SBY Protes Pembangunan Pangkalan Militer Amerika di Australia

Amerika Serikat (AS) melakukan rotasi pasukan Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D17) yang akan mulai tiba di Darwin minggu ini untuk memulai rotasi keenam mereka di Australia Utara, sebagai bagian dari keterlibatan AS di kawasan Asia-Pasifik. The 2017 Marine Rotational Force-Darwin (MRF-D 17) adalah perpanjangan dari hubungan pertahanan Australia dengan AS yang akan meningkatkan kerja sama militer praktis, interoperabilitas dan berkontribusi pada keamanan dan keterlibatan regional. (Foto: aeroaustraliamag.com)

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,”

CANBERRA -- Amerika Serikat (AS) telah memiliki hubungan militer yang sangat erat sejak era Perang Dunia II. Kini, aliansi Australia-AS lebih dalam dan lebih dekat dari sebelumnya. AS dan Australia memperkuat aliansi untuk menghadapi kebangkitan kekuatan militer negara-negara kuat di kawasan Asia-Pasifik. 

Salah satu ancaman potensial bagi AS dan Australia adalah kebangkitan militer China, Rusia dan potensi ancaman Indonesia.

Meski pernah dianggap sebagai presiden yang lamban dan merespon pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Kota Darwin, Australia, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata memberikan perhatian serius terhadap kebijakan yang dibuat oleh Australia tersebut.

SBY mengatakan penting bagi Amerika Serikat dan Australia bersikap transparan soal kebijakan pertahanan. Berbicara pada konferensi yang digelar Institut Kebijakan Strategis Australia di Canberra, SBY mengaku kaget ketika pertama kali mendengar rencana Presiden AS Barack Obama untuk menempatkan ribuan marinir di Kota Darwin.

Rencana itu, menurut SBY, pertama kali didapat dari wartawan sebelum menghadiri KTT APEC di Hawaii, 2011 silam.

“Mengejutkan buat saya. Pada akhirnya semua jelas, tapi komunikasi penting untuk menghindari kesalahpahaman serta membangun kepercayaan dan keyakinan,” kata SBY sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press.

SBY menekankan pentingnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik mempertahankan transparansi soal kebijakan pertahanan.

“Dalam situasi ketika Australia atau sekutu-sekutunya memutuskan untuk menempatkan pasukan dalam jumlah besar, khususnya di bagian utara Australia dengan perlengkapan dan sistem persenjataan, amat penting untuk berkomunikasi dengan Indonesia dan negara lainnya,” kata SBY.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bersama mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbot, (Foto: istimewa)

Pada 2011 lalu, Obama mengemukakan rencana untuk menempatkan sekitar 2.500 anggota marinir AS pada tahun 2016-2017 di pangkalan militer Kota Darwin.

Penempatan itu dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik di tengah kekhawatiran terhadap upaya Cina yang terus mengembangkan kekuatannya.

Marty Natalegawa, yang menjabat menteri luar negeri Indonesia kala itu, mengatakan RI tidak keberatan dengan rencana AS. Indonesia, menurutnya, melihat penempatan pasukan itu sebagai kesempatan berharga untuk mengembangkan respon dalam penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Saat ini banyak pengamat militer yang menghimbau pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bertindak cepat dengan meningkatkan kemampuan militer Indonesia, terutama di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang sangat mudah dijangkau oleh militer Amerika Serikat dan Australia.

Selain itu, saat ini dengan melambatnya pembangunan kekuatan TNI dalam program 'Minimun Essential Force' atau MEF yang dicanangkan pada saat pemerintahan mantan Presiden SBY, Jokowi dianggap banyak pihak mengabaikan kedaulatan NKRI di bagian timur Indonesia yang sudah semakin terkepung oleh pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat dan Australia. 

Kenapa Amerika Menumpuk Kekuatan Militer di Australia?

Melalui aliansi ANZUS, Australia telah menjadi bagian penting dari struktur persekutuan Asia-Pasifik Amerika Serikat selama lebih dari enam puluh tahun. Aliansi ini awalnya dibentuk untuk menghadapi kebangkitan dan invasi militer kekaisaran Jepang pada era Perang Dunia II. Aliansi juga efektif untuk membendung pengaruh Uni Soviet pada era Perang Dingin di kawasan Asia Pasifik.

Kini bentuk aliansi telah terus bergeser, sebagai satu kesatuan pivot Amerika di Pasifik, Australia kini lebih tertanam secara strategis dan militeris ke dalam perencanaan militer global AS, terutama di Asia, daripada sebelumnya.

Marinir AS yang ditugaskan untuk Angkatan Rotasi Marinir, Darwin bersiap untuk menaiki helikopter. Kehadiran pasukan militer AS di pelabuhan Darwin utara, Australia akan meningkat dari 250 pasukan, menjadi 2.200. Amerika juga akan mendeploy berbagai macam sistem persenjataan dari tiga matra, seperti pesawat tempur, kapal perang, kapal Induk, rudal, radar militer, dan berbagai macam amunisi di Australia. Salah satu alasan Amerika menumpuk kekuatan militer di Australia adalah untuk menghadapi China, dan kekuatan regional lainnya di Asia-Pasifik.

11/14/2018

Nasib Timor Leste Kini: Merdeka dari Indonesia, Lanjut Ditipu Australia

Seorang anak-anak Timor Leste memperhatikan dengan tatapan asing kepada pasukan Australia, saat negeri Kangguru mengirimkan ratusan ribu pasukan ke wilayah Timor. Setelah sempat dianggap sebagai pahlawan karena membantu lepasnya Timor Leste dari kedaulatan Indonesia, kini kehadiran Australia di negara tersebut dianggap sebagai bentuk aneksasi gaya baru. Australia dituduh berusaha merampas kekayaan alam Timor Leste dengan cara licik. (Foto: mikegoldwater.com)

"rakyat Timor Leste harus berdiri melawan Australia dan bersama meminta Canberra untuk bernegosiasi dengan Dili dalam aturan garis batas maritim menurut hukum internasional,"

DILI -- Pasukan TNI penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste saat ini meningkatkan kewaspadaan dengan menambah jumlah pasukan untuk mengantisipasi kondisi keamanan di negara kecil tersebut.

Hal ini disebabkan Selasa lalu lebih dari 10 ribu rakyat Timor Leste berunjuk rasa di luar Kedutaan Australia di Ibu Kota Dili. Itu adalah demo terbesar dalam sejarah Timor Leste.

Rakyat Timor Leste melakukan demonstrasi meminta keadilan dari Australia terkait pembagian hasil minyak dan gas di celah laut Timor.

Rangkaian unjuk rasa juga digelar pekan ini di luar kedutaan Australia di Manila, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Protes juga terjadi di Sydney, Australia dan Melbourne. Bahkan di Jakarta demonstrasi juga diikuti dan dibantu oleh rakyat Indonesia.

Para pendemo mengatakan hubungan baik antara rakyat Timor Leste dan Australia kini dihantui kebijakan Canberra, terkait kemunculan lokasi-lokasi ilegal pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah teritorial Timor Leste.

Aksi serbuan ribuan massa ini diketahui tidak hanya dipadati oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga pelajar, dan veteran pejuang kemerdekaan Timor Leste.

Aksi unjuk rasa ribuan rakyat Timor Leste meminta keadilan dalam pengeloaan migas Laut Timor dari Australia. (Foto: Istimewa)

Akibat permasalahan batas maritim dan soal bagi hasil kekayaan migas (Al Greater sunrise) di Laut Timor, rakyat Timor Leste mengaku merugi senilai USD 6,6 miliar. Aksi demo besar hari kedua diketahui juga didukung oleh Mantan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Xanana mengatakan bila "rakyat Timor Leste harus berdiri melawan Australia dan bersama meminta Canberra untuk bernegosiasi dengan Dili dalam aturan garis batas maritim menurut hukum internasional," tegasnya.

Sementara Duta Besar Indonesia di Timor Leste, Primanto Hendrasmoro kemarin menyebut demo besar di Dili berjalan kondusif.

"Laporan yang saya terima situasi aman dan terkendali, yang demo tidak hanya kalangan LSM dan partai, tapi juga pelajar dan pegawai pemerintah," katanya melalui pesan singkat.

Dubes Primanto menambahkan, jalannya demo yang kondusif ini lantaran dukungan pemerintah setempat.

Kisah Migas Celah Timor

Saat Timor Leste masih menjadi wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia dan Australia berbagi keuntungan atas sumber daya minyak dan gas di Laut Timor.

Australia misalnya, bermitra dengan perusahaan-perusahaan minyak, terutama Woodside Petroleum, yang menyumbangkan USD 900 juta kepada pemerintah Australia hasil dari Laut Timor.

Celah Laut Timor yang diributkan Australia - Timor Leste. Diyakini kawasan ini mengandung cadangan minyak dan gas cukup besar. (Foto: Istimewa)

Lepas dari Indonesia pada 2002, semua itu berubah. Pemerintahan baru Timor Leste melihat sumber daya alam itu sebagai motor penggerak ekonomi negara.

Salah satu lokasi minyak terbesar di kawasan Laut Timor adalah ladang Greater Sunrise, yang diperkirakan bernilai USD 40 miliar. Namun Australia mengklaim Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut mereka.

Klaim itu berdasarkan perbatasan di masa Timor Leste masih jadi bagian dari Indonesia.

Padahal setelah Timor lepas dari Indonesia, menurut hukum internasional, Greater Sunrise adalah bagian dari wilayah laut Timor Leste. Australia dan Timor Leste sebetulnya sudah berupaya membuat perjanjian baru soal perbatasan laut itu pada 2002. Namun tidak mencapai kata sepakat, hingga hari ini.

Meski begitu kedua negara setuju membagi keuntungan hasil dari minyak di Greater Sunrise dalam sebuah perjanjian bernama Kesepakatan Maritim di Laut Timor (CMATS) pada 2006.

Perjanjian itu menyatakan kedua negara berbagi hasil dari Greater Sunrise 50:50. Sebelumnya pendapatan dari ladang minyak itu 82 persen mengalir ke Australia dan sisanya ke Timor Leste.

Penandatanganan perjanjian perbatasan di celah Laut Timor antara Indonesia dan Australia yang saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas . (Foto: Istimewa)

Mengingat ladang Greater Sunrise lebih banyak masuk ke wilayah laut Timor Leste dan Asutralia jauh lebih kaya ketimbang Timor, maka kesepakatan CMATS itu sesungguhnya tidak menguntungkan buat Timor Leste.

Pada 2004, pemerintah Negeri Kanguru memberi mandat kepada sebuah perusahaan konstruksi asal Queensland untuk merenovasi kantor perdana menteri timor Leste sebagai bentuk bantuan luar negeri dari Australia.

Namun rupanya hal itu dimanfaatkan oleh intelijen Australia untuk memasang alat penyadap di ruang rapat kantor perdana menteri Timor guna memata-matai para pejabat Timor selama proses negosiasi.

Kini pemerintah Timor Leste berusaha membuka kembali diskusi soal perjanjian CMATS dengan Australia untuk merundingkan kejelasan batas laut.

Setelah menunggu niat baik pemerintah Australia selama sekian tahun akhirnya tahun lalu pemerintah Timor mengajukan arbitrase terhadap Australia ke Mahkamah Internasional di Hague, Belanda.

Joanne Walls, pengamat dari Universitas Nasional Australia mengatakan pemerintah Negeri Kanguru punya kewajiban moral untuk memperbaiki hubungan dengan Timor Leste.

Kondisi rakyat Timor Leste kini. Setelah merdeka dan Indonesia dan telah lewat beberapa dekade, Timor Leste tetap belum bisa keluar dari predikat negara termiskin di kawasan Asia. (Foto: Istimewa)

10/17/2018

Australia Dukung Separatis OPM, Menhan RI: Jangan Bangunkan Macan Tidur!

Pasukan separatis OPM saat bergerilya di hutan-hutan Papua. OPM mendapat dukungan dana dan persenjataan dari beberapa negara, diantaranya dari Belanda, Inggris, Amerika dan Australia. (Foto: Istimewa)

"Tadi malam saya bilang, tolong sampaikan negara kamu itu, Solomon atau apa itu, jangan pernah mengganggu-ganggu atau mengajak-ajak Papua untuk bergabung. Memang siapa dia? Jangan membangunkan macan tidur. Kita ini macan, bukan tikus,"

NUSA DUA -- Dukungan negara-negara Oceania dan Pasifik terhadap keberadaan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), mendapat kecaman keras dari pemerintah Indonesia. 

Pernyataan negara-negara seperti Vanuatu, Solomon Island dan sejumlah negara Pasifik lainnya di dalam Sidang Umum PBB yang menuduh Indonesia telah melakukan kejahatan HAM berat di wilayah Papua, dianggap Indonesia sebagai bentuk provokasi dari negara-negara yang selama ini menjadi sponsor utama kelompok separatis tersebut.

Menanggapi peristiwa ini, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara lain tidak perlu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Termasuk juga Australia, terkait upaya pemisahan Papua dari Nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan Ryamizard saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Australia Marisa Payne, Ryamizard membahas tentang pihak-pihak yang hendak memisahkan Papua dari Indonesia. Dia juga meminta Australia tidak mengusik kedamaian Indonesia, serta meminta untuk menegur negara-negara di dekat wilayah Papua yang memprovokasi provinsi paling timur di Indonesia itu untuk merdeka.

Ryamizard juga memperingatkan pemerintah Australia dan mewanti-wanti Negara Kanguru itu untuk tidak membangunkan macan yang sedang tidur terkait Papua. Sebab selama ini, Indonesia-Australia memiliki hubungan yang baik. Di saat yang sama, Indonesia juga tidak mencampuri urusan Australia terkait hal apa pun.

"Tadi malam saya bilang, tolong sampaikan negara kamu itu, Solomon atau apa itu, jangan pernah mengganggu-ganggu atau mengajak-ajak Papua untuk bergabung. Memang siapa dia? Jangan membangunkan macan tidur. Kita ini macan, bukan tikus," tegas Ryamizard, seperti dilansir dari Okezone.com, Jumat (28/10/16).

Menhan Ryamizar Ryacudu saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Australia di Nusa Dua, Bali. (Foto: istimewa)

Dalam Pertemuan 2+2, itu kepada Marisa Payne, Ryamizard menegaskan bahwa pihaknya akan siap membentengi Indonesia jika suatu saat beberapa negara di sekitaran Australia dan Papua yang terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

"Kalau ada yang ganggu Indonesia, saya menjadi garda paling depan untuk menghadapi mereka. Indonesia dengan Australia berjalan dengan baik ini harus dijaga. Dulu waktu di Australia sudah sampaikan, kita tidak akan mengganggu atau ikut campur urusan negara lain. Dan saya minta negara lain jangan pernah mengganggu Indonesia," kata Ryamizard, seperti dikutip dari laman detikcom.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menolak secara tegas campur tangan pihak asing dalam permasalahan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Post-Forum Dialogue (PFD) ke-28, Pacific Islands Forum (PIF) di Pohnpei, Federasi Mokronesia pada 8-11 September.   

Para pemimpin dari anggota PIF menyepakati bahwa masalah Papua merupakan isu sensitif. Karena itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan dengan menjalin hubungan konstruktif dan terbuka dengan Indonesia. Kesepakatan itu terangkum dalam hasil diaolog yang disebut Komunike KTT PIF 2016.

Penolakan itu karena Indonesia menganggap bahwa pihak luar tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa adanya submisi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua oleh beberapa individu dan LSM asing didasari dengan itikad tidak baik dan terdapat motivasi politik.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Australia di Nusa Dua, Bali, memberikan peringatan keras kepada Australia agar tidak mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua. (Foto: Okezone)

10/16/2018

Seventeen Years on, East Timor Intervention Remains a Success

Indonesian children burn a mock Australian flag in 1999 in protest against Australia's intervention in East Timor.

Australia's involvement in the liberation of East Timor, a mission launched on September 20, 1999, was the most decisive demonstration of Australian influence in the region since World War II, and the nation's largest military deployment since the Vietnam War. 

Australian diplomacy and leadership shaped the events that led to the birth of Asia's newest nation. But was it destined to be a success? And have we learnt the right lessons?

The East Timor crisis tested Australia's ability to respond to a regional incident like no other event before or since then. For the first time, Australia was expected to lead in forming a 22-nation coalition and in conducting a delicate and complex mission in the face of a resentful and emotionally charged residual Indonesian force and associated militia elements that remained in East Timor. Things could have gone horribly wrong with the insertion of troops.

Australian military planners braced themselves for the prospects of hundreds of casualties and Prime Minister John Howard, sensing the gravity of the situation and yet the desperate circumstances, sent Australian forces into East Timor knowing that the risk was a real one.

He knew, despite the UN endorsement and the international backing for the intervention, that "rogue" militia elements or acts of ostensibly plausible deniability could be launched against the force, particularly in the early hours of the insertion, when it was most vulnerable as it was being assembled in and around the small air and sea ports of Dili.

The fact that the operation went as smoothly as it did has led many to think it was always going to work out that way. Counterfactuals can be controversial, but there are strong indications the operation could have proven far less successful.

Perhaps the most significant key to success was the critical behind the scenes support for Australia's position from the US. Howard had wanted American troops on the ground but in reality what was need was not so much their combat forces as their influence over decision makers in Jakarta. Additional logistics, communications and intelligence support was welcome too. That support was delivered.

In addition, the support from some of the other states in the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) was a vital ingredient. Initially Indonesia wanted another ASEAN country to lead the mission, but eventually was willing to see Australia lead the coalition – as long as there was a significant ASEAN contribution.

Singapore and Malaysia are Australia's closest security partners in south-east Asia, being members of the Five Power Defence Arrangements. But being so close to Indonesia there was understandable nervousness about being too forthright in their support for Australia.

Further afield, Thailand volunteered to be the first ASEAN member state to join the coalition, offering up the deputy force commander and a thousand-strong taskforce. With the precedent set, others followed, notably the Philippines. But this didn't happen by accident.

This, in effect, was the return on the investment in what is sometimes called "defence diplomacy"; that is, relationship building through the offer of scholarships, joint exercises, VIP visits and familiarisation visits and exchanges.

The investment in these activities over a number of decades helped build bonds of trust, understanding and mutual respect between the armed forces of Australia and its regional neighbours. They knew Australia had an important role to play in the region and they did not want to see the mission fail.

Another key to success was the way Australia, under Major-General Peter Cosgrove, handled the precarious situation on the ground in Dili. Listening to advice from his culturally aware and linguistically attuned military attaché in country, Cosgrove decided to visit Dili the day before the insertion to meet the Indonesian martial law commander, Major-General Kiki Syahnakri, and settle on some agreed terms for the insertion of the international force on the next day.

That was an astute move. Backed up by a well-trained, professional force with a clear understanding of the stakes involved and the need for restraint, the mission was set for success.

Seventeen years on from this crisis, and after 15 years of operational deployments to the Middle East, the Australian Defence Force is seeking to reinvest in regional security ties, with increased ship visits, exchanges, joint exercises, training programs and familiarisation visits across south-east Asia and the south Pacific.

It's heartening to know that the number of Australian military personnel learning regional languages at the Defence Force Language School is on the rise as well. The Defence Force, as we know, acts in many ways as an insurance policy against uncertainty.

Since 1999, the ADF has deployed forces to Solomon Islands, to help stabilise that country, sent humanitarian assistance and disaster relief to the tsunami-affected Indonesian province of Aceh, and helped more recently in Fiji, with disaster relief operations, amongst many other such circumstances. The insurance policy pays dividends in bolstering regional security and stability and providing emergency relief when needed as well.

The events of 1999 provide some important pointers for policy officials concerned with national security and international affairs contemplating Australia's approach to regional security issues today. Crises can arise at short notice and from unexpected quarters. Investments in strengthening regional relations and institutions adds to the benefit of the nation's defence insurance premium.

Indonesia matters and managing that relationship in concert with other regional partners warrants renewed efforts. There's certainly more to be done. Working together, Malaysia, Australia New Zealand, Indonesia and Singapore (MANIS), for instance, could sweeten regional co-operation.

*Dr John Blaxland is a senior fellow at the Strategic and Defence Studies Centre in the Bell School, College of Asia and the Pacific, at the Australian National University.(*)

Source:
https://www.smh.com.au/opinion/seventeen-years-on-east-timor-intervention-remains-a-success-20160919-grjjqi.html

10/22/2016