Dianggap Berkhianat, Para Pejuang Houthi Bunuh Mantan Presiden Yaman

Mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh tewas secara mengenaskan di tangan para milisi Houthi. Mantan orang terkuat di Yaman itu dieksekusi karena dianggap berkhianat dan membelot ke Arab Saudi. (Foto: Reuters)

”Nol jam akan datang ke medan perang di Sanaa. Negara itu harus diselamatkan dari kegilaan kelompok Houthi,”

SANA'A -- Konflik di Yaman hingga kini terus bergejolak. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi justru semakin brutal menyerang Yaman di tengah kecaman dunia internasional. Di sisi lain, rakyat Yaman terutama para pejuang Houthi juga semakin meningkatkan serangannya walau dengan kondisi persenjataan yang memprihatinkan.

Salah satu yang mengejutkan adalah kelompok milisi Houthi mengklaim telah menewaskan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dalam sebuah serangan terhadap kediamannya di Sanaa. Padahal Saleh pada awalnya adalah sekutu setia dari Houthi.

Melansir Reuters pada Senin (4/12), Houthi diketahui telah berhasil meledakkan kediaman Saleh. Melalui sebuah pernyataan yang diumumkan melalui radio Kementerian Luar Negeri Yaman yang dikontrol Houthi, disebutkan bahwa Saleh tewas dalam serangan itu.

Sumber dari Kongres Rakyat Yaman mengonfirmasi bahwa pemimpin mereka yang juga mantan presiden Ali Abdullah Saleh tewas pada hari Senin dalam bentrokan sengit dengan pemberontak Houthi di Ibu Kota Sanaa. Saleh dilaporkan dibunuh dengan puluhan tembakan di kepala dan perut.

Sebuah video menunjukkan Saleh terbaring di atas selimut yang dikelilingi oleh milisi Houthi yang merayakan kematiannya. Video klip pendek yang ditayangkan di saluran televisi pro-Houthi juga mengonfirmasi laporan bahwa Saleh tewas akibat ditembaki di bagian kepala.

Di awal konflik Yaman, Saleh memutuskan untuk berkoalisi dengan pasukan Houthi. Tentara Yaman yang setiap pada Saleh dan Houthi bersama-sama menggempur pasukan pro-pemerintah Yaman. Saleh dieksekusi karena dianggap telah mengkhianati perjuangan rakyat Yaman melawan agresor pimpinan Arab Saudi.

Pekan lalu Saleh membuat langkah yang mengejutkan. Saleh mengatakan ia siap untuk membuka era baru dalam hubungan dengan koalisi pimpinan Arab Saudi, jika koalisi Arab menghentikan serangan terhadap negaranya. Akibat pernyataan ini, hubungan Saleh, dan Houthi yang memang tengah memburuk, langsung meledak.

Mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh tewas setelah terjadi bentrokan bersenjata dengan kelompok milisi Houthi. (Foto: Istimewa)

12/29/2017

Rusia Tempatkan Kekuatan Militer Permanen di Suriah

Pasukan khusus Rusia saat melakukan operasi militer di Suriah. Kekuatan militer Rusia teridentifikasi banyak terdapat di wilayah Zabadani, Homs, Hama dan Aleppo. (Foto: istimewa)

"Rusia tidak berperan satu langkah pun untuk mengurangi penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim yang mengklaim sebagai penjamin, dengan langkah nyata menuju solusi,"

MOSKOW -- Militer Rusia mulai hadir permanen di pangkalan angkatan laut dan pangkalan udara di Rusia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengungkapkan kebijakan itu saat parlemen mengesahkan kesepakatan dengan Damaskus untuk memperkuat kehadiran Rusia di Suriah.

"Kesepakatan yang ditandatangani pada 18 Januari akan memperluas fasilitas angkatan laut Tartus dan memberi akses kapal-kapal perang Rusia ke perairan dan pelabuhan Suriah," ungkap Viktor Bondarev, kepala komite pertahanan dan keamanan majelis tinggi parlemen Rusia, pada kantor berita RIA, Selasa (26/12/2017).

Fasilitas angkatan laut Tartus merupakan satu-satunya pangkalan Rusia di Mediterania. "Pekan lalu Panglima Tertinggi (Presiden Vladimir Putin) menyetujui struktur dan pangkalan di Tartus dan Hmeimim (pangkalan udara). Kami telah mulai membentuk kehadiran permanen di sana," ungkap Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, dikutip RIA.

Fasilitas angkatan laut Tartus yang digunakan sejak era Uni Soviet terlalu kecil untuk menampung kapal-kapal perang berukuran lebih besar. Menurut laporan RIA, kesepakatan itu akan memungkinkan Rusia menempatkan 11 kapal perang di Tartus, termasuk kapal-kapal nuklir. Kesepakatan itu akan berlaku selama 49 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Pangkalan udara Hmeimim membuat Rusia dapat meluncurkan sejumlah serangan udara untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad saat perang melawan para pemberontak. Saat ini pangkalan udara itu dapat digunakan Rusia tanpa batas waktu, menurut kesepakatan itu.

Sementara itu, kelompok pemberontak Suriah menolak konferensi Sochi untuk membahas isu Suriah yang direncanakan Rusia. Menurut pemberontak, langkah Moskow itu bertujuan mengambil jalan pintas dari proses perdamaian di Jenewa yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemberontak juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Suriah. 

Dalam pernyataan yang dikeluarkan sekitar 40 kelompok pemberontak, termasuk beberapa faksi militer yang berpartisipasi dalam putaran awal perundingan damai Jenewa, mereka menyatakan Moskow tidak menekan pemerintah Suriah untuk mencapai kesepakatan politik.

"Rusia tidak berperan satu langkah pun untuk mengurangi penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim yang mengklaim sebagai penjamin, dengan langkah nyata menuju solusi," papar pernyataan kelompok pemberontak Suriah, Selasa (26/12/2017).

Rusia muncul sebagai pemain dominan di Suriah setelah intervensi militernya selama dua tahun di negara itu. Moskow mendapat dukungan dari Turki dan Iran untuk menggelar kongres dialog nasional Suriah di Kota Sochi, Rusia, 29-30 Januari.

"Rusia merupakan negara agresor yang melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Suriah. Mereka berdiri bersama militer rezim dan membela sikap politiknya dan selama tujuh tahun mencegah PBB mengecam rezim Assad," tegas pernyataan pemberontak tersebut.(*Sindonews)

12/29/2017

Hadapi China dan Korut, Jepang Ubah Kapal Perang Jadi Kapal Induk

Kapal perang Izumo class (atas) dan kapal perang Hyuga Class (bawah). Dua kapal perang andalan militer Jepang ini dianggap kalangan internasional sebagai "kapal induk terselubung." (Foto: defencyclopedia.com)

12/28/2017

Pembatalan Surat Keputusan Jenderal Gatot Bentuk Politisasi dan Pelemahan TNI

Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri. Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain. Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan,"

JAKARTA -- Pembatalan surat keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga merupakan tindak penzaliman terhadap institusi TNI. Begitu dikatakan Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut tahun 1996-1999, Letnan Jenderal (Purn) Suharto, Rabu (20/12).

"Negara ini seperti sudah tidak ada hukum. Kudeta dibiarkan. DPD di kudeta, DHN 45 dikudeta, PKPI dikudeta, KADIN dikudeta, UUD 45 dikudeta. Sekarang TNI dikudeta," tegasnya.

Pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI itu, lanjut Suharto, maka semakin membuktikan bahwa ada grand design untuk melemahkan NKRI dimana TNI yang merupakan tembok terakhir kedaulatan Indonesia sudah mulai digerogoti.

Di sisi lain, Suharto menilai pembatalan Skep oleh Marsekal Hadi tersebut memiliki banyak kejanggalan. "Pertama, menganulir sebagian Skep TNI (hanya 32 dari 85 perwira). Apa itu betul?" kata dia.

Kejanggalan lainnya, Skep itu dianulir oleh Jenderal Hadi yang saat Skep diterbitkan merupakan bawahan Jenderal Gatot.

"Juga dia ikut paraf. Artinya dia melanggar persetujuan dia sendiri. Dia juga melecehkan persetujuan kepala staf angkatan lain. Ini adalah 'kekurangajaran' yang tidak bisa dimaafkan. Hanya ada satu kata: lawan," tegas Suharto.

Yang lebih mengherankan lagi, Marsekal Hadi saat serah terima jabatan Panglima TNI sudah berjanji akan melanjutkan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Jenderal Gatot. Oleh karena itu, Suharto berpesan bagi para anggota TNI untuk waspada terhadap bentuk pelemahan institusi.

"Dia menyebut akan melanjutkan kebijakan Panglima lama (Gatot Nurmantyo, red), kok malah dilanggar. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi TNI. Kenapa tidak menganulir yang dulu dulu sekalian," tegasnya.

Mantan menteri dalam negeri, Syarwan Hamid, juga mempertanyakan keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi, membatalkan keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut. Dia menilai mutasi pati tersebut sudah melalui proses di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI (Wanjakti TNI) yang dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Kepala Staf Umum TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, Irjen TNI, Kabais TNI, Lemhannas, Kemenkopolhukam, dan Kemenhan.

"Pembatalan mutasi pati (perwira tinggi) ini sangat tidak lazim di tubuh TNI. Tidak ada alasan moral dan tradisi dalam pembatalan mutasi di tubuh TNI setelah pergantian panglima baru,” kata Syarwan Hamid di Jakarta, Rabu (20/12).

Pada Rabu (20/12), beredar Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017. Dalam surat tersebut, ada beberapa perubahan keputusan dalam hal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI yang lalu.

Surat tersebut bertuliskan perubahan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 lalu, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Ada 16 panglima tinggi TNI yang tidak jadi diberhentikan atau diangkat jabatannya.(*)

Sumber: Rmol.co

12/22/2017