 |
| Pasukan khusus Rusia saat melakukan operasi militer di Suriah. Kekuatan militer Rusia teridentifikasi banyak terdapat di wilayah Zabadani, Homs, Hama dan Aleppo. (Foto: istimewa) |
"Rusia tidak berperan satu langkah pun untuk mengurangi penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim yang mengklaim sebagai penjamin, dengan langkah nyata menuju solusi,"MOSKOW -- Militer Rusia mulai hadir permanen di pangkalan angkatan laut dan pangkalan udara di Rusia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengungkapkan kebijakan itu saat parlemen mengesahkan kesepakatan dengan Damaskus untuk memperkuat kehadiran Rusia di Suriah.
"Kesepakatan yang ditandatangani pada 18 Januari akan memperluas fasilitas angkatan laut Tartus dan memberi akses kapal-kapal perang Rusia ke perairan dan pelabuhan Suriah," ungkap Viktor Bondarev, kepala komite pertahanan dan keamanan majelis tinggi parlemen Rusia, pada kantor berita RIA, Selasa (26/12/2017).
Fasilitas angkatan laut Tartus merupakan satu-satunya pangkalan Rusia di Mediterania. "Pekan lalu Panglima Tertinggi (Presiden Vladimir Putin) menyetujui struktur dan pangkalan di Tartus dan Hmeimim (pangkalan udara). Kami telah mulai membentuk kehadiran permanen di sana," ungkap Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, dikutip RIA.
Fasilitas angkatan laut Tartus yang digunakan sejak era Uni Soviet terlalu kecil untuk menampung kapal-kapal perang berukuran lebih besar. Menurut laporan RIA, kesepakatan itu akan memungkinkan Rusia menempatkan 11 kapal perang di Tartus, termasuk kapal-kapal nuklir. Kesepakatan itu akan berlaku selama 49 tahun dan dapat diperpanjang lagi.
Pangkalan udara Hmeimim membuat Rusia dapat meluncurkan sejumlah serangan udara untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad saat perang melawan para pemberontak. Saat ini pangkalan udara itu dapat digunakan Rusia tanpa batas waktu, menurut kesepakatan itu.
Sementara itu, kelompok pemberontak Suriah menolak konferensi Sochi untuk membahas isu Suriah yang direncanakan Rusia. Menurut pemberontak, langkah Moskow itu bertujuan mengambil jalan pintas dari proses perdamaian di Jenewa yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemberontak juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Suriah.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan sekitar 40 kelompok pemberontak, termasuk beberapa faksi militer yang berpartisipasi dalam putaran awal perundingan damai Jenewa, mereka menyatakan Moskow tidak menekan pemerintah Suriah untuk mencapai kesepakatan politik.
"Rusia tidak berperan satu langkah pun untuk mengurangi penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim yang mengklaim sebagai penjamin, dengan langkah nyata menuju solusi," papar pernyataan kelompok pemberontak Suriah, Selasa (26/12/2017).
Rusia muncul sebagai pemain dominan di Suriah setelah intervensi militernya selama dua tahun di negara itu. Moskow mendapat dukungan dari Turki dan Iran untuk menggelar kongres dialog nasional Suriah di Kota Sochi, Rusia, 29-30 Januari.
"Rusia merupakan negara agresor yang melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Suriah. Mereka berdiri bersama militer rezim dan membela sikap politiknya dan selama tujuh tahun mencegah PBB mengecam rezim Assad," tegas pernyataan pemberontak tersebut.(*Sindonews)
