destroyer Angkatan Laut Vietnam, salah satu armada tempur yang saat ini masuk dalam medan konflik Laut China Selatan. (Foto: tuoitrenews.vn)

Pemerintah Hanoi mengatakan 'amat prihatin' dengan pengerahan rudal di Pulau Woody itu, yang dianggap melanggar kedaulatan Vietnam.

"Hal ini merupakan pelanggaran serius kedaulatan Vietnam di Paracel, mengancam perdamaian dan stabilitas di wilayah dan juga keamanan, keselamatan, dan kebebasan navigasi serta penerbangan," seperti dinyatakan dalam pernyataan Kementrian Luar Negeri Vietnam.

Langkah Vietnam itu ditujukan sebagai penyeimbang tindakan agresif China yang sudah sejak lama mereklamasi tujuh pulau di kepulauan Spratly sekaligus berbagai instalasi militer di atasnya.

Pemerintah Taiwan dan Amerika Serikat mengatakan sistem rudal dikerahkan ke Pulau Woody, yang menjadi bagian dari Kepulauan Paracel, yang juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam.

Rangkaian foto-foto satelit yang dirilis stasiun televisi Fox News memperlihatkan dua penampung berisi delapan peluncur rudal dan sistem radar di Pulau Woody.

Pada Juli lalu, Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa China tidak mempunyai hak atas untuk mengklaim seluruh wilayah perairan Laut China Selatan.

Gambar satelit Pulau Woody pada 14 Februari (kiri) dan sebelumnya 3 Februari (kanan). (Foto: Reuters)

8/12/2016

Pasca Kudeta Militer, Erdogan Penjarakan Ratusan Jenderal

Setelah gagalnya kudeta yang dilakukan militer Turki untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan, kini Erdogan bertindak semakin otoriter dan brutal terhadap kelompok oposisi. Dilaporkan, ratusan ribu rakyat Turki dari berbagai kalangan yang anti-Erdogan telah ditangkap dan dipenjara. (Foto: Istimewa)

ANKARA -- Gagalnya kudeta yang dilakukan pihak militer Turki pada 15 Juli lalu, memperlihatkan wajah baru Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Hingga saat ini Erdogan telah menahan ribuan warganya sendiri yang diduga terlibat dalam aksi kudeta, meskipun belum ada keadilan hukum yang diberikan kepada para tersangka tersebut.

Seperti dilansir dari kantor berita Reuters, Kamis (28/7), pemerintah Turki menutup sejumlah sekolah, universitas, serta menangkapi personel tentara dan militer yang dianggap terlibat kudeta dan menjadi lawan politiknya.

Puluhan ribu orang, termasuk polisi, hakim, jaksa, guru, juga dipecat. Keputusan pemerintah itu semakin memperkuat tuduhan sejumlah kalangan yang menyatakan Erdogan akan semakin otoriter setelah kudeta militer tempo hari.

Selain itu, pada Kamis (28/7/2016), tiga kantor berita, 16 stasiun televisi, 45 harian, dan 15 majalah akan ditutup oleh pemerintah Turki. Di tempat terpisah, 1.700 tentara juga mengalami pemecatan.

Pemerintah Turki juga telah menutup puluhan organisasi media pada Rabu 27 Juli 2016. Selain menutup media, aparat pro-Erdogan sudah mengeluarkan surat penangkapan bagi 42 jurnalis.

Ribuan tentara yang diduga mendukung atau simpatisan kudeta militer, ditangkap pihak keamanan pendukung pemerintahan Erdogan. (Foto: cnn.com)

Otoritas Turki menerbitkan surat penahanan terhadap 47 wartawan. Perintah tersebut muncul hanya beberapa hari setelah surat serupa yang ditujukan bagi 42 wartawan. Sebagian besar dari 47 orang itu adalah wartawan harian Zaman yang sudah ditutup oleh pemerintah.

Erdogan Tangkap Ratusan Jenderal

Selain memberangus media massa, Erdogan juga melakukan penangkapan terhadap ratusan para jederal militer yang dianggap pro kudeta dan tidak loyal pada pemerintahannya. Sekitar 8.000 personel polisi di seluruh Turki dipecat, sebagai langkah pembersihan yang dilakukan pemerintahan Erdogan.

Tak hanya itu, sebanyak 103 jenderal dan laksamanan ditahan menyusul kudeta yang gagal menggulingkan Presiden Erdogan yang terjadi pada pekan lalu.

Sebelumnya, sebanyak 6.000 anggota militer, aparat kehakiman dan berbagai institusi negara ditangkap menyusul bentrokan di Istanbul dan Ankara yang menewaskan setidaknya 290 orang.

Dari semua tersangka yang ditangkap ini, tak kurang dari 100 orang yang diyakini terkait dengan kudeta yang terjadi pada Jumat pekan lalu itu.

Ribuan rakyat Turki melakukan demonstrasi menentang kekuasaan Presiden Turki, Reccep Tayyip Erdogan. Pasca Kudeta gagal, Erdogan dianggap semakin brutal dan otoriter dengan menangkap ribuan rakyatnya tanpa proses hukum. Sebagian rakyat Turki mengibaratkan Erdogan seperti kebengisan pemimpin Jerman, Adolf Hitler. (Foto: Istimewa)

8/09/2016