Australia-Timor Leste Tolak Renegosiasi Celah Timor dengan Indonesia

Setelah tercapainya kesepakatan baru antara Timor Leste dan Australia terkait batas wilayah laut di celah Timor, timbul konsekuensi harus adanya perjanjian batas wilayah laut Australia dengan Indonesia. Namun, Australia menolak negosiasi ulang dengan RI karena dianggap akan merugikan negara Kangguru tersebut. (Foto: istimewa)

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,”

CANBERRA -- Australia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan baru di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, untuk menyelesaikan perselisihan di perbatasan maritim. Kedua negara juga menyepakati cara membagi pendapatan dari ladang gas lepas Pantai Greater Sunrise.

Timor Leste akan memberikan bagian terbesar pendapatan dibandingkan dengan Australia tergantung pada konsep pengembangannya, yakni 70% pendapatan jika gas dikirim ke Australia untuk pemrosesan.

Kesepakatan itu juga menetapkan batas maritim di Laut Timor untuk pertama kali. Australia telah mengajukan batas itu sesuai dengan landas kontinen, tapi Timor Leste berpendapat batas itu harus setengah antara wilayahnya dan Australia sehingga sebagian besar ladang gas Greater Sunrise berada dalam kontrolnya.

“Dengan kesepakatan ini kami membuka babak baru hubungan antara Australia dan Timor Leste,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop yang menandatangani traktat itu bersama Deputi Menteri Perdana Menteri untuk Pembatasan Perbatasan Timor Leste Augusto Cabral Pereira.

Perjanjian batas laut terbaru antara Australia dan Timor Leste tersebut ternyata juga mempengaruhi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia harus dibicarakan ulang.

Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia. 

“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya seperti dilansir Fairfax Media.

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. (Gambar: istimewa)

Namun, permintaan ini langsung ditolak Australia, yang menyebutkan Pemerintah Perdana Menteri Malcom Turnbull enggan melakukan negosiasi ulang soal batas wilayah maritim dengan Indonesia. Menlu Julie Bishop mengatakan negosiasi ulang batas wilayah maritim dengan pihak Jakarta tak perlu.

”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade. Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop, dikutip Fairfax Media, Kamis (8/3/2018).

Alasan Australian Tolak Renegosiasi

Jika melihat catatan sejarah, batas laut Australia dan Indonesia disepakati pada awal 1971, ketika sebagian besar batas laut Australia masih didasarkan pada landas kontinen, yang jauh melampaui batas rata-rata dan sangat dekat dengan garis pantai pulau-pulau Indonesia.

Kini, hukum internasional telah berubah dan lebih mendahulukan garis median, dan bukan lagi landas kontinen. Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 misalnya menetapkan bahwa "dimana pantai dua negara berhadapan atau berdekatan satu sama lain, kedua negara tidak berhak untuk memperluas laut teritorialnya melampaui garis pertengahan."

Hal ini berarti jika batas maritim dengan Indonesia dinegosiasikan saat ini, hasilnya akan sangat berbeda dan memberikan hak yang lebih besar bagi Indonesia untuk kandungan kekayaan laut. Lebih penting lagi, bisa dikatakan hal itu akan memberi hak kepada Indonesia atas kekayaan alam di Greater Sunrise.

Pada tahun 1977, lima tahun setelah perjanjian disepakati, Menlu Indonesia Mochtar Kusamaatmadja saat itu mengklaim bahwa Australia telah "merugikan Indonesia" atas perundingan perbatasan.

Garis median kemudian digunakan untuk menentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam perjanjian terpisah pada tahun 1997, sehingga hak penangkapan ikan nelayan Indonesia jauh lebih jauh ke selatan daripada hak atas kekayaan dasar laut (minyak dan gas).

Namun, batas laut di pertengahan antara Australia dan Timor Leste berimplikasi pada perbatasan Australia yang jauh lebih panjang dengan Indonesia ke depannya.

Menteri Luar Negeri Australia, Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas menandatangani Timor Gap Treaty di atas pesawat terbang, 1989. (Foto: Istimewa)

Kemungkinan seperti ini telah lama dihindari oleh pemerintahan di Australia sebelumnya. Pada tahun 2002 ketika Timor Leste merdeka, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer saat itu memperingatkan bahwa penetapan ulang batas-batas maritim dengan Timor Leste akan berisiko "mengurai" ribuan kilometer perbatasan laut dengan Indonesia.

"Hal yang tidak diinginkan Australia yaitu mengurai semua perbatasan maritim yang telah kita dinegosiasikan susah payah selama bertahun-tahun dengan semua negara tetangga kita. Batas-batas maritim kita dengan Indonesia mencakup ribuan kilometer. Itu masalah sangat besar bagi kita dan kita tidak ingin mau masuk dalam negosiasi ulang," kata Menlu Downer saat itu.

Sekarang, 16 tahun kemudian, skenario itu mungkin saja bisa terjadi. Pakar hukum internasional Don Rothwell dari Universitas Nasional Australia, yakin kesepakatan Australia-Timor Leste ini membuat pintu bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang perbatasannya dengan Australia. Sama seperti yang dilakukan Timor Leste.

"Karena Indonesia belum meratifikasi, hal itu membuat Indonesia bisa meminta Australia dan mengatakan ingin meninjau kembali aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Terutama mengingat pengaturan batas maritim yang Australia lakukan sekarang dengan Timor Leste," kata Profesor Rothwell.

"Hal itu bisa menimbulkan kerumitan serius bagi Australia dalam menghadapi kemungkinan negosiasi ulang batas maritim yang signifikan dengan Indonesia, yang membentang dari Timor Barat hingga ke Jawa dan Samudra Hindia," paparnya.

Ladang Minyak dan Zona Konflik Baru

Lapangan Greater Sunrise terletak di batas lateral timur, sangat dekat dengan batas Australia-Indonesia. Jika Indonesia ingin mempermasalahkan isu ini, kemungkinan ada implikasi signifikan terhadap kedaulatan maritim Australia serta hak atas Greater Sunrise. Hal itu juga bisa mengarah pada pertengkaran hukum baru bagi Australia.

Skenario terburuk bagi Australia adalah, negara tersebut harus dapat mengizinkan Indonesia untuk mengklaim haknya atas cadangan minyak dan gas yang menguntungkan di Laut Timor.

Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia. Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga meluas. Tapi, Indonesia belum pernah meratifikasi perjanjian tahun 1997, meski menyatakan menghargainya.

Rakyat Timor Leste melakukan unjuk rasa memprotes Australia. Selama lebih dari satu dekade, Australia dituduh telah berlaku curang dengan merampas kekayaan minyak di celah Timor. (Foto: istimewa)

10/31/2018

Timor Leste Minta Bantuan Indonesia untuk Selesaikan Konflik Perbatasan

Perdana Menteri Timor Leste Rui Araoujo mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (8/15), saat melakukan lawatan ke Indonesia. (Foto: Kompas.com/Dani Prabowo)

"Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini,"

JENEWA -- Merasa terus ditipu oleh Australia, Pemerintah Timor Leste meminta bantuan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan di Laut Timor, dengan negeri Kanguru tersebut. Hal ini disampaikan Timor Leste saat Parlemen Timor Leste mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Indonesia di sela sela agenda Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss.

Ketua Parlemen Timor Leste Aderito Da Costa meminta bantuan kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan Australia. Saat ini sengketa perbatasan di wilayah kaya minyak dan gas alam tersebut sudah didaftarkan Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Den Haag, Belanda.

"Kami meminta Indonesia membantu kami untuk memenangkan sengketa ini," kata Da Costa di Jenewa, di Swiss, seperti dilansir abc.net.au, (25/6).

Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan Da Costa dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berlangsung dalam Bahasa Indonesia. Da Costa meminta bantuan Indonesia karena mengaku dari era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo, komunikasi antar kedua negara berkembang dengan sangat baik.

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Utusan Parlemen Indonesia, Fadli Zon, berjanji akan membantu Timor Leste menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Australia tersebut.

Konflik antara Timor Leste dan Australia di celah Laut Timor.

Sebelumnya, mantan Presiden Timor Leste Ramos Horta dengan percaya diri memprediksikan pengadilan internasional akan memutuskan mendukung negaranya mengenai perbatasan maritim antara Australia dan Timor Leste.

Jika pengadilan memenangkan, keputusan tersebut akan menempatkan secara tegas cadangan minyak dan gas yang besar, yang terdapat di Laut Timor berada di dalam wilayah Timor Leste.

"Saya percaya diri hanya karena kita memahami apa yang telah diatur dalam hukum internasional mengenai hak-hak kami. Saya tidak akan bertaruh bahwa keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase akan melawan kami, karena kami benar-benar akrab dengan hukum internasional," kata Ramos.

Persoalan perbatasan antara Timor Leste dengan Australia di celah Laut Timor memanas setelah Australia dianggap menggunakan berbagai macam cara licik untuk menipu pemerintahan Dili. Bahkan Australia melakukan kegiatan spionase dengan menanamkan sejumlah alat penyadap di kantor Perdana Menteri Timor Leste yang saat itu masih dijabat Xanana Gusmao.

Alat penyadap dipasang saat Australia membantu membangun Istana Kepresidenan dan gedung Perdana Menteri, dengan tujuan untuk merekam dan mengetahui seluruh rencana pemerintah Timor Leste terkait dengan persoalan sengketa perbatasan laut yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Tentara Australia saat masih menjadi pahlawan bagi rakyat Timor Leste, karena sudah membantu memerdekakan wilayah tersebut dari Indonesia. (Foto: timorleste.embassy.gov.au)

10/19/2018

Nasib Timor Leste Kini: Merdeka dari Indonesia, Lanjut Ditipu Australia

Seorang anak-anak Timor Leste memperhatikan dengan tatapan asing kepada pasukan Australia, saat negeri Kangguru mengirimkan ratusan ribu pasukan ke wilayah Timor. Setelah sempat dianggap sebagai pahlawan karena membantu lepasnya Timor Leste dari kedaulatan Indonesia, kini kehadiran Australia di negara tersebut dianggap sebagai bentuk aneksasi gaya baru. Australia dituduh berusaha merampas kekayaan alam Timor Leste dengan cara licik. (Foto: mikegoldwater.com)

"rakyat Timor Leste harus berdiri melawan Australia dan bersama meminta Canberra untuk bernegosiasi dengan Dili dalam aturan garis batas maritim menurut hukum internasional,"

DILI -- Pasukan TNI penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste saat ini meningkatkan kewaspadaan dengan menambah jumlah pasukan untuk mengantisipasi kondisi keamanan di negara kecil tersebut.

Hal ini disebabkan Selasa lalu lebih dari 10 ribu rakyat Timor Leste berunjuk rasa di luar Kedutaan Australia di Ibu Kota Dili. Itu adalah demo terbesar dalam sejarah Timor Leste.

Rakyat Timor Leste melakukan demonstrasi meminta keadilan dari Australia terkait pembagian hasil minyak dan gas di celah laut Timor.

Rangkaian unjuk rasa juga digelar pekan ini di luar kedutaan Australia di Manila, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Protes juga terjadi di Sydney, Australia dan Melbourne. Bahkan di Jakarta demonstrasi juga diikuti dan dibantu oleh rakyat Indonesia.

Para pendemo mengatakan hubungan baik antara rakyat Timor Leste dan Australia kini dihantui kebijakan Canberra, terkait kemunculan lokasi-lokasi ilegal pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah teritorial Timor Leste.

Aksi serbuan ribuan massa ini diketahui tidak hanya dipadati oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga pelajar, dan veteran pejuang kemerdekaan Timor Leste.

Aksi unjuk rasa ribuan rakyat Timor Leste meminta keadilan dalam pengeloaan migas Laut Timor dari Australia. (Foto: Istimewa)

Akibat permasalahan batas maritim dan soal bagi hasil kekayaan migas (Al Greater sunrise) di Laut Timor, rakyat Timor Leste mengaku merugi senilai USD 6,6 miliar. Aksi demo besar hari kedua diketahui juga didukung oleh Mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Xanana mengatakan bila "rakyat Timor Leste harus berdiri melawan Australia dan bersama meminta Canberra untuk bernegosiasi dengan Dili dalam aturan garis batas maritim menurut hukum internasional," tegasnya.

Sementara Duta Besar Indonesia di Timor Leste, Primanto Hendrasmoro kemarin menyebut demo besar di Dili berjalan kondusif.

"Laporan yang saya terima situasi aman dan terkendali, yang demo tidak hanya kalangan LSM dan partai, tapi juga pelajar dan pegawai pemerintah," katanya melalui pesan singkat.

Dubes Primanto menambahkan, jalannya demo yang kondusif ini lantaran dukungan pemerintah setempat.

Kisah Migas Celah Timor

Saat Timor Leste masih menjadi wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia dan Australia berbagi keuntungan atas sumber daya minyak dan gas di Laut Timor.

Australia misalnya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan minyak, terutama Woodside Petroleum, yang menyumbangkan USD 900 juta kepada pemerintah Australia hasil dari Laut Timor.

Celah Laut Timor yang diributkan Australia - Timor Leste. Diyakini kawasan ini mengandung cadangan minyak dan gas cukup besar. (Foto: Istimewa)

Lepas dari Indonesia pada 2002, semua itu berubah. Pemerintahan baru Timor Leste melihat sumber daya alam itu sebagai motor penggerak ekonomi negara.

Salah satu lokasi minyak terbesar di kawasan Laut Timor adalah ladang Greater Sunrise, yang diperkirakan bernilai USD 40 miliar. Namun Australia mengklaim Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut mereka.

Klaim itu berdasarkan perbatasan di masa Timor Leste masih jadi bagian dari Indonesia.

Padahal setelah Timor lepas dari Indonesia, menurut hukum internasional, Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut Timor Leste. Australia dan Timor Leste sebetulnya sudah berupaya membuat perjanjian baru soal perbatasan laut itu pada 2002. Namun tidak mencapai kata sepakat, hingga hari ini.

Meski begitu kedua negara setuju membagi keuntungan hasil dari minyak di Greater Sunrise dalam sebuah perjanjian bernama Kesepakatan Maritim di Laut Timor (CMATS) pada 2006.

Perjanjian itu menyatakan kedua negara berbagi hasil dari Greater Sunrise 50:50. Sebelumnya pendapatan dari ladang minyak itu 82 persen mengalir ke Australia dan sisanya ke Timor Leste.

Penandatanganan perjanjian perbatasan di celah Laut Timor antara Indonesia dan Australia yang saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas . (Foto: Istimewa)

Mengingat ladang Greater Sunrise lebih banyak masuk ke wilayah laut Timor Leste dan Asutralia jauh lebih kaya ketimbang Timor, maka kesepakatan CMATS itu sesungguhnya tidak menguntungkan buat Timor Leste.

Pada 2004, pemerintah Negeri Kanguru memberi mandat kepada sebuah perusahaan konstruksi asal Queensland untuk merenovasi kantor perdana menteri timor Leste sebagai bentuk bantuan luar negeri dari Australia.

Namun rupanya hal itu dimanfaatkan oleh intelijen Australia untuk memasang alat penyadap di ruang rapat kantor perdana menteri Timor guna memata-matai para pejabat Timor selama proses negosiasi.

Kini pemerintah Timor Leste berusaha membuka kembali diskusi soal perjanjian CMATS dengan Australia untuk merundingkan kejelasan batas laut.

Setelah menunggu niat baik pemerintah Australia selama sekian tahun akhirnya tahun lalu pemerintah Timor mengajukan arbitrase terhadap Australia ke Mahkamah Internasional di Hague, Belanda.

Joanne Walls, pengamat dari Universitas Nasional Australia mengatakan pemerintah Negeri Kanguru punya kewajiban moral untuk memperbaiki hubungan dengan Timor Leste.

Kondisi rakyat Timor Leste kini. Setelah merdeka dan Indonesia dan telah lewat beberapa dekade, Timor Leste tetap belum bisa keluar dari predikat negara termiskin di kawasan Asia. (Foto: Istimewa)

10/17/2018

Seventeen Years on, East Timor Intervention Remains a Success

Indonesian children burn a mock Australian flag in 1999 in protest against Australia's intervention in East Timor.

Australia's involvement in the liberation of East Timor, a mission launched on September 20, 1999, was the most decisive demonstration of Australian influence in the region since World War II, and the nation's largest military deployment since the Vietnam War. 

Australian diplomacy and leadership shaped the events that led to the birth of Asia's newest nation. But was it destined to be a success? And have we learnt the right lessons?

The East Timor crisis tested Australia's ability to respond to a regional incident like no other event before or since then. For the first time, Australia was expected to lead in forming a 22-nation coalition and in conducting a delicate and complex mission in the face of a resentful and emotionally charged residual Indonesian force and associated militia elements that remained in East Timor. Things could have gone horribly wrong with the insertion of troops.

Australian military planners braced themselves for the prospects of hundreds of casualties and Prime Minister John Howard, sensing the gravity of the situation and yet the desperate circumstances, sent Australian forces into East Timor knowing that the risk was a real one.

He knew, despite the UN endorsement and the international backing for the intervention, that "rogue" militia elements or acts of ostensibly plausible deniability could be launched against the force, particularly in the early hours of the insertion, when it was most vulnerable as it was being assembled in and around the small air and sea ports of Dili.

The fact that the operation went as smoothly as it did has led many to think it was always going to work out that way. Counterfactuals can be controversial, but there are strong indications the operation could have proven far less successful.

Perhaps the most significant key to success was the critical behind the scenes support for Australia's position from the US. Howard had wanted American troops on the ground but in reality what was need was not so much their combat forces as their influence over decision makers in Jakarta. Additional logistics, communications and intelligence support was welcome too. That support was delivered.

In addition, the support from some of the other states in the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) was a vital ingredient. Initially Indonesia wanted another ASEAN country to lead the mission, but eventually was willing to see Australia lead the coalition – as long as there was a significant ASEAN contribution.

Singapore and Malaysia are Australia's closest security partners in south-east Asia, being members of the Five Power Defence Arrangements. But being so close to Indonesia there was understandable nervousness about being too forthright in their support for Australia.

Further afield, Thailand volunteered to be the first ASEAN member state to join the coalition, offering up the deputy force commander and a thousand-strong taskforce. With the precedent set, others followed, notably the Philippines. But this didn't happen by accident.

This, in effect, was the return on the investment in what is sometimes called "defence diplomacy"; that is, relationship building through the offer of scholarships, joint exercises, VIP visits and familiarisation visits and exchanges.

The investment in these activities over a number of decades helped build bonds of trust, understanding and mutual respect between the armed forces of Australia and its regional neighbours. They knew Australia had an important role to play in the region and they did not want to see the mission fail.

Another key to success was the way Australia, under Major-General Peter Cosgrove, handled the precarious situation on the ground in Dili. Listening to advice from his culturally aware and linguistically attuned military attaché in country, Cosgrove decided to visit Dili the day before the insertion to meet the Indonesian martial law commander, Major-General Kiki Syahnakri, and settle on some agreed terms for the insertion of the international force on the next day.

That was an astute move. Backed up by a well-trained, professional force with a clear understanding of the stakes involved and the need for restraint, the mission was set for success.

Seventeen years on from this crisis, and after 15 years of operational deployments to the Middle East, the Australian Defence Force is seeking to reinvest in regional security ties, with increased ship visits, exchanges, joint exercises, training programs and familiarisation visits across south-east Asia and the south Pacific.

It's heartening to know that the number of Australian military personnel learning regional languages at the Defence Force Language School is on the rise as well. The Defence Force, as we know, acts in many ways as an insurance policy against uncertainty.

Since 1999, the ADF has deployed forces to Solomon Islands, to help stabilise that country, sent humanitarian assistance and disaster relief to the tsunami-affected Indonesian province of Aceh, and helped more recently in Fiji, with disaster relief operations, amongst many other such circumstances. The insurance policy pays dividends in bolstering regional security and stability and providing emergency relief when needed as well.

The events of 1999 provide some important pointers for policy officials concerned with national security and international affairs contemplating Australia's approach to regional security issues today. Crises can arise at short notice and from unexpected quarters. Investments in strengthening regional relations and institutions adds to the benefit of the nation's defence insurance premium.

Indonesia matters and managing that relationship in concert with other regional partners warrants renewed efforts. There's certainly more to be done. Working together, Malaysia, Australia New Zealand, Indonesia and Singapore (MANIS), for instance, could sweeten regional co-operation.

*Dr John Blaxland is a senior fellow at the Strategic and Defence Studies Centre in the Bell School, College of Asia and the Pacific, at the Australian National University.(*)

Source:
https://www.smh.com.au/opinion/seventeen-years-on-east-timor-intervention-remains-a-success-20160919-grjjqi.html

10/22/2016