 |
| Armada kapal perang China saat melakukan latihan militer di laut China selatan. Konflik sepihak terhadap seluruh wilayah Laut China Selatan oleh pemerintahan China telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Semua negara yang bertikai meningkatkan kekuatan militer masing-masing demi untuk melawan agresi China. Indonesia merupakan salah satu negara yang terseret konflik, tetapi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini Indonesia justru melakukan diplomasi merapat ke pemerintah Beijing. (Foto: Istimewa) |
"Menurut saya Cina bukan niatnya untuk menguasai wilayah itu secara kekuatan. Pasti tidak. Karena ingin jalur itu damai. Kalau tidak damai macam mana, pasti ekspor Cina langsung drop,"NATUNA -- Konflik yang terjadi di Laut China Selatan akibat klaim sepihak dari Republik Rakyat China terus memanas. Negara yang terlibat dalam konflik tersebut seperti Vietnam, Filiphina, Brunai, Malaysia, dan Taiwan terus berupaya meningkatkan kemampuan militer masing-masing untuk mencegah agresi militer China.
Sebagai negara terbesar di Asean, banyak negara yang berharap kebijakan dan bantuan tegas dari Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang terlibat secara tidak langsung di dalam konflik LCS, karena China juga mengklaim sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif kepulauan Natuna.
Tetapi harapan dari Indonesia yang ditunggu negara-negara yang sedang berkonflik di LCS sepertinya akan pupus, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki kebijakan diplomasi mendekati Beijing.
Seperti dilansir dari Republika, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakini, Cina tak bermaksud untuk menguasai laut Cina Selatan. Menurut dia, Cina juga menginginkan perdamaian terkait perebutan di kawasan laut Cina Selatan.
Ia menjelaskan hal ini juga berkaitan dengan jalur pelayaran perdagangan Cina. Sebab, sebagai negara industri, Cina ingin meningkatkan nilai ekspor dan impornya.
 |
| Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. (Foto: Istimewa) |
JK mengatakan konflik di laut Cina Selatan dapat diselesaikan dengan cara yang damai, yakni melalui dialog atau perundingan antar negara untuk mengembangkan kawasan tersebut.
"Bahwa di situ mungkin ada kekayaan alam yang ingin dieksploitasi, oleh karena itu jalan yang terbaik ialah bekerja bersama-sama untuk eksplorasi di situ sesuai dengan wilayah masing-masing," jelas JK.
Seperti diketahui, ketegangan di laut Cina Selatan melibatkan sejumlah negara, yakni Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Negara-negara tersebut saling mengklaim untuk mengelola laut Cina Selatan.
 |
| Peta kawasan Laut China Selatan, Memperlihatkan batas klaim sepihak yang dilakukan pemerintah China juga mencaplok ZEE pulau Natuna yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus. Peta yang dibuat oleh China ini sudah dilampirkan dalam pasport negara China dan hingga kini belum juga dirubah meski ada penolakan dari banyak negara. (Gambar: Istimewa) |
Negeri Tirai Bambu dituding menutup akses terhadap wilayah gugusan pulau di Laut China Selatan (LCS) dengan cara menempatkan lima kapal patroli di sekitar perairan sengketa tersebut.
Media cetak di Filipina yaitu Philippine Star mewartakan bahwa China mulai mengirimkan kapal patroli di sekitar Gugusan Karang Quirino yang juga dikenal dengan nama Gugusan Karang Jackson. Hal ini diketahui setelah salah satu kapal nelayan Filipina melihat kapal-kapal milik Negeri Tirai Bambu tersebut di sana.
Sebagaimana dilansir dari The Guardian, Rabu (2/3/2016) wali kota dari wilayah Kalayaan (yang berlokasi di Pulau Spratly LCS) mengatakan, kapal-kapal milik China tersebut sudah mulai ‘berjaga’ di Gugusan Karang Quirino selama lebih dari sebulan.
“Mereka (China) punya banyak kapal di sana (Gugusan Karang Quirino),” kata Eugenio Bito-ono Jr, wali kota wilayah Kalayaan.
Dilaporkan, pihak militer Filipina sudah menerima laporan kehadiran kapal patroli China di area sengketa tersebut.
 |
| China melakukan reklamasi sepihak di atas gugus karang yang terdapat di Laut China Selatan meski mendapat protes dari dunia internasional. (Foto: Istimewa) |
Banyak pihak yang bersengketa terhadap kepemilikan perairan di LCS merasa ini menjadi bagian dari strategi China untuk memiliterisasi perairan sengketa tersebut. (*Berbagai sumber)
